Syarat dan Ketentuan Umum Platform Sobat Pajak / Sobat Buku

Di era serba digital seperti sekarang ini berbagai macam model teknologi akan memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu teknologi yang sudah banyak digunakan adalah Artificial Intelligence (AI). Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan, merujuk pada kemampuan mesin atau program komputer untuk mengeksekusi tugas yang memerlukan kecerdasan manusia.
Istilah ini mencakup berbagai teknik dan pendekatan yang dirancang untuk memberikan komputer kemampuan untuk memahami informasi, belajar dari pengalaman, dan menyesuaikan diri untuk mengatasi tugas-tugas yang kompleks. Konsep kecerdasan buatan telah ada sejak pertengahan abad ke-20, tetapi baru-baru ini mengalami kemajuan yang signifikan berkat perkembangan teknologi dan peningkatan daya komputasi.
Salah satu aspek utama dari kecerdasan buatan adalah kemampuan untuk belajar dari data. Proses ini disebut sebagai pembelajaran mesin (machine learning), yang memungkinkan mesin untuk mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu tanpa perlu pemrograman ulang.
Dalam dunia bisnis, kecerdasan buatan digunakan untuk analisis data besar-besaran, pengelolaan rantai pasokan, dan pengoptimalan proses bisnis. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk diagnosis penyakit, pemrosesan citra medis, dan pengembangan obat. Selain itu, di sektor otomotif, mobil yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan sedang dikembangkan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi lalu lintas.
Ternyata penggunaan AI juga dapat memberikan manfaat besar bagi UMKM di Indonesia. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi di banyak negara termasuk Indonesia dan penerapan teknologi AI dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional. Berikut beberapa bentuk pemanfaatan AI dalam bisnis UMKM.
<ol>
<li>Efisiensi Operasional</li>
</ol>
AI dapat membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional mereka. Melalui otomatisasi proses bisnis, seperti manajemen inventaris, penjadwalan, dan pemrosesan transaksi, UMKM dapat menghemat waktu dan sumber daya. Contohnya, manajemen stock barang dengan menggunakan AI
<ol start="2">
<li>Analisis Data</li>
</ol>
AI dapat digunakan untuk menganalisis besar data yang dihasilkan oleh UMKM. Dengan analisis data yang canggih, UMKM dapat mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang perilaku pelanggan, tren pasar, dan kebutuhan konsumen. Peramalan yang akurat melalui AI memungkinkan UMKM untuk membuat keputusan yang lebih tepat waktu, seperti pengelolaan persediaan dan penyesuaian strategi pemasaran.
<ol start="3">
<li>Pemasaran yang Efektif</li>
</ol>
Melalui analisis data, AI dapat membantu UMKM menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif dan terukur. Personalisasi pesan iklan dan rekomendasi produk berdasarkan preferensi pelanggan dapat meningkatkan respons konsumen. Algoritma pembelajaran mesin juga dapat membantu dalam segmentasi pasar dan penargetan iklan yang lebih tepat.
<ol start="4">
<li>Keamanan Data</li>
</ol>
Keamanan data menjadi hal yang krusial bagi bisnis, termasuk UMKM. AI dapat digunakan untuk mendeteksi dan mencegah ancaman keamanan siber. Sistem keamanan berbasis AI dapat secara otomatis mengidentifikasi pola perilaku yang mencurigakan dan melindungi data bisnis dari serangan siber.
<ol start="5">
<li>Akses Layanan Keuangan</li>
</ol>
AI dapat membantu UMKM meningkatkan akses mereka ke layanan keuangan. Algoritma kecerdasan buatan dapat digunakan untuk menilai risiko kredit dan membuat keputusan cepat terkait persetujuan pinjaman, memudahkan UMKM untuk mendapatkan pendanaan yang mereka butuhkan.
<ol start="6">
<li>Pelatihan dan Pengembangan Karyawan</li>
</ol>
UMKM dapat memanfaatkan AI untuk memberikan pelatihan dan pengembangan karyawan. Sistem pembelajaran mesin dapat menyusun program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu karyawan, meningkatkan keterampilan dan produktivitas.
<ol start="7">
<li>Ekspansi Pasar</li>
</ol>
Dengan menggunakan analisis data yang mendalam, UMKM dapat mengidentifikasi peluang pasar baru dan mengadaptasi strategi mereka. Hal ini dapat membantu UMKM untuk berkembang dan mengatasi batasan geografis.
Secara keseluruhan, kecerdasan buatan menciptakan potensi baru untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan pemahaman kita tentang dunia. Meskipun masih ada tantangan yang harus diatasi, berkembangnya teknologi ini memberikan dampak signifikan pada berbagai sektor kehidupan manusia, membentuk masa depan yang semakin terkoneksi dan cerdas.

Manfaat Artificial Intelligence (AI) bagi UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran krusial dalam perekonomian global. Untuk memastikan kelangsungan dan pertumbuhan bisnis, manajemen keuangan yang efektif menjadi suatu keharusan.
Salah satu aspek terpenting dari manajemen keuangan adalah rekam keuangan yang tepat. Artikel ini akan menjelaskan betapa pentingnya rekam keuangan yang akurat, terutama dalam konteks manajemen pajak yang efektif untuk UMKM.
&nbsp;
Peran Rekam Keuangan untuk UMKM
<ul>
<li>Dasar Pengambilan Keputusan</li>
</ul>
Rekam keuangan yang tepat menyediakan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang efektif. Pemilik UMKM dapat mengandalkan data keuangan yang akurat untuk menganalisis performa bisnis mereka. Dengan pemahaman yang mendalam tentang arus kas, pendapatan, dan biaya, pemilik bisnis dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan strategis.
<ul>
<li>Transparansi Finansial</li>
</ul>
Transparansi finansial merupakan kunci keberhasilan UMKM. Dengan rekam keuangan yang akurat, UMKM dapat memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan keuangan mereka kepada pihak-pihak terkait, seperti investor potensial, mitra bisnis, dan lembaga keuangan. Hal ini menciptakan kepercayaan dan membuka peluang untuk mendapatkan dukungan finansial yang mungkin diperlukan untuk pertumbuhan bisnis.
<ul>
<li>Pemantauan Kinerja Keuangan</li>
</ul>
Rekam keuangan yang baik memungkinkan pemilik UMKM untuk memantau kinerja keuangan mereka dari waktu ke waktu. Melalui analisis data keuangan, pemilik bisnis dapat mengevaluasi sejauh mana bisnis mereka mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Pemantauan kinerja keuangan secara teratur membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, sehingga pemilik bisnis dapat mengambil tindakan yang tepat untuk perbaikan.
<ul>
<li>Kepatuhan Pajak</li>
</ul>
Rekam keuangan yang tepat adalah langkah kunci dalam memastikan kepatuhan pajak. Pemilik UMKM harus mampu melacak dan melaporkan pendapatan mereka secara akurat agar memenuhi kewajiban pajak. Kepatuhan pajak yang baik tidak hanya mencegah masalah hukum dan denda, tetapi juga menciptakan reputasi yang baik di mata otoritas pajak.
<ul>
<li>Pengelolaan Arus Kas</li>
</ul>
Manajemen arus kas menjadi lebih efisien ketika UMKM memiliki rekam keuangan yang akurat. Dengan mengetahui sumber dan penggunaan dana secara rinci, pemilik bisnis dapat merencanakan pengeluaran dan investasi dengan lebih baik. Hal ini membantu menghindari masalah likuiditas dan memastikan kelancaran operasional.
<ul>
<li>Pemahaman Tentang Kesehatan Keuangan</li>
</ul>
Rekam keuangan yang tepat memberikan pemahaman mendalam tentang kesehatan keuangan UMKM. Analisis rasio keuangan, seperti rasio utang terhadap ekuitas atau marjin keuntungan, dapat memberikan wawasan yang berharga tentang performa dan stabilitas finansial bisnis. Informasi ini penting untuk membuat keputusan strategis dan menentukan langkah-langkah keuangan berikutnya.
<ul>
<li>Persiapan untuk Pertumbuhan</li>
</ul>
Rekam keuangan yang akurat membantu UMKM dalam merencanakan dan mempersiapkan pertumbuhan. Dengan pemahaman yang baik tentang keuangan mereka, UMKM dapat mengidentifikasi peluang untuk ekspansi, akuisisi, atau diversifikasi bisnis. Persiapan yang matang akan mengurangi risiko dan meningkatkan peluang kesuksesan di masa depan.
&nbsp;
Manfaat Manajemen Pajak yang Efektif untuk UMKM
<ul>
<li>Optimisasi Pemotongan Pajak</li>
</ul>
Salah satu manfaat paling jelas dari manajemen pajak yang efektif adalah kemampuan untuk mengoptimalkan pemotongan pajak. UMKM dapat mengidentifikasi berbagai insentif dan keringanan pajak yang tersedia untuk mereka. Hal ini mencakup pengurangan pajak atas investasi, pemotongan biaya operasional, dan manfaat fiskal lainnya yang dapat membantu mengurangi beban pajak secara keseluruhan.
<ul>
<li>Pengelolaan Arus Kas Pajak yang Lebih Efisien</li>
</ul>
Manajemen pajak yang baik membantu UMKM dalam merencanakan dan mengelola arus kas yang terkait dengan kewajiban pajak. Dengan pemahaman yang baik tentang kapan dan berapa banyak pajak yang harus dibayar, UMKM dapat mengatur arus kas mereka secara efisien. Hal ini membantu menghindari situasi di mana kewajiban pajak yang tak terduga dapat memberikan tekanan pada likuiditas bisnis.
<ul>
<li>Penghindaran Masalah Hukum</li>
</ul>
Manajemen pajak yang efektif juga berkontribusi pada penghindaran masalah hukum terkait pajak. Dengan memahami sepenuhnya aturan dan regulasi pajak yang berlaku, UMKM dapat menghindari sanksi dan denda yang mungkin timbul, karena kelalaian pajak. Hal ini menciptakan kepatuhan hukum yang dapat memperkuat posisi bisnis dalam jangka panjang.
<ul>
<li>Penyusunan Anggaran Pajak yang Realistis</li>
</ul>
Manajemen pajak yang efektif memungkinkan UMKM menyusun anggaran pajak yang lebih realistis. Dengan memahami peraturan pajak yang berlaku dan menghitung dengan cermat kewajiban pajak yang diharapkan, UMKM dapat merencanakan dan alokasi dana dengan lebih baik. Hal ini membantu dalam memastikan bahwa dana yang cukup tersedia untuk memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
<ul>
<li>Peningkatan Likuiditas dan Cash Flow</li>
</ul>
Dengan merencanakan kewajiban pajak secara efektif, UMKM dapat menghindari situasi di mana mereka terjebak dalam krisis likuiditas akibat pembayaran pajak yang tidak terduga. Manajemen pajak yang baik membantu dalam menjaga dan meningkatkan cash flow bisnis, memberikan fleksibilitas finansial yang lebih besar untuk keperluan operasional dan investasi.
<ul>
<li>Peningkatan Efisiensi Operasional</li>
</ul>
Penerapan manajemen pajak yang efektif dapat membawa peningkatan efisiensi operasional. UMKM dapat mengidentifikasi metode perpajakan yang paling menguntungkan dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik. Hal ini menciptakan lingkungan bisnis yang lebih efisien dan dapat memberikan keuntungan kompetitif.
<ul>
<li>Investasi yang Lebih Cerdas</li>
</ul>
Dengan memahami dampak pajak terhadap keuangan, UMKM dapat membuat keputusan investasi yang lebih cerdas. Analisis pajak membantu dalam mengevaluasi proyek-proyek investasi dari segi pajak dan mengidentifikasi potensi keuntungan dan risiko yang mungkin terkait dengan keputusan investasi tertentu.
<ul>
<li>Keuntungan Bersaing</li>
</ul>
Manajemen pajak yang efektif dapat menciptakan keunggulan kompetitif bagi UMKM. Dengan kemampuan untuk mengurangi beban pajak secara legal dan memanfaatkan insentif pajak, bisnis dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif atau meningkatkan keuntungan bersih mereka, membedakan diri mereka dari pesaing.
<ul>
<li>Pemahaman yang Lebih Baik tentang Struktur Biaya</li>
</ul>
Manajemen pajak membantu UMKM memahami struktur biaya bisnis mereka secara lebih mendalam. Ini mencakup pengidentifikasian biaya-biaya yang dapat dikategorikan sebagai pemotongan pajak dan memahami bagaimana kebijakan perpajakan dapat memengaruhi struktur biaya jangka panjang.
<ul>
<li>Keberlanjutan Bisnis</li>
</ul>
Dalam jangka panjang, manajemen pajak yang efektif dapat menjadi faktor kunci untuk keberlanjutan bisnis. Dengan mengelola kewajiban pajak dan memanfaatkan insentif-insentif yang relevan, UMKM dapat membangun fondasi keuangan yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang dan ketahanan terhadap perubahan kondisi pasar.
&nbsp;
Tantangan dalam Manajemen Pajak UMKM
<ul>
<li>Ketidakpahaman tentang Regulasi Pajak</li>
</ul>
Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah kurangnya pemahaman tentang regulasi pajak yang kompleks. Sebagian UMKM mungkin tidak memiliki akses ke sumber daya yang memadai atau keahlian internal yang diperlukan untuk memahami aturan-aturan pajak yang berubah-ubah. Perubahan-perubahan ini dapat menyulitkan UMKM untuk tetap berada dalam kepatuhan dan mengoptimalkan manfaat pajak yang tersedia.
<ul>
<li>Keterbatasan Sumber Daya</li>
</ul>
Banyak UMKM memiliki sumber daya yang terbatas, termasuk personel keuangan yang terbatas. Tantangan ini dapat menghambat kemampuan UMKM untuk melakukan manajemen pajak dengan efektif. Pemilik bisnis mungkin berkeberatan untuk menyewa atau menggaji profesional pajak karena biaya yang terkait, dan ini dapat meningkatkan risiko kesalahan dalam pemenuhan kewajiban pajak.
<ul>
<li>Perubahan Regulasi yang Cepat</li>
</ul>
Peraturan perpajakan seringkali mengalami perubahan, dan UMKM harus beradaptasi dengan cepat. Tantangan ini dapat meningkatkan risiko kesalahan karena UMKM mungkin tidak memiliki sumber daya atau sistem yang memadai untuk mengikuti dan menerapkan perubahan-perubahan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan pajak yang tidak disengaja dan mungkin menghadapi konsekuensi hukum.
<ul>
<li>Pemenuhan Dokumentasi Pajak yang Meningkat</li>
</ul>
Pemenuhan dokumentasi pajak yang semakin meningkat adalah tantangan lain yang dihadapi oleh UMKM. Proses menyusun dokumen pajak yang lengkap dan akurat memerlukan waktu dan sumber daya. UMKM yang tidak dapat memenuhi persyaratan dokumentasi dengan benar berisiko menghadapi pemeriksaan pajak yang dapat menimbulkan kerugian finansial dan reputasi.
<ul>
<li>Ketidakmampuan Mengidentifikasi Pemotongan Pajak Optimal</li>
</ul>
UMKM mungkin menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi pemotongan pajak yang optimal. Kurangnya pemahaman tentang insentif pajak dan cara mengoptimalkan pemotongan yang tersedia dapat menyebabkan UMKM membayar lebih banyak pajak dari yang seharusnya. Hal ini mengurangi keuntungan bersih dan meningkatkan beban pajak yang seharusnya dapat dihindari.
<ul>
<li>Ketergantungan pada Sumber Daya Manusia Tertentu</li>
</ul>
Beberapa UMKM mungkin memiliki satu atau beberapa individu yang bertanggung jawab atas manajemen pajak. Tantangan muncul ketika ketergantungan pada sumber daya manusia tertentu, terutama jika individu tersebut meninggalkan perusahaan atau tidak dapat memenuhi tuntutan pajak yang semakin kompleks. Hal ini meninggalkan UMKM dalam situasi yang rentan dan dapat menimbulkan risiko kesalahan pajak.
<ul>
<li>Ketidakpahaman tentang Insentif Pajak yang Tersedia</li>
</ul>
UMKM seringkali tidak menyadari insentif-insentif pajak yang mungkin berlaku untuk mereka. Tidak memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan keringanan pajak atau insentif lainnya dapat menjadi tantangan besar. Kesadaran yang kurang tentang bagaimana memanfaatkan peluang ini dapat menghambat pertumbuhan bisnis dan mengurangi keuntungan yang dapat diperoleh.
<ul>
<li>Teknologi dan Keamanan Data</li>
</ul>
Dengan meningkatnya digitalisasi, UMKM mungkin dihadapkan pada tantangan terkait teknologi dan keamanan data dalam konteks manajemen pajak. Penggunaan sistem perpajakan digital dapat memerlukan investasi tambahan dan menghadirkan risiko keamanan data jika tidak dikelola dengan baik.
&nbsp;
Solusi untuk Manajemen Pajak yang Efektif
<ul>
<li>Konsultasi dengan Ahli Pajak</li>
</ul>
Salah satu solusi terbaik untuk mengatasi ketidakpahaman tentang regulasi pajak dan mengoptimalkan pemotongan pajak adalah dengan berkonsultasi dengan ahli pajak atau konsultan pajak. Profesional ini memiliki pengetahuan mendalam tentang aturan pajak yang berlaku dan dapat memberikan panduan yang tepat untuk situasi khusus UMKM. Dengan memiliki ahli pajak di sisi mereka, UMKM dapat memastikan kepatuhan pajak dan mengidentifikasi peluang insentif pajak yang mungkin terlewatkan.
<ul>
<li>Investasi dalam Perangkat Lunak Akuntansi</li>
</ul>
Mengadopsi perangkat lunak akuntansi yang canggih dapat menjadi solusi efektif untuk manajemen pajak yang efisien. Perangkat lunak ini tidak hanya membantu dalam pencatatan transaksi keuangan secara akurat tetapi juga menyediakan fitur-fitur pelaporan pajak yang dapat mempermudah proses pengelolaan pajak. Dengan otomatisasi yang tepat, UMKM dapat mengurangi risiko kesalahan manusia dan menghemat waktu yang berharga.
<ul>
<li>Pelatihan Karyawan tentang Pajak</li>
</ul>
Memberikan pelatihan kepada tim keuangan dan karyawan terkait tentang aspek-aspek dasar manajemen pajak adalah solusi yang penting. Dengan meningkatkan pemahaman internal tentang kewajiban pajak, UMKM dapat menghindari kesalahan yang disebabkan oleh ketidakpahaman. Pelatihan ini dapat mencakup perubahan-perubahan terbaru dalam regulasi pajak, teknik pemotongan pajak, dan praktek-praktek terbaik dalam manajemen pajak.
<ul>
<li>Pemanfaatan Perangkat Lunak Pajak</li>
</ul>
Selain perangkat lunak akuntansi, UMKM juga dapat menginvestasikan dalam perangkat lunak pajak yang dirancang khusus untuk membantu dalam manajemen pajak. Perangkat lunak ini dapat mencakup pemotongan pajak otomatis, pengingat tenggat waktu pajak, dan alat pelaporan yang dapat memudahkan UMKM dalam menjalankan tanggung jawab pajak mereka.
<ul>
<li>Menggunakan Jasa Akuntan atau Kantor Pajak Eksternal</li>
</ul>
Jika UMKM tidak memiliki sumber daya internal yang memadai, mengontrak jasa akuntan atau kantor pajak eksternal bisa menjadi solusi praktis. Menggunakan profesional pajak yang berpengalaman dapat membantu UMKM dalam manajemen pajak yang efektif dan tepat waktu. Hal ini juga membebaskan waktu dan sumber daya internal untuk fokus pada kegiatan inti bisnis.
<ul>
<li>Partisipasi dalam Program Pendidikan Pajak</li>
</ul>
Mengikuti program pendidikan pajak atau seminar secara teratur dapat membantu UMKM tetap terinformasi tentang perubahan-perubahan terbaru dalam peraturan pajak dan strategi manajemen pajak yang efektif. Partisipasi dalam komunitas bisnis atau asosiasi industri juga dapat menjadi sumber wawasan yang berharga.
<ul>
<li>Pemahaman Lebih Baik tentang Insentif Pajak</li>
</ul>
UMKM perlu aktif mencari informasi tentang insentif-insentif pajak yang mungkin berlaku untuk industri dan karakteristik bisnis mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik, UMKM dapat memanfaatkan peluang ini untuk mengurangi beban pajak dan meningkatkan keuntungan bersih.
<ul>
<li>Mengembangkan Sistem Pemantauan Pajak yang Efektif</li>
</ul>
Pengembangan sistem pemantauan pajak internal yang efektif adalah langkah kunci dalam manajemen pajak yang baik. Sistem ini dapat mencakup pengelolaan tenggat waktu pajak, pencatatan transaksi, dan pemantauan perubahan regulasi. Dengan sistem yang baik, UMKM dapat mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan kepatuhan pajak.
Rekam keuangan yang tepat dan manajemen pajak yang efektif adalah elemen-elemen kritis dalam keberhasilan UMKM. Dengan pemahaman yang baik mengenai hal tersebut, maka UMKM dapat memastikan kelangsungan bisnis, memaksimalkan pemotongan pajak yang tersedia, dan tetap mematuhi regulasi perpajakan.
Dukungan dari ahli pajak, penggunaan teknologi, dan peningkatan pengetahuan internal adalah langkah-langkah penting menuju manajemen pajak yang sukses bagi UMKM di era bisnis yang dinamis ini.

Pentingnya Rekam Keuangan dan Manajemen Pajak Ideal Bagi UMKM

Apakah Sobat pernah mengunjungi warung untuk membeli rokok eceran? Jika pernah, Sobat harus bersiap ke depannya tidak akan bisa lagi beli rokok eceran, karena aturan baru pemerintah. Pemerintah berencana untuk melarang penjualan rokok secara eceran lewat Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Saat ini, rancangan PP (RPP) tersebut masih dalam proses pembahasan dan penyusunan.
RPP itu rencananya akan diproyeksikan untuk mengatur sejumlah ketentuan produksi dan impor produk tembakau dan rokok elektrik, pengendalian pelarangan, ketentuan dan larangan iklan dan sponsorship, serta larangan atau aturan terkait penjualan produk tembakau dan rokok elektrik.
Dalam RPP tersebut, nantinya akan mewajibkan setiap orang yang memproduksi, mengimpor dan/atau mengedarkan produk tembakau dan roko elektrik, wajib untuk memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam susbstansi penyelenggaraan produksi dan impor, RPP ini nanti juga akan melarang kemasan rokok kurang dari 20 batang.
Selain itu, RPP ini juga akan melarang mengemas atau mengimpor cairan nikoton lebih dari 2 mililiter untuk cartridge sekali pakai dan 10 mililiter untuk wadah isi ulang. Jika ditemukan ada pelanggaran, pelanggar akan dikenakan peringatan administrates peringatan tertulis dan penarikan produk.
Menurut penjelasan Kementerian Kesehatan dalam Public Hearing RPP UU Kesehatan: Penanggulangan PTM, Kesehatan Penglihatan &amp; Pendengaran, dan Zat Adiktif, ketentuan ini akan diatur dalam pasal 152 ayat (1) dan (2), terkait penyelenggaraan produksi, impor, dan pengaturan produk tembakau dan rokok elektrik. Dalam pasal tersebut, akan ada beberapa larangan penjualan produk tembakau dan rokok elektrik, antara lain.
<ul>
<li>Menggunakan mesin layan diri</li>
<li>Menjual kepada anak di bawah usia 18 tahun dan perempuan hamil</li>
<li>Dijual secara eceran per batang, kecuali cerutu dan rokok elektronik</li>
<li>Menjual dengan memajang produk tembakau dan rokok elektronik</li>
<li>Menjual dengan menggunakan jasa situs dan aplikasi elektronik komersial dan media sosial</li>
</ul>
Sebelumnya, Ketua Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau Kementerian Kesehatan Benget Saragih menyatakan, Rancangan PP tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan 2023 yang terkait Pengamanan Zat Adiktif akan mengatur pengendalian iklan rokok yang bertujuan untuk menekan prevalensi perokok usia dini atau perokok anak-anak di Indonesia.
Terlebih, Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan tenyata belum mampu melaksanakan tujuan tersebut.
Jumlah perokok usia dini atau anak-anak di Indonesia memang cukup memprihatinkan. Secara peringkat, Indonesia menempati peringkat kedua di dunia untuk jumlah perokok anak setelah Timor Leste berdasarkan survey yang dilakukan di tahun 2019 olehPusat Kajian Jaminan Sosial-Universitas Indonesia.
Prevalensi perokok anak yang tinggi ini dapat dipengaruhi beberapa faktor, seperti harga rokok yang relative murah, dorongan lingkungan atau teman dalam mendapatkan rokok. Menurut studi PJKS-UI, sebanyak 61% warung rokok berada di radius 100 meter dari area sekolah. Oleh karena itu, anak dapat dengan mudah mendapatkan rokok yang dijual dengan harga relative murah mulai dari Rp1000 hingga Rp1500.
Rokok yang bersifat adiktif, membuat pengurangan angka prevalensi perokok anak sulit untuk dilakukan. Keinginan untuk mencoba lagi dan lagi khususnya bagi anak-anak menjadi masalah klasik yang tak kunjung usai. Apalagi, dalam studi PJKS-UI terdapat fakta adanya smoking relapse atau perilaku kembali merokok. Anak-anak yang sudah sempat berhenti merokok ternyata banyak yang &lsquo;kambuh&rsquo; atau kembali merokok.
Dari sisi pedagang eceran, tentunya hal ini cukup merugikan. Selama ini pedagang eceran mendapat margin yang lebih besar jika menjual rokok secara eceran dibanding menjual per bungkus. Jika nanti PP ini diberlakukan, bentuk pengawasannya juga belum dapat diketahui. Pemerintah perlu merancang aturan terbaik yang tidak merugikan banyak pihak, baik itu pedagang, maupun perokok khususnya perokok anak.

Jual Rokok Eceran Akan Dilarang Pemerintah, Apa Ketentuannya?

Dalam menjalankan usahanya, pelaku bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) seringkali menemui hambatan dari sisi finansial. Apalagi untuk memulai usaha yang membutuhkan modal yang relatif besar. Adanya fasilitas kredit yang diberikan perbankan, kini sangat membantu pelaku bisnis UMKM untuk memulai ataupun mengembangkan usahanya.
Kredit perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM. UMKM sering dianggap sebagai tulang punggung ekonomi suatu negara, karena memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan distribusi pendapatan.
Dalam konteks ini, kredit perbankan dapat memberikan dorongan finansial yang diperlukan bagi UMKM untuk mengatasi hambatan dan mengambil peluang yang ada. Kredit perbankan akan sangat berpengaruh terhadap akses permodalan dan pengembangan usaha. UMKM seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses modal yang cukup untuk memulai atau mengembangkan bisnis mereka.
Kredit perbankan memberikan solusi bagi UMKM dengan menyediakan dana yang diperlukan untuk pembelian inventaris, peralatan, ekspansi usaha, dan kebutuhan modal kerja lainnya. Dengan demikian, UMKM dapat meningkatkan kapasitas produksi dan menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan bisnis. Selanjutnya, kredit perbankan juga akan berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas usaha.
Dengan dana tambahan dari kredit perbankan, UMKM dapat meningkatkan produktivitas mereka dengan mengadopsi teknologi baru, meningkatkan kualitas produk atau layanan, dan meningkatkan proses produksi. Hal ini tidak hanya memberikan keunggulan kompetitif bagi UMKM, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional, yang pada akhirnya dapat menghasilkan peningkatan profitabilitas.
Penciptaan lapangan kerja baru juga dapat timbul dari pemanfaatan kredit perbankan. Kredit perbankan memungkinkan UMKM untuk mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja, membantu mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan memiliki akses ke dana yang cukup, UMKM dapat memperluas operasi mereka dan pada gilirannya menciptakan peluang pekerjaan baru. Jika dilihat lebih mendalam, porsi penyaluran kredit perbankan ke sektor UMKM masih sangat minim. Menurut data dari Bank Indonesia, penyaluran kredit UMKM mencapai Rp1.340,8 triliun atau 19,52% terhadap total keseluruhan kredit pada bulan Oktober 2023.
Angka tersebut hanya naik sedikit dari posisi akhir tahun 2022 yang mencapai Rp1.263,8 triliun atau 19,85 dari total kredit perbankan pada tahun tersebut. Walaupun mengalami pertumbuhan, penyaluran kredit UMKM masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah, yaitu 30% pada tahun 2024 mendatang. Target yang masih cukup jauh inilah yang disasar oleh bank digital dan layanan pendukungnya.
Salah satu bank digital yang sedang membidik segmen UMKM dan ritel adalah bank milik Astra Financial yaitu PT Bank Jasa Jakarta (BJJ). Melalui layanan digital bernama Saqu, BJJ sedang menyiapkan untuk menyasar pelaku bisnis UMKM untuk dapat diberikan fasilitas kredit perbankan.
Bank Saqu menyasar generasi muda, khususnya solopreneur yang mencakup pemulik usaha kecil, pekerja lepas, serta karyawan dengan pekerjaan sampingan. Segmen ini dianggap menarik, karena secara proaktif mencari cara untuk bertumbuh dan berinvestasi lebih banyak.
Bank digital lain yakni Hibank yang dulu bernama PT Bank Mayora juga memiliki fokus yang sama. Sponsor Jakarta Marathon ini juga menyasar segmen UMKM dalam upaya memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan negeri. Pada kuartal I tahun 2023, Hibank telah menyalurkan kredit dengan total Rp4,19 triliun. Sementara total asset Hibank mencapai Rp11,62 triliun pada tiga bulan pertama tahun 2023 ini.
Menurut pengamat perbankan, Arianto Muditomo, setidaknya ada tiga bank digital yang secara terbuka menyatak fokusnya kepada UMKM. Selain Hibank, ada Bank Ina dan Superbank. Menurut Arianto, bank digital memiliki keunggulan dalam hal inovasi. Inovasi yang dimaksud yaitu inovasi dalam hal pemanfaatan data, model bisnis, regulasi, dan teknologi.
Sependapat dengan Arianto, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menyatakan, peluang bank-bank digital masih sangat terbuka untuk masuk ke segmen UMKM. Menurut Eko, sebagian besar UMKM belum mendapatkan pendanaan lembaga keuangan formal.
Apalagi, tahun depan akan ada pemilu yang diprediksi akan memberikan angin segar kepada UMKM khususnya di sektor FMCG. Dengan atmosfer yang positif tersebut, pelaku bisnis UMKM sudah seharusnya memanfaatkan fasilitas kredit perbankan yang ditawarkan oleh bank digital.
Meskipun kredit bank konvensional lebih banyak dimanfaatkan saat ini, kredit bank digital juga tidak bisa dilupakan. Dengan ekspansinya saat ini, bank digital diyakini akan memberikan penawaran yang menarik bagi UMKM dalam mengajukan kredit.

Pentingnya UMKM Manfaatkan Kredit dari Bank Digital

Kenaikan harga pangan di akhir tahun seperti sebuah keniscayaan. Hampir setiap momentum hari raya seperti Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Natal harga pangan selalu merangkak naik. Bagi sebagian besar masyarakat hal ini akan sangat memberatkan.
Tren kenaikan harga pangan menjelang akhir tahun ini merupakan fenomena yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks. Dalam beberapa tahun terakhir, kenaikan harga pangan telah menjadi isu penting di berbagai negara di seluruh dunia. Faktor-faktor ini dapat mencakup aspek ekonomi, lingkungan, sosial, dan politik yang semuanya bersama-sama menciptakan dinamika kompleks di pasar pangan global.
Dalam banyak kasus di Indonesia, kenaikan harga pangan terkait erat dengan ketidakstabilan iklim. Perubahan iklim yang ekstrem, seperti banjir, kekeringan, atau perubahan suhu yang tidak terduga, dapat mempengaruhi produksi tanaman dan hewan. Bencana alam semacam ini, seringkali mengakibatkan penurunan hasil panen, mengurangi pasokan pangan, dan meningkatkan tekanan pada harga.
Selain itu, faktor politik juga dapat berperan dalam menentukan harga pangan. Ketidakstabilan politik, konflik bersenjata, atau ketidakpastian dalam kebijakan ekonomi suatu negara dapat menghambat produksi dan distribusi pangan. Keputusan pemerintah terkait dengan subsidi pangan, regulasi perdagangan, dan kebijakan lainnya dapat memiliki dampak signifikan pada harga pangan.
Aspek demografis juga dapat memainkan peran dalam tren kenaikan harga pangan. Pertumbuhan populasi yang cepat di beberapa negara dapat meningkatkan permintaan pangan, sementara produksi mungkin tidak mampu mengikuti laju pertumbuhan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan kenaikan harga sebagai respon terhadap ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan.
Dalam era globalisasi, perdagangan internasional juga menjadi faktor kunci yang memengaruhi harga pangan. Ketergantungan pada impor pangan dari negara-negara tertentu membuat suatu negara rentan terhadap fluktuasi harga global. Kenaikan harga di pasar internasional dapat dengan cepat menciptakan tekanan tambahan pada harga pangan di tingkat lokal.
Selain kerugian di masyarakat, kenaikan harga pangan ini juga menimbulkan kerugian bagi para pelaku bisnis UMKM khususnya di bidang kuliner. Kenaikan harga pangan yang menjadi bahan baku pengusaha kuliner tentu akan berdampak langsung kepada laba atau keuntungan. Mulai dari tipisnya keuntungan hingga tidak ada untung sama sekali yang menyebabkan pelaku bisnis lebih memilih untuk tutup agar tidak semakin merugi.
UMKM sebagai penggerak ekonomi nasional sudah seharusnya mendapat perhatian pemerintah. Pemerintah harus mengupayakan cara untuk bisa menekan laju kenaikan harga pangan. Secara paralel, pelaku bisnis UMKM juga harus memutar otak agar operasional bisnis tetap bisa berjalan dan menguntungkan. Adapun, beberapa cara pelaku bisnis UMKM menyiasati kenaikan harga pangan, antara lain.
<ol>
<li>Menggunakan Bahan Baku Alternatif</li>
</ol>
Eksplorasi alternatif bahan baku dapat menjadi solusi kreatif untuk mengatasi kenaikan harga. UMKM dapat mencari bahan baku yang memiliki biaya lebih rendah, namun tetap mempertahankan kualitas produk. Pemilihan bahan baku yang berkelanjutan juga dapat meningkatkan citra merek.
<ol start="2">
<li>Mengatur Strategi Harga</li>
</ol>
UMKM perlu menentukan strategi harga yang bijaksana. Penyesuaian harga yang tepat, berdasarkan analisis biaya dan permintaan pasar, dapat membantu UMKM tetap bersaing tanpa mengorbankan kualitas produk. Penyampaian nilai tambah pada produk juga dapat mendukung peningkatan harga.
<ol start="3">
<li>Pengelolaan Persediaan yang Efektif</li>
</ol>
UMKM harus memahami dengan baik siklus persediaan mereka. Pemantauan dan manajemen persediaan yang efektif dapat membantu dalam mengatasi fluktuasi harga bahan baku. Pembelian dalam jumlah besar saat harga sedang stabil dan penyimpanan yang baik dapat membantu melindungi UMKM dari kenaikan harga yang tiba-tiba.
<ol start="4">
<li>Diversifikasi Produk</li>
</ol>
UMKM dapat mengurangi risiko kenaikan harga bahan baku dengan diversifikasi produk. Misalnya, jika satu bahan baku mengalami kenaikan harga, UMKM yang memiliki berbagai produk akan lebih mampu menyerap dampaknya. Hal ini juga dapat membuka peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas.
<ol start="5">
<li>Mengoptimalkan Proses Produksi</li>
</ol>
Memperbaiki efisiensi dalam proses produksi dapat membantu UMKM mengurangi biaya produksi. Automatisasi beberapa tahap produksi dan penggunaan teknologi yang tepat dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi kebergantungan pada tenaga kerja, sehingga dapat meredam dampak kenaikan harga pangan.

Strategi UMKM Hadapi Kenaikan Harga Pangan

Bantuan Langsung Tunai atau BLT merupakan bantuan pemerintah dengan pemberian uang tunai atau jenis bantuan lainnya. Bantuan langsung tunai merujuk pada bantuan keuangan yang diberikan secara langsung kepada individu atau keluarga dalam bentuk uang tunai. Bantuan ini biasanya diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga kemanusiaan sebagai respons terhadap situasi darurat, krisis ekonomi, atau untuk membantu kelompok-kelompok yang membutuhkan.
Bantuan langsung tunai dapat diberikan dalam bentuk transfer uang langsung ke rekening bank, pembayaran melalui sistem pembayaran digital, atau dalam bentuk uang tunai fisik. Bantuan semacam ini sering kali menjadi instrumen penting dalam menyediakan dukungan langsung kepada mereka yang membutuhkan, memberikan fleksibilitas kepada penerima untuk menggunakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka yang paling mendesak.
Bantuan dapat diberikan dengan syarat ataupun tanpa syarat. BLT dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan penerimanya, BLT untuk masyarakat miskin dan BLT untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
BLT diberikan kepada UMKM sebagai bantuan untuk operasional atau pengembangan usaha. Pemerintah melihat banyak pelaku bisnis UMKM yang kesulitan untuk mengembangkan usahanya akibat dari keterbatasan kemampuan finansial.
Pada tahun 2024 mendatang, pemerintah kembali berencana untuk memberikan BLT kepada UMKM. Pembagian BLT untuk UMKM tahun depan akan lebih mudah, karena bisa didapatkan tanpa harus terdaftar dalam Bantuan Presiden untuk Usaha Mikro (BPUM). Penyaluran BLT untuk UMKM tahun depan akan menggunakan data penerima BLT UMKM pada tahun 2022 silam.
Jumlah nominal yang didapatkan para UMKM ini adalah Rp600.000 yang akan didapatkan setiap tiga bulan sekali, sehingga total nominal yang akan didapat UMKM dalam satu tahun adalah sejumlah Rp2,4 juta. Jumlah ini tentunya membawa harapan baru yang sangat berarti bagi UMKM pasca pandemi COVID-19 yang melanda 3 tahun silam. Cukup banyak UMKM yang masih berada dalam tahap transisi setelah melewati kesulitan beberapa tahun ke belakang.
Inisiasi pemerintah untuk BLT UMKM ini seakan menjadi langkah konkret untuk mendukung pemulihan ekonomi serta penguatan sektor UMKM yang memiliki peran yang sangat vital dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan pemberian dana secara tunai dan langsung kepada UMKM, diharapkan para UMKM ini dapat menjaga keberlangsungan usaha dan memperkuat daya saing.
Harapannya, dengan BLT UMKM ini berbagai jenis usaha mikro, kecil dan menengah memiliki kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari program ini. Proses seleksi dan verifikasi dalan penyaluran BLT ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini untuk memastikan BLT yang disalurkan benar-benar diterima oleh UMKM yang berhak.
Adapun, syarat mendapatkan BLT UMKM tahun 2024 mendatang antara lain:
<ol>
<li>UMKM harus terdaftar sebagai penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH)</li>
<li>UMKM arus berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin</li>
<li>UMKM bergerak di bidang apapun seperti kuliner, kerajinan, jasa, perdagangan, pertanian, perikanan, peternakan, industri rumah tangga, dan bidang lainnya</li>
</ol>
Tentunya BLT yang disalurkan pemerintah memiliki manfaat yang sangat berarti bagi UMKM. Manfaat BLT yang diberikan kepada UMKM antara lain.
<ol>
<li>Peningkatan Likuiditas</li>
</ol>
Salah satu manfaat utama BLT UMKM adalah peningkatan likuiditas. Dengan mendapatkan dana tunai langsung, UMKM dapat memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari seperti pembayaran gaji, pembelian bahan baku, dan pembayaran tagihan lainnya. Hal ini membantu mencegah kebangkrutan dan memastikan kelangsungan operasional usaha.
<ol start="2">
<li>Menjaga Peluang Terbukanya Lapangan Pekerjaan</li>
</ol>
BLT untuk UMKM dapat membantu dalam pemeliharaan lapangan pekerjaan. Sebagai penerima bantuan, UMKM dapat terus membayar karyawan mereka, mengurangi dampak negatif terhadap tingkat pengangguran dan kesejahteraan masyarakat setempat.
<ol start="3">
<li>Peningkatan Kapasitas Keuangan</li>
</ol>
Dengan mendapatkan bantuan langsung, UMKM memiliki kesempatan untuk meningkatkan kapasitas keuangannya. Mereka dapat menggunakan dana tersebut untuk investasi dalam peningkatan kualitas produk atau layanan, diversifikasi usaha, atau pembelian peralatan yang diperlukan.
<ol start="4">
<li>Peningkatan Akses Keuangan</li>
</ol>
Bagi beberapa UMKM, BLT dapat menjadi pintu masuk untuk meningkatkan akses keuangan. Dengan mendapatkan dukungan keuangan awal, UMKM dapat membangun catatan kredit yang lebih baik, membuatnya lebih mudah untuk mengakses pinjaman dan dukungan keuangan lainnya di masa depan.

BLT Untuk UMKM Hadir Kembali Tahun Depan

Ketika Sobat mendapatkan kendaraan bermotor baru, baik yang didapatkan dari hibah, tukar tambah ataupun dengan membelinya langsung, maka Sobat harus segera melakukan Balik Nama atas kendaraan tersebut.
Hal ini dilakukan, agar Sobat bisa mendaftarkan kendaraan tersebut sebagai milik Sobat. Jika sudah melakukan proses Balik Nama, nantinya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKPB) akan diterbitkan atas nama Sobat.
Hal ini akan mempermudah urusan perpajakan nantinya, karena subjek dari Pajak Kendaraan Bermotor adalah pemilik kendaraan bermotor sesuai dengan kedua surat. Jadi ketika tidak melakukan proses balik nama dan ingin membayar pajak kendaraan bermotor, Sobat harus membawa KTP dari pemiliki kendaraan yang sah.
Proses Balik Nama ini akan dikenakan biaya yang disebut sebagai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Biaya ini harus dibayar sebelum proses pendaftaran bermotor. Bukti pembayaran dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menjadi syarat dalam mendaftarkan kendaraan bermotor.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) Pasal 1 Ayat 29, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
Kemudian, menurut UU HKPD Pasal 12 Ayat 4, BBNKB akan dikenakan atas kendaraan bermotor yang didapat dari luar negeri, kecuali:
<ol>
<li>Kendaraan untuk diperdagangkan</li>
<li>Kendaraan untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia</li>
<li>Kendaraan digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.</li>
</ol>
Pada Pasal 12 Ayat 5, menyebutkan bahwa terdapat pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c yang tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia.
Dengan berlakunya peraturan yang baru ini, BBNKB hanya akan dikenakan atas penyerahan Kendaraan Bermotor yang petama kali, sehingga pembelian kendaraan bermotor bekas tidak akan dikenakan BBNKB. Hal ini dijelaskan pada UU HKPD Pasal 12 Ayat 1.
Namun, kebijakan ini baru mulai berlaku setelah 3 tahun terhitung dari tanggal diundangkannya UU HKPD yaitu akan mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025. Lalu, tidak semua kendaraan bermotor dapat dikenakan BBNKB, berikut adalah kendaraan yang dikecualikan dari pengenaan BBNKB berdasarkan Undang-Undang HKPD Pasal 12 Ayat 3:
<ol>
<li>Kereta api</li>
<li>Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara</li>
<li>Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah</li>
<li>Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan</li>
<li>Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda.</li>
</ol>
Besaran tarif BBNKB akan ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing melalui peraturan daerah dengan tarif paling tinggi sebesar 12%. &nbsp;Namun, khusus untuk daerah setingkat provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom, tarif BBNKB dapat ditetapkan hingga paling tinggi sebesar 20%.
Dasar pengenaan BBNKB adalah harga dari nilai jual kendaraan bermotor yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan peraturan gubernur.
Dengan diberikannya pembebasan pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor bekas, pemerintah berharap dapat mendorong minat masyarakat untuk melakukan balik nama kendaraan bermotor yang dimiliki, sehingga data terhadap kepemilikan kendaran bermotor lebih akurat, karena data yang ada adalah data terbaru.
Kemudian, dengan semakin baik dan akuratnya data kendaraan bermotor yang dimiliki pemerintah, diharapkan akan sejalan dengan meningkatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan pajak kendaraan bermotor didasari oleh data diri pemilik kendaraan bermotor.

Mengenal Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Baru-baru ini, pemerintah melalui Kementerian Pedagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Pedagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PPMSE merujuk pada individu atau entitas bisnis yang terlibat dalam kegiatan perdagangan menggunakan sistem elektronik atau platform digital. Istilah ini biasanya terkait dengan e-commerce atau perdagangan elektronik di mana transaksi jual beli dilakukan secara online melalui platform atau situs web.
Pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik dapat mencakup berbagai jenis bisnis, mulai dari pengecer online kecil hingga perusahaan besar yang menjalankan operasi e-commerce yang kompleks. Mereka menggunakan teknologi informasi dan internet untuk memfasilitasi transaksi, pembayaran, dan pengiriman barang atau layanan kepada konsumen melalui platform digital.
Dalam konteks ini, pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik dapat mencakup penjual, pedagang, atau perusahaan yang menjual produk atau layanan mereka secara online kepada pelanggan. Mereka biasanya mengelola situs web, aplikasi seluler, atau platform online lainnya untuk menawarkan produk mereka, menerima pesanan, dan mengatur pengiriman atau penyediaan layanan kepada konsumen.
Adapun, dalam peraturan baru tersebut, setidaknya ada 6 (enam) model bisnis Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PPMSE dalam negeri. Enam model bisnis tersebut ialah ritel daring, lokapasar, iklan baris, platform pembanding harga, daily deals, dan social commerce.
Peraturan terbaru ini merupakan revisi dari peraturan sebelumnya yaitu Permendag Nomor 50 Tahun 2020. Pendefinisian model bisnis dalam peraturan terbaru ini menurut pemerintah bertujuan untuk mempermudah pembinaan dan pengawasan kepada pelaku bisnis. Rencananya, Kemendag juga akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada seluruh pelaku PPMSE. Enam aturan baru dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023 antara lain.
Pertama, pendefinisian model bisnis lokapasar dan social commerce. Untuk model bisnis lokapasar atau dalam Bahasa Inggris online marketplace didefinisikan sebagai penyedia sarana proses transaksi di dalam sistem elektronik komersial, baik itu berupa laman maupun aplikasi, serta wadah bagi pedagang untuk memasang penawaran barang maupun jasa.
Model bisnis social commerce diartikan sebagai penyelenggara media sosial yang menyediakan fitur menu, dan/atau fasilitas tertentu yang memungkinkan pedagang (merchant) dapat memasang penawarang barang atau jasa. Menurut Pasal 21 Ayat (3), pelaku bisnis dengan model social commerce dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran pada sistem elektroniknya.
Model bisnis lokapasar dan social commerce tidak diperbolehkan untuk bertindak sebagai produsen. Hal ini untuk menghindari adanya monopoli pasar. Pelaku usaha PMSE harus memastikan tidak terjadi penyalahgunaan penguasaan data penggunanya yang dapat dimanfaatkan oleh PPMSE atau perusahaan afiliasinya.
Kedua, terdapat penetapan harga minimum yaitu sebesar US$100 per unit untuk setiap barang luar negeri yang langsung dijual oleh pedagang ke Indonesia lewat platform e-commerce lintas negara. Lalu, setiap pelaku usaha PMSE lintas negara wajib memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
Ketiga, adanya daftar barang dari luar negeri yang diperbolehkan untuk langsung masuk ke Indonesia melalui platform e-commerce atau yang disebut positive list. Keempat, adanya syarat khusus bagi pedagang luar negeri pada marketplace dalam negeri untuk menyampaikan bukti legalitas usaha dari negara asal, pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, mencantumkan label berbahasa Indonesia di produk asal luar negeri, dan mencantumkan asal pengiriman barang.
Pedagang dari luar negeri juga wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti pada deskripsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Kelima, adanya larangan online marketplace dan social-commerce untuk bertindak sebagai produsen dan memfasilitasi transaksi pembayaran pada sistem elektroniknya. Keenam, adanya larangan penguasaan data pelanggan oleh pelaku usaha PMSE dan afiliasinya. Pelaku usaha PMSE wajib untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan data pengguna atau pelanggannya.

Enam Aturan Baru Bisnis Online Sesuai Permendag No. 31 Tahun 2023

Tak terasa tahun 2022 akan segera berakhir. Menjelang natal dan tahun baru, ada banyak orang yang menantikan momentum ini sejak lama. Sebagian diantaranya bahkan ada yang sudah menabung cuti dan uang sejak awal tahun. Pasalnya, momen akhir tahun ini memang seringkali diisi dengan liburan atau berkumpul bersama orang-orang terkasih.
Menariknya, momentum tersebut juga bisa Sobat manfaatkan untuk membuka bisnis musiman. Sebab, acara natal dan tahun baru kerap kali diisi dengan kegiatan tukar kado, makan-makan, hingga berlibur bersama keluarga. Selain itu, membuka bisnis ini juga bisa mengisi waktu libur Sobat loh, sehingga lebih produktif dengan mendatangkan pendapatan tambahan.
Meskipun bersifat musiman, ide bisnis ini bisa meraup banyak keuntungan jika dilakukan dengan tepat. Berikut ini ide bisnis natal dan tahun baru yang patut dicoba:
<h3 style="padding-left: 40px; text-align: justify;">1. Bisnis Parsel / Hampers Natal</h3>
Permintaan parsel dan hampers diperkirakan bakal laris manis menjelang Natal. Isinya cukup beragam, mulai dari makanan ringan seperti biskuit, kue kering, buah-buahan dan minuman, hingga pernak-pernik alat rumah tangga.
Dalam penyajian atau kemasan parsel dan hamper, Sobat harus menggunakan kreativitas, ciptakan kemasan dan susunan isi parsel semenarik dan sekreatif mungkin, agar banyak yang suka dan membeli parsel dan hampers dari Sobat. Supaya Sobat bisa memperbesar keuntungan, tapi tetap bisa menghemat biaya produksi, sebaiknya cari bahan-bahan dengan harga murah untuk membuat parsel, namun juga perlu memperhatikan kualitas. Selanjutnya, promosikan parsel Natal di media sosial Sobat dan tawarkan ke teman-teman dekat.
Kemudian, buatlah bingkisan parsel atau hamper Natal kekinian yang personal dan berbeda. Orang akan menyukai hal-hal yang unik dan berbeda dari yang sudah ada.
<h3 style="padding-left: 40px; text-align: justify;">2. Bisnis Kue Natal</h3>
Kue selalu hadir dalam banyak perayaan, tidak terkecuali saat Natal. Setiap tamu yang berkunjung, baik saudara maupun sahabat, tentunya akan disuguhkan kue oleh tuan rumah. Kue natal ini tentunya beragam, mulai dari kue kering manis, kue buah, kue coklat, atau kue kering asin. Beragam jenis dan rasa kue ini bisa menjadi bisnis sampingan yang dijamin akan laris manis menjelang Natal tahun ini. Jangan lupa, promosikan bisnis kue Sobat di media sosial agar orang-orang tertarik dan dapat menjangkau calon pembeli lebih banyak lagi.&nbsp;
<h3 style="padding-left: 40px; text-align: justify;">3. Bisnis Hiasan Natal</h3>
Sama seperti bisnis kue yang menjamur, bisnis pernak-pernik Natal juga demikian. Potensi untung bisnis pernak-pernik natal ini cukup positif, bisa dibilang peminatnya tidak akan susut.
Ragam pernak-pernik natal kian beragam dan unik, mulai dari pohon natal, ornamen-ornamen untuk pohon natal, hiasan rumah, hiasan kamar, hiasan kantor, hiasan sekolah hingga hiasan natal untuk di kafe-kafe.
<h3 style="padding-left: 40px; text-align: justify;">4. Bisnis Katering</h3>
Tidak sedikit keluarga yang merayakan Natal dengan acara makan-makan, namun beberapa tidak memiliki waktu luang untuk masak sendiri. Hingga akhirnya, katering menjadi pilihan. Bagi Sobat yang tertarik di bisnis kuliner ala rumahan, bisnis katering ini bisa dicoba. Sebagai promosi awal, Sobat dapat melakukannya dari mulut ke mulut, tawarkan kepada teman kantor, tetangga, atau teman dekat Sobat. Cara kedua, Sobat bisa memanfaatkan media sosial seperti Whatsapp, Facebook, atau Instagram untuk mempromosikan katering Anda.
<h3 style="padding-left: 40px; text-align: justify;">5. Bisnis Kado Natal</h3>
Bisnis berikutnya yang masih menjadi peluang bisnis yang cukup besar menjelang perayaan natal, yaitu bisnis kado natal atau suvenir. Jenis bisnisnya pun bisa bervariatif, Sobat bisa menjual barang-barang yang lucu dan unik yang bernuansa Natal. Selain bisnis jual kado, Sobat juga bisa mengembangkan ide bisnis ini dengan cara menyediakan jasa bungkus kado yang unik dan menarik. Saat Natal akan ada banyak acara tukar kado atau bagi-bagi kado kepada para anggota keluarga maupun teman di kantor. Tidak semua punya waktu untuk membungkus kado. Jadi memberikan jasa bungkus kado juga bisa melengkapi bisnis bertema Natal tahun ini loh Sobat.
Itu dia beberapa ide bisnis menjelang natal yang bisa menjadi peluang bisnis bagi Sobat untuk menambah tambahan penghasilan Sobat, menutup akhir tahun.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook.</a>

Tak terasa tahun 2022 akan segera berakhir. Menjelang natal dan tahun baru, ada banyak orang yang menantikan momentum ini sejak lama. Sebagian diantaranya bahkan ada yang sudah menabung cuti dan uang sejak awal tahun. Pasalnya, momen akhir tahun ini memang seringkali diisi dengan liburan atau berkumpul bersama orang-orang terkasih.

Ide Bisnis yang Patut Dicoba Menjelang Hari Natal

Platform sosial media asal Tiongkok, Tiktok, mengumumkan telah kembali beroperasi di tanah air dengan bekerja sama dengan grup GOTO. Hal ini sekaligus mengonfirmasi rumor beberapa waktu ke belakang yang santer menyebut Tiktok akan hadir kembali dengan menggandeng platform lokal.
Menurut keterangan tertulis resmi dari Tiktok, pihaknya dan Tokopedia akan dikombinasikan di bawah PT Tokopedia yang mana Tiktok akan memiliki pengendalian atas PT Tokopedia. Fitur layanan belanja dalam aplikasi Tiktok juga akan diperasikan oleh PT Tokopedia.
Tiktok mengonfirmasi nilai investasi lebih dari US$1,5 miliar atau Rp23 triliun sebagai komitmen jangka Panjang dalam mendukung operasional Tokopedia. Untuk kepemilikan saham, Tiktok akan memegang 75,01%, sementara GOTO akan mempertahankan kepemilihan 24,99% saham di Tokopedia. GOTO dan Tiktok juga berencana menjajaki peluang kolaborasi strategi lanjutan termasuk di bidang financial services dan on-demand services. 
Kerja sama antara Tiktok dan Tokopedia ini diyakini akan membawa keuntungan bagi GOTO, yang menjadi ekosistem bagi Tokopedia. Kerja sama ini akan dimulai dengan periode uji coba yang dilakukan dengan konsultasi serta pengawasan dari kementerian dan lembaga terkait yang akan dimulai pada 12 Desember 2023 yang juga bertepatan dengan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 12.12.
Proyeksinya, Tiktok dan Tokopedia bersama Grup GOTO akan memberikan manfaat lebih luas bagi pelaku bisnis UMKM di Indonesia dengan memanfaatkan platform e-commerce serta mendorong penciptaan jutaan lapangan kerja dalam waktu lima tahun mendatang.
Lebih dari 90% merchant UMKM akan mendapat beberapa keuntungan dari bergabungnya Tiktok dengan Tokopedia, antara lain.
<ol>
<li>Promosi produk-poduk Indonesia pada kedua platform baik Tiktok maupun Tokopedia</li>
<li>Peningkatan kapasitas dan kompetensi UMKM Indonesia melalui program yang mendorong pengembangan keahlian serta sumber daya mulai dari hulu sampai ke hilir</li>
<li>Dukungan dalam hal pemasaran, branding dan praktik bisnis berkelanjutan bagi pedagang</li>
<li>Dukungan untuk mempromosikan produk di pasar internasional</li>
<li>Membuka pusat pengembangan talenta digital di berbagai daerah di Indonesia</li>
<li>Memberi kepastian lokapasar yang memungkinkan persaingan secara wajar.</li>
</ol>
Dengan bergabungnya Tiktok dengan Tokopodia juga menjadi titik cerah untuk pelaku bisnis UMKM di Indonesia setelah lesunya sektor UMKM, terutama yang sebelumnya mengandalkan Tiktok Shop sebagai media pemasaran sekaligus tempat transaksi. Kini, dengan kembalinya Tiktok Shop sebagai platform jual beli diharapkan mampu dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM sebaik mungkin untuk pengembangan bisnis.
Kesepakatan ini juga sejalan dengan Langkah Grup GOTO untuk memperkuat posisi keuangan serta strategi untuk memperluas cakupa pasar. Rencananya, akan dibuat pula komita untuk memfasilitasi transisi dan integrasi yang diketuai oleh Patrick Walujo, tentunya dengan dukungan dan perwakilan Tiktok dan Tokopedia.
Sebelumnya, Tiktok khususnya layanan Tiktok Shop telah menutup layanannya pada Rabu 4 Oktober 2023 silam. ByteDance sebagai pemilik Tiktok menutup layanan Tiktok Shop sebagai bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik.
Menurut Permendag terbaru tersebut, social commerce di Indonesia seperti Tiktok, Instagram dan Facebook hanya boleh memfasilitasi promosi barang dan jasa yang dijual oleh pedagang dan tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi jual beli di masing-masing platform. Untuk bisa melakukan transaksi jual beli di platformnya, penyelenggara layanan elektronik seperti Tiktok wajib memiliki surat izin berusaha bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
PMSE adalah izin perdagangan di mana transaksi dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik (e-commerce). Sementara, PSE adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh badan usaha, orang, penyelenggara negara, dan masyarakat untuk pelayanan publik maupun non-publik.

Tiktok Shop Resmi Kembali, Kini Gabung dengan Tokopedia

Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa alat berat bukan termasuk dari jenis kendaraan bermotor yang dapat dikenai pajak kendaraan bermotor. Keputusan ini tertuang dalam keputusan MK Nomor 15/PUU-XV/2017. Kebijakan ini diambil karena terdapat pihak yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya, karena peraturan yang berlaku saat itu.
Pada peraturan yang berlaku saat itu, yaitu UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa alat berat termasuk dari kendaraan motor, sehingga dapat dikenai pajak kendaraan bermotor. Atas keputusan tersebut pengenaan pajak alat berat harus dipisahkan dari pengenaan pajak kendaraan bermotor.
&nbsp;
Pengertian Pajak Alat Berat (PAB)
Untuk menanggapi keputusan MK, pemerintah memperkenalkan pemungutan pajak baru, yaitu pajak alat berat. Pajak ini diatur pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada Pasal 1 ayat 31, dijelaskan bahwa pajak alat berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
Sedangkan, yang menjadi wajib pajak dari PAB ini adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan yang menguasai alat berat. Kemudian, pada Pasal 4 Ayat 1 dijelaskan pemungutan PAB akan dilakukan oleh pihak pemerintah provinsi.
Menurut UU No. 1 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 32, alat berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
<ul>
<li>Sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia</li>
<li>Beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda</li>
<li>Tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.</li>
</ul>
Sedangkan, pada UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 17 hingga Pasal 22 menjelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme pemungutan pajak alat berat.
&nbsp;
Tarif Pajak Alat Berat (PAB)
Tarif tertinggi untuk pengenaan PAB adalah sebesar 0.2%. Setiap pemerintah provinsi dapat menentukan tarif PAB nya masing-masing dengan menetapkannya melalui Peraturan Daerah. PAB yang terutang akan dipungut di wilayah daerah tempat penguasaan alat berat berada. Kemudian, PAB akan dikenakan setiap 12 bulan atau 1 tahun berturut-turut selama masih ada kepemilikan dan/atau penguasaan aIat berat. PAB yang terutang wajib dibayar lunas dimuka.
&nbsp;
Pengecualian Objek Pajak Alat Berat (PAB)
Namun, pada UU No. 1 Tahun 2022 Pasal 17 Ayat 2 menjelaskan bahwa terdapat alat berat yang dikecualikan dari objek PAB. Untuk dikategorikan sebagai pengecualian dari objek PAB, alat berat tersebut harus dimiliki dan/atau penugasan atas:
<ol>
<li>Alat berat yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia</li>
<li>Alat berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah</li>
<li>Kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat lainnya yang diatur dalam Perda.</li>
</ol>
&nbsp;
Dasar Pengenaan Pajak Alat Berat (DPP PAB)
Pada UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 19, menjelaskan mekanisme perhitungan besaran pajak yang dikenakan untuk alat berat. Dasar pengenaan pajak (DPP) dari PAB adalah nilai jual dari alat berat itu sendiri.
&nbsp;Namun, nilai jual alat berat bukanlah nilai pembelian alat berat tersebut, melainkan nilai jual akan ditentukan dengan cara melihat harga rata-rata di pasaran umum alat berat yang bersangkutan. Harga rata-rata pasaran umum ini ditentukan pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya dengan melihat harga rata-rata yang didapatkan dari berbagai sumber data yang akurat.
Penetapan dasar pengenaan PAB akan diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri. Kemudian, Dasar pengenaan PAB akan dilakukan peninjauan kembali paling lama setiap 3 tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Artikel Sobat Pajak