PPh 21 dikenakan atas seluruh Wajib Pajak yang menerima penghasilan atas pekerjaan, jasa, kegiatan, maupun jabatan suatu orang pribadi dalam negeri. Penghasilan yang diperoleh dapat berbentuk gaji, upah, honor, tunjangan. Dalam pengenaan PPh 21, Besaran pajaknya dipengaruhi dengan penghasilan yang diterima yang dikurangi oleh beberapa pengurang seperti Penghasilan Tidak Kena Pajak, Biaya Jabatan, Iuran Pensiun, dan Iuran Jaminan Hari Tua.&nbsp;
Biaya jabatan sendiri memiliki pengertian sebagai suatu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat menjadi pengurang dari penghasilan bruto untuk menghitung pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Untuk besaran pasti dari Pajak Penghasilan Pasal 21 sendiri, Sobat dapat mengurangi pendapatan yang Sobat terima dalam 1 tahun dengan Pendapatan Tidak Kena Pajak dan dikurangi dengan Biaya Jabatan. Biaya jabatan sendiri akan tetap dikenakan walaupun pegawai tersebut tidak memiliki jabatan. Biaya jabatan sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 21 ayat 3 tentang Pajak Penghasilan. Didalam pasal tersebut juga menjelaskan bahwa pengurangan penghasilan bruto denngan Biaya Jabatan hanya berlaku bagi Karyawan Tetap. Karena pada Pasal 21 ayat 4 menjelaskan pengenaan PPh 21 bagi pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yaitu penghasilan bruto yang dikurangi oleh bagian penghasilan yang tidakdikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 250/PMK.03/2008, besaran tarif dari biaya jabatan sendiri adalah 5% dengan nilai maksimal Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun. Selain itu, pada PMK tersebut menjelaskan kapan mulainya biaya jabatan akan dikenakan:&nbsp;
<ol>
<li>Jika mulai dari awal tahun pegawai/karyawan telah berstatus tetap, maka biaya jabatan akan mulai dihitung dari bulan Januari hingga akhir tahun saat karyawan/pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja</li>
<li>Jika seorang karyawan/pegawai baru diangkat statusnya menjadi tetap dalam tahun takwim/kalender, maka biaya ini akan dihitung sejak bulan pengangkatan karyawan sampai akhir tahun atau sampai berhenti kerja.&nbsp;</li>
<li>Jika seorang karyawan/pegawai telah berhenti bekerja dalam tahun takwim, maka biaya tersebut akan dihitung dari Januari hingga bulan saat karyawan yang bersangkutan berhenti bekerja</li>
</ol>
&nbsp;
Contoh Perhitungan Biaya Jabatan
<ol>
<li> Biaya Jabatan di Bawah Batas Maksimal</li>
</ol>
A adalah seorang karyawan tetap dari PT XYZ yang telah bekerja selama 1 tahun. Setiap bulannya A menerima gaji sebesar Rp 6.000.000. Selain itu, A juga mendapatkan tunjangan ongkos sebesar Rp 500.000 per bulannya. Berapakah besaran biaya jabatan yang harus dibayar A?
Total pendapatan = Gaji + Tunjangan
Total pendapatan = Rp 6.000.000 + Rp 500.000
Total pendapatan = Rp 6.500.000
Biaya Jabatan = Total Pendapatan x Tarif Biaya Jabatan
Biaya Jabatan = Rp 6.500.000 x 5%
Biaya Jabatan = Rp 325.000
Maka biaya jabatan A sebesar Rp 325.000 tiap bulannya atau Rp 3.900.000 dalam setahun.
&nbsp;
<ol start="2">
<li> Biaya Jabatan di Atas Batas Maksimal</li>
</ol>
B adalah seorang karyawan tetap yang telah lama bekerja di PT XYZ. Setiap bulannya B menerima gaji sebesar Rp 15.000.000. Selain itu, B juga mendapatkan tunjangan ongkos sebesar Rp 1.000.000 per bulannya. Berapakah besaran biaya jabatan yang harus dibayar B?
Total pendapatan = Gaji + Tunjangan
Total pendapatan = Rp 25.000.000 + Rp 1.000.000
Total pendapatan = Rp 26.000.000
Biaya Jabatan = Total Pendapatan x Tarif Biaya Jabatan
Biaya Jabatan = Rp 26.000.000 x 5%
Biaya Jabatan = Rp 1.300.000
Maka biaya jabatan B sebesar Rp 1.300.000 tiap bulannya atau sebesar Rp 15.600.000 dalam setahun. Namun, dikarenakan biaya jabatan B lebih besar dari batas maksimal, maka biaya jabatan B hanya sebesar nilai maksimal yaitu Rp 500.000 tiap bulannya atau Rp 6.000.000 dalam setahun

Sobat Belajar: Mari mengenal Biaya Jabatan

Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia kian meningkat. Semua lini industri UMKM kini sudah mulai menjamur di mana-mana. Mulai dari kuliner, transportasi, jasa, kerajinan, hingga pengolahan limbah. Para pelaku UMKM Indonesia juga sangat cepat beradaptasi dengan dunia digital sekarang ini.
Sektor UMKM merupakan salah satu pilar utama penggerak ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17% pada triwulan ke-2 tahun 2023 sangat dipengaruhi oleh UMKM. Oleh karena itu, pemerintah sangat menaruh perhatian kepada para pelaku bisnis UMKM. Mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah telah mengeluarkan peraturan untuk mengatur bisnis skala kecil dan menengah ini.
Perkembangan dunia digital akhir-akhir ini juga sejalan dengan perkembangan UMKM. Kondisi ini pula yang dimanfaatkan oleh pelaku bisnis UMKM untuk mengembangkan bisnisnya. Mulai dari promosi penjualan, pembukuan, hingga sistem kepegawaian. Akan tetapi, sisi positif dari perkembangan digitaliasi UMKM tersebut bukannya tanpa risiko.
Ancaman siber untuk pelaku bisnis UMKM kian hari kian menghantui. Dalam laporan terbarunya, Kaspersky mengungkapkan banyak sekali pihak-pihak jahat dan tidak bertanggung jawab mengincar sektor UMKM dengan segala cara dan taktik. Peneliti Kaspersky mengungkapkan sepanjang Januari hingga Juni 2023 sebanyak 730 karyawan UMKM di Indonesia menjadi korban malware atau perangkat lunak berbahaya yang menyamar menjadi aplikasi bisnis.
Sebenarnya, angka ini menunjukkan penurunan dari sisi karyawan terdampak dibandingkan tahun kemarin. Akan tetapi, masalah seperti ini harus menjadi perhatian serius bagi pelaku UMKM. Jenis malware seperti trojan dan virus dapat merusak perangkat serta jaringan, bahkan dalam kuantitas yang lebih besar dapat membahayakan data pelanggan dan karyawan.
Dari data Kaspersky juga diperoleh data jumlah file unik yang digunakan oleh penjahat siber meningkat hingga 123,73% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Mereka juga telah berhasil memblokir lebih dari 11.000 file berbahaya yang memang menargetkan UMKM di Indonesia selama semester pertama tahun 2023. Angka ini meningkat sebesar 83,18% dibandingkan dengan tahun lalu.
General Manager Asia Tenggara Kaspersky, Yeo Siang Tiong, mengungkapkan sektor UMKM Indonesia harus membangun pertahanan siber yang lebih dari sebelumnya. Sebagai Langkah preventif pertama bagi pelaku bisnis UMKM yaitu melakukan pemetaan gangguan yang sering dihadapi yang berkaitan dengan keamanan siber. Hal ini sangat perlu dilakukan dengan melihat potensi pertumbuhan ekonomi yang sangat besar di Indonesia terutama di sektor UMKM.
Pelaku bisnis UMKM disarankan untuk meningkatkan keamanan siber. Cara-cara yang dapat dilakukan antara lain memetakan potensi gangguan keamanan siber, menerapkan kebijakan pengendalian karyawan, dan memahami tindakan yang tepat yang dapat diambil untuk bisnis mereka baik tidakan mandiri maupun kolaboratif.
Penjahat siber menargetkan UMKM dengan segala jenis ancamannya bukannya tanpa alasan. Mereka beranggapan UMKM tidak memiliki sistem keamanan siber yang kuat, terlebih perputaran uang di industri UMKM yang tidak sedikit. Alasan itulah yang membuat para penjahat siber bisa terus menjalankan aksinya. Jenis ancaman yang biasa ditemui yakni penyamaran malware sebagai perangkat lunak bisnis hingga phishing dan penipuan melalui email. Serangan siber semacam ini dapat membuat kerugian finansial bagi bisnis tersebut dan kerugian reputasi yang cukup besar.
Upaya lain yang dapat dilakukan pemilik bisnis UMKM untuk mengamankan bisnis mereka antara lain menambah pengetahuan tentang ancaman siber yang dapat diikuti dengan pelatihan keamanan siber. Pelatihan semacam ini sudah mulai banyak digelar baik dari pemerintah maupun swasta dengan tujuan yang sama yaitu membuat pelaku bisnis UMKM dapat mencegah dan menanggulangi masalah yang berkaitan dengan keamanan siber.
Pemerintah sebagai pengawas dan regulator juga perlu untuk membuat aturan yang komprehensif berkaitan dengan keamanan siber ini. Pencegahan dan penanggulangan masalah terkait ancaman siber terutama untuk pelaku UMKM perlu digalakkan, karena kendali perekonomian nasional ini ada di tangan mereka.

Cara Mengatasi Ancaman Siber Pada UMKM

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, memberikan pernyataan yang mengundang kontroversi, dimana ia tidak menyetujui TikTok menjalankan bisnis sosial media dan e-commerce secara bersamaan. Teten menyebut penolakannya ini untuk membuat ekosistem Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal dapat berkembang secara sehat. Teten juga membandingkan dengan negara besar lain yang sudah melarang TikTok sebagai tempat untuk berjualan seperti Amerika Serikat dan India.
Seperti yang sudah kita ketahui, TikTok memiliki fitur TikTok Shop yang memungkinkan seller untuk memasarkan produknya secara langsung kepada pembeli. Namun, yang dikhawatirkan Teten yakni monopoli pasar yang dilakukan oleh TikTok dengan menjalan kedua bisnis secara bersamaan. Teten meminta agar adanya peraturan terkait impor langsung (cross border) di e-commerce.
Pelaku ritel dari luar negeri diharuskan untuk mengekspor dengan mekanisme yang berlaku terlebih dahulu sebelum menjual produknya kepada konsumen. Hal inilah yang tidak dilakukan oleh seller yang menggunakan TikTok Shop. Jika pelaku ritel langsung menjual barang dari luar negeri tanpa prosedur eskpor impor, yang dikhawatirkan adalah pelaku UMKM tidak dapat bersaing, karena mereka harus mengurus beberapa hal seperti izin edar, sertifikasi halal, Standar Nasional Indonesia (SNI) dan lain sebagainya.
Pemerintah sebetulnya telah menanyakan hal ini kepada perwakilan TikTok di Indonesia, namun jawaban dari mereka tidak memuaskan karena menyerahkan sistem pricing sepenuhnya kepada seller. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga mengemukakan hal yang sama. Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengatakan jika sosial media ingin melakukan bisnis e-commerce, harus mengurus izin untuk menjadi e-commerce. Tapi pertanyaan di lapangan, apakah benar TikTok membunuh keberadaan UMKM? Kita coba analisis secara singkat.
TikTok Shop menawarkan harga yang lebih terjangkau jika dibandingkan dengan harga ritel di supermarket atau minimarket. Hal ini disebabkan karena seller yang biasanya juga bertidak sebagai supplier atau produsen dapat menjual langsung ke pembeli tanpa melalui reseller. Hal inilah yang membuat pemerintah takut akan mematikan ekosistem UMKM lokal.
Pembeli juga tidak bisa disalahkan, secara natural, pembeli tentunya akan mencari harga termurah di pasar dan inilah yang ditawarkan oleh TikTok. Namun, beberapa pelaku bisnis UMKM juga menyatakan mereka masih bisa bertahan dengan gempuran produk impor meskipun harus bersusah payah. Pelaku UMKM juga beranggapan yang sangat terdampak dari TikTok ini adalah reseller, karena TikTok memutus rantai pasok langsung ke konsumen.
Sebagian dari reseller merupakan ibu rumah tangga yang penghasilannya sangat bergantung pada TikTok. Mereka menggunakan video dan foto konten dari supplier yang diposting di akun mereka untuk memasarkan produk. Kalangan seperti inilah yang justru sangat terdampak dengan adanya produk impor di Tiktok.
Pemerintah perlu memerhatikan hal ini dengan serius karena jika dibiarkan terus menerus, situasi seperti ini akan berpengaruh kepada kondisi ekonomi mikro nasional. Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Perdagangan selaku pemangku kebijakan harus bekerja sama untuk menyelamatkan pelaku bisnis UMKM lokal agar tidak semakin tergerus oleh mekanisme seperti ini.&nbsp;

Benarkah TikTok Ancam Keberlangsungan UMKM?

Seperti yang telah diketahui, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah mengalami kesulitan dalam mendapat modal, padahal UMKM telah menjadi pendorong penting dalam perekonomian Asia Tenggara (ASEAN), bahkan menyumbang 69% dari Angkatan kerja nasional dari tahun 2010 hingga 2019.
UMKM adalah bagian integral dari Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Adapun, terdapat 70 juta UMKM di ASEAN yang mencakup antara 97,2%-99,9% dari total usaha di negara-negara anggota ASEAN.
Secara regional, UMKM telah menyumbangkan 85% terhadap lapangan kerja, 44,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dan 18% terhadap ekspor nasional. Seperti yang telah diketahui, terdapat enam dari sepuluh Masyarakat ASEAN masih belum memiliki rekening bank atau tidak memiliki rekening bank saat ini.
Sedangkan, dalam studi tahun 2021 yang dilakukan oleh Tech for Good Institute, terdapat lebih dari 60% UMKM yang disurvei tidak dapat memperoleh pinjaman ketika membutuhkan pembiayaan. Oleh karena itu, digitalisasi layanan keuangan (DFS) dapat menjadi solusi. DFS pun menyediakan alat-alat baru untuk mengatasi hambatan-hambatan yang selalu terjadi terhadap inklusi keuangan dan ASEAN menjadi negara yang akan merasakan manfaatnya.
Sebagai catatan, berdasarkan pada laporan Alliance for Financial Inclusion 2021 menunjukkan bahwa DFS di ASEAN telah mencapai sebesar US$11 miliar pada tahun 2018 di enam negara dengan perekonomian terbesar di kawasan ini dan diperkirakan akan tumbuh secara eksponensial pada decade berikutnya di semua segmen produk, khususnya di bidang digital pengiriman uang dan pembayaran.
Potensi DFS di ASEAN sangat besar dikarenakan penetrasi telepon seluler di sebagian besar negara ASEAN melewati pertumbuhan jumlah kartu kredit atau rekening bank. Misalnya, di Indonesia terdapat sekitar 75% penduduknya yang memiliki telepon seluler, sementara kepemilikan kartu kredit sangat sedikit dan hanya sebagian penduduk yang memiliki rekening bank. Selain itu, terdapat sekitar separuh penduduk ASEAN yang berusia di bawah 30 tahun dan memahami teknologi telah mengadopsi pembayaran online dengan cukup cepat.
Adapun, penyedia DFS menggunakan data yang besar seperti riwayat pembelian online dan pendapatan pekerja informal untuk mengembangkan profil risiko pelanggan bagi yang tidak memiliki nilai kredit. Misalnya di Indonesia, Perusahaan Grab berkolaborasi dengan JULO sebagai penyedia kredit digital untuk memberikan pinjaman mikro pada hari yang sama pada mitra pengiriman dan pengemudi.
Data pun dapat berguna dalam memberikan pinjaman kepada UMKM, misalnya Grab menilai data pendapatan bisnis yang diperoleh melalui aplikasi Grab, review pelanggan, dan transaksi lainnya untuk menentukan kelayakan kredit sebelum memberikan pinjaman.
Perusahaan pun tidak dapat melakukannya sendirian, diperlukan koordinasi dan kerjsama dengan pemerintah yang lebih erat untuk mencapai hasil saling menguntungkan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan digitalisasi di layanan keuangan untuk UMKM di antaranya ialah dengan akses dan mengadopsi pembayaran digital. Penyedia DFS dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk merancang program penjangkauan bagi kelompok yang belum menerapkan sistem non-tunai atau sistem digital, termasuk usaha kecil tradisional, masyarakat lanjut usia atau pedesaan, dan memberikan dukungan serta insentif penting untuk memacu adopsi DFS secara nasional.
Kemudian, perusahaan teknologi keuangan, lembaga pemerintah, dan lembaga pemerintah yang dapat bekerjasama untuk mendorong literasi keuangan, hal ini penting dikarenakan Semakin banyak produk keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat yang sebelumnya memiliki sedikit paparan pada produk tersebut.
Pengguna baru dapat diberikan pelatihan untuk cara mengelola uang mereka menggunakan produk keuangan digital dan cara mengelola privasi data serta menjaga terhadap risiko keamanan siber. Selain itu, diperlukan kerja sama pemerintah dan penyedia DFS untuk bersama-sama mengembangkan kerangka peraturan yang mengukung adopsi layanan keuangan baru yang aman, termasuk topik seperti penggunaan data pribadi yang bertanggung jawab.

ASEAN Upayakan Bantu UMKM, Ini Langkahnya

Hadirnya fintech atau financial technology menjadi hal yang penting dalam mendorong percepatan digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini dikarenakan industri fintech dinilai mampu meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Adapun, Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Sunu Widyatmoko menyebutkan peran UMKM sangat besar dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Hal ini dapat dilihat dari kontribusi UMKM pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mencapai lebih dari 60 persen. Terdapat 90 persen lebih tenaga kerja di Indonesia yang dipekerjakan oleh UMKM.
Namun, diketahui pula dalam praktiknya, UMKM menghadapi kondisi yang relatif sulit perihal pendanaan. Saat berbicara terkait pendanaan dari lembaga jasa keuangan konvensional, terdapat kendala aset untuk jaminan, laporan keuangan pun masih merugi meskipun secara cash flow positif.
Hal ini menjadi aspek yang dilematis untuk UMKM, khususnya pada perusahaan rintisan. Fintech peer to peer (p2p) lending ini dapat memberikan pinjaman yang disesuaikan dengan bisnis model dan cash flow cycle, maka ketika UMKM membutuhkan pinjaman, fintech lending dapat membantu.
Adapun, berdasarkan riset AFPI sebelumnya, permintaan pembiayaan UMKM dinilai belum merata dan masih terpusat di Bali dan Jawa. Angka tersebut sebanyak 62 persen dari total pembiayaan UMKM di Indonesia pada 2022 sebesar Rp1.400 triliun. Segmen dengan pertumbuhan tertinggi ini ada di Indonesia timur dengan skala mikro dan ultramikro. Namun, sampai kini akses pendanaan masih terbata di wilayah tersebut.
Dalam upaya meningkatkan layanan pinjaman bagi UMKM ini, fintech dapat memberikan pendanaan meliputi konfirmasi kegiatan usaha, program pendampingan kegiatan usaha, monitoring perputaran dana usaha, termasuk berbagai data pemerintah untuk keperluan scoring seperti Jamsostek, data BPJS, asuransi kegiatan usaha, dan pajak.
Pendanaan UMKM ini pun tidak hanya akan meningkat jumlahnya, melainkan beragam dengan sebaran mencapai daerah di luar Bali dan Jawa. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai outstanding pinjaman fintech P2P lending pada Juli 2023 sebesar Rp55,98 triliun.
Angka ini pun termasuk atas pembiayaan terhadap UMKM di Indonesia yang mengalami peningkatan dari beberapa periode sebelumnya. Lalu, secara keseluruhan, total pinjaman yang telah disalurkan fintech P2P lending di Indonesia sejak 2018 hingga Juli 2023 mencapai Rp657,85 triliun.
Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Eddy Misero pun mengatakan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan UMKM di Indonesia lebih melek digital. Namun, dalam implementasinya, terdapat sejumlah kendala berbentuk tingkat literasi yang tergolong rendah. Hal ini dikarenakan, dari segi pendidikan para pelaku UMKM berada di tingkat middle-to-low, sehingga perlu upaya bersama untuk UMKM masuk ke dunia digital.
&nbsp;
Eddy juga mengapresiasi fintech, karena sudah berada di jalur yang tepat dengan berperan sesuai kebutuhan UMKM, yaitu mempermudah proses pembiayaan dengan proses digitalisasinya. Eddy turut mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung dan berperan serta atas kemajuan UMKM yang berdampak pada penguatan ekonomi nasional.
Direktur Eksekturif Forum Komunitas Usaha Mikro Kecil Menengah (Fokus UMKM) Ari Prabowo menyebutkan dari 60 juta lebih UMKM di Indonesia, tetapi masih sedikit UMKM yang memanfaatkan permodalan melalui fintech, karena kurangnya pengetahuan atas dunia digital. Oleh karena itu, Ari menyebutkan UMKM harus berfokus pada ''4 Go'' yaitu Go legal, Go digital, Go modern, dan Go global.
Dengan adanya UMKM Indonesia yang memasuki dunia digital, maka UMKM akan mendapatkan akses permodalan yang mudah dan cepat. Ari menyebutkan Forum Komunitas Usaha Mikro Kecil Menengah mendukung berbagai upaya yang dilakukan fintech dalam memberikan kemudahan pengajuan pembiayaan kepada UMKM serta menyatakan siap untuk berkolaborasi dan memastikan setiap UMKM menjalankan fokus ''4 Go''.

Peran Fintech Dalam Percepatan Digitalisasi UMKM

Dengan berkembangnya teknologi, pemerintah berencana untuk melakukan pembaruan dan pengembangan sistem perpajakan di Indonesia. Pemerintah merencanakan pada tahun 2024 tepatnya bulan mei, sistem perpajakan di Indonesia akan mengalami perubahan dengan adanya implementasi sistem core tax atau lebih dikenal dengan sebutan PSIAP yang merupakan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
Pengembangan&nbsp;Core Tax Administration System&nbsp;ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Pada peraturan tersebut menyebutkan bahwa pembaruan dan pengembangan sistem perpajakan ini memiliki 4 tujuan yaitu:
<ul>
<li>Mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel yang mempunyai proses bisnis yang efektif dan efisien</li>
<li>Membangun sinergi antar lembaga yang optimal</li>
<li>Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak</li>
<li>Meningkatkan penerimaan negara.</li>
</ul>
Salah satu proses bisnis yang akan diimplementasikan dalam sistem core tax adalah penggunaan Taxpayer Account Management (TAM). TAM menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. <a title="Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua " href="https://peraturan.bpk.go.id/Details/5614/pp-no-46-tahun-2015">PER &ndash; 46/PJ/2015</a> adalah aplikasi yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengakses data perpajakannya sendiri seperti riwayat aktivitas pembayaran pajak, riwayat aktivitas pelaporan SPT, hutang pajak, atau piutang pajak.
Penggunaan TAM ini akan memudahkan proses pengurusan perpajakan di Indonesia baik memudahkan pihak Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengawas maupun pihak Wajib Pajak yang mengurus perpajakannya masing-masing. Hal ini dikarenakan pada dasarnya, sistem TAM ini dibuat untuk menjadi sebuah wadah untuk berkomunikasi antara wajib pajak dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak dalam mengurus masalah perpajakan.
TAM ini akan sangat membantu pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pengawasan terhadap administrasi dari Wajib Pajak, karena adanya fitur Tax Clearance. Dengan adanya fitur ini memungkinkan pihak Direktorat Jenderal Pajak melihat dan memeriksa jumlah tunggakan pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak.
Sistem TAM juga dibuat untuk &nbsp;memudahkan Wajib Pajak untuk mengurus urusan perpajakan. Karena sistem TAM akan memiliki aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak dalam urusan perpajakan. Wajib Pajak akan memiliki akses untuk melihat dan mengurus perpajakan sendiri atau self-assessment. &nbsp;
Wajib Pajak dapat melakukan kewajiban perpajakan seperti melakukan pendaftaran, melihat hutang dan piutang pajak, pembayaran pajak, melakukan penyampaian <a title="Sobat Belajar: Perbedaan Masa Pajak, Tahun Pajak, dan Bagian Tahun Pajak" href="https://www.sobatbuku.com/article/64e717b5ed4f67035560dacd/Sobat%20Belajar%3A%20Perbedaan%20Masa%20Pajak%2C%20Tahun%20Pajak%2C%20dan%20Bagian%20Tahun%20Pajak%20">SPT</a>, dan dapat melihat riwayat pelaporan pajak serta nominal yang telah dibayarkan dan disetorkan ke kas negara dengan mudah, karena sistem TAM ini dapat digunakan kapanpun secara online dengan menggunakan browser. Kemudian, jika adanya penyalahgunaan akun oleh pihak lain, Wajib Pajak dapat mengadukannya secara langsung melalui sistem TAM.

Mengenal Taxpayer Account Management (TAM)

Sobat Belajar: Mengenal Taxpayer Account Management (TAM)

Kini, lima negara ASEAN telah menyepakati kerja sama pembayaran lintas negara ASEAN menggunakan QR Code atau e-wallet. Negara tersebut ialah Singapura, Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Dengan kerjasama tersebut, kelima negara ASEAN menyepakati penggunaan QR Code, data, fast payment, RTGS, dan transaksi mata uang lokal sebagai salah satu metode pembayaran di kawasan.
Perlu diketahui, Bank Sentral dari lima negara ASEAN tersebut ialah Bank Indonesia (BI), Monetary Authority of Singapore (MAS), Bank of Thailand (BOT), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), dan Bank Negara Malaysia (BNM). Seluruhnya telah menyepakati kerja sama dalam mewujudkan pembayaran lintas negara ASEAN yang lebih cepat, murah, inklusif, dan transparan.
Dengan adanya kesepakatan ini, setiap bank sentral berkomitmen menggunakan mata uang lokal lintas negara ASEAN sebagai pembayaran resmi yang dikonversikan berdasarkan nilai kurs yang berlaku di masing-masing negara.
Pada Januari 2023, Indonesia dan Malaysia melakukan uji coba sistem pembayaran lintas negara berbasis QR Code. Sistem ini menjadi metode pembayaran resmi lintas negara per tanggal 8 Mei 2023. Sebelumnya, kerjasama pembayaran lintas negara dengan QR Code ini telah berhasil dijalankan di Thailand dan Indonesia.
Adapun, data dari Bank Indonesia menyebutkan jumlah transaksi turis Indonesia yang berbelanja di Thailand dengan Thai QR Codes telah mencapai 14.555 transaksi hingga mencapai nilai transaksi Rp8,54 miliar. Kemudian, terdapat jumlah transaksi turis Thailand di Indonesia dengan QRIS sebanyak 492 transaksi dan nilai mencapai Rp114 Juta.
Oleh karena itu, Bank Indonesia pun mendorong penggunaan <a title="Cara Mendaftarkan QRIS sebagai Metode Pembayaran Usaha" href="https://www.sobatbuku.com/article/6405bef72eaf429b8e97a27e/Cara%20Mendaftarkan%20QRIS%20sebagai%20Metode%20Pembayaran%20Usaha">QRIS </a>sebagai pembayaran resmi lintas negara ASEAN lainnya agar setiap bank sentral dapat melakukan standarisasi pembayaran digital pada berbagai Aplikasi keuangan digital, seperti mobile banking atau e-wallet.
Hal ini mengartikan, QRIS menyatukan berbagai macam QR dari Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) agar transaksi lebih praktis dan terpusat, sehingga konsumen tidak perlu memiliki akun atau menggunakan berbagai aplikasi pembayaran yang beda. Hal ini membuat transaksi digital melalui QR Code lebih cepat, aman, dan mudah.
Pembayaran mudah dan cepat ini berguna untuk meningkatkan perdagangan ataupun pariwisata di kawasan ASEAN, misalnya wisatawan asal Indonesia bertransaksi di Malaysia, sehingga tidak perlu lagi membawa uang Ringgit karena sistem pembayaran QRIS akan mengonversi saldo dalam bentuk Rupiah ke Ringgit, sesuai kurs yang berlaku saat terjadinya transaksi.
Dengan penggunaan <a title="Pemasaran dan Penggunaan QRIS" href="https://www.sobatbuku.com/article/638dc63660d23703c4ef72c8/Pemasaran%20dan%20Penggunaan%20QRIS">QRIS</a> di lintas negara ASEAN ini, negara-negara yang tergabung tidak perlu lagi bergantung dengan nilai Dolar AS. Selain itu, kerja sama negara di ASEAN akan semakin terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga dapat memperkuat ekonomi di kawasan ASEAN dalam tingkat global.
Pembayaran di berbagai negara ASEAN dengan menggunakan QR Code ini dapat digunakan untuk membayar berbagai hal seperti belanja di toko, mall, dan membeli tiket wisata. Sebelum menikmati kemudahan dalam bertransaksi menggunakan <a title="Membedakan QRIS Statis dengan Dinamis" href="https://www.sobatbuku.com/article/64392b31a0055bd9d756e4af/Membedakan%20QRIS%20Statis%20dengan%20Dinamis">QRIS </a>antarnegara, Anda dapat mengunduh aplikasi perbankan atau jasa keuangan di smartphone dengan langkah-langkah berikut:
<ul>
<li>Buka aplikasi pembayaran dan klik pada menu &lsquo;&rsquo;Scan <a title="QRIS 90 Persen Digunakan Oleh Pelaku UMKM" href="https://www.sobatbuku.com/article/63edd06c2eaf429b8e973f2d/QRIS%2090%20Persen%20Digunakan%20Oleh%20Pelaku%20UMKM">QRIS</a>&rsquo;&rsquo;</li>
<li>Masukkan nominal yang harus dibayar atau ditransfer dalam mata uang negara asal, misalnya 10 baht (฿)</li>
<li>Cek kembali tujuan dan nominal dalam Rupiah (nominal akan otomatis terkonversi ke Rupiah, misalnya dari 10 ฿ berubah menjadi Rp4.500)</li>
<li>Masukkan PIN terdaftar. Apabila berhasil, Anda akan menerima notifikasi bahwa transaksi telah sukses dilakukan</li>
<li>Lalu, pembayaran dengan QRIS antarnegara telah selesai dilakukan.</li>
</ul>

Kini, lima negara ASEAN telah menyepakati kerja sama pembayaran lintas negara ASEAN menggunakan QR Code atau e-wallet.

Kabar Gembira, Kini Pembayaran Seluruh ASEAN Bisa Pakai QRIS!

Menurut Bursa Efek Indonesia (BEI), saham adalah tanda penyertaan modal seseorang ataupun sebuah badan pada suatu perusahaan ataupun perseroan terbatas. Dengan memiliki saham dari suatu perusahaan, maka pemilik saham atau bisa juga disebut sebagai investor memiliki hak untuk mendapatkan <a href="https://www.sobatbuku.com/article/640ee3e4a0055bd9d756390e/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Pajak%20atas%20Dividen%20">dividen</a> yang diberikan perusahaan atas persetujuan yang dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selain mendapatkan dividen, para investor juga bisa mendapatkan penghasilan lainnya melalui penjualan saham atas saham yang dimilikinya. &nbsp;
&nbsp;
Atas penghasilan yang diterima oleh investor melalui penjualan saham tersebut nantinya akan dikenakan <a href="https://www.sobatbuku.com/article/63da42602eaf429b8e96ee03/Pajak%20Penghasilan%20dan%20Jenis-Jenisnya">pajak penghasilan.</a> Pengenaan pajak tersebut akan tetap dikenakan walaupun pemilik saham menjual sahamnya dibawah harga beli atau harga ketika mendapatkan.&nbsp;Besaran pajak yang dikenakan diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c  Undang&ndash;Undang No. 7 Tahun 1983 mengenai PPh sebagaimana telah dilakukan perubahan terakhir dengan <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=77729ce76988c29eJmltdHM9MTY5MzA5NDQwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE4NA&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=Undang%e2%80%93Undang+No.+7+Tahun+2021+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzEyMzY4L1VVLzclMjBUQUhVTiUyMDIwMjE&amp;ntb=1">Undang&ndash;Undang No. 7 Tahun 2021</a> terkait Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
Penghasilan atas penjualan saham tersebut akan menjadi <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6475ced599fb81039b3e6549/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Objek%20Pajak%20PPh%20dan%20Non%20PPh%20serta%20Penghasilan%20yang%20Bersifat%20Final">objek pajak penghasilan (PPh)</a> yang <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6364e91fc6df9c22701df393/PPh%20Final%20dan%20Non-Final%20Bedanya%20Apa%3F">bersifat final</a>. <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=c2b0e03ce74d088fJmltdHM9MTY5MzA5NDQwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE4MQ&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=Peraturan+Pemerintah+No.+14+tahun+1997+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzI0MDcvUFAvMTQlMjBUQUhVTiUyMDE5OTc&amp;ntb=1">Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1997</a> mengatur tentang besaran tarif pajak yang dikenakan serta dasar pengenaan pajak yang dibedakan menjadi 3 jenis yaitu:&nbsp;
<table style="border-collapse: collapse;" border="1%" cellpadding="10%" data-tablestyle="MsoTableGrid" data-tablelook="1184" aria-rowcount="4">
<tbody>
<tr aria-rowindex="1">
<td data-celllook="0">
Keterangan Penghasilan&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Tarif&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Dasar Pengenaan Pajak&nbsp;
</td>
</tr>
<tr aria-rowindex="2">
<td data-celllook="0">
Penjualan saham oleh orang pribadi atau badan &nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
0,1%&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham&nbsp;
</td>
</tr>
<tr aria-rowindex="3">
<td data-celllook="0">
Penjualan saham pendiri yang dilakukan pada 1 Januari 1997 dan sebelumnya &nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Tambahan 0,5%&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Nilai saham perusahaan saat penutupan bursa di akhir tahun 1996&nbsp;
</td>
</tr>
<tr aria-rowindex="4">
<td data-celllook="0">
Penjualan saham pendiri yang dilakukan setelah tanggal 1 Januari 1997 &nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Tambahan 0,5%&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Harga saham pada saat penawaran umum perdana atau IPO&nbsp;
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;
Pengertian dari saham pendiri menurut <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=1df375f5029a252cJmltdHM9MTY5MzA5NDQwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE4Mg&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=KMK+No.+282+tahun+1997+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzI0MTcvS0VQX01FTktFVS8yODIvS01LLjA0LzE5OTc&amp;ntb=1">KMK No. 282 tahun 1997</a> pasal 1 ayat 3 adalah:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari kapitalisasi agio yang dikeluarkan setelah penawaran umum perdana (initial public offering);&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Saham yang berasal dari pemecahan saham pendiri.&nbsp;</li>
</ul>
Kemudian pada ayat 4 menjelaskan saham yang tidak termasuk dalam saham pendiri adalah:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari pembagian dividen dalam bentuk saham;&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Saham yang diperoleh pendiri setelah penawaran umum perdana (intial public offering) yang berasal dari pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD atau right issue), waran, obligasi konversi, dan efek konversi lainnya;&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Saham yang diperoleh pendiri perusahaan Reksa Dana.&nbsp;</li>
</ul>
<a href="https://www.sobatpajak.com/article/64ad1fcd742e2c2df2225d76/Sobat%20Belajar%3A%20Lebih%20Dalam%20Tentang%20Pemotongan%20Pajak">Pemotongan PPh</a> final atas transaksi penjualan saham ini diatur dalam KMK No. 282 tahun 1997 pasal 4 ayat 1. Nantinya, pihak penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek yang akan melakukan pemotongan pajak ketika pelunasan penjualan saham.&nbsp;
&nbsp;
Nah, jadi tidak perlu bingung lagi ya ketika Sobat menjual saham yang dimiliki, nominal yang didapatkan sedikit berbeda dari perhitungan Sobat karena total dari penjualan saham tersebut akan dikenakan pajak penghasilan. <span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;
<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;

Menurut Bursa Efek Indonesia (BEI), saham adalah tanda penyertaan modal seseorang ataupun sebuah badan pada suatu perusahaan ataupun perseroan terbatas. Dengan memiliki saham dari suatu perusahaan, maka pemilik saham atau bisa juga disebut sebagai investor memiliki hak untuk mendapatkan dividen yang diberikan perusahaan atas persetujuan yang dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selain mendapatkan dividen, para investor juga bisa mendapatkan penghasilan lainnya melalui penjualan saham atas saham yang dimilikinya.

Sobat Belajar: Berapa Besaran Pajak Atas Transaksi Saham? 

Mengelola suatu bisnis bukanlah sesuatu hal yang mudah. Banyak sekali hal-hal yang perlu dipikirkan, diperhatikan, dan dikelola dengan baik. Tentunya, suatu bisnis bisa dikatakan berhasil ketika mengalami <a href="https://www.sobatbuku.com/article/64b4f87b6ddfbe64f4b56c76/Faktor-Faktor%20Pendorong%20Perkembangan%20Bisnis%20UMKM">perkembangan</a>. Sedangkan, tren yang terjadi selalu mengalami perubahan sehingga sebagai pelaku usaha harus bisa menyesuaikan perkembangan yang ada. Untuk bisa melakukan inovasi dan terus berkembang untuk memberikan yang terbaik, maka pelaku usaha harus bisa terus mengikuti tren dan beradaptasi dengan baik.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Kegagalan Nokia&nbsp;</h2>
Saat ini, jika Sobat ingin membeli barang-barang elektronik seperti handphone pasti brand yang akan muncul di benak Sobat adalah Samsung, Apple, dan lain-lain. Agak jarang orang-orang menyebutkan brand Nokia. Padahal dulu, Nokia menjadi top of mind Masyarakat akan produk-produk elektronik. Sayangnya saat ini keberadaan Nokia redup diantara <a href="https://www.sobatbuku.com/article/649954ab6ddfbe64f4b51b8a/Ide%20Bisnis%20Sobat%20Ditiru%20Kompetitor%3F%20Ini%20Tips%20Menghadapinya!%C2%A0%C2%A0">kompetitor-kompetitor</a> lainnya. Faktor utama yang menjadi penyebab redup nya Nokia adalah gagal nya Nokia dalam beradaptasi dengan tren yang ada. Dilansir dari koinworks, Nokia gagal untuk melakukan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64917f9d6e50db33a380b575/Brainstorming%3A%20Cara%20Anti%20Gagal%20Mendapatkan%20Ide%20Cemerlang">inovasi</a> dan <a href="https://www.sobatbuku.com/article/6487f50ca0055bd9d7580983/Mencari%20Peluang%20dalam%20Memulai%20Bisnis">terlalu lama diam</a>, dan ketika masa modern telah mengubah segala hal, Nokia baru menyadari hal tersebut.&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Nokia tidak mau mengikuti tren yang ada pada saat itu, Nokia selalu merasa puas dengan apa yang sudah mereka jalankan dan capai saat itu sehingga menganggap tren dan inovasi merupakan hal yang tidak penting. Nyatanya hal tersebut justru membawa pengaruh buruk kepada Nokia. Dengan <a href="https://www.sobatbuku.com/article/64bf846f4c1fb769982d2207/Pentingnya%20UMKM%20Melek%20Teknologi%20Digital">teknologi</a> yang terus berkembang, Nokia terlalu percaya diri merasa orang-orang masih akan terus berbondong-bondong membeli ponsel buatan Nokia dengan model yang tidak berkembang. Itulah yang menyebabkan nama Nokia terus tertutupi dengan brand-brand lain yang jauh lebih berkembang dan modern.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Lakukan Trend Analysis&nbsp;</h2>
Trend analysis merupakan sebuah <a href="https://www.sobatbuku.com/article/63590c5b60d23703c4eee2e4/Analisis%20Usaha%20Menggunakan%20Rasio%20Keuangan">analisis</a> untuk melihat hasil yang konsisten atau tren dengan membandingkan data bisnis dari waktu ke waktu. Jadi, Sobat bisa mengembangkan <a href="https://www.sobatbuku.com/article/64ccbbc34c1fb769982d59f3/Elon%20Musk%20vs%20Mark%20Zuckerberg%2C%20Strategi%20Bisnis%20Siapa%20yang%20Lebih%20Ampuh%3F%20%20">strategi</a> yang cocok untuk bisnis Sobat dengan tren yang sesuai dengan tujuan bisnis. Hal ini penting dilakukan karena sebuah bisnis harus bisa mengidentifikasi tren yang ada di masyarakat saat ini untuk menyesuaikan diri supaya dapat <a href="https://www.sobatbuku.com/article/63d0ff1c2eaf429b8e96d00e/Memahami%20Persaingan%20Bisnis">bersaing di pasar.</a>&nbsp;
Dengan melakukan trend analysis, Sobat bisa mengetahui tren-tren yang tengah terjadi di masyarakat, lalu Sobat bisa melakukan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64b509ab742e2c2df2225df8/Analisis%20Pesaing%20itu%20Penting%20Lho!%20Ini%20Cara%20Mengidentifikasi%20Strategi%20Pesaing!">perbandingan akan performa bisnis</a> dengan beberapa kompetitor dengan kurun waktu tertentu, Sobat juga bisa menggunakannya untuk mengukur seberapa bagus performa bisnis sehingga Sobat bisa <a href="https://www.sobatbuku.com/article/63f4a9382eaf429b8e975a47/Analisis%20SWOT">mengukur kekuatan maupun kelemahan</a> akan bisnis Sobat jika dibandingkan dengan <a href="https://www.sobatbuku.com/article/64c22fca4c1fb769982d2c84/Kompetitor%20Ajak%20Kerja%20Sama%3F%20Siapa%20Takut!%20">kompetitor</a> sehingga bisa membuat perubahan yang diperlukan untuk terus <a href="https://www.sobatbuku.com/article/63eb66ad2eaf429b8e9733bc/Tips%20Menghadapi%20Persaingan%20Bisnis">bersaing</a>. Trend Analysis juga bisa membantu Sobat <a href="https://www.sobatbuku.com/article/63590c5b60d23703c4eee2e4/Analisis%20Usaha%20Menggunakan%20Rasio%20Keuangan">mengukur dan membandingkan performa finansial</a> bisnis dalam jangka waktu tertentu. Dengan begitu Sobat bisa membuat keputusan di masa depan dan mengambil langkah yang diperlukan.&nbsp;&nbsp;
Dikutip dari glints.com, salah satu subjek analisis dari trend analysis adalah revenue dan cost. Hal ini bertujuan agar Sobat bisa mengetahui strategi apa saja yang perlu diubah dalam bisnis Sobat. Misal, Sobat mengukur adanya tren kenaikan harga barang baku sehingga dapat diprediksi bahwa harga produk akan bisa meningkat di masa depan. Dengan begitu, Sobat bisa mempertimbangkan berbagai strategi untuk kedepannya.&nbsp;
&nbsp;
Maka itu, dengan beradaptasi dengan tren yang ada, Sobat bisa menghadirkan keuntungan bagi bisnis Sobat.&nbsp;&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

Mengelola suatu bisnis bukanlah sesuatu hal yang mudah. Banyak sekali hal-hal yang perlu dipikirkan, diperhatikan dan dikelola dengan baik. Tentunya suatu bisnis bisa dikatakan berhasil ketika mengalami perkembangan. Sedangkan tren yang terjadi selalu mengalami perubahan sehingga sebagai pelaku usaha harus bisa menyesuaikan perkembangan yang ada. Untuk bisa melakukan inovasi dan terus berkembang untuk memberikan yang terbaik, maka pelaku usaha harus bisa terus mengikuti tren dan beradaptasi dengan baik.  

Pentingnya Mengikuti Tren dan Beradaptasi Dalam Berbisnis

Sobat mungkin sudah sering mendengar topik mengenai childfree karena sedang menjadi topik yang banyak menimbulkan pro maupun kontra. Orang-orang cenderung memiliki opini nya masing-masing sehingga topik mengenai childfree ini menjadi trending topic di sosial media. Walaupun topik mengenai childfree ini sudah muncul sejak lama akan tetapi akhir-akhir ini topik tersebut kembali ramai diperbincangkan dan kembali terangkat dari berbagai aspek.&nbsp;&nbsp;
Childfree merupakan pilihan setiap individu maupun pasangan untuk memilih tidak memiliki keturunan atau tidak memiliki anak. Banyak sekali alasan-alasan dibalik keputusan seseorang atau pasangan untuk memilih childfree. Ramai nya perbincangan tentang childfree menimbulkan banyak desas desus, seperti dengan menerapkan childfree maka Wajib Pajak bisa meringankan pajak yang dibebankan kepada Wajib Pajak tersebut, atau sebaliknya. Apakah hal tersebut fakta? Yuk kita bahas!&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)&nbsp;</h2>
Terdapat beberapa asas dalam pemungutan pajak yang mendasari penerapan tarif pajak di Indonesia, salah satunya adalah asas equality atau asas keseimbangan. Asas tersebut menerangkan bahwa <a href="https://www.sobatbuku.com/article/6384965260d23703c4ef594f/Sistem%20Pemungutan%20Pajak%20di%20Indonesia">pemungutan pajak</a> memiliki sifat yang adil dan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Semakin tinggi kemampuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak maka akan lebih seimbang pula tarif pajak yang dikenakan atas penghasilannya.&nbsp;&nbsp;
Di Indonesia sendiri, landasan akan keseimbangan ini selalu menjadi pedoman penting yang selalu diperhatikan. Semakin tinggi kemampuan ekonomis Wajib Pajak, maka dalam pengenaan pajak nya akan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak tersebut. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil kemampuan ekonomis Wajib Pajak maka pengenaan pajaknya pun akan disesuaikan dengan kemampuan Wajib Pajak tersebut.&nbsp;&nbsp;
Sobat pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah <a href="https://www.sobatbuku.com/article/6405be252eaf429b8e97a25e/Sobat%20Belajar%3A%20Sobat%20tau%20Penghasilan%20Tidak%20Kena%20Pajak%3F%20Ini%20dia%20Penjelasannya">PTKP</a> atau Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dimana hal tersebut bisa menjadi pengurang penghasilan bruto sehingga Penghasilan Kena Pajak menjadi lebih kecil. Besar nya nilai PTKP didasarkan pada status Wajib Pajak tersebut beserta jumlah tanggungannya. &nbsp;
Mengapa fasiltas ini diberikan? Hal ini berkaitan dengan penerapan asas equality tersebut. Kepada Wajib Pajak orang pribadi yang telah berkeluarga dan memiliki anak, maka pengeluarannya pasti akan bertambah pula sehingga kemampuan ekonomis untuk membayar pajak juga diperhatikan. Dengan kebijakan PTKP, pemerintah sangat memperhatikan aspek kesejahteraan keluarga sebagai salah satu hal terpenting dalam berjalan nya kehidupan bangsa.&nbsp;&nbsp;
Peraturan mengenai PTKP ini sudah diatur dalam <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=05ceb99097a311a6JmltdHM9MTY5MTAyMDgwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE4NA&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=uu+nomor+7+tahun+2021+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzEyMzY4L1VVLzclMjBUQUhVTiUyMDIwMjE&amp;ntb=1">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021</a> Pasal 7 ayat 1&nbsp;(Bab III Pajak Penghasilan) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang didalam nya menyebutkan bahwa PTKP per tahun diberikan sebesar Rp 54Juta untuk Wajib Pajak orang pribadi dan tambahan Rp 4,5Juta untuk <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6454bf2599fb81039b3e61e2/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Hubungan%20Istimewa%20Dalam%20Pajak">setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus</a> dan juga anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimum tiga orang untuk setiap keluarga. Jika WP berpenghasilan lebih dari Rp 4,5Juta sebulan, maka WP akan dikenakan potongan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/5fd87e593db9e02f1b42b36e/Pajak%20Penghasilan%20Pasal%2021%3A%20Pengertian%2C%20Objek%2C%20Tarif%20dan%20Landasan%20Hukum%20serta%20Updatenya">PPh 21</a> karena penghasilan yang didapatkan melampaui batas atau PTKP. Sedangkan, bagi WP yang penghasilannya kurang dari nilai tersebut, PPh 21 nya akan bernilai nihil, akan tetapi WP masih harus melaporkan SPT Tahunan PPh.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
Besaran tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak saat ini antaralain:&nbsp;&nbsp;
<ol>
<li>PTKP orang pribadi sebesar Rp54.000.000&nbsp;</li>
<li>PTKP bagi WP yang kawin mendapat tambahan sebesar Rp4.500.000&nbsp;</li>
<li>Tambahan PTKP untuk seorang istri yang penghasilannya secara pajak digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp54.000.000&nbsp;</li>
<li>Tambahan PTKP untuk tanggungan, dengan besaran untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda yang berada dalam garis keturunan lurus serta anak angkat sebesar Rp4.500.000,00. Dengan jumlah tanggungan maksimum 3 orang.&nbsp;</li>
</ol>
Penerapan ini ditentukan pada keadaan awal tahun pajak. Setelah <a href="https://www.sobatbuku.com/article/643928d1a0055bd9d756e49e/Sobat%20Belajar%3A%20Ketahui!%20Penghasilan%20Bruto%20Berkurang%20Dengan%20Zakat">penghasilan bruto</a> dikurangi dengan PTKP maka akan didapatkan nilai Penghasilan Kena Pajak (<a href="https://www.sobatbuku.com/article/63b5523060d23703c4eff80e/Sri%20Mulyani%20Umumkan%20Kebijakan%20Baru%20Penghasilan%20Kena%20Pajak">PKP</a>). Dalam istilah perpajakan, status untuk pasangan yang memilih childfree sendiri sama pengertiannya dengan Wajib Pajak yang sudah menikah tapi belum memiliki tanggungan (K/0). Dimana menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2021, besaran PTKP yang dikenakan atas status K/0 tersebut sebesar Rp 58.500.000. Maka itu, dapat disimpulkan bahwa keputusan untuk atau tidak childfree, bukan berarti akan mempengaruhi nilai PTKP yang akan dikenakan, karena besaran PTKP yang dikenakan untuk setiap Wajib Pajak sudah diatur berdasarkan status Wajib Pajak tersebut dan jumlah tanggungannya. &nbsp;
Jadi apapun pendapat orang-orang mengenai childfree, hal tersebut merupakan pilihan setiap orang. Akan tetapi pilihan untuk childfree bukanlah solusi dalam mengurangi beban pajak yang akan dikenakan karena sesuai dengan asas equality besaran PTKP yang dikenakan kepada setiap Wajib Pajak akan disesuaikan dengan kondisi status Wajib Pajak dan jumlah tanggungannya. &nbsp;
&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.&nbsp;

Sobat mungkin sudah sering mendengar topik mengenai childfree karena sedang menjadi topik yang banyak menimbulkan pro maupun kontra. Orang-orang cenderung memiliki opini nya masing-masing sehingga topik mengenai childfree ini menjadi trending topic di sosial media. Walaupun topik mengenai childfree ini sudah muncul sejak lama akan tetapi akhir-akhir ini topik tersebut kembali ramai diperbincangkan dan kembali terangkat dari berbagai aspek.  

Childfree Meringankan Beban Wajib Pajak?  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hibah adalah pemberian sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Pada dasarnya penghasilan atau hibah yang berasal dari pemberian, baik dari orang pribadi maupun badan seperti uang ataupun barang tidak akan dikenakan <a href="https://www.sobatbuku.com/article/63da42602eaf429b8e96ee03/Pajak%20Penghasilan%20dan%20Jenis-Jenisnya">pajak penghasilan</a> pribadi. Bagi pihak pemberi pun akan dibebaskan dari pajak penghasilan asalkan pihak penerima tidak memiliki hubungan usaha seperti pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan. Hal ini telah diatur pada <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=3a3bbfe83bce7bbfJmltdHM9MTY5MTI4MDAwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTIwNg&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=Peraturan+Menteri+Keuangan+Nomor+90+Tahun+2020+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzEyMDY3L1BFUl9NRU5LRVUvOTAvUE1LLjAzLzIwMjA&amp;ntb=1">Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2020</a>, dimana jika <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6454bf2599fb81039b3e61e2/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Hubungan%20Istimewa%20Dalam%20Pajak">pihak penerima</a> adalah:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Keluarga sedarah (orang tua kandung atau anak kandung)&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Badan keagamaan (Non-Profit)&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Badan pendidikan (Non-Profit)&nbsp;</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Badan sosial termasuk yayasan (Non-Profit)&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Koperasi, atau&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil dengan catatan:&nbsp;</li>
</ul>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="o" data-font="Courier New" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:1440,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Courier New&quot;,&quot;469769242&quot;:[9675],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;o&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="2">Memiliki kekayaan bersih dibawah sama dengan Rp 500 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), atau&nbsp;</li>
<li data-leveltext="o" data-font="Courier New" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:1440,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Courier New&quot;,&quot;469769242&quot;:[9675],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;o&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="2">Memiliki peredaran usaha setahun &le; Rp 2.500.000.000&nbsp;</li>
</ul>
</li>
</ul>
Maka akan dibebaskan dari pengenaan pajak peghasilan. Namun, setiap pemberian atau hibah yang diterima tetap perlu untuk dilaporkan pada <a href="https://www.sobatbuku.com/article/63bfdf2360d23703c4f02ac5/Tahun%20Baru%20Waktunya%20Lapor%20SPT%20Tahunan">SPT tahunan</a> sebagai penghasilan bukan <a href="https://www.sobatbuku.com/article/647ea62aa0055bd9d757e617/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Objek%20Pajak%20PPh%20dan%20Non%20PPh%20serta%20Penghasilan%20yang%20Bersifat%20Final">objek pajak</a>.&nbsp;
&nbsp;
Jika pihak penerima adalah sebuah badan keagamaan, pendidikan, ataupun sosial dan pihak pemberi memiliki hubungan dengan penerima seperti kepemilikan atau bekerja pada badan yang menerima, maka hibah yang diberikan tetap tidak dikenakan pajak penghasilan.&nbsp;&nbsp;
Pemberian hibah harus dibukukan dengan ketentuan sebesar nilai sisa buku <a href="https://www.sobatbuku.com/article/63579c1560d23703c4eede11/Koreksi%20Fiskal%20dalam%20Perpajakan">fiskal</a> jika dari Pihak Pemberi wajib melakukan <a href="https://www.sobatbuku.com/article/64e71440ed4f67035560da83/Sobat%20Belajar%3A%20Kenali%20Pembukuan%20dan%20Pencatatan%20dalam%20Pajak">pembukuan</a> sedangkan sebesar nilai lain apabila Pihak Pemberi TIDAK wajib melakukan pembukuan. Nilai lain yang dapat digunakan jika hibah berupa <a href="https://www.sobatbuku.com/article/641038afa0055bd9d7563f72/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Pengenaan%20Pajak%20atas%20Sewa%20Tanah%20dan%20Bangunan%20">tanah atau bangunan</a> adalah berupa NJOP yang tercantum di SPPT PBB <a href="https://www.sobatbuku.com/article/64e717b5ed4f67035560dacd/Sobat%20Belajar%3A%20Perbedaan%20Masa%20Pajak%2C%20Tahun%20Pajak%2C%20dan%20Bagian%20Tahun%20Pajak%20">tahun pajak</a> saat pengalihan, tetapi apabila tidak ada <a href="https://www.sobatpajak.com/article/64d203ee908061a1adf7093b/Sobat%20Belajar%3A%20Surat%20Pemberitahuan%20Pajak%20Terutang%20dalam%20PBB%20">SPPT PBB</a>, maka nilai lain yang dapat digunakan atas hibah berupa tanah atau bangunan adalah Surat Keterangan dari Instansi Pemerintah yang membidangi pajak daerah. Sedangkan, untuk hibah atas harta lainnya, nilai lain yang dapat digunakan adalah&nbsp;harga pasaran dari harta tersebut saat terjadi pengalihan.&nbsp;
Bagi pihak pemberi, nilai hibah yang telah diberikan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto untuk nantinya digunakan sebagai penghitungan <a href="https://www.sobatbuku.com/article/63b5523060d23703c4eff80e/Sri%20Mulyani%20Umumkan%20Kebijakan%20Baru%20Penghasilan%20Kena%20Pajak">Penghasilan Kena Pajak</a>. Pengurangan ini diatur dalam ketentuan <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=2e36dedbce57f0f6JmltdHM9MTY5MTI4MDAwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE3OA&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=PP-93%2f2010+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzkwNjMvUFAvOTMlMjBUQUhVTiUyMDIwMTA&amp;ntb=1">PP-93/2010</a> dan <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=dba23e389f0ce9f1JmltdHM9MTY5MTI4MDAwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE4Mw&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=PP-29%2f2020+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzEyMDM5L1BQLzI5JTIwVEFIVU4lMjAyMDIw&amp;ntb=1">PP-29/2020</a>. Namun, jika mendapatkan keuntungan karena proses pengalihan harta berupa hibah maka akan menjadi <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6475ced599fb81039b3e6549/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Objek%20Pajak%20PPh%20dan%20Non%20PPh%20serta%20Penghasilan%20yang%20Bersifat%20Final">objek PPh</a> bagi pihak pemberi.&nbsp;
&nbsp;
Nah, demikianlah pembahasan mengenai Pajak atas Hibah kali ini. Semoga bisa memberikan wawasan bagi Sobat sekalian ya! &nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hibah adalah pemberian sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Pada dasarnya penghasilan atau hibah yang berasal dari pemberian, baik dari orang pribadi maupun badan seperti uang ataupun barang tidak akan dikenakan pajak penghasilan pribadi. Bagi pihak pemberi pun akan dibebaskan dari pajak penghasilan asalkan pihak penerima tidak memiliki hubungan usaha seperti pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan. Hal ini telah diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2020, dimana jika pihak penerima adalah: 

Sobat Belajar: Mengenal Lebih Jauh Tentang Pajak Hibah 

Indonesia terkenal dengan berbagai hidangan-hidangan lezat. Seperti salah satu hidangan dari Jawa Timur, Rawon. Siapa yang tidak tahu hidangan legendaris Indonesia satu ini? Rawon adalah salah satu hidangan Jawa Timur yang berupa sop dengan aroma yang begitu menarik dan kuah yang berwarna hitam pekat. Rawon biasanya dibuat menggunakan daging sapi yang direbus lama dengan berbagai rempah-rempah tradisional Indonesia, seperti daun jeruk, jahe, cabai, serai, dan bumbu utama atas hidangan ini adalah buah kluwek, yang merupakan kacang hitam khas Indonesia. Daging yang digunakan untuk rawon biasanya adalah daging sapi.&nbsp;&nbsp;
Rawon disajikan dengan nasi dan tauge, telur asin, kerupuk udang, empal, dan sambal sebagai pelengkap. Walaupun warna nya terkesan menyeramkan untuk disantap, tapi kelezatan rawon berasal dari olahan kuahnya yang sangat berkaldu itu. Di luar negeri, rawon biasanya disebut sebagai black soup. Diketahui bahwa rawon merupakan hidangan yang berasal dari kota Surabaya yang utama nya disajikan sebagai hidangan tradisional, tetapi kuliner ini berhasil menjadi favorit di kalangan bangsawan pada zaman dulu dan dengan cepat tumbuh dalam popularitas sehingga kini rawon mudah ditemukan di berbagai <a href="https://www.sobatpajak.com/article/649964fa33e4ece4dab2442c/Tips%20Jitu%20Membangun%20Usaha%20Restoran">restoran</a> yang menyajikan hidangan lokal Indonesia.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Jadi Hidangan Sup Terbaik Di Dunia Menurut TasteAtlas&nbsp;</h2>
Taste Atlas menobatkan hidangan Rawon ini sebagai sup terenak di dunia nomor 1, dalam daftar "50 Best Rated Soups in The World" yang diluncurkan Juli 2023 pada website resmi nya. Bahkan kepopuleran rawon berhasil mengalahkan hidangan terkenal asal Jepang, ramen. TasteAtlas mendeskripsikan rawon memiliki rasa earthy (tanah), asam, dan warna hitam yang menarik perhatian.&nbsp;&nbsp;
Mendengar kabar yang membanggakan tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno turut senang dan bangga. Dilansir dari detik.com, Pak sandiaga setuju dengan pengakuan tersebut dan menyebutkan bahwa rawon sangat enak. Selain itu, Pak Sandiaga juga mengungkapkan rencana nya untuk mendaftarkan rawon ke UNESCO yang tentunya memerlukan dukungan yang kuat.&nbsp;&nbsp;
Dalam website, TasteAtlas diterangkan bahwa daftar yang ada tersebut didasari pada peringkat audiens TasteAtlas, dengan hasil daftar 10 sup terenak di dunia seperti ini:&nbsp;&nbsp;
<ol style="text-align: justify;">
<li>Rawon sup terenak di dunia (Surabaya, Indonesia)&nbsp;</li>
<li>Ramen tonkotsu (Fukuoka, Jepang)&nbsp;</li>
<li>Tom kha gai (Thailand)&nbsp;</li>
<li>Sopa de lima (Yucatan, Meksiko)&nbsp;</li>
<li>Taiwanese hot pot (Taiwan)&nbsp;</li>
<li>Ciorba radauteana (Radauti, Rumania)&nbsp;</li>
<li>Bori-bori (Paraguay)&nbsp;</li>
<li>Ramen (Jepang)&nbsp;</li>
<li>Shoyu ramen (Tokyo, Jepang)&nbsp;</li>
<li>Zurek (Polandia)&nbsp;</li>
</ol>
Tentu nya peringkat dari TasteAtlas tidak bisa disimpulkan sebagai penentu yang valid. Akan tetapi bisa menjadi hal yang dibanggakan karena artinya hidangan asal Indonesia sudah berhasil dikenal secara global dan berhasil diakui kenikmatan nya.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
Bagaimana? Setuju nggak dengan daftar TasteAtlas? Kalau Mimin Sopa sih setuju banget! Saking setuju nya Mimin sampai berencana makan rawon sebagai menu makan malam nanti&hellip;&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;

Indonesia terkenal dengan berbagai hidangan-hidangan lezat. Seperti salah satu hidangan salah satu Jawa Timur, Rawon. Siapa yang tidak tahu hidangan legendaris Indonesia satu ini? Rawon adalah salah satu hidangan Jawa Timur yang berupa sop dengan aroma yang begitu menarik dan kuah yang berwarna hitam pekat. Rawon biasanya dibuat menggunakan daging sapi yang direbus lama dengan berbagai rempah-rempah tradisional Indonesia seperti daun jeruk, jahe, cabai, serai dan bumbu utama atas hidangan ini adalah buah kluwek, yang merupakan kacang hitam khas Indonesia. Daging yang digunakan untuk rawon biasanya adalah daging sapi.  

Artikel Sobat Pajak