Rencana pemerintah untuk menyatukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hampir terealisasi. Rencananya penyatuan NIK dengan NPWP ini akan diberlakukan mulai tahun 2023. Hal ini berarti selain menjadi identitas kependudukan, NIK juga berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak (WP) dalam perpajakan.
Penyatuan NIK dengan NPWP ini bertujuan untuk menciptakan integrasi satu data nasional. Dengan adanya integrasi ini tentu dapat memudahkan fasilitas administrasi untuk masyarakat dan juga pemerintah. Hal ini juga diharapkan dapat memperkuat upaya penegakan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan efektivitas pengawasan kepatuhan pajak.
<h2 style="text-align: justify;">Tidak Semua Wajib Bayar Pajak</h2>
Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), penghasilan kena pajak (PKP) dikenakan untuk masyarakat dengan:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Penghasilan Rp 60 juta per tahun</li>
<li>Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) di atas RP4,5 juta per bulan</li>
</ul>
Dapat diartikan masyarakat yang mempunyai gaji di bawah Rp4,5 juta per bulan atau total penghasilan Rp54 juta per tahun, tidak akan dipungut pajak. Sedangkan untuk pengusaha yang memiliki tarif UMKM, mereka tidak perlu membayar pajak sampai peredaran bruto yang dihasilkan kurang dari Rp500 juta.
<h2 style="text-align: justify;">Cara Melakukan Aktivasi NIK untuk Membayar Pajak</h2>
Jika subjek pajak sudah berpenghasilan di atas PTKP maka NIK akan diaktivasi untuk memenuhi kewajiban pajak. Terdapat dua cara untuk melakukan pengaktivasian NIK untuk memenuhi kewajiban pajak:
<ol>
<li>Cara Pertama, wajib pajak dapat mendatangi kantor KPP untuk melakukan pengaktivasian NIK untuk kewajiban pajak</li>
<li>Cara Kedua, DJP bisa melakukan pengaktivasian secara mandiri bila diketahui wajib pajak telah memenuhi kriteria kewajiban pajak dan akan diberitahukan bahwa NIK wajib pajak tersebut sudah diaktifkan agar memberi kemudahan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya</li>
</ol>

Rencana pemerintah untuk menyatukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hampir terealisasi. Rencananya penyatuan NIK dengan NPWP ini akan diberlakukan mulai tahun 2023. Hal ini berarti selain menjadi identitas kependudukan, NIK juga berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak (WP) dalam perpajakan.

Siap-Siap KTP akan Gabung dengan NPWP

Berdasarkan data yang didapat dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menegah, bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia, dimana UMKM memiliki kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% (Rp 8.574 triliun), serta sebagian besar penyerapan tenaga kerja berasal dari Usaha Mikro (97%). Kontribusi UMKM yang cukup besar tentu harus diseimbangi dengan kesadaran pajak pada UMKM, dimana saat ini masih banyak UMKM yang belum sadar pentingnya membayar pajak. Kesadaran akan membayar pajak harus ditanamkan sejak dini kepada para UMKM, agar nantinya saat berkembangnya usaha UMKM tidak perlu takut untuk menghadapi masalah perpajakan.
Saat ini, pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur terkait pengenaan Pajak Penghasilan bagi pelaku UMKM, dimana pada peraturan tersebut menyatakan bahwa besaran pajak yang dikenakan pada pelaku UMKM adalah sebesar 0,5% dari omzet yang didapat selama 1 tahun, tetapi dengan syarat bahawa omzet dalam satu tahun tidak lebih dari Rp 4,8 Milliar. Tetapi, peraturan tersebut tidak sepenuhnya akan memberatkan bagi para pelaku UMKM, dikarenakan dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa, para pelaku UMKM baru akan dikenakan pajak sebesar 0,5%, apabila akumulasi omzetnya sudah melebihi Rp 500 juta dalam 1 tahun. Dan, apabila akumulasi omzet belum melebihi Rp 500 juta dalam 1 tahun, maka UMKM tidak perlu melakukan pembayaran pajak, tetapi WAJIB untuk tetap melakukan pelaporan perpajakannya, apabila UMKM yang tidak melaporkan perpajakannya maka akan dikenakan sanksi perpajakan. Dengan adanya keringanan tersebut, diharapkan para UMKM tidak perlu takut atau menghindar dari istilah perpajakan.
Kini telah hadir, aplikasi Konsul Pajak. Konsul Pajak merupakan suatu platform atau aplikasi yang mempertemukan antara 2 pengguna yang berperan sebagai &ldquo;Mitra Konsul&rdquo; dan &ldquo;Sobat Konsul&rdquo;. &ldquo;Sobat Konsul&rdquo; selaku Wajib Pajak dapat melakukan konsultasi secara langsung (via chat) kepada &ldquo;Mitra Konsul&rdquo; terkait isu-isu perpajakan dan Sobat Konsul atau bisa desebut member juga dapat menggunakan layanan &ndash; layanan terkait perpajakan lainnya yang disediakan oleh "Mitra Konsul&rdquo; atau yang disediakan oleh Konsul Pajak. Oleh karena itu, jika para pelaku UMKM memiliki pertanyaan atau masalah terkait perpajakan, silahkan lakukan konsultasi menggunakan aplikasi Konsul Pajak. Dalam aplikasi konsul pajak, selain dapat melakukan konsultasi terkait isu perpajakan, member juga dapat menggunakan layanan &ndash; layanan yang telah disediakan pada aplikasi konsul pajak, seperti buku perpajakan, layanan pengisian dan pelaporan SPT, layanan perhitungan Gaji dan pemotongannya, layanan perhitungan pajak PPH 21, pengingat pajak, serta rekomendasi aplikasi perpajakan. Aplikasi Konsul Pajak ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia, dengan memberikan konsultasi secara online dan mudah kepada para UMKM, sehingga konsultasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Segera pakai fitur Konsul Pajak di aplikasi Sobat Buku sekarang!

Berdasarkan data yang didapat dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menegah, bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia, dimana UMKM memiliki kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% (Rp 8.574 triliun), serta sebagian besar penyerapan tenaga kerja berasal dari Usaha Mikro (97%).

Konsul Pajak Hadir di Aplikasi Sobat Buku

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa perempuan adalah pelaku yang penting dan berperan besar dalam usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pernyataan tersebut didukung dengan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) pada tahun 2021 yang menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM adalah perempuan.
Di tingkat usaha mikro, tercatat 52% dari 63,9 juta pelaku usaha mikro di Indonesia adalah perempuan. Kemudian untuk tingkat usaha kecil, terdapat 56% dari 193 ribu usaha kecil pemiliknya merupakan perempuan. Sementara, untuk usaha menengah, 34% dari 44,7 ribu pelaku usahanya adalah perempuan. Dengan data yand didapatkan ini, perempuan merupakan pelaku UMKM yang sungguh penting dalam memajukan perekonomian Indonesia.
Sekretaris Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Arif Rahman Hakim mengatakan, sampai saat ini UMKM Indonesia masih mendominasi struktur perekonomian dengan sekitar 99,9%, sementara usaha besar hanya 0,01%. Jika dilihat dari jumlahnya, ada sekitar 64 juta UMKM di Indonesia yang berkontribusi melebihi 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, menyerap 97% tenaga kerja, dan kontribusi terhadap ekspor sebesar 14%.
Dilihat dari sisi keragaman atau variasi produk yang ditawarkan oleh UMKM, banyak produk yang memang berkaitan dengan perempuan, seperti produk fashion, kuliner, kecantikan, dan kerajinan tangan. Lebih lanjut, berbagai kejadian yang menerpa ekonomi pada masa pandemi Covid-19 seperti yang sekarang terjadi, juga menjadi salah satu momen di mana semakin banyaknya usaha-usaha para pelaku UMKM bermunculan, tak terkecuali para pelaku UMKM perempuan. Adanya pengurangan jam kerja yang berimbas juga pada penurunan pembayaran upah, bahkan hingga pemutusan hubungan kerja, membuat para perempuan (yang mungkin awalnya tidak begitu terlibat dalam kegiatan mencari nafkah dan berusaha), menjadi memulai usahanya sendiri. Hal yang baik, entah itu dilihat dari sisi mikro maupun makro ekonomi.
Arif Rahman Hakim menegaskan bahwa perempuan memiliki potensi yang luar biasa dan tidak dapat terpisahkan dari upaya memajukan peradaban di Indonesia. Menurutnya, potensi yang luar biasa tersebut perlu didorong bersama untuk semakin maju lagi dalam perencanaan program tingkat pemerintah pusat maupun daerah dengan mengarus-utamakan gender yang tidak boleh terlewatkan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa perempuan adalah pelaku yang penting dan berperan besar dalam usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pernyataan tersebut didukung dengan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) pada tahun 2021 yang menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM adalah perempuan.

Siap-Siap KTP akan Gabung dengan NPWP

Tidak Semua Wajib Bayar Pajak

Cara Melakukan Aktivasi NIK untuk Membayar Pajak

Artikel Terbaru

Artikel Pilihan