ASEAN Upayakan Bantu UMKM, Ini Langkahnya

Putri Novani | 2023-18-09 19:35:21 | 5 months ago
article-sobat-pajak
ASEAN Upayakan Bantu UMKM, Ini Langkahnya

Jakarta - Seperti yang telah diketahui, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah mengalami kesulitan dalam mendapat modal, padahal UMKM telah menjadi pendorong penting dalam perekonomian Asia Tenggara (ASEAN), bahkan menyumbang 69% dari Angkatan kerja nasional dari tahun 2010 hingga 2019.

UMKM adalah bagian integral dari Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Adapun, terdapat 70 juta UMKM di ASEAN yang mencakup antara 97,2%-99,9% dari total usaha di negara-negara anggota ASEAN.

Secara regional, UMKM telah menyumbangkan 85% terhadap lapangan kerja, 44,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dan 18% terhadap ekspor nasional. Seperti yang telah diketahui, terdapat enam dari sepuluh Masyarakat ASEAN masih belum memiliki rekening bank atau tidak memiliki rekening bank saat ini.

Sedangkan, dalam studi tahun 2021 yang dilakukan oleh Tech for Good Institute, terdapat lebih dari 60% UMKM yang disurvei tidak dapat memperoleh pinjaman ketika membutuhkan pembiayaan. Oleh karena itu, digitalisasi layanan keuangan (DFS) dapat menjadi solusi. DFS pun menyediakan alat-alat baru untuk mengatasi hambatan-hambatan yang selalu terjadi terhadap inklusi keuangan dan ASEAN menjadi negara yang akan merasakan manfaatnya.

Sebagai catatan, berdasarkan pada laporan Alliance for Financial Inclusion 2021 menunjukkan bahwa DFS di ASEAN telah mencapai sebesar US$11 miliar pada tahun 2018 di enam negara dengan perekonomian terbesar di kawasan ini dan diperkirakan akan tumbuh secara eksponensial pada decade berikutnya di semua segmen produk, khususnya di bidang digital pengiriman uang dan pembayaran.

Potensi DFS di ASEAN sangat besar dikarenakan penetrasi telepon seluler di sebagian besar negara ASEAN melewati pertumbuhan jumlah kartu kredit atau rekening bank. Misalnya, di Indonesia terdapat sekitar 75% penduduknya yang memiliki telepon seluler, sementara kepemilikan kartu kredit sangat sedikit dan hanya sebagian penduduk yang memiliki rekening bank. Selain itu, terdapat sekitar separuh penduduk ASEAN yang berusia di bawah 30 tahun dan memahami teknologi telah mengadopsi pembayaran online dengan cukup cepat.

Adapun, penyedia DFS menggunakan data yang besar seperti riwayat pembelian online dan pendapatan pekerja informal untuk mengembangkan profil risiko pelanggan bagi yang tidak memiliki nilai kredit. Misalnya di Indonesia, Perusahaan Grab berkolaborasi dengan JULO sebagai penyedia kredit digital untuk memberikan pinjaman mikro pada hari yang sama pada mitra pengiriman dan pengemudi.

Data pun dapat berguna dalam memberikan pinjaman kepada UMKM, misalnya Grab menilai data pendapatan bisnis yang diperoleh melalui aplikasi Grab, review pelanggan, dan transaksi lainnya untuk menentukan kelayakan kredit sebelum memberikan pinjaman.

Perusahaan pun tidak dapat melakukannya sendirian, diperlukan koordinasi dan kerjsama dengan pemerintah yang lebih erat untuk mencapai hasil saling menguntungkan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan digitalisasi di layanan keuangan untuk UMKM di antaranya ialah dengan akses dan mengadopsi pembayaran digital. Penyedia DFS dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk merancang program penjangkauan bagi kelompok yang belum menerapkan sistem non-tunai atau sistem digital, termasuk usaha kecil tradisional, masyarakat lanjut usia atau pedesaan, dan memberikan dukungan serta insentif penting untuk memacu adopsi DFS secara nasional.

Kemudian, perusahaan teknologi keuangan, lembaga pemerintah, dan lembaga pemerintah yang dapat bekerjasama untuk mendorong literasi keuangan, hal ini penting dikarenakan Semakin banyak produk keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat yang sebelumnya memiliki sedikit paparan pada produk tersebut.

Pengguna baru dapat diberikan pelatihan untuk cara mengelola uang mereka menggunakan produk keuangan digital dan cara mengelola privasi data serta menjaga terhadap risiko keamanan siber. Selain itu, diperlukan kerja sama pemerintah dan penyedia DFS untuk bersama-sama mengembangkan kerangka peraturan yang mengukung adopsi layanan keuangan baru yang aman, termasuk topik seperti penggunaan data pribadi yang bertanggung jawab.

Article is not found
Article is not found