Usaha minimarket skala kecil atau skala rumahan merupakan sebuah bentuk usaha ritel yang semakin populer di Indonesia. Bisnis ini biasanya dikelola oleh pemiliknya sendiri dan berlokasi di dekat tempat tinggal. Minimarket ini menawarkan berbagai produk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, kebutuhan rumah tangga, dan lain-lain. Ukuran minimarket skala kecil atau skala rumahan ini relatif lebih kecil dibandingkan minimarket besar.
Usaha minimarket skala kecil atau skala rumahan di berbagai daerah berkembang cukup pesat. Keinginan warga khususnya di daerah pedesaan untuk memberikan akses ke minimarket ke lingkungannya cukup besar. Salah satu faktor yang menyebabkan menjamurnya usaha minimarket rumahan adalah harga yang bersaing dengan raksasa retail yang sudah punya nama besar.
Perkembangan usaha minimarket skala kecil atau skala rumahan di Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain pertumbuhan jumlah minimarket, peningkatan inovasi dan pelayanan, serta dampak terhadap perekonomian dan masyarakat.
Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi di Indonesia, jumlah minimarket skala kecil atau skala rumahan juga terus meningkat. Minimarket ini menawarkan kemudahan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai produk kebutuhan sehari-hari. Minimarket skala kecil juga menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin berbelanja tanpa harus pergi ke pasar tradisional atau supermarket besar.
Untuk bersaing dengan minimarket besar, pemilik minimarket skala kecil atau skala rumahan terus berinovasi dan meningkatkan pelayanan mereka. Beberapa minimarket ini mulai menyediakan fasilitas seperti pembayaran non-tunai, pengiriman barang, dan layanan pelanggan yang lebih baik. Selain itu, mereka juga mulai menyediakan produk-produk lokal atau khas daerah untuk menarik lebih banyak pelanggan.
Usaha minimarket skala kecil atau skala rumahan memiliki dampak positif terhadap perekonomian dan masyarakat di Indonesia. Bisnis ini membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh minimarket besar. Minimarket skala kecil juga berkontribusi terhadap perekonomian lokal dengan membeli produk-produk dari produsen lokal dan membayar pajak.
Namun, perkembangan usaha minimarket skala kecil atau skala rumahan juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah persaingan yang ketat dengan minimarket besar yang memiliki modal dan sumber daya yang lebih besar. Minimarket skala kecil juga sering kali kesulitan mendapatkan pasokan barang dengan harga yang kompetitif, karena tidak memiliki daya tawar yang kuat dengan pemasok. Selain itu, minimarket skala kecil juga perlu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tren konsumen yang terus berkembang.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah dan berbagai organisasi terkait perlu memberikan dukungan dan pelatihan kepada pemilik minimarket skala kecil atau skala rumahan. Salah satu dukungan yang dapat diberikan adalah akses ke pembiayaan dan pelatihan manajemen usaha. Pemerintah juga perlu menciptakan regulasi yang mendukung perkembangan usaha minimarket skala kecil dan melindungi mereka dari persaingan yang tidak sehat.
Ada beberapa tips bagi masyarakat yang berencana untuk memulai usaha minimarket rumahan, di antaranya:
<ol>
<li>Menyusun Rencana Bisnis</li>
</ol>
Langkah pertama dalam memulai usaha minimarket rumahan adalah membuat rencana bisnis yang baik. Rencana bisnis adalah dokumen yang menjelaskan tujuan bisnis, target pasar, strategi pemasaran, keuangan, dan operasi bisnis. Rencana bisnis akan membantu mengatur langkah-langkah yang perlu diambil dan menyediakan panduan untuk pertumbuhan bisnis
<ol start="2">
<li>Menentukan Lokasi</li>
</ol>
Lokasi sangat penting dalam bisnis ritel seperti minimarket. Pemilik bisnis harus memilih lokasi yang strategis, mudah diakses oleh pelanggan, dan memiliki potensi pasar yang besar. Lokasi yang baik dapat membantu meningkatkan visibilitas minimarket dan menarik lebih banyak pelanggan
<ol start="3">
<li>Mengurus Perizinan</li>
</ol>
Sebelum memulai usaha minimarket rumahan, pemilik bisnis harus memastikan bahwa sudah memiliki semua perizinan yang diperlukan. Hal ini bisa mencakup izin usaha, izin bangunan, izin kesehatan, dan izin lainnya. Pemilik bisnis juga harus mematuhi peraturan dan persyaratan yang berlaku di daerah operasional minimarket
<ol start="4">
<li>Penyediaan Stok Barang</li>
</ol>
Salah satu aspek penting dalam usaha minimarket rumahan adalah penyediaan barang. Pemilik bisnis harus memastikan memiliki stok barang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Pemilik juga harus memilih pemasok yang dapat menyediakan barang dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik
<ol start="5">
<li>Penataan Minimarket</li>
</ol>
Penataan toko sangat penting untuk menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Pemilik harus menyusun barang dengan rapi dan menarik, memastikan bahwa barang-barang populer berada di lokasi yang mudah diakses, dan memberikan penandaan harga yang jelas. Pemilik juga harus memastikan bahwa toko dalam keadaan bersih dan nyaman untuk pelanggan
<ol start="6">
<li>Promosi dan Pemasaran</li>
</ol>
Promosi dan pemasaran adalah penting untuk meningkatkan penjualan dan membangun merek. Pemilik dapat menggunakan berbagai cara untuk mempromosikan bisnis, seperti media sosial, iklan lokal, brosur, dan lain-lain. Pemilik juga dapat menawarkan diskon atau promosi khusus untuk menarik pelanggan baru.
&nbsp;

Tips Memulai Usaha Minimarket Rumahan

Perkembangan teknologi telah menjadi salah satu pendorong utama transformasi dalam berbagai sektor industri di seluruh dunia. Salah satu sektor yang telah merasakan dampak besar dari pesatnya perkembangan teknologi adalah industri tekstil. Dalam beberapa dekade terakhir, kita telah menyaksikan transformasi massif dalam cara produksi, desain, distribusi, dan konsumsi produk tekstil. Dengan kemunculan teknologi-teknologi canggih, seperti Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), dan manufaktur digital, industri tekstil mengalami revolusi yang mendalam.
Perkembangan teknologi ini telah membawa beragam perubahan signifikan yang memengaruhi seluruh ekosistem industri tekstil, dari para produsen hingga konsumen akhir. Sebagai hasil dari transformasi ini, pertanyaan kunci yang muncul adalah, "Apa dampaknya bagi perkembangan usaha tekstil?"
Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi sejumlah dampak yang ditimbulkan oleh massivenya perkembangan teknologi pada industri tekstil, baik dalam konteks produksi, efisiensi, keberlanjutan, hingga tren konsumsi. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pertimbangkan beberapa aspek penting yang memandu pemahaman kita tentang perubahan ini.
&nbsp;
Automatisasi Produksi Tekstil
Penting untuk memahami bahwa industri tekstil telah mengalami revolusi besar-besaran dalam hal otomatisasi produksi. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi canggih telah memainkan peran penting dalam transformasi ini, membawa sejumlah keuntungan signifikan bagi produsen tekstil dan, pada akhirnya, konsumen. Berikut beberapa aspek kunci yang perlu diperhatikan:
<ol>
<li> Penggunaan Robotika dalam Produksi</li>
</ol>
Robotika telah mengubah wajah pabrik tekstil modern. Robot yang dilengkapi dengan teknologi penglihatan komputer dapat digunakan untuk melakukan tugas-tugas yang dulunya memerlukan tangan manusia. Pemasangan, pemotongan, dan penjahitan tekstil semakin diotomatisasi. Ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia, tetapi juga meningkatkan presisi dan konsistensi dalam proses produksi.
<ol start="2">
<li> Otomatisasi Proses Pabrikasi</li>
</ol>
Teknologi telah memungkinkan otomatisasi yang lebih besar dalam proses pabrikasi tekstil, termasuk pemintalan, pewarnaan, dan pengeringan. Mesin-mesin canggih yang terhubung dengan sistem otomatis dapat mengelola produksi dengan efisiensi yang luar biasa. Hal ini telah memangkas waktu produksi dan biaya operasional, yang pada gilirannya memungkinkan produsen untuk menawarkan harga yang lebih kompetitif kepada konsumen.
<ol start="3">
<li> Peran Kecerdasan Buatan (AI)</li>
</ol>
Kecerdasan Buatan (AI) juga memainkan peran penting dalam meningkatkan otomatisasi dalam produksi tekstil. Sistem AI dapat digunakan untuk memantau dan mengoptimalkan proses produksi, mengidentifikasi potensi cacat pada tekstil, serta mengatur produksi sesuai dengan permintaan pasar. Ini membantu mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi produksi secara keseluruhan.
<ol start="4">
<li> Meningkatkan Kualitas Produk</li>
</ol>
Salah satu dampak paling positif dari otomatisasi produksi adalah peningkatan kualitas produk. Mesin-mesin yang dikendalikan oleh komputer dapat menjahit dan merakit produk tekstil dengan presisi yang tinggi, mengurangi risiko cacat produk. Hal ini juga memungkinkan produsen untuk memenuhi standar kualitas yang lebih ketat.
<ol start="5">
<li> Dampak Sosial dan Tenaga Kerja</li>
</ol>
Namun, seiring dengan berbagai keuntungan otomatisasi, perlu juga memperhatikan dampaknya pada tenaga kerja manusia. Otomatisasi dapat mengurangi kebutuhan akan pekerja produksi manusia, yang dapat menyebabkan ekhawatiran tentang pekerjaan yang hilang. Oleh karena itu, penting bagi industri untuk berinvestasi dalam pelatihan dan pendidikan ulang bagi pekerja agar mereka dapat mengadaptasi diri dengan perubahan ini.
&nbsp;
e-Commerce dan Pengalaman Konsumen
Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam ekosistem bisnis tekstil, terutama dalam hal interaksi antara produsen, pengecer, dan konsumen akhir. Mari, kita eksplorasi lebih lanjut bagaimana peran penting e-Commerce dalam industri tekstil menciptakan pengalaman konsumen yang luar biasa:
<ol>
<li> Peran E-commerce dalam Penjualan Produk Tekstil</li>
</ol>
e-commerce atau perdagangan elektronik, telah menjadi tulang punggung penjualan produk tekstil modern. Pengecer tekstil dan produsen telah beralih secara signifikan dari toko fisik ke platform online. Hal ini memungkinkan mereka untuk mencapai pasar yang lebih luas, bahkan secara global, tanpa batasan geografis yang signifikan. Konsumen sekarang dapat membeli produk tekstil dari seluruh dunia dengan mudah dan kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
<ol start="2">
<li> Personalisasi Pengalaman Konsumen</li>
</ol>
Teknologi memungkinkan perusahaan untuk memahami pelanggan mereka dengan lebih baik melalui pengumpulan dan analisis data. Hal ini memungkinkan personalisasi yang lebih besar dalam pengalaman konsumen. Misalnya, konsumen dapat menerima rekomendasi produk yang relevan berdasarkan riwayat pembelian mereka atau preferensi mereka. Personalisasi ini menciptakan pengalaman yang lebih pribadi dan memuaskan, yang meningkatkan loyalitas pelanggan.
<ol start="3">
<li> Penggunaan Data untuk Mengoptimalkan Persediaan</li>
</ol>
Dengan menggunakan data, produsen tekstil dapat memprediksi tren dan permintaan konsumen dengan lebih baik. Ini memungkinkan mereka untuk mengoptimalkan persediaan, menghindari kelebihan stok atau kekurangan stok yang mahal. Dengan mengintegrasikan analitik data dalam rantai pasokan, perusahaan dapat menjadi lebih responsif terhadap perubahan permintaan pasar dan menjaga persediaan yang sesuai.
<ol start="4">
<li> Meningkatkan Efisiensi dalam Proses Penjualan</li>
</ol>
e-Commerce juga menciptakan efisiensi dalam proses penjualan. Konsumen dapat dengan mudah mencari produk, membandingkan harga, dan membaca ulasan pelanggan. Hal ini membantu mereka membuat keputusan berdasarkan informasi yang lebih baik. Selain itu, proses pembayaran online menjadi lebih cepat dan aman, meningkatkan pengalaman belanja secara keseluruhan.
<ol start="5">
<li> Analitik Data untuk Memahami Tren Konsumen</li>
</ol>
Perusahaan tekstil menggunakan analitik data untuk memahami tren konsumen dan preferensi pasar. Data ini membantu mereka dalam merancang produk yang lebih sesuai dengan keinginan konsumen dan menjawab tren yang berkembang. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pasar, perusahaan dapat mengarahkan upaya mereka dengan lebih efektif dan mengurangi risiko gagal produk.
<ol start="6">
<li> Meningkatnya Keamanan dan Kepercayaan Konsumen</li>
</ol>
Peran penting lainnya dari e-ommerce adalah peningkatan dalam keamanan transaksi online. Teknologi telah berkembang untuk memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi, termasuk enkripsi data dan perlindungan terhadap penipuan. Hal ini telah membantu meningkatkan kepercayaan konsumen dalam berbelanja online, yang menjadi faktor penting dalam pertumbuhan e-Commerce dalam industri tekstil.
Secara keseluruhan, e-Commerce dan teknologi yang mendukungnya telah mengubah lanskap bisnis tekstil. Mereka menciptakan pengalaman belanja yang lebih efisien, personal, dan aman bagi konsumen, sambil memberikan peluang baru untuk produsen dan pengecer dalam mencapai pasar global. Dengan teknologi yang terus berkembang, kita dapat mengharapkan lebih banyak inovasi dan perubahan dalam industri ini.
&nbsp;
Peluang dan Tantangan
Dalam dunia yang terus berubah dengan pesat, industri tekstil juga menghadapi serangkaian tantangan dan peluang yang signifikan dalam mengadopsi teknologi baru. Sub-pembahasan ini akan mengulas tantangan utama yang dihadapi oleh industri tekstil, serta peluang yang terbuka dengan mengintegrasikan teknologi dalam operasional mereka.
&nbsp;
Tantangan
<ol>
<li>Biaya Implementasi Teknologi: Salah satu tantangan utama adalah biaya yang terkait dengan mengadopsi teknologi baru. Investasi dalam peralatan dan infrastruktur baru, pelatihan karyawan, serta perangkat lunak dan sistem yang diperlukan dapat menjadi beban finansial yang signifikan bagi perusahaan tekstil, terutama yang berukuran kecil dan menengah.</li>
<li>Perubahan Budaya Organisasi: Mengubah budaya organisasi menjadi lebih terbuka terhadap teknologi baru bisa menjadi tantangan. Seringkali, karyawan yang telah bekerja dalam industri tekstil selama bertahun-tahun mungkin merasa enggan atau kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat.</li>
<li>Kebutuhan untuk Kepemilikan Data yang Bijak: Dalam mengumpulkan dan mengelola data konsumen dan operasional, perusahaan tekstil harus menjaga privasi dan keamanan data dengan cermat. Hal ini mengharuskan mereka untuk mengikuti peraturan privasi data yang ketat, seperti GDPR di Eropa, yang dapat menimbulkan tantangan dalam memenuhi kriteria tersebut.</li>
</ol>
&nbsp;
Peluang
<ol>
<li>Efisiensi Operasional yang Lebih Tinggi: Teknologi memungkinkan perusahaan tekstil untuk meningkatkan efisiensi dalam proses produksi, manajemen persediaan, dan rantai pasokan. Dengan otomatisasi dan analitik data, perusahaan dapat mengurangi limbah, mengoptimalkan produksi, dan menghemat biaya operasional.</li>
<li>Potensi Ekspansi Pasar Global: Dengan adopsi teknologi, perusahaan tekstil dapat lebih mudah menjangkau pasar global. e-Commerce dan platform perdagangan internasional memungkinkan akses ke pelanggan di seluruh dunia, membuka peluang ekspansi yang signifikan.</li>
<li>Respons Cepat Terhadap Perubahan Permintaan: Dengan data analitik dan sistem manajemen yang kuat, perusahaan dapat lebih responsif terhadap perubahan dalam permintaan konsumen dan tren pasar. Mereka dapat merancang produk baru dengan cepat atau menyesuaikan produksi untuk memenuhi permintaan yang sedang berubah.</li>
<li>Keberlanjutan: Teknologi juga dapat membantu perusahaan tekstil menjadi lebih berkelanjutan dengan memantau dan mengurangi dampak lingkungan mereka. Ini dapat menciptakan peluang untuk mengikuti tren keberlanjutan yang semakin meningkat dalam preferensi konsumen.</li>
<li>Inovasi Produk: Adopsi teknologi memungkinkan perusahaan untuk berinovasi dalam desain dan fungsi produk. Teknologi seperti tekstil cerdas, yang terintegrasi dengan sensor atau teknologi koneksi, dapat membuka pintu untuk produk baru yang menggabungkan fungsionalitas tinggi dengan estetika yang menarik.</li>
</ol>
Dalam menghadapi tantangan yang ada, industri tekstil yang siap berinovasi memiliki peluang besar untuk berkembang dan bertahan dalam era teknologi yang terus berubah. Dengan strategi yang bijak dan komitmen untuk mengadopsi teknologi yang sesuai, perusahaan tekstil dapat mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi dan meraih kesuksesan dalam ekosistem bisnis yang semakin digital ini.

Masifnya Perkembangan Teknologi, Apa Dampaknya Bagi Usaha Tekstil?

Dengan berkembangnya teknologi yang begitu cepat tentu membuat kehidupan kita sehari-hari menjadi lebih mudah. Sekarang ini semua hal sudah menjadi serba digital, Karena proses digitalisasi ini banyak hal dapat dilakukan hanya dalam genggaman tangan hanya dengan menggunakan perangkat seluler seperti handphone semua hal dapat dilakukan.
Salah satu contoh dari proses digitalisasi ini adalah banyaknya orang mulai menggunakan dokumen berbentuk digital atau elektronik. Dokumen-dokumen seperti surat perjanjian, ini mengalami perubahan, dimana dokumen-dokumen yang tadinya berbentuk fisik berubah menjadi dokumen berbentuk digital atau elektronik. Tentunya hal ini memudahkan semua orang karena tidak perlu lagi untuk mencetak dokumen kemudian harus mengirimkan dokumen tersebut kepada penerima dokumen dengan menggunakan jasa pengiriman dokumen. Dokumen-dokumen tersebut dapat langsung dikirim oleh pemilik dokumen dan dapat langsung diterima oleh pihak penerima secara instan. Kemudian dengan menggunakan dokumen berbentuk digital pun dapat mengurangi resiko dokumen hilang ataupun tertukar.
Selain dokumen yang mengalami perubahan bentuk karena proses digitalisasi ini, meterai pun ikut berubah karena proses digitalisasi. Karena saat ini meterai sudah ada bentuk digitalnya yaitu e-Meterai. e-Meterai ini sudah dapat digunakan oleh masyarakat luas sejak bulan Oktober 2021 yang lalu. e-Meterai sendiri sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021. Tentunya dengan kehadiran e-Meterai memudahkan masyarakat karena dapat membeli meterai secara digital tanpa harus keluar rumah maupun harus mencetak dokumen secara fisik untuk dapat ditempelkan meterai tempel. Namun Sobat harus waspada terhadap e-Meterai palsu, Sobat harus memperhatikan tempat Sobat membeli e-Meterai. Sobat dapat membeli e-Meterai melalui vendor-vendor resmi seperti Sobat Meterai. Sobat dapat menggunakan Sobat Meterai dengan mendownloadnya di Play Store.
Untuk setiap dokumen-dokumen yang berbentuk digital yang ingin dibubuhi meterai, maka diwajibkan untuk menggunakan e-Meterai. Serta untuk pembubuhan tanda tangannya juga harus dilakukan secara digital. Hal ini dikarenakan e-Meterai yang dicetak hanya berfungsi sebagai sebuah salinan dokumen. Maka dari itu jika melakukan penandatangan secara basah ke e-meterai yang dicetak berarti hanya menandatangani salinan suatu dokumen sehingga.
Tanda Tangan Pada e-Meterai
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021, tanda tangan adalah tanda sebagai lambang nama sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk paraf, teraan atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan atau cap nama, atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan, atau tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang informasi dan transaksi elektronik.
Ketika sobat ingin menandatangani suatu dokumen sobat yang dibubuhi atau akan dibubuhi dengan menggunakan e-meterai, sobat perlu memperhatikan letak pembubuhan dari tanda tangan sobat. Karena letak tanda tangan e-meterai berbeda dengan meterai tempel. Pada penandatanganan meterai tempel, tanda tangan harus menyentuh bagian atas dari meterai tempel, sedangkan penandatanganan pada e-Meterai tidak disarankan untuk meletakan tanda tangan diatas ataupun menyentuh e-meterai. Mengapa tidak disarankan untuk meletakan tanda tangan diatas ataupun menyentuh e-Meterai karena e-Meterai ini memiliki QR Code sebagai media validasi. Jika e-Meterai tertutup dengan tanda tangan sobat, maka dapat menyebabkan e-Meterai gagalnya terbaca oleh sistem karena tertutupnya QR Code oleh tanda tangan yang mengenai e-Meterai.
Pembubuhan tanda tangan digital pada e-Meterai dapat Sobat posisikan secara berdampingan atau disebelah seperti disamping kiri ataupun kanan dari posisi e-meterai namun tidak menyentuh e-meterai itu sendiri. Sobat dapat melakukan penandatangan secara digital pada dokumen Sobat baik sebelum atapun setelah e-Meterai itu dibubuhkan.
Pemberian Stemple pada e-Meterai
Selain itu, e-Meterai dapat diberikan stempel digital jika memang diperlukan. Namun, untuk proses pembubuhan stemple digital ini harus dilakukan terakhir saat seluruh proses pembubuhan e-Meterai dan tanda tangan sudah dilakukan, karena proses pembubuhan stemple digital ini berfungsi untuk menyegel suatu dokumen.

Ketentuan Tanda Tangan Basah dan Elektronik pada Meterai Elektronik (e-meterai)

Pemerintah melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tengah mengusulkan pembentukan Undang-Undang pasar digital. Undang-Undang dirasa penting sebagai regulasi untuk mengejar perkembangan teknologi Indonesia agar tidak terjajah oleh kolonialisme modern khsusnya di bidang ekonomi.
Pembahasan ini merupakan usul dari Presiden Joko Widodo untuk membuat regulasi terkait aktivitas perdagangan di pasar digital. Hal ini langsung disambut oleh KPPU dan Kementerian Koperasi dan UKM yang telah mendiskusikan terkait perlunya suatu undang-undang yang mengatur pasar digital dalam menyamakan kemampuan bersaing usaha mikro, kecil dan menengah.
Ketua KPPU Muhammad Afif Hasbullah menyatakan berdasarkan kajian sejak tahun 2019 hingga sekarang, masih ada ketidakseimbangan kemampuan bersaing antar pelaku usaha di pasar digital. Ketidakseimbangan ini berakibat semakin kuatnya posisi tawar salah satu pihak dan dapat memunculkan potensi prilaku yang tidak sehat seperti penyalahgunaan posisi dominan serta praktik monopoli yang dilakukan pelaku bisnis di pasar digital.
Setidaknya ada dua faktor yang memengaruhi ketidakseimbangan ini, yaitu faktor platform dan faktor perdagangan internasional. Dari sisi platform, big data dan artificial intelligence (kecerdasan buatan) dapat dimanfaatkan untuk iklan produk yang ditarget ke konsumen tertentu serta pengembangan ekosistem di platform dengan cara menggabungkan beberapa jasa layanan dalam satu platform atau aplikasi. Industri platform saat ini memiliki kemampuan predatory pricing, tying, self-preferencing, dan berbagai perilaku anti-persaingan lainnya.
Sementara dari sisi perdagangan internasional, diperlukan antisipasi terkait kebijakan perdagangan ekspor barang dari negara asal yang mengandung beberapa subsisi modal dan logistik serta praktik dumping. Praktik dumping sendiri merupakan praktik impor barang dari luar negeri dengan harga yang lebih murah dengan tujuan untuk menguasai pasar di negara tersebut. Hal inilah yang diantisipasi dari praktik Tiktok Shop yang baru-baru ini ditutup.
KPPU menyatakan dengan adanya peraturan terkait pasar digital, pemanfaatan atau akses data dan permainan algoritma sebuah platform dapat dikendalikan. Hal ini juga disambut baik oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Dengan potensi ekonomi digital sebesar Rp11.250 triliun pada tahun 2030, aturan tentang pasar digital ini dirasa dapat menyelesaikan persoalan ini.
Untuk saat ini, memang dibutuhkan setidaknya dua aturan, aturan atas big data dan aturan atas pasar digital, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan algoritma dan teknologi serta arus keluar masuk barang. Hal ini sedang dikaji oleh Kementerian Koperasi dan UKM dengan berkolaborasi dengan KPPU.
Tanpa regulasi atau aturan yang memadai, prilaku anti-persaingan bisa dengan mudah dilaksanakan oleh pelaku industri di pasar digital. Hal yang paling ditakutkan dengan adanya prilaku anti-persaingan yaitu akan menimbulkan pasar yang terkonsentrasi, tidak efisien, dan tidak kondusifnya iklim usaha dalam menjamin kesmepatan berusaha yang sama untuk pelaku usaha.
Ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan ketika adanya regulasi tentang pasar digital, di antaranya adalah.
<ol>
<li>Perlindungan Konsumen: Undang-Undang ini dapat melindungi hak-hak konsumen dengan menetapkan standar kualitas produk dan jasa, serta mekanisme penyelesaian sengketa</li>
<li>Sebagai Regulasi Bisnis: Dengan Undang-Undang ini, pemerintah dapat mengatur kegiatan bisnis di pasar digital, termasuk persyaratan lisensi, standar keamanan data, dan perlindungan hak cipta</li>
<li>Peningkatan Investasi: Dengan adanya kepastian hukum dan regulasi yang jelas, investor akan lebih percaya diri untuk berinvestasi di sektor pasar digital</li>
<li>Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi: Pasar digital adalah sektor ekonomi yang sedang berkembang pesat. Dengan regulasi yang baik, sektor ini dapat tumbuh lebih cepat dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara</li>
<li>Pengembangan Ekosistem Digital: Undang-Undang ini dapat membantu menciptakan ekosistem digital yang kuat, dengan memfasilitasi kolaborasi antara berbagai pihak, seperti pemerintah, pelaku usaha, dan institusi pendidikan</li>
</ol>
Penegakan Hukum: Dengan Undang-Undang ini, pemerintah dapat menindak pelaku usaha yang melanggar regulasi dan menjaga keadilan di pasar digital.

Pemerintah Bersiap Bentuk Undang-Undang Khusus Pasar Digital

Beberapa negara di dunia beberapa tahun ke depan akan dihadapkan dengan resesi yang sangat besar, seperti yang kita tahu resesi adalah sebuah anomali ketika terjadi suatu kontraksi dalam aktivitas ekonomi secara signifikan dalam kurun waktu yang lama.
Perlambatan pertumbuhan ekonomi diperkirakan menjadi 1,7% pada tahun 2023. Hal ini, semakin memperkuat isu tersebut. Resesi yang terjadi ini diprediksi, karena adanya pemicu yakni pandemi serta krisis keuangan global.
Dalam menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Indonesia harus memiliki strategi agar tetap mempertahankan konsisi perekonomian domestik. Salah satu instrumen yang bisa digunakan oleh Indonesia untuk mengurangi resesi yaitu meningkatkan penerimaan negara yaitu dalam bidang perpajakan. Objek pajak yang memiliki potensi untuk digali yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
UMKM di Indonesia yaitu faktor kunci dalam penyelesaian resesi yang dihadapi Indonesia. Walaupun memiliki potensi yang besar, namun pada kenyataan masih banyak UMKM yang belum terdaftar sebagai penanggung pajak. Hal ini dikarenakan, para pelaku UMKM ini tidak mendaftarkan usahaanya untuk menghindari pajak usaha.
Kontribusi besar UMKM di Indonesia dalam PDB tidak diikuti oleh pencapaian pajaknya yang hanya 0,5% dari total penerimaan pajak Indonesia. Melihat fenomena ketidakpatuhan UMKM ini ditambah lagi terdapat peningkatan tarif PPN mengacu pada penerbitan UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Ketidakpatuhan pajak UMKM ini akan diperkirakan semakin meningkat setelah adanya peningkatan terhadap tarif PPN. Akibat yang akan ditimbulkan dari ketidakpatuhan UMKM ini yaitu kurang optimalnya penerapan perpajakan di Indonesia, walaupun telah melampaui target. Perilaku ini bisa disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal dari pemilik UMKM.
Pemilik UMKM merupakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan suatu kegiatan usaha sehingga dikenakan pajak penghasilan final dengan tarif sebesar 0,5%, tetapi banyak pelaku UMKM tidak akan merespon positif terkait dengan perpajakan di Indonesia. Misalnya, perubahan tarif PPN dari yang awalnya 10% menjadi 11%. Selain hal tersebut, kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh kesadaran serta pengetahuan wajib pajak terkait dengan kebijakan peningkatan tarif PPN.
UMKM merupakan suatu usaha yang dijalankan baik itu oleh perorangan maupun badan usaha berskala mikro, perkembangan UMKM di Indonesia ini sangat memiliki pengaruh yang signifikan bagi perkembangan perekonomian di Indonesia, alasannya yaitu UMKM mempunyai potensi dalam menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang besar, berkontribusi terhadap pembentukan PDB yang memiliki sifat dominan, serta mempunyai keunggulan dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) serta padat karya.
Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021, UMKM di Indonesia dikategorikan dalam tiga kategori, yaitu mikro, kecil, serta menengah. Sementara itu, menurut PMK No.197/PMK.03/2013, UMKM dapat dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta Non Pengusaha Kena Pajak (Non-PKP). PKP merupakan perusahaan yang telah mempunyai omzet lebih dari 4,8 milliar. Sementara itu, Non PKP merupakan perusahaan yang mempunyai omzet lebih kecil dari 4,8 milliar.
Kepatuhan pajak (tax compliance) adalah permasalahan utama dalam sistem perpajakan Indonesia. Kepatuhan pajak diartikan sebagai kemauan seorang wajib pajak dalam mematuhi segala peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak (tax compliance) dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kepatuhan pajak (tax compliance) formal dan kepatuhan pajak (tax compliance) material.
Kepatuhan pajak (tax compliance) formal atau yang kita kenal dengan kepatuhan pajak administratif merupakan kepatuhan pajak yang berindikator sejauh mana wajib pajak yang bersangkutan patuh terhadap persyaratan prosedural serta administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Indikator tersebut sudah termasuk syarat pelaporan dan waktu untuk menyampaikan serta melakukan pembayaran pajak tersebut.
Sementara itu, kepatuhan pajak (tax compliance) material atau yang kita kenal dengan sebutan kepatuhan pajak teknis merupakan kepatuhan pajak yang berindikator pada wajib pajak yang telah memenuhi ketentuan material perpajakan berdasarkan isi dan jiwa undang-undang perpajakan yang meliputi pendaftaran diri, pelaporan SPT secara benar, lengkap, dan jelas, serta kepatuhan dalam melakukan pembayaran perpajakan.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan istilah yang digunakan dengan hemat ketika mengacu pada konsumsi nasional atas barang maupun jasa tertentu. Dengan kata lain, konsumen akhir sebagai pajak tanggungan tidak perlu membayar segera pajak yang terbebankan, hal ini dikarenakan besaran pajaknya telah disetorkan oleh pedagang barang maupun jasa tersebut.
Berdasarkan UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tarif PPN yang sebelumnya memiliki besaran 10% diubah menjadi 11% per tanggal 1 April 2022 dan rencananya 12% per tahun 2025 mendatang. Kenaikan tarif PPN menjadi 11% tahun 2022 serta 12% di tahun 2025 ini pun tidak berarti bahwa seluruh kategori barang maupun jasa dikenakan pajak.
Terdapat beberapa kategori produk yang tidak terkena PPN di antaranya yaitu barang kebutuhan pokok untuk khalayak umum, makanan serta minuman yang terdapat di restoran, hasil tambang dan emas, uang, dan surat berharga. Adapun, kategori jasa yang tidak terkena PPN yaitu layanan sosial, kesehatan medis, keuangan, pengiriman surat dengan prangko, luar negeri serta ketenagakerjaan.
Tujuan dari dinaikkannya tarif PPN oleh pemerintah yaitu sebagai upaya penyehatan kembali APBN yang belanjanya sempat mengalami kenaikan drastis selama pandemi Covid-19. Namun, karena sifat PPN Indonesia masih belum netral, maka netralitas PPN berarti dalam pemungutannya tidak memengaruhi keputusan ekonomi dari pelaku bisnis maupun konsumen.
PPN dapat dikatakan netral ketika pembeli akan dipungut PPN di mana pun ia melakukan transaksi jual beli, baik itu secara tradisional maupun modern serta secara offline maupun online. Salah satu belum netralnya PPN Indonesia tersebut diakibatkan, karena tingginya threshold PKP, yaitu sebesar 4,8 miliar. Kenaikan tarif PPN ini juga diikuti dengan perubahan threshold PPh Orang Pribadi serta ketentuan PPh Final UMKM yang menyebabkan kenaikan profitabilitas UMKM.
Profitabilitas yang meningkat ini bisa ditinjau dari dua sisi, yaitu dari sisi internal UMKM serta dari sisi konsumen. Dari sisi internal UMKM, berkurangnya beban perpajakan pelaku UMKM akan menyebabkan kelonggaran keuangan yang akan menyebabkan terdorongnya optimalisasi produksi.
Di sisi lain, disposable income konsumen turut bertambah dengan adanya perubahan lapisan tarif PPh Pasal 21 sehingga hal ini akan menyebabkan pendapatan yang bisa dibelanjakan turut meningkat. Hal ini juga mengakibatkan, masyarakat sebagai konsumen tidak akan terlalu terbebani dengan adanya kenaikan tarif PPN karena beban PPh mereka juga menjadi lebih rendah. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi penerimaan perpajakan negara, baik dari sektor PPN maupun PPh-nya. Pertama, penerimaan PPh Indonesia akan mengalami peningkatan seiring peningkatan profitabilitas UMKM. Selain itu, penerimaan PPN akan meningkat dengan terjadinya perkembangan bisnis yang berkaitan dengan Usaha Mikro/Kecil menjadi PKP.
Kepatuhan wajib pajak para pelaku UMKM masih mempunyai potensi untuk berubah-ubah. Hal tersebut dikaitkan juga dengan faktor eksternal, misalnya reformasi perpajakan, besaran tarif PPN, manfaat NIB, serta program Go Digital UMKM. Walaupun tarif PPN dinaikkan, potensi kepatuhan wajib pajak UMKM bisa diprediksikan mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan terdapat pengaruh oleh kebijakan pemerintah lainnya, sehingga kepatuhan wajib pajak UMKM menjadi meningkat meskipun terdapat kenaikan tarif PPN.

PPN Meningkat, Seberapa Besar Potensi Kepatuhan Pajak UMKM?

Mekanisme kredit dalam transaksi merupakan hal yang lumrah di Indonesia. Kredit menjadi salah satu cara masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan baik untuk barang atau jasa. Kredit juga menjadi elemen penting dalam kelangsungan perekonomian Indonesia.
Kemudahan layanan jasa keuangan, seperti layanan kredit sangat berdampak kepada pergerakan ekonomi ke arah yang positif. Meskipun demikian, kredit tidak selalu berjalan mulus. Tingkat komitmen debitur dalam menjalankan kewajiban juga menjadi hal yang penting agar layanan kredit bisa terus berjalan.
Skor kredit, atau credit score, adalah angka yang menggambarkan risiko kredit seseorang berdasarkan riwayat kredit mereka. Skor kredit ini digunakan oleh pemberi pinjaman, seperti bank atau perusahaan kartu kredit, untuk menentukan apakah mereka akan memberikan pinjaman atau kredit kepada seseorang dan seberapa besar bunga yang akan dikenakan.
Skor kredit biasanya berkisar antara 300 hingga 850, meskipun skala ini dapat bervariasi tergantung pada negara dan agen penilaian kredit. Secara umum, skor kredit yang lebih tinggi menunjukkan bahwa seseorang memiliki risiko kredit yang lebih rendah, sementara skor kredit yang lebih rendah menunjukkan risiko kredit yang lebih tinggi.
Skor kredit dihitung berdasarkan berbagai faktor, termasuk riwayat pembayaran (apakah Anda membayar tagihan Anda tepat waktu), jumlah utang yang Anda miliki, panjang riwayat kredit, jenis kredit yang Anda miliki, dan berapa kali Anda telah mengajukan kredit baru. Data ini diambil dari laporan kredit Anda, yang adalah catatan riwayat kredit Anda yang disimpan oleh agen penilaian kredit.
Skor kredit yang baik dapat membantu seseorang mendapatkan persetujuan untuk pinjaman atau kredit dengan suku bunga yang lebih rendah, sementara skor kredit yang buruk dapat membuat lebih sulit untuk mendapatkan persetujuan dan mengakibatkan suku bunga yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga skor kredit yang baik dengan membayar tagihan tepat waktu, mengelola hutang dengan bijak, dan tidak sering mengajukan kredit baru.
Sementara itu, kreditur selaku penyedia layanan dirasa harus menerapkan prinsip yang harus dipenuhi oleh calon debitur sebelum debitur mengajukan kredit. Ada 7 prinsip pemberian kredit yang biasa digunakan oleh lembaga jasa keuangan, di antaranya adalah sebagai berikut:
<ol>
<li> Personality</li>
</ol>
Untuk menentukan apakah calon debitur layak untuk diberikan kredit atau tidak, lembaga jasa keuangan perlu menggunakan indikator kepribadian calon debitur sebagai kriteria utama. Sikap dan perilaku sehari-hari calon debitur sangat mencerminkan bagaimana mereka bisa memanfaatkan layanan kredit yang diajukan.
<ol start="2">
<li> Party</li>
</ol>
Untuk memudahkan lembaga kredit dalam menilai calon debitur, biasanya mereka digolongkan ke dalam beberapa kategori. Biasanya lembaga kredit menggolongkan mereka berdasarkan kepribadian, loyalitas, modal dan asset yang dimiliki.
<ol start="3">
<li> Purpose</li>
</ol>
Kreditur harus mengetahui apa yang menjadi tujuan dari calon debitur dalam mengajukan kredit. Tujuan yang biasa digunakan yakni untuk memulai usaha, investasi ataupun kebutuhan konsumtif.
<ol start="4">
<li> Prospect</li>
</ol>
Lembaga kredit perlu menilai prospek usaha dari calon debitur untuk memperkirakan seberapa besar peluang usaha dan kemampuan debitur dalam membayar kreditnya.
<ol start="5">
<li> Payment</li>
</ol>
Payment sangat berkaitan dengan prinsip sebelumnya yang mengandalkan data- data seperti sumber penghasilan atau kelancaran usaha sang debitur. Calon debitur dengan penghasilan tidak menentu atau prospek usaha yang tidak jelas akan sulit untuk mendapatkan kredit karena dianggap kemampuannya kurang.
<ol start="6">
<li> Profitability</li>
</ol>
Keuntungan atau profit tentu menjadi factor dalam memberikan dana kredit untuk calon debitur. Keuntungan suatu usaha yang tinggi akan mempermudah pemiliknya dalam pemberian kredit.
<ol start="7">
<li> Protection</li>
</ol>
Kesanggupan calon debitur terhadap jaminan yang telah ditentuka kreditur juga menjadi poin penting pertimbangan pemberian kredit. Jaminan yang biasanya digunakan adalah asset seperti rumah, perusahaan atau kendaraan.
&nbsp;
Cara Cek Skor Kredit
<ol>
<li>Pastikan gadget/device terhubung jaringan internet</li>
<li>Buka browser lalu ketik web resmi OJK www.ojk.go.id</li>
<li>Pada bagian atas menu Perbankan, pilih Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)</li>
<li>Pilih permohonan daring (online) dan klik link idebku/ojk.go.id, namun bisa juga datang langsung ke kantor OJK terdekat</li>
<li>Pilih menu Status Layanan, kalau baru pertama kali mengajukan pilih menu Pendaftaran</li>
<li>Isi data seperti jenis debitur, kewarganegaraan, jenis dan nomor identitas</li>
<li>Isi data registrasi dengan lengkap</li>
<li>Upload dokumen persyaratan</li>
<li>Cek email untuk melihat nomor pendaftaran</li>
<li>Cek berkala di laman <a href="https://idebku.ojk.go.id">ojk.go.id</a> dan pilih menu Status Layanan</li>
<li>Masukkan nomor pendaftaran yang didapat via email.</li>
</ol>
&nbsp;
Manfaat Mengetahui Skor Kredit
Setelah mengetahui berapa skor kredit, ada beberapa manfaat yang bisa didapat, di antaranya sebagai berikut:
<ol>
<li>Memahami Kelayakan Kredit: Skor kredit memberikan gambaran tentang kelayakan kredit seseorang. Dengan mengetahui skor kredit, kita dapat memahami apakah kita memiliki risiko kredit yang rendah atau tinggi, dan bagaimana peringkat kita dibandingkan dengan konsumen lain.</li>
<li>Mengelola Keuangan dengan Lebih Baik: Dengan memahami skor kredit, kita dapat mengelola keuangan dengan lebih baik. Kita dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan skor kredit, seperti membayar tagihan tepat waktu dan mengurangi jumlah hutang.</li>
<li>Mendapatkan Persetujuan Kredit: Mengetahui skor kredit dapat membantu kita mendapatkan persetujuan kredit dengan lebih mudah. Pemberi pinjaman lebih cenderung menyetujui pinjaman atau kredit jika skor kredit kita baik.</li>
<li>Mendapatkan Suku Bunga yang Lebih Rendah: Skor kredit yang baik dapat membantu kita mendapatkan suku bunga yang lebih rendah pada pinjaman atau kartu kredit. Ini dapat membantu menghemat uang dalam jangka panjang.</li>
<li>Menghemat Waktu dan Usaha: Mengetahui skor kredit dapat membantu kita menghemat waktu dan usaha dalam proses pengajuan kredit. Dengan memahami kelayakan kredit, kita dapat memilih pemberi pinjaman yang lebih mungkin menyetujui permohonan kita.</li>
</ol>

Mengenal Skor Kredit dan Manfaatnya

Di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Sebagai sektor yang berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
UMKM memiliki stakeholder yang sangat penting dalam menentukan arah dan kebijakan ekonomi. Salah satu cara paling efektif untuk mempengaruhi kebijakan yang mendukung UMKM adalah dengan menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum (pemilu) untuk memilih pemimpin yang akan mewakili kepentingan UMKM di tingkat lokal, regional, dan nasional.
Pemilihan umum adalah momen penting bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dan memilih para pemimpin mereka. Bagi pemilik bisnis UMKM, pemilihan calon pemimpin yang tepat adalah suatu keharusan, karena pemimpin yang terpilih nantinya tentu akan menentukan arah kebijakannya yang akan berdampak terhadap kelanjutan usaha pemilik bisnis UMKM.
&nbsp;
Peran UMKM dalam Perekonomian
UMKM memiliki peran sentral dalam perekonomian. Mereka berkontribusi signifikan terhadap pembentukan PDB, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Berikut beberapa alasan mengapa UMKM sangat penting.
<ol>
<li>Penciptaan Lapangan Kerja</li>
</ol>
UMKM sering kali menjadi penyedia lapangan kerja terbesar di banyak negara. Mereka memberikan peluang kerja bagi beragam lapisan masyarakat, termasuk para pekerja berpendidikan rendah yang mungkin kesulitan mendapatkan pekerjaan di sektor formal.
<ol start="2">
<li>Peningkatan Pendapatan Masyarakat</li>
</ol>
UMKM berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat dengan memberikan peluang kepada wirausaha lokal untuk mengembangkan usaha mereka. Ini meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
<ol start="3">
<li>Inovasi dan Kreativitas</li>
</ol>
UMKM sering menjadi sumber inovasi dan kreativitas dalam ekonomi. Mereka dapat dengan cepat merespons perubahan pasar dan menciptakan produk atau layanan baru yang memenuhi kebutuhan konsumen.
<ol start="4">
<li>Mendukung Kemandirian Ekonomi</li>
</ol>
Dengan memiliki dan mengelola usaha sendiri, UMKM membantu masyarakat menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Mereka tidak hanya bergantung pada pekerjaan formal atau perusahaan besar.
<ol start="5">
<li>Pertumbuhan Ekonomi Lokal</li>
</ol>
UMKM mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan mempromosikan perdagangan dan konsumsi dalam komunitas mereka sendiri. Ini berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi di tingkat daerah.
&nbsp;
Pemilihan Calon Pemimpin yang Mendukung UMKM
Pemilihan umum memberikan kesempatan bagi UMKM untuk memilih calon pemimpin yang memiliki pemahaman dan komitmen terhadap kepentingan sektor UMKM. Berikut beberapa alasan mengapa pemilihan calon pemimpin yang tepat sangat penting.
<ol>
<li>Kebijakan yang Mendukung Pertumbuhan UMKM</li>
</ol>
Calon pemimpin yang kompeten dan pro-UMKM akan lebih cenderung mengambil langkah-langkah kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan sektor UMKM. Ini termasuk perbaikan dalam akses ke modal usaha, pelatihan, dan dukungan teknis.
<ol start="2">
<li>Pemangku Kepentingan yang Didengar</li>
</ol>
Calon pemimpin yang peduli terhadap UMKM akan mendengarkan masukan dan kebutuhan dari pemilik UMKM. Mereka akan berkomunikasi secara terbuka dengan para pemangku kepentingan dan mengambil tindakan yang sesuai untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh sektor UMKM.
<ol start="3">
<li>Penguatan Infrastruktur</li>
</ol>
Pemimpin yang mendukung UMKM akan berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan bisnis, seperti akses ke pasar, transportasi, dan konektivitas digital.
<ol start="4">
<li>Fasilitasi Akses ke Pembiayaan</li>
</ol>
Salah satu tantangan utama bagi UMKM adalah akses terhadap pembiayaan. Pemimpin yang berkomitmen akan berusaha untuk memfasilitasi akses UMKM ke sumber-sumber pembiayaan yang terjangkau.
<ol start="5">
<li>Pendidikan dan Pelatihan</li>
</ol>
Calon pemimpin yang peduli terhadap UMKM akan mendukung inisiatif pendidikan dan pelatihan untuk pemilik UMKM. Ini membantu dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola bisnis dengan baik.
&nbsp;
Bagaimana Memilih Calon Pemimpin yang Tepat
Memilih calon pemimpin yang tepat memerlukan pemahaman yang baik tentang calon-calon yang berpartisipasi dalam pemilu serta pemahaman akan kepentingan UMKM. Berikut beberapa langkah yang dapat membantu UMKM memilih calon pemimpin yang tepat.
<ol>
<li>Pelajari Profil Calon</li>
</ol>
Ketahui latar belakang, pengalaman, dan visi calon pemimpin terkait UMKM. Pastikan mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang tantangan dan peluang di sektor UMKM.
<ol start="2">
<li>Mengikuti Debat dan Forum Publik</li>
</ol>
Ikuti debat dan forum publik yang diadakan oleh calon-calon. Ini memberikan kesempatan untuk mendengarkan pandangan mereka tentang isu-isu yang penting bagi UMKM.
<ol start="3">
<li>Diskusikan dengan Rekan Bisnis</li>
</ol>
Diskusikan dengan rekan bisnis dan pemilik UMKM lainnya untuk mendapatkan pandangan dan rekomendasi mengenai calon pemimpin yang tepat.
<ol start="4">
<li>Evaluasi Rekam Jejak</li>
</ol>
Tinjau rekam jejak calon pemimpin, termasuk tindakan dan kebijakan yang mereka usulkan atau dukung dalam hal UMKM.
<ol start="5">
<li>Berpartisipasi dalam Proses Pemilihan</li>
</ol>
Pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih dan aktif berpartisipasi dalam pemilihan umum. Suara Anda memiliki dampak besar pada hasil pemilu.
<ol start="6">
<li>Bekerja Sama dengan Organisasi UMKM</li>
</ol>
Bergabung dengan atau berkontribusi pada organisasi UMKM yang aktif dalam advokasi kebijakan. Organisasi semacam ini dapat membantu dalam menilai dan mendukung calon pemimpin yang pro-UMKM.

UMKM Harus Cermat Memilih Calon Pemimpin dalam Pemilu

Kini, tiktok menjadi salah satu media yang banyak digemari dan diakses oleh masyarakat, khsusunya kalangan muda. Aplikasi tiktok yang bukan hanya sekedar menjadi hiburan saja bagi masyarakat, namun juga sebagai media &ldquo;cuan&rdquo;. Banyak masyarakat yang sudah memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi tiktok tersebut.
Kegiatan jual-beli yang tersedia juga di aplikasi tiktok dikenal dengan sebutan tiktok shop. Namun, akhir-akhir ini salah satu platform baru yang diterbitkan oleh Tiktok yaitu &ldquo;Project S&rdquo; yang menjadi perbincangan. Namun platform ini sedikit berbeda dengan tiktok shop. Apakah Project S sebagai platform baru tiktok akan menjadi ancaman bagi UMKM?
Beberapa pihak yang ikut serta dalam menyuarakan terkait dengan kekhawatirannya atas dampak dari Project S TikTok. Salah satunya yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi. Beliau mencemaskan terkait dengan program tersebut serta berkomitmen dalam membentuk sebuah tim khusus (satuan tugas/satgas) dengan tujuan untuk melindungi para pelaku UMKM dari beberapa dampak buruk seperti misalnya praktik social commerce asing.
&nbsp;
Apa Itu Project S?
Project S merupakan platform baru yang baru diterbitkan oleh Tiktok. Project S menjadi salah satu inovasi sebagai platform e-commerce yang diciptakan oleh perusahaan. Namun, platform ini baru beroperasi di Inggris sejak 21 Juni 2023. Apakah Project S sama dengan Tiktok Shop?
Platform ini berbeda dengan Tiktok Shop. Perbedaan itu dapat dilihat pada platform Tiktok Shop dengan konsep penjualan yang mana para pedagangnya dapat menjajakan produk yang ditawarkan di tempat tersebut. Sedangkan untuk Project S, produk ini akan secara langsung dijual oleh perusahaan. Maksudnya adalah perusahaan tidak hanya sebagai produsen saja, namun dapat juga bertindak sebagai pelaku penjual langsung kepada konsumen.
Cara kerja dari inovasi baru ini adalah, pihak dari Tiktok yang akan menghubungi para perusahaan induk dalam rangka menawarkan untuk menjual produknya tersebut. Dari aplikasi video yang di posting tersebut, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan, karena dapat secara langsung menjual produknya serta berusaha dalam menantang para pesaingnya.
Dalam penerapannya, para pemilik akun dalam Project S ini akan memanfaatkan fitur belanja baru. Di Inggris dikenal dengan sebutan Trendy Beat. Melalui fitur ini mereka akan menawarkan barang-barang yang popular.
Pada saat konsumen melakukan order atas barang tersebut maka produk ini nantinya akan secara langsung dikirim dari China. Selanjutnya, perusahaan yang terdaftar pada aplikasi Tiktok tersebutlah yang akan menjualnya secara langsung kepada konsumen, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam platform ini produk dibuat dan dipromosikan sendiri.
Dengan prosedur tersebut, maka perusahaan akan mengetahui terkait dengan pengetahuan terkait dengan produk yang sedang viral. Dengan hal tersebut, maka perusahaan akan memungkinkan untuk dapat mengolah data nya. Setelah itu, perusahaan akan mencari data serta membuat produknya dengan sendiri dan melakukan penjualan sesuai dengan trend.
Project S ini tentunya menjadi sorotan dunia terutama di Indonesia. Hal ini melihat bahwa Indonesia yang merasa bahwa dengan hadirnya Project S ini dapat mengancam UMKM yang berada di Indonesia.
&nbsp;
<ol>
<li> TikTok Menguasai Dunia</li>
</ol>
TikTok dengan aplikasi yang memiliki banyak pengguna di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Berdasarkan data yang telah diterbitkan oleh We Are Social, bahwa pengguna dari TikTok ini telah mencapai sebesar 109,9 juta pengguna. Selain itu, faktanya bahwa Indonesia menjadi pengguna terbesar kedua setelah Amerika Serikat yang jumlahnya dapat diperkirakan telah mencapai 150 juta pengguna.
Kepopuleran aplikasi ini tentunya dapat dilihat dari perkembangan aplikasinya yang begitu pesat. Jika dilihat dari daya jangkau dari iklan TikTok Indonesia ini telah mencapai sebesar 56,8 persen. Dengan pencapaian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa platform ini memang popular, sehingga dapat dilihat oleh separuh lebih dari pengguna di Indonesia.
Tentunya ini menjadi sebuah peluang, karena jangkauannya yang luas. Memiliki potensi ekonomi yang dapat dimaksimalkan pun juga akan sangat besar. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah ketika jangkauan ini tidak dibatasi, maka hal ini juga akan menjadi sebuah ancaman bagi para pebisnis lokal yang berminat untuk menjual barang dagangannya pada berbagai platform dari jual beli online.
&nbsp;
<ol start="2">
<li> Project S, Ancaman Bagi UMKM</li>
</ol>
Menjadi isu bahwa Project S yang dikatakan dapat menjadi sebuah ancaman bagi UMKM ternyata tidak hanya sebagai bualan semata. Hal ini berdasarkan bahwa Project S yang menutup sedikit kesempatan bagi para pengusaha mikro dalam hal memenangkan sebuah persaingan. Hal ini berdasarkan prototipe yang telah diluncurkan pada bulan Juni lalu di Inggris.
Aplikasi TikTok yang menyediakan platform untuk para pengusaha dalam menjual dagangannya. Selain itu, TikTok yang juga berencana dalam menjual produknya secara mandiri.
Hal ini tentunya menjadi sebuah tantangan bagi para pengusaha lainnya yang ikut serta didalamnya. Mengapa demikian? Karena TikTok yang secara langsung telah mengetahui dan memiliki informasi secara detailnya terkait dengan pasar di dalam platform tersebut.
Dapat dikatakan, jika TikTok sebagai pelaku produsen yang bias saja memanipulasi konten tersebut menjadi popular, sehingga TikTok dapat menjual produknya sendiri sesuai dengan trend popular dari platformnya sendiri.
Hal ini tentu menjadi boomerang bagi para pelaku bisnis di Indonesia, karena jika diibaratkan bahwa tidak mungkin bagi pelapak untuk dapat memenangkan persaingan dengan pemilik dari platform yang telah mengetahui secara detail seluk beluk atau logaritmanya.
&nbsp;
<ol start="3">
<li> Project S Masih Dilarang Pemerintah di Indonesia</li>
</ol>
Produk yang dijual di TikTok dengan penawaran harga produk yang relatif lebih rendah dari di pasaran tentunya menjadi hal yang membuat pegadang lainnya merasa terancam. Hal ini dikarenakan, para pedagang yang merasa kesulitan dalam menentukan harga dan menjual produknya dengan harga yang rendah. Terutama produk yang dijual tersebut tidak dapat menyaingi atas harga yang telah ditawarkan di platform tersebut.
Pemerintah melalui Menteri Koperasi dan UMK menyampaikan bahwa jika Project S ini tidak akan beroperasi di Indonesia karena dinilai sejalan dengan iklim bisnis yang dinilai kurang sehat. Tujuan dari pemerintah melarang adanya platform ini yaitu untuk menjaga iklim usaha UMKM tetap terjaga.
Jika sudah terjalin adanya pertemuan dengan manajemen TikTok di Indonesia. Pada pertemuan ini, telah dibahas mengenai tidak boleh adanya ritel online dalam hal menjajakan produk yang dimilikinya atau berupa afiliasi bisnis dari negara asal yang dilakukan secara langsung.
Oleh karena itu, disarankan bahwa platform digital yang akan menjual produknya dapat melalui proses impor. Jika tidak dengan menggunakan proses impor tersebut maka barang-barang yang berasal dari luar negeri akan langsung masuk tanpa adanya penyaringan, sehingga hal tersebut dapat secara langsung mengancam UMKM yang telah menjalani bisnis setelah memperoleh perizinan dan semacamnya.

"Project S" Platform Baru Tiktok Apakah Menjadi Ancaman Bagi UMKM?

Pada tanggal 25 September 2023, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengumumkan rencana penandatanganan revisi Permendag No. 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE). Revisi ini lahir sebagai solusi dari pemerintah untuk masalah sepinya toko offline yang dihadapi oleh para penggiat UMKM di Indonesia. Beleid ini diharapkan akan memberikan kerangka regulasi yang lebih ketat untuk mengatur tata kelola sistem perdagangan digital dan menciptakan sistem bisnis yang setara di Indonesia.
&nbsp;
Ketentuan-Ketentuan yang Direvisi
Dalam revisi Permendag ini, terdapat enam ketentuan akan diatur ulang oleh pemerintah, antara lain:
<ul>
<li>Penggunaan Media Sosial untuk Promosi</li>
</ul>
Salah satu poin utama dalam revisi ini adalah larangan transaksi langsung melalui media sosial atau social commerce. Media sosial hanya diperbolehkan untuk memfasilitasi promosi barang atau jasa. Sebagai contoh, Menteri Perdagangan menyamakan media sosial dengan televisi, di mana keduanya bertugas untuk mempromosikan, tetapi tidak boleh melakukan transaksi langsung. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar media sosial tidak berubah menjadi platform transaksi.
<ul>
<li>Pemisahan Social Commerce dan Platform E-Commerce</li>
</ul>
Beleid ini juga memerintahkan pemisahan antara social commerce dan platform e-commerce. Tujuannya adalah untuk mencegah satu perusahaan menguasai algoritma data yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis. Dengan cara ini, data pribadi pengguna akan lebih aman dari penggunaan sepihak yang tidak diinginkan.
<ul>
<li>Positive List untuk Produk Impor</li>
</ul>
Revisi ini akan mengatur produk apa yang diperbolehkan untuk diimpor atau dijual di dalam negeri dengan pembuatan positive list. Contohnya adalah batik mungkin tidak akan diperbolehkan diimpor dari luar negeri dengan tujuan untuk melindungi produk dalam negeri dan mengendalikan impor barang yang akan bersaing dengan produk lokal.
<ul>
<li>Perlakuan yang Sama untuk Produk Impor</li>
</ul>
Produk yang diimpor dari luar negeri akan diberikan perlakuan yang sama seperti produk yang diproduksi dalam negeri. Hal ini termasuk persyaratan sertifikasi halal untuk produk makanan dan sertifikasi BPOM untuk produk kecantikan. Selain itu, produk elektronik juga harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.
<ul>
<li>Larangan E-Commerce sebagai Produsen</li>
</ul>
Dalam beleid ini juga dijelaskan bahwa e-commerce tidak boleh bertindak sebagai produsen. Ini berarti platform e-commerce tidak boleh menghasilkan atau menjual barang produksi mereka sendiri.
<ul>
<li>Minimal Harga Produk Impor</li>
</ul>
Batasan harga minimal untuk produk impor yang boleh dijual melalui e-commerce, yaitu setidaknya seharga US$100 atau sekitar Rp1,5 juta.
&nbsp;
Penegakan Aturan dan Konsekuensi Pelanggaran
Kemendag berencana untuk bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengawasi pelaksanaan aturan ini. Jika ada perusahaan social commerce atau e-commerce yang melanggar ketentuan dalam revisi Permendag ini, Kemendag akan mengirimkan surat peringatan kepada Kominfo. Jika pelanggaran terus berlanjut, platform digital tersebut dapat ditutup sebagai tindakan penghukuman.

Aturan tentang Social Commerce dan E-Commerce Direvisi, Apa Saja yang Berubah?

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah merislis Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 yang merupakan revisi dari Permendag 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menuturkan, Permendag Nomo 31 Tahun 2023 ini merupakan penyempurnaan dari Permendag sebelumnya dan merupakan arahan Presiden Joko Widodo kepada Menteri Perdagangan dan Menteri Koperasi dan UKM untuk meningkatkan upaya perlindungan UMKM dan pelaku usaha dalam negeri.
Setidaknya ada enam perbedaan signifikan dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023 jika dibandingkan dengan pendahulunya yaitu Permendag Nomor 50 Tahun 2020. Berikut perbedaannya:
<ol>
<li>Dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023 terdapat poin baru terkait definisi model bisnis Penyelenggara Perdaganga Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) seperti lokapasar (marketplace) dan social-commerce. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan. Jika dilihat lebih dalam lagi pada pasal 2 ayat 3 Permendag Nomor 31 Tahun 2023 ada beberapa model bisnis PPMSE seperti ritel online, marketplace, iklan baris online, daily deals, platform pembanding harga dan social-commerce.</li>
</ol>
Definisi lokapasar (marketplace) adalah penyedia sarana yang keseluruhan atau sebagian proses transaksinya berada di dalam sistem elektronik yang dapat berupa situs web atau aplikasi secara komersial sebagai wadah pedagang untuk bisa memasang penawaran barang dan/atau jasa. Sementara, social-commerce merupakan penyelenggara sosial media yang menyediakan menu, fitur atau fasilitas tertentu yang dapat digunakan pedagang untuk memasang penawaran barang atau jasa.
<ol start="2">
<li>Dalam pasal 19 Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tercantum penetapan harga minimum sebesar US$100 per unit untuk barang jadi dari luar negeri yang langsung dijual oleh pedagang atau merchant ke Indonesia lewat platform e-commerce lintas negara. Di sisi lain, dalam pasal 20 Permendag Nomor 31 Tahun 2023 menyatakan setiap PMSE lintas negara wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai ekspor-impor serta informasi dan transaksi elektronik.</li>
<li>Adanya daftar barang asal luar negeri (Positive List) yang diperbolehkan langsung masuk ke Indonesia melalui platform e-commerce (crossborder).</li>
<li>Syarat khusus bagi pedagang luar negeri pada marketplace dalam negeri wajib menyampaikan bukti legalitas usaha dari negara asal pedagang, pemenuhan standar SNI dan halal, serta pencantuman label berbahasa Indonesia. Dalam pasal 5 ayat 2 Permendag Nomor 31 Tahun 2023 juga mewajibkan pedagang dari luar negeri menggunakan Bahasa Indonesia yang gampang dimengerti pada deskripsi barang yang dijual serta menyertakan informasi negara asal pengiriman.</li>
<li>Pada pasal 21 ayat 2 Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tertulis adanya larangan marketplace dan social-commerce bertindak sebagai produsen. Selain itu, PPMSE dengan model bisnis seperti social commerce juga tidak boleh memfasilitasi transaksi pembayaran pada sistem elektronik.</li>
<li>PPMSE dan afiliasi dilarang untuk menguasai data masyarakat serta wajib memastikan tidak terjadi penyalahgunaan penguasaan data pengguna untuk dimanfaatkan oleh PPMSE atau perusahaan afiliasinya.</li>
</ol>
Social-commerce juga dilarang untuk menyadiakan transaksi pembayaran dan hanya diperbolehkan untuk memfasilitasi promosi barang atau jasa. Sementara itu, sosial media boleh melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik hanya dalam bentuk social-commerce. Hal inilah yang belum diatur dalam Permendag Nomor 50 Tahun 2020.
Social-commerce akhir-akhir ini marak menjadi sorotan karena banyaknya protes yang dilayangkan kepada Tiktok. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengatakan saat ini Tiktok Shop belum dikenakan pajak e-commerce, meskipun Tiktok sudah melayani transaksi jual beli di platformnya. DJP menyatakan Tiktok hanya terdaftar sebagai perusahaan yang dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE). Hal ini mengartikan, DJP hanya menerima pajak dari iklan yang ditayangkan di Tiktok.

Kemendag Terbitkan Aturan Baru, UMKM Wajib Tahu

Bea Meterai adalah sebuah tanda pemungutan pajak atas suatu dokumen, baik yang dibubuhkan dengan ditempel langsung ataupun secara elektronik ataupun dengan cara lainnya dan memiliki ciri-ciri dan unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah republik Indonesia. Besaran bea meterai sendiri sebesar Rp 10.000. Pada dasarnya meterai harus dibubuhkan untuk dokumen-dokumen seperti:&nbsp;
<ol>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Pembuatan dokumen sebagai alat keterangan tentang sebuah kejadian yang sifatnya perdata. </li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Penggunaan dokumen sebagai alat bukti di pengadilan.&nbsp;</li>
</ol>
Bea meterai sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Pada pasal 3 ayat 2 menjelaskan contoh-contoh dokumen bersifat perdata yang harus dibubuhi meterai. Berikut adalah contohnya:&nbsp;
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun;</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang:
<ol>
<li data-leveltext="%2." data-font="Calibri" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:1440,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%2.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="2">menyebutkan penerimaan uang; atau&nbsp;</li>
<li data-leveltext="%2." data-font="Calibri" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:1440,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%2.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="2">berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; dan</li>
</ol>
</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.&nbsp;</li>
</ol>
Namun pemerintah memberikan pengecualian untuk beberapa dokumen atas pengenaan bea meterai. Sehingga nantinya dokumen-dokumen ini dibebaskan dari bea meterai. Pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 pasal 22 menjelaskan dokumen apa saja yang mendapatkan fasilitas pembebabas bea meterai. Berikut adalah jenis-jenis dokumennya:&nbsp;
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="9" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam;</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="9" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat keagamaan dan/atau sosial yang tidak bersifat komersial;</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="9" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah danl atau kebijakan Lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan; dan/atau</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="9" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang terkait pelaksanaan perjanjian internasional yang telah mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perjanjian internasional atau berdasarkan asas timbal balik.&nbsp;</li>
</ol>
Penjelasan mengenai dokumen apa saja yang mendapatkan fasilitas pembebabas bea meterai dijelaskan lebih detail pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2022.&nbsp;
Pada bagian a dokumen-dokumen yang dimaksud adalah dokumen yang diperlukan ketika memproses pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan untuk penanggulangan bencana alam. Namun hanya untuk bencana alam yang telah ditetapkan sebagai keadaan darurat bencana.&nbsp;&nbsp;
Sedangkan dokumen yang dimaksud pada bagian b adalah pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diberikan dengan cara:&nbsp;
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="14" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Wakaf;</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="14" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Hibah atau hibah wasiat kepada badan keagamaan atau badan sosial; atau</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="14" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Pembelian yang dilakukan oleh badan keagamaan atau badan sosial.&nbsp;</li>
</ol>
Kemudian untuk bagian c, Dokumen yang dimaksud adalah dokumen-dokumen atas:&nbsp;&nbsp;
<ol>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="16" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">transaksi surat berharga yang dilakukan di pasar perdana berupa formulir konfirmasi penjatahan efek dengan nilai paling banyak Rp5.000.000</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="16" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">transaksi surat berharga yang dilakukan di bursa efek berupa konfirmasi transaksi dengan nilai paling banyak Rp10.000.000&nbsp;</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="16" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">transaksi surat berharga yang dilakukan melalui penyelenggara pasar alternatif dengan nilai paling banyak Rp5.000.000&nbsp;</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="16" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">transaksi surat berharga berupa dokumen konfirmasi pembelian dan/atau penjualan kembali unit penyertaan produk investasi berbentuk kontrak investasi kolektif dengan nilai paling banyak Rp10.000.000&nbsp;</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="16" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">transaksi surat berharga yang dilakukan melalui layanan urun dana dengan nilai paling banyak Rp5.000.000&nbsp;&nbsp;</li>
</ol>
Dan pada bagian d yang dimaksud dengan dokumen adalah dokumen yang dibebaskan dari bea meterai adalah dokumenyang dibuat oleh:&nbsp;
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="15" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Organisasi Internasional serta Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional; atau</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="15" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,4],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing</li>
</ol>

Ini Dia Dokumen yang Diberikan Fasilitas Pembebasan Bea Meterai

Telah diketahui, platform media sosial Tiktok, secara resmi tidak lagi memfasilitasi transaksi jual beli per tanggal 4 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB. Kebijakan ini merupakan imbas dari Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang merupakan revisi dari Permendag Nomor 50 Tahun 2020.
Larangan ini tentunya akan sangat berdampak pada turunnya produksi sampai omzet. Pelaku bisnis UMKM yang selama ini menggantungkan penjualan di Tiktok Shop pun harus memutar otak untuk bisa bertahan. Mereka harus mengatur strategi lain agar usahanya bisa terus berjalan. Beberapa cara yang bisa ditempuh oleh pelaku bisnis UMKM adalah tetap berjualan live di platform e-commerce lain hingga menambah reseller.
Sementara itu, Tiktok Indonesia menyatakan akan patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu, pihak Tiktok akan menyetop fasilitas transaksi jual beli per tanggal 4 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB. Pihak Tiktok juga telah memberikan surat perpisahan kepada seller yang biasa berjualan di Tiktok Shop.
Tiktok juga memberikan layanan terkait pesanan yang belum selesai. Pihak Tiktok meminta setiap penjual untuk segera memastikan pesanan pembeli telah diserahkan kepada mitra logistik untuk segera dikirimkan. Pesanan yang belum terkirim paling lambat tanggal 5 November akan dibatalkan otomatis oleh Tiktok. Sementara itu, untuk barang yang sifatnya pre-order, prosedurnya akan sama dengan non pre-order. 
Lalu, apa yang bisa dilakukan oleh pelaku bisnis UMKM setelah Tiktok Shop ditutup? Berikut adalah beberapa di antaranya:
<ol>
<li>Beralih ke Platform E-Commerce Lain</li>
</ol>
Bisnis UMKM yang telah berhasil berjualan di Tiktok Shop sudah harus ancang-ancang untuk beralih ke platform e-commerce lain. Platform dengan nama besar seperti Shopee, Tokopedia, Lazada atau Bukalapak bisa menjadi pilihan pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
<ol start="2">
<li>Bangun Toko Online Sendiri</li>
</ol>
Opsi untuk membangun toko online sendiri bisa jadi pertimbangan. Toko online ini nantinya bisa secara bebas dikelola secara mandiri oleh UMKM. Namun, UMKM perlu modal tambahan untuk membuat toko online.
<ol start="3">
<li>Manfaatkan Media Sosial</li>
</ol>
Manfaatkan media sosial lainnya seperti Instagram, Facebook, atau YouTube untuk mempromosikan produk juga menjadi salah satu cara beralih dari Tiktok Shop. Posting teratur, berinteraksi dengan pelanggan, dan menggunakan fitur iklan di platform-platform ini dapat membantu meningkatkan eksposur bisnis.
<ol start="4">
<li>Bekerja Sama Dengan Influencer</li>
</ol>
Bermitra dengan influencer atau Key Opinion Leader (KOL) yang memiliki audiens yang relevan dengan produk yang dijual juga menjadi salah satu cara promosi yang sering ditempuh oleh banyak pelaku bisnis UMKM. Tarif yang ditawarkan pun beragam bergantung kepada jumlah pengikut di media sosialnya.
<ol start="5">
<li>Memberikan Penawaran Khusus</li>
</ol>
Untuk menarik pelanggan baru atau mendorong pembelian ulang, pertimbangkan untuk menawarkan promosi atau diskon khusus untuk produk yang Anda jual.
<ol start="6">
<li>Kelola Stok dan Inventaris dengan Bijak</li>
</ol>
Memastikan stok produk yang cukup untuk memenuhi permintaan dan menghindari over stock yang menyebabkan kerugian.
<ol start="7">
<li>Membuat Strategi Pemasaran yang Lebih Komprehensif</li>
</ol>
Selain hanya mengandalkan satu platform, pertimbangkan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih komprehensif yang mencakup email marketing, iklan online, dan strategi pemasaran digital lainnya.
<ol start="8">
<li>Evaluasi</li>
</ol>
Pelajari apa yang berhasil dan apa yang tidak serta lakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan. Beradaptasi dengan perubahan pasar dan tren adalah kunci untuk bertahan dalam bisnis.

Tiktok Shop Tutup Hari Ini, Apa yang Harus Dilakukan UMKM?

Artikel Sobat Pajak