Di era pandemi ini, makin banyak orang yang mulai berinvestasi. Berdasarkan data KSEI pada tahun 2021, total investor pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 89.58%. Dimana salah satu instrumen investasi yang dipilih masyarakat adalah saham. Dengan berinvestasi saham, pemilik saham dapat memiliki 2 tipe keuntungan yang salah satunya adalah dividen. Dividen adalah hasil laba yang dibagikan perusahaan untuk para pemegang saham perusahaan berdasarkan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham. Jumah dividen yang dibagikan harus disetujui di rapat umum pemegang saham. Setiap tahunnya dividen dibagikan 1 kali dan paling banyak 2 kali, dengan catatan perusahaan pada tahun tersebut memiliki keuntungan. Namun, ada juga perusahaan yang memiliki keuntungan, tetapi tidak memberikan dividen ke pemegang sahamnya, melainkan keuntungan nya ini diinvestasikan kembali ke modal usaha perusahaan tersebut. Hal ini disebut sebagai laba ditahan. &nbsp;
Atas dividen yang didapatkan oleh para pemegang saham juga akan dikenakan pajak nya lho Sobat, tetapi tidak seluruh dividen dapat diakui sebagai objek pajak.&nbsp;Dengan terbitnya UU Cipta Kerja, peraturan mengenai pengenaan pajak atas dividen berubah. Didalam undang-undang ini, menjelaskan bahwa tidak semua dividen dikenakan pajak. Menurut pasal 4 ayat 3 huruh F, dividen yang tidak dikenakan pajak adalah dividen yang diterima koperasi. Sedangkan, karena undang- undang yang baru, untuk Wajib Pajak Badan berbentuk PT, BUMN, atau BUMD dengan kepemilikan saham berapapun jumlahnya juga tidak dikenakan pajak. Kemudian, jika uang investasi berasal dari dana pensiun itu juga tidak termasuk dalam objek pajak, sehingga tidak dikenakan pajak. Dan, jika dividen berasal dari perusahaan luar negeri yang diterima, baik oleh Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi tidak dikenakan pajak jika hasil dividennya diinvestasikan minimal 30% di Indonesia dengan jangka waktu tertentu. &nbsp;
Dan, menurut PMK 18/2021, dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan tidak akan dikenakan pajak apabila atas dividen yang diterima diinvestasikan kedalam 12 opsi instrumen yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, hasil dividen yang diterima juga memiliki jangka waktu untuk direalisasikan menjadi investasi setelah dividen diterima. Sesuai Pasal 36 PMK 18/2021, jangka waktu realisasi investasi dilakukan adalah paling lambat akhir bulan ketiga untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan akhir bulan keempat untuk Wajib Pajak Badan setelah tahun pajak berakhir, tahun pajak diterima atau diperolehnya dividen atau penghasilan lain.&nbsp;
Ada 2 kategori dividen yang dapat dikenakan pajak atau yang termasuk objek pajak, yaitu:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559683&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Penerimaan dividen dari saham dalam negeri. Wajib Pajak Orang Pribadi akan dikenai PPh Final 4(2) 10%, kecuali dividen yang diterima diinvestasikan didalam negeri dalam waktu 3 bulan setelah tahun pajak dividen diterima. Dividen yang diinvestasikan tidak bisa dipindahkan atau harus tetap berbentuk investasi selama 3 tahun pajak dihitung sejak tahun pajak dividen diterima. Hal ini juga berlaku untuk dividen yang berasal dari luar negeri. Contoh instrumen investasi saham, emas batangan 99.99%. Jadi, jika Sobat&nbsp;menerima dividen, Sobat bisa membeli sahamnya kembali agar hasil dividen yang Sobat terima tidak dikenakan pajak. &nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559683&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Pajak atas dividen lainnya, dividen ini akan dikenakan PPh pasal 23 sebesar 15% atas dividen yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Dan yang terakhir adalah PPh pasal 26, yaitu pengenaan pajak dividen yang diterima Wajib Pajak luar negeri. Pajak dividennya akan dikenakan sebesar 20%.&nbsp;&nbsp;</li>
</ul>
&nbsp;
Berikut adalah contoh-contoh kasus agar Sobat lebih mudah pahami dan mengerti terkait pengenaan pajak dividen: &nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Contoh Pertama: &nbsp;</h3>
Ada sebuah koperasi A yang menerima dividen sebesar Rp100.000.000, maka dividen itu tidak dikenakan pajak karena yang menerima adalah badan yang berbentuk koperasi. &nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Contoh Kedua:&nbsp;</h3>
Jika A menerima dividen sebesar Rp100.000.000 dan ingin mencairkan hasil dividen tersebut, maka A harus membayar pajak sesuai PPh Final 4(2) atas dividen sebesar 10% yaitu Rp10.000.000. Jika tidak ingin dikenai pajak, maka A harus berinvestasi lagi menggunakan hasil dividen tersebut.&nbsp;
&nbsp;
Nah, itu dia informasi seputar dividen, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat. Berdasarkan penjelasan diatas, masih bingung nggak nih terkait pengenaan pajak dividen?&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.&nbsp;
&nbsp;

Di era pandemi ini, makin banyak orang yang mulai berinvestasi. Berdasarkan data KSEI pada tahun 2021, total investor pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 89.58%. Dimana salah satu instrumen investasi yang dipilih masyarakat adalah saham. Dengan berinvestasi saham, pemilik saham dapat memiliki 2 tipe keuntungan yang salah satunya adalah dividen. Dividen adalah hasil laba yang dibagikan perusahaan untuk para pemegang saham perusahaan berdasarkan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham. Jumah dividen yang dibagikan harus disetujui di rapat umum pemegang saham. Setiap tahunnya dividen dibagikan 1 kali dan paling banyak 2 kali, dengan catatan perusahaan pada tahun tersebut memiliki keuntungan. Namun, ada juga perusahaan yang memiliki keuntungan, tetapi tidak memberikan dividen ke pemegang sahamnya, melainkan keuntungan nya ini diinvestasikan kembali ke modal usaha perusahaan tersebut. Hal ini disebut sebagai laba ditahan.

Sobat Belajar: Mengenal Pajak atas Dividen 

Bisnis harus dimulai dari yang ada dan yang mampu dijalani. Jangan menunggu yang tidak ada dan tidak pasti.&nbsp;Menunggu modal dari orang lain pada saat awal bisnis tampaknya terlalu naif karena para pengusaha yang sudah berjalan baik pun masih kesulitan memperoleh modal dari sumber lain seperti perbankan. Banyak orang bermimpi menjalankan dan mendirikan bisnis tetapi tidak mengetahui cara-cara dalam menjalankan bisnis yang baik untuk memaksimalkan laba.&nbsp;&nbsp;
Setiap Pebisnis harus cermat dan cerdas dalam memilih setiap tangga yang akan dinaikinya. Tangga itu dapat membawanya pada kesuksesan atau kegagalan tergantung tangga mana yang dipilihnya. Berikut adalah beberapa tips dalam memperoleh laba, yaitu:&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">1. Pemilihan Ide Usaha yang Jelas&nbsp;</h3>
Kebanyakan orang senang meniru apa yang dilakukan orang lain, karena melihat kesuksesan milik orang lain. Contohnya, si Budi&nbsp;melihat usaha si Amir&nbsp;mendirikan usaha kafe dan tampak ramai, maka si Budi&nbsp;ikut-ikutan mendirikan kafe atau si Budi&nbsp;melihat si Asep&nbsp;sukses dengan usaha sayurnya, maka si Budi&nbsp;ikut-ikutan berdagang sayur. Padahal belum tentu jika mengikuti usaha yang sudah ada, maka bisa sesukses usaha tersebut yang sudah berjalan dengan baik. Ibarat pepatah &ldquo;Jangan mengukur sepatu orang lain pada kaki kita.&rdquo; Karena setiap orang memiliki keberuntungan masing-masing. Jika dipandang dari segi ilmiah, setiap pengusaha wajib mengetahui dasar mengapa memutuskan untuk memilih usaha tersebut untuk dikembangkan. Tentunya, akan memerlukan informasi dan data, seperti riset pasar, jumlah konsumen, jumlah pesaing, selera konsumen, harga pasaran, dan lain-lain. Ketika seorang pengusaha sudah paham betul apa alasannya memilih usaha tersebut, maka saat itulah dirinya dapat dikatakan sebagai pengusaha sejati.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">2. Selalu Ingat Risiko Usaha&nbsp;</h3>
Sebagai seorang pengusaha yang berkeinginan memperoleh laba yang besar, tentu akan memilih usaha mana yang berpotensi memberikan laba yang besar. Misalkan, seorang pengusaha yang setelah melakukan riset pasar menemukan informasi bahwa melakukan penjualan ayam potong mampu meraih laba yang besar, maka pengusaha tersebut tergiur untuk melakukan penjualan ayam potong. Namun, baru beberapa minggu berjalan, risiko yang tak terpikirkan sebelumnya terjadi, sehingga bukannya laba yang didapat namun kebalikannya yaitu rugi. Oleh karena itu, sebagai pengusaha harus bisa melihat peluang atau probabilitas untuk mencapai kesuksesannya dan juga harus tetap memperhatikan resiko-resiko yang mungkin saja terjadi diluar rencana.&nbsp;Jika peluangnya besar, maka sebaiknya Sobat dapat ikut andil dan masuk ke dalamnya.&nbsp;&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">3. Pilih Bidang Usaha yang Sesuai dengan Minat dan Bakat Sobat&nbsp;</h3>
Seringkali orang bingung untuk memulai usaha apa. Mereka kebanyakan melihat laba usaha dari usaha yang dimiliki orang lain. Sehingga persaingan antar usaha juga semakin ketat. Selain laba, orang juga memulai usaha semata-mata karena ingin memiliki kelebihan modal. Padahal uang saja tidak cukup untuk mendirikan dan mengembangkan usaha. Pilihlah bidang usaha yang sesuai dengan minat dan kemampuan Sobat. Minat akan menjaga antusiasme Sobat agar tidak mudah bosan, tetap tekun, konsisten dan tetap mengembangkan usaha dalam jangka panjang. Sedangkan bakat, adalah kemampuan untuk bertahan di tengah gempuran persaingan dan risiko yang mungkin terjadi, agar usaha Sobat tetap dapat berjalan dan memperoleh laba.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">4. Lihat Apa yang Tidak Terlihat dari Orang Lain&nbsp;</h3>
Saat melihat tanah gersang, mungkin yang tertanam di dalam pikiran Sobat&nbsp;adalah tanah yang tidak subur dan tidak dapat dijadikan sumber daya apapun. Sulit sekali untuk mengolahnya menjadi sesuatu yang berharga, tetapi siapa sangka di bawahnya terdapat tambang emas yang sangat berharga. Tambang emas tersebut memerlukan cara khusus untuk memperolehnya. Hal ini jika Sobat bawa ke dunia bisnis, seringkali Sobat tidak menyadari celah dari usaha-usaha yang sudah ada. Celah tersebut bisa Sobat jadikan peluang untuk membuka usaha. Buatlah visi dan misi yang jauh ke depan dan jelas.&nbsp;&nbsp;
Perubahan keseimbangan pasar adalah contoh hal-hal yang tidak terlihat. Perubahan ini bisa muncul dari permintaan naik atau turun dan bertambah atau berkurangnya pesaing.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">5. Pilihlah Sumber Daya Manusia dengan Benar&nbsp;</h3>
Selain visi, misi, dan tujuan yang jelas, seorang pengusaha juga perlu memiliki keahlian untuk memilih partner kerja yang benar. Kemampuan dalam mengelola orang serta meletakannya di bidang yang tepat sesuai dengan minat dan bakatnya juga menjadi hal yang penting. Sebagai seorang pengusaha harus memiliki kemampuan tersebut. Tidak jarang usaha bisnis gulung tikar karena perpecahan antara sumber daya manusia di dalamnya, seperti antara pemegang saham, pemasok, distributor, maupun karyawannya sendiri.&nbsp;
&nbsp;
Nah, itu dia beberapa tips agar dapat memaksimalkan laba usaha. Bagi Sobat yang baru ingin memulai usaha atau sudah menjalankan usaha, tetap harus berpikir cermat dalam menjalankan usahanya ya Sobat, jangan sampai usaha yang Sobat jalankan mengalami kerugian terus-menerus ya.&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> </a><a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> </a><a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> </a><a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/">Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> </a><a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>.

Bisnis harus dimulai dari yang ada dan yang mampu dijalani. Jangan menunggu yang tidak ada dan tidak pasti. Menunggu modal dari orang lain pada saat awal bisnis tampaknya terlalu naif karena para pengusaha yang sudah berjalan baik pun masih kesulitan memperoleh modal dari sumber lain seperti perbankan. Banyak orang bermimpi menjalankan dan mendirikan bisnis tetapi tidak mengetahui cara-cara dalam menjalankan bisnis yang baik untuk memaksimalkan laba.  

Tips Cepat Memperoleh Laba

<h2 style="text-align: justify;">Apa itu Jasa Konstruksi?&nbsp;</h2>
Di era modern saat ini, bidang jasa konstruksi memegang peranan penting dalam mewujudkan sarana dan prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang tercapainya tujuan pembangunan nasional. Jasa konstruksi didefinisikan sebagai layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Artinya jasa konstruksi dimulai dari tahap awal yaitu konsultasi hingga dengan tahap akhir sebuah bangunan selesai dikerjakan.&nbsp;
Perlu diketahui dalam Jasa konstruksi terdapat Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa. Pengguna Jasa konstruksi ini ialah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi, sedangkan Penyedia Jasa ialah pemberi layanan jasa konstruksi. Adapun sebagai Pengguna Jasa ataupun Penyedia Jasa, akan selalu berkaitan dengan pajak penghasilan atas jasa konstruksi.&nbsp;
Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi sendiri terbagi atas dua pasal untuk pengenaan pajaknya, yaitu PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2. Dalam PPh Pasal 23, pajak akan dikenakan pada Wajib Pajak dalam negeri yang terdaftar sebagai pengusaha di bidang jasa konstruksi. Sedangkan dalam PPh Pasal 4 ayat 2, pajak akan dikenakan pada bidang usaha jasa konstruksinya.&nbsp;&nbsp;
Perbedaan pengenaan pajak jasa konstruksi pada PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2 terletak pada Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK). Apabila pengusaha jasa konstruksi telah memiliki surat izin usaha di bidang konstruksi serta memperoleh kualifikasi tertentu, maka terhadap penyediaan jasa konstruksinya akan dikenakan Pajak Penghasilan Final 4(2) (PPh Final 4(2)), tetapi apabila tidak memiliki sertifikasi usaha di bidang konstruksi, maka pengenaan pajak yang digunakan adalah Pajak Penghasilan 23 (PPh Pasal 23) .&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Tarif PPh atas Jasa Konstruksi&nbsp;&nbsp;</h2>
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">PPh Pasal 23&nbsp;</h3>
Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No 141/PMK.03/2015, tarif pajak yang dikenakan atas jasa konstruksi yang dikenakan PPh 23 adalah sebesar 2% yang dihitung dari jumlah brutonya.&nbsp;
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">PPh Pasal 4 ayat 2&nbsp;</h3>
&nbsp;Jika mengacu pada PP No 9 Tahun 2022, tarif jasa konstruksi yang dikenakan PPh Final 4(2) dibagi menjadi tujuh, yakni:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">1,75% untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan;&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">4% untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat komperensi kerja untuk usaha orang perseorangan;&nbsp;</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">2,65% untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat selain sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompentensi kerja untuk usaha orang perseorangan;&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">2,65% untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha;&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">4% untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha;&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">3,5% untuk jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompentensi kerja untuk usaha orang peseorangan; dan&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="5" data-aria-level="1">6% untuk jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompentensi kerja untuk usaha orang peseorangan.&nbsp;</li>
</ul>
&nbsp;
Nah, itu dia informasi seputar Jasa Konstruksi, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat. Jangan sampai tertukar menentukan pengenaan pajak nya ya Sobat.&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.&nbsp;

Di era modern saat ini, bidang jasa konstruksi memegang peranan penting dalam mewujudkan sarana dan prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang tercapainya tujuan pembangunan nasional. Jasa konstruksi didefinisikan sebagai layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Artinya jasa konstruksi dimulai dari tahap awal yaitu konsultasi hingga dengan tahap akhir sebuah bangunan selesai dikerjakan. 

Sobat Belajar: Mengenal Apa itu Jasa Konstruksi 

Tren tempat usaha yang Instagramable sudah semakin menjamur di berbagai kota di Indonesia. Hal ini tentunya dikarenakan semakin banyaknya pengguna aktif Instagram di Indonesia. Orang-orang ingin mengabadikan momen seru dan mengunggahnya ke Instagram juga membuat banyak orang saat ini semakin berlomba-lomba untuk mencari spot tempat yang instagramable, mulai dari restoran, caf&eacute;, taman kota, mall, sampai tempat wisata alam. Munculnya tren ini menandakan Sobat bahwa permintaan tempat Instagramable cukup tinggi di Indonesia.
&nbsp;
<h2>Apa itu Instagramable?</h2>
Instagramable merupakan suatu bahasa gaul yang banyak diucapkan oleh anak muda. Kata instagramable sendiri merupakan gabungan dari dua kata bahasa Inggris, yaitu Instagram dan Able. Kata Instagram merujuk pada platform media sosial berbagi foto itu sendiri, sedangkan able memiliki arti layak. Jadi, instagramable adalah suatu hal yang layak untuk di-upload ke platform Instagram.
Terdapat ekslusivitas dari istilah kata instagramable ini karena tidak semua hal bisa dianggap layak untuk difoto dan di-upload ke halaman media sosial. Eksklusivitas ini membuat orang-orang rela mendatangi tempat yang instagramable ini demi mempercantik atau memperbagus halaman akun Instagram mereka.
Namun membuat tempat bisnis yang instagramable ini tidak semudah yang terlihat. Di satu sisi, trend instagramable bisa menciptakan peluang bisnis baru yang sebelumnya belum pernah ada. Namun di lain sisi, tren tempat instagramable tidak akan bisa bertahan bila pebisnis tidak menawarkan produk yang bisa membuat para pelanggan betah untuk mendatangi tempat tersebut.
&nbsp;
<h2>Tips Membuat Tempat yang Instagramable</h2>
<ul>
<li>
<h3>Menentukan konsep terlebih dahulu</h3>
</li>
</ul>
Untuk membuka bisnis yang instagramable, hal pertama yang perlu dipikirkan adalah membuat konsep bisnis. Untuk mencari refrensi konsep bisnis, Sobat bisa mencoba mengunjungi tempat &ndash; tempat yang dianggap instagramble dan yang ramai dikunjungi oleh pelanggan. Tentunya konsep bisnis yang dibuat harus juga sesuai dengan model bisnis yang diinginkan. Hal pertama yang harus Sobat pikirkan dalam membangun tempat usaha instagramable adalah produk yang Sobat ingin jual, lalu mendesain tempat yang cocok untuk tempat usaha Sobat. Dengan begitu, pelanggan yang datang merasa nyaman untuk datang ke tempat usaha Sobat
<ul>
<li>
<h3>Mempersiapkan besar modal yang dibutuhkan</h3>
</li>
</ul>
Jika sudah merencanakan konsep bisnis yang diinginkan, langkah selanjutnya adalah menghitung besar modal yang dibutuhkan. Pertimbangkan jasa arsitek atau desain interior untuk menciptakan pengalaman bagi pelanggan karena harapan yang ada di bayangan Sobat belum tentu bisa diterapkan atau memang bisa sebaik yang diharapkan.
Kemudian dalam menghitung modal, pastikan juga bisnis yang direncanakan juga memiliki produk dengan kualitas yang baik. Produk yang baik juga berguna sebagai alat marketing.
<ul>
<li>
<h3>Memberikan pencahayaan yang optimal di tempat foto</h3>
</li>
</ul>
Untuk memastikan bahwa tempat usaha yang dibuat memang Instagramable, maka Sobat harus memastikan para pengunjung bisa berswafoto di manapun. Oleh karena itu, Sobat harus memberikan pencahayaan yang optimal.
Bila pencahayaan di tempat usaha Sobat kurang baik, maka hasil dari foto pelanggan pun tidak akan bagus dan dianggap tidak layak untuk di-upload ke Instagram. Bila sudah demikian, tujuan Sobat untuk membuat tempat usaha yang Instagramable pun tidak akan bisa tercapai.
<ul>
<li>
<h3>Memberikan pelayanan yang baik kepada setiap pengunjung</h3>
</li>
</ul>
Tentunya spot foto yang instagramble saja tidak cukup untuk membuat pengunjung datang kembali. Pengalaman yang mereka rasakan juga membuat mereka menjadi pelanggan yang loyal. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pelayanan yang ramah dan sigap. Tentunya tidak lupa dengan kualitas produk yang dijual kepada pelanggan.
Tempat usaha yang instagramable memang bisa menjadi peluang bisnis yang luas, apalagi bila tempat yang diberikan memiliki konsep yang unik. Terlebih lagi, tempat yang instagramable tidak membutuhkan marketing yang terlalu besar karena para pengunjung yang akan mempromosikan tempat tersebut dalam bentuk foto-foto yang akan &nbsp;diunggah di sosial media. Namun, tetap dibutuhkan strategi yang tepat agar tempat yang instagramable ini tetap bisa berlangsung lama kedepannya ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Tren tempat usaha yang Instagramable sudah semakin menjamur di berbagai kota di Indonesia. Hal ini tentunya dikarenakan semakin banyaknya pengguna aktif Instagram di Indonesia. Orang-orang ingin mengabadikan momen seru dan mengunggahnya ke Instagram juga membuat banyak orang saat ini semakin berlomba-lomba untuk mencari spot tempat yang instagramable, mulai dari restoran, café, taman kota, mall, sampai tempat wisata alam. Munculnya tren ini menandakan bahwa permintaan tempat Instagramable cukup tinggi di Indonesia.

Mendirikan Tempat Usaha yang Instagramable

Dewasa ini, literasi masih menjadi salah satu bagian terpenting dalam hidup. Sama halnya pada pelaku usaha UMKM, dimana literasi keuangan merupakan bagian terpenting dalam keberlangsungan usaha. Dengan berbekal pengetahuan serta kemampuan yang mumpuni dalam literasi keuangan, tentunya setiap pelaku usaha khususnya UMKM dapat melihat dan mengukur sejauh mana perkembangan usaha dan langkah seperti apa yang dapat dilakukan guna meminimalisir potensi-potensi kerugian.
Jika kita perhatikan secara detail, hingga saat ini masih banyak beberapa pelaku usaha yang memutuskan untuk membangun usaha dalam skala kecil seperti UMKM, namun banyak yang harus berhenti di tengah jalan, dikarenakan masih banyak yang belum mengetahui dengan baik seperti apa cara mengelola usaha dengan baik.
Tidak bisa bermodalkan dengan uang saja, para pelaku usaha juga harus bermodalkan pengalaman dan pemahaman dalam literasi keuangan. Hal ini dikarenakan masih banyak pelaku usaha yang memiliki cukup modal, namun masih kurang memahami bagaimana cara mengelolanya.
Sebelum masuk dalam dunia usaha, ada baiknya Sobat untuk memperdalam atau memperkaya ilmu hingga pemahaman teori dalam berbisnis khususnya bagi pelaku usaha kecil yang hanya memiliki modal yang cukup. Berikut ini merupakan beberapa tips atau strategi yang dapat dilakukan para pelaku usaha UMKM sebelum memulai bisnis ataupun sebelum jatuh pada kegagalan.
<ul>
<li style="text-align: justify;">Hal yang mungkin terlihat biasa saja namun memiliki pengaruh yang luar biasa dalam berbisnis ialah memisahkan uang pribadi dengan uang kegiatan usaha</li>
<li style="text-align: justify;">Selanjutnya, mulai untuk selalu menganggarkan atau memberikan batasan-batasan dengan sebijak mungkin dalam pengeluaran atau hindari pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya tidak berdampak positif bagi keberlangsungan usaha. Buatlah list prioritas kebutuhan terlebih dahulu</li>
<li style="text-align: justify;">Melakukan pencatatan atas segala transaksi yang terjadi, baik sekecil atau sebesar apapun. Khususkanlah 1 buku sebagai buku keuangan untuk mencatat setiap transaksi serta aliran uang yang terjadi</li>
<li style="text-align: justify;">Selalu mengontrol dan mengawasi segala sisi arus kas usaha dan/atau bisnis</li>
<li style="text-align: justify;">Menyediakan atau menyimpan dana cadangan sebagai upaya ataupun persiapan dalam segala situasi dan kondisi yang ada dengan cara memperkirakan potensi-potensi buruk seperti apa yang akan muncul di kemudian hari dan tentukan solusi atau besaran jumlah dari nilai dana cadangan.</li>
</ul>
&nbsp;
Nah, itu dia informasi seputar cara mengelola keuangan dengan baik bagi pelaku usaha UMKM, semoga tips tersebut dapat membantu dan berguna bagi kalian ya Sobat.&nbsp; &nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di Sobat Buku dan Sobat Pajak, atau melalui media sosial kami di Instragram dan Facebook.&nbsp;

Dewasa ini, literasi masih menjadi salah satu bagian terpenting dalam hidup. Sama halnya pada pelaku usaha UMKM, dimana literasi keuangan merupakan bagian terpenting dalam keberlangsungan usaha. Dengan berbekal pengetahuan serta kemampuan yang mumpuni dalam literasi keuangan, tentunya setiap pelaku usaha khususnya UMKM dapat melihat dan mengukur sejauh mana perkembangan usaha dan langkah seperti apa yang dapat dilakukan guna meminimalisir potensi-potensi kerugian. 

Cara Mengelola Keuangan Dengan Baik Bagi Pelaku Usaha UMKM

Sesuai dengan PP 23/2018, PPh Final turun menjadi 0.5% dari 1% dan sudah berlaku sejak 1 Juli 2018. Skema PPh final ini dapat Sobat ikuti atau tetap menggunakan skema normal yang diatur oleh pasal 17 UU no 36 tahun 2018. Skema PPh Final ini dapat Sobat gunakan jika merasa UMKM belum memiliki pembukuan yang lengkap. Sobat UMKM juga harus memastikan bahwa jenis penghasilan yang dihitung dalam PPh Final harus memenuhi syarat. Jika tidak memenuhi syarat, Sobat harus membayar penghasilan dengan tarif atau skema yang berbeda. Jika UMKM Sobat memiliki omzet&nbsp; yang belum melebihi Rp500 Juta pada 1 tahun Pajak, Sobat masih belum dikenakan Pajak Penghasilan. Namun, jika omzet Sobat sudah melebihi Rp500 Juta, kelebihan itu lah yang akan dikenakan pajak 0.5%&nbsp;
Setelah terbitnya PP 55/2022, terdapat beberapa ketentuan yang berubah terkait pengenaan Pajak PPh Final 0,5% yang sebelumnya diatur dalam PP 23/2018. Dalam PP 55/2022, Sobat selaku Wajib Pajak UMKM bisa memakai skema perhitungan PPh final 0.5% tanpa perlu mengajukan surat keterangan PP 23/2018(Suket PP 23/2018) selama masih memenuhi kriteria dan masih memiliki jangka waktu pemanfaatan pajak.&nbsp;
&ldquo;Sepanjang Wajib Pajak memenuhi kriteria dan jangka waktu penggunaannya belum terlewati, maka untuk kewajiban perpajakan menggunakan tarif 0,5%. Tanpa harus memiliki Suket PP 23/2018,&rdquo; tulis contact center Ditjen Pajak melalui Twitter, dikutip pada Selasa (7/3/2023).&nbsp;
Namun, jika Wajib Pajak bertransaksi dengan pemungut/pemotong pajak, maka Wajib Pajak perlu memiliki Suket PP 23/2018. Diperlukan Suket PP 23/2018 ini berguna agar penghasilan yang dipotong/dipungut tetap menggunakan tarif PPh Final 0,5% terhadap omzet. Wajib Pajak dapat menyerahkan fotokopi Suket PP 23/2018 kepada pemungut/pemotong pajak. Untuk mendapatkan Suket PP 23/2018, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kepada Ditjen Pajak. Permohonan Suket PP 23/2018 diatur dalam PMK 99/2018. Berdasarkan PMK 99/2018, Wajib Pajak bisa mengajukan permohonan Suket PP 23/2018 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) tempat Wajib Pajak terdaftar atau Sobat bisa membuatnya secara online, dengan mengunjungi website <a href="https://pajak.go.id/">https://pajak.go.id/</a>, kemudian melakukan login menggunakan NPWP dan kata sandi Sobat, serta isi kode keamanannya dengan benar. Kemudian, pilih menu Layanan dan klik Info KSWP. Di bagian tujuan keperluan dapat dipilih Surat Keterangan PP 23, setelah itu Sobat bisa langsung submit perhomonan tersebut.&nbsp;
Waktu pemanfaatan pajak ini berlaku 7 tahun untuk Wajib Pajak pribadi, 4 tahun jika Wajib Pajak berbentuk CV, firma, koperasi, dan 3 tahun jika Wajib Pajak berbentuk PT dihitung dari Sobat pertama kali mendaftarkan UMKM. Jadi, jika Sobat sudah mendaftar dari tahun 2018, maka Sobat dapat menggunakan skema ini hingga tahun 2024. Setelah lewat tahun 2024, Wajib Pajak tidak bisa lagi memanfaatkan fasilitas Pajak PPh Final 0,5% dan untuk batasan omzet bebas pajak senilai Rp500 juta tidak berlaku lagi. Setelah janga waktu pemanfaatan pajak sudah berakhir, maka Wajib Pajak kembali menggunakan skema yang diatur oleh pasal 17 UU no 36.&nbsp;&nbsp;
Keuntungan dari menggunakan skema PPh final 0.5% ini adalah Sobat mempunyai waktu untuk mempersiapkan pembukuan, sehingga nantinya ketika waktu pemanfaatan pajak sudah habis dan kembali menggunakan skema yang diatur oleh pasal 17 UU no 36, Sobat sudah siap dengan pembukuan UMKM Sobat sendiri.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Contoh Kasus:&nbsp;</h3>
Pada Bulan Juli, Wajib Pajak Budi sebagai UMKM bertransaksi dengan PT A (pihak pemotong pajak) dalam memberikan jasa konstruksi senilai Rp 1.000.000.&nbsp;&nbsp;
<h4 style="text-align: justify;">Memiliki Surat Keterangan PP 23/2018:&nbsp;</h4>
Apabila Budi memiliki Suket PP 23/2018, maka PT A hanya akan memotong 0,5% dari Rp 1.000.000, yaitu senilai Rp 5.000&nbsp;
Karena PT A sudah melakukan pemotongan pajak, maka nantinya saat Budi melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi, Budi tetap mengakui penghasilan dengan PT A sebagai omzet yang tetap dikenakan PPh Final, tetapi nilai pajak yang perlu dibayarkan oleh Budi senilai dengan yang sudah dikurangkan dengan Rp 5.000, karena sudah dipotong oleh PT A.&nbsp;&nbsp;
Jadi misalkan, omzet Budi pada bulan Juli adalah sebesar Rp 10.000.000 (Asumsi omzet Budi dibulan bulan sebelumnya sudah melebih Rp 500.000.000), berdasarkan omzet tersebut, Budi dikenakan PPh Final yang harus dibayar sebesar Rp 10.000.000 x 0,5% = Rp 50.000. Tetapi, karena Budi sudah pernah dipotong Rp 5.000 oleh PT A, maka nantinya Budi hanya perlu melakukan penyetoran sebesar Rp 45.000 (Rp 50.000 - Rp 5.000) di bulan Juli.&nbsp;
<h4 style="text-align: justify;">Tidak Memiliki Surat Keterangan PP 23/2018:&nbsp;</h4>
Apabila Budi tidak memiliki Suket PP 23/2018, maka PT A akan memotong 2% dari Rp 1.000.000, yaitu senilai Rp 20.000&nbsp;
Karena tidak adanya Suket PP 23/2018, membuat Budi akan membayar pajak lebih mahal dari yang seharusnya. Karena kelebihan pembayaran pajak tersebut, Budi bisa mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atas bukti potong dan/atau bukti pungut selain tarif final 0,5% yang telah dipotong dan/atau dipungut oleh PT A. Pengajuan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang diatur dalam PMK No. 187/PMK.03/2015.&nbsp;
&nbsp;
Nah, itu dia informasi seputar UMKM sudah bisa pakai insentif pajak berupa PPh Final 0,5%, tanpa harus memiliki Surat Keterangan PP 23/2018, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.&nbsp;&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.&nbsp;&nbsp;

Setelah terbitnya PP 55/2022, terdapat beberapa ketentuan yang berubah terkait pengenaan Pajak PPh Final 0,5% yang sebelumnya diatur dalam PP 23/2018. Dalam PP 55/2022, Sobat selaku Wajib Pajak UMKM bisa memakai skema perhitungan PPh final 0.5% tanpa perlu mengajukan surat keterangan PP 23/2018(Suket PP 23/2018) selama masih memenuhi kriteria dan masih memiliki jangka waktu pemanfaatan pajak. 

UMKM Bisa Pakai PPh Final 0.5% Tanpa Surat Keterangan

Di masyarakat, banyak orang yang sering mengganggap bahwa marketplace dan e-commerce merupakan dua istilah yang sama, nyatanya keduanya merupakan dua hal yang berbeda dan tidak bisa disamakan. Orang mungkin sering menggunakan istilah e-commerce untuk mendeskripsikan marketplace. Walau kedua istilah tersebut merupakan platform untuk jual-beli secara online, namun keduanya mempunyai perbedaan.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Perbedaan Marketplace dengan E-commerce</h2>
Berikut perbedaan-perbedaan dari marketplace dengan E-commerce yang bisa Sobat ketahui:
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Pengertian</h3>
</li>
</ul>
Cara paling mudah untuk membedakan kedua istilah tersebut adalah melihat dari sisi pengertiannya.
Dikutip dari situs website Shopery, marketplace adalah platform di mana penjual berkumpul dan bisa menjual barang atau jasa ke pelanggan meski tanpa bertemu secara fisik. Jadi, dalam sebuah marketplace bisa dijumpai banyak sekali penjual di dalamnya. Tujuan mereka sama, yaitu menjual produk kepada pelanggan. Contoh dari marketplace, seperti Tokopedia, Shopee, OLX, dan lain sebagainya.
Sedangkan e-commerce merupakan situs online yang berdiri sendiri untuk menjual barang atau jasa kepada pelanggan. &nbsp;E-commerce hanya menjual produk dari website itu sendiri. Jadi pada e-commerce tidak akan lebih dari satu toko online seperti di marketplace. Sebuah brand atau seorang penjual memang membuat sebuah website khusus untuk menjual barang-barang yang dia jual. Selain itu, semua transaksi juga dilakukan melalui website menggunakan shopping cart dan payment gateway.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Kemudahan Pembuatan Toko</h3>
</li>
</ul>
Perbedaan selanjutnya adalah dari waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan toko.
Melalui marketplace, Sobat tidak membutuhkan biaya yang besar karena platform dari pihak marketplace sudah memberikan fasilitas untuk membuka toko. Untuk membuka toko di marketplace pun bisa terbilang cukup mudah dan tidak memungut biaya.
Berjualan di e-commerce akan membutuhkan waktu dan biaya untuk membuat situs jualan web online sendiri. Tentunya waktu untuk mendesain situs web sendiri bisa terbilang cukup lama dan tentunya akan ada kendala di tengah proses pembuatan.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Pengakuan Merek</h3>
</li>
</ul>
Pengakuan merek ini juga bisa terlihat dari perbedaan marketplace dengan ecommerce.
Jika memilih untuk berjualan melalui marketplace, pihak penjual tidak perlu bersusah payah untuk melakukan promosi secara besar-besaran karena pelanggan akan lebih melihat produk mana di marketplace yang memiliki kualitas dan harga yang lebih baik. Hanya dengan memberikan promo dan memberikan tampilan toko yang lebih menarik sudah bisa menarik pelanggan lebih banyak.
Berbeda dengan e-commerce dimana pihak penjual harus membangun merek dari website tersebut dan melakukan promosi website agar traffic atau jumlah pengunjung bisa meningkat dan mengetahui produk tersebut.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Persaingan</h3>
</li>
</ul>
Persaingan juga menjadi poin perbedaan dari marketplace dan ecommerce. Seperti yang kita ketahui, marketplace merupakan platform jual beli dimana yang terdiri dari beragam penjual. Tentunya tingkat persaingan di marketplace cenderung lebih tinggi karena ada penjual lain yang juga menjual produk serupa. Jika kalah kualitas atau harga, pembeli akan lebih memilih yang memiliki kualitas atau harga lebih baik. Oleh karena itu, butuh strategi yang tepat agar pembeli tertarik dengan produk yang Sobat jual.
Sedangkan di e-commerce, persaingan bisa terbilang hampir tidak ada karena seperti yang dijelaskan diatas, e-commerce berdiri sendiri untuk menjual produknya kepada pelanggan. Jadi, pengunjung yang mengunjungi situs online e-commerce bisa dikatakan pengunjung yang memang tertarik dengan produk di situs tersebut.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Media komunikasi</h3>
</li>
</ul>
Perbedaan lain yang bisa dilihat adalah media komunikasi yang digunakan. Dalam marketplace, pihak penjual hanya bisa berkomunikasi dengan pembeli melalui fitur chat komunikasi yang disediakan oleh marketplace, sehingga bisa dikatakan media komunikasi di marketplace cenderung lebih terbatas.
Sedangkan, ecommerce memungkinkan untuk menggunakan berbagai jenis media komunikasi kepada pelanggan. Dengan mengintegrasikan akun media sosial di website, pelanggan bisa menggunakan media sosial yang mereka mau unutk menghubungi penjual. Selain itu, komunikasi bisa lebih personal, sehingga bisa membangun hubungan antara penjual dengan pembeli.
Nah, itulah beberapa perbedaan dari marketplace dengan ecommerce yang perlu Sobat ketahui, memang tidak ada salahnya untuk memiliki kedua jenis platform tersebut sebagai media untuk berjualan online. Namun tentunya membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih agar bisa mewujudkan keduanya. Pilihlah platform yang memang sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan agar bisa menarik pelanggan lebih banyak.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a class="Hyperlink SCXW54134454 BCX8" href="http://sobatbuku.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Sobat Buku</a> dan<a class="Hyperlink SCXW54134454 BCX8" href="http://sobatpajak.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a class="Hyperlink SCXW54134454 BCX8" href="https://instagram.com/sobatpajak.id/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Instragram</a> dan<a class="Hyperlink SCXW54134454 BCX8" href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Facebook</a>.&nbsp;

Di masyarakat, banyak orang yang sering mengganggap bahwa marketplace dan e-commerce merupakan dua istilah yang sama, nyatanya keduanya merupakan dua hal yang berbeda dan tidak bisa disamakan. Orang mungkin sering menggunakan istilah e-commerce untuk mendeskripsikan marketplace. Walau kedua istilah tersebut merupakan platform untuk jual-beli secara online, namun keduanya mempunyai perbedaan.

Perbedaan Marketplace dengan E-commerce yang Jarang Diketahui

Merujuk pada PMK Nomor 58/PMK.03/2022, perpajakan terbaru terkait penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak atas transaksi pengadaan barang atau jasa telah diresmikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Pihak lain yang dimaksud adalah marketplace pengadaan, seperti Blibli, Tokopedia hingga Shopee, yang terlibat langsung dalam memfasilitasi transaksi antar pihak melalui sistem informasi pengadaan. Dalam hal ini, marketplace ditunjuk sebagai pemungut pajak untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak atas penyerahan barang atau jasa oleh rekanan pemerintah. Rekanan pemerintah yang dimaksud adalah pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak kepada instansi pemerintah.&nbsp;
Adapun dilansir dari Media Briefing DJP 2022, Direktorat Jendral Pajak, Suryo Utomo mengungkapkan DJP akan berkoordinasi dengan pelaku usaha atau industri sebelum kebijakan tersebut ditetapkan terkait kapan waktu yang tepat untuk melakukan kebijakan tersebut dan mekanismenya. Rencana penunjukan marketplace lokal sebagai pemungut pajak merupakan turunan dari pasal 32A dalam UU KUP s.t.d.t.d UU HPP 7/2021.&nbsp;&nbsp;
Marketplace pengadaan ditunjuk sebagai pemungut pajak berupa PPh Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas penghasilan yang diterima rekanan sehubungan dengan transaksi penjualan barang atau jasa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta atau suatu pengadaan barang yang dilakukan pemerintah. &nbsp;
Terkait besarnya pungutan yang dilakukan oleh marketplace pengadaan barang dan jasa, PPh Pasal 22 dikenakan tarif sebesar 0,5% dari seluruh nilai yang tercantum dalam dokumen tagihan, kecuali PPN dan PPnBM. Sedangkan untuk PPN dan PPnBM dikenakan tarif umum (11%).&nbsp;
&ldquo;Marketplace tadi feasible enggak ditunjuk sebagai pemungut pajak? Feasible. Cuma, kan, mesti harus ngobrol. Harus diskusi dengan para pelaku. Masalah bagaimana implementasinya, nanti kita harus bicara. Karena hal yang aneh jika tiba-tiba memerintahkan pihak tertentu dalam hal ini marketplace untuk memungut pajak tanpa ada aba-aba. Karena itu, saat ini kami masih terus melakukan diskusi terkait rencana tersebut, mulai dari penentuan jadwal implementasi, cara memungut pajak sampai mekanisme pelaporan,&rdquo; ujar Suryo Utomo dalam Media Briefing DJP 2022, yang disiarkan secara virtual di kantor Kantor Pusat DJP.&nbsp;
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang kepatuhan Pajak, Yon Arsal mengatakan pemerintah akan memberlakukan kebijakan tersebut pada momentum yang tepat dan setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Perumusan kebijakan tersebut tidak hanya melibatkan sisi Internal Dirjen Pajak saja, melainkan juga seluruh pemangku kepentingan.&nbsp;
&ldquo;DJP sudah beberapa kali berdiskusi dengan asosiasi marketplace lokal, seperti (sebelum) peluncuran pajak fintech dan kripto yang juga didahului dengan diskusi dengan pelaku usaha,&rdquo; ujar Yon Arsal dalam Media Briefing DJP 2022.&nbsp;
Disisi lain, Wakil Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Budi Primawan mengatakan bahwa pihaknya akan dengan senang hati membuka ruang dialog bersama pemerintah untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Mengingat pada prinsipnya, pelaku usaha akan selalu membantu pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak demi membangun ekosistem usaha yang berkelanjutan.&nbsp;
&nbsp;
Nah, itu dia informasi seputar rencana pemerintah untuk menjadikan marketplace sebagai Pemungut Pajak. Bagaimana menurut kalian Sobat? Kira-kira akan beneran terjadi tidak ya?&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.&nbsp;

Merujuk pada PMK Nomor 58/PMK.03/2022, perpajakan terbaru terkait penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak atas transaksi pengadaan barang atau jasa telah diresmikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Pihak lain yang dimaksud adalah marketplace pengadaan, seperti Blibli, Tokopedia hingga Shopee, yang terlibat langsung dalam memfasilitasi transaksi antar pihak melalui sistem informasi pengadaan. Dalam hal ini, marketplace ditunjuk sebagai pemungut pajak untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak atas penyerahan barang atau jasa oleh rekanan pemerintah. Rekanan pemerintah yang dimaksud adalah pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak kepada instansi pemerintah.

Marketplace akan menjadi Pemungut Pajak? 

Seiring berkembangnya zaman, masyarakat semakin dimudahkan ketika ingin membeli barang yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Salah satu inovasi yang muncul adalah marketplace. Marketplace ini menjadi jembatan antara penjual dan pembeli ketika ingin melakukan transaksi tanpa harus bertatap muka secara lansung. Hal ini tentunya tidak hanya menguntungkan pihak pembeli saja, namun juga pihak penjual. Dengan adanya marketplace ini, penjual bisa meraup penjualan yang jauh lebih banyak karena dengan marketplace mereka bisa mencakup target pasar yang berasal dari daerah lain juga.
Saat ini banyak orang yang lebih memilih untuk berbelanja di marketplace karena banyaknya promo. Selain itu, pilihan produknya juga cenderung lebih beragam. Ditambah lagi, Sobat tidak perlu mengeluarkan modal untuk buat toko online dan berjualan di marketplace. Hal ini membuat banyak pebisnis, mulai dari bisnis kecil hingga brand-brand besar, semuanya masuk ke platform marketplace.
<h2 style="text-align: justify;">Tips Berjualan di Marketplace</h2>
Namun, dengan banyaknya keuntungan yang ditawarkan, jumlah toko di marketplace juga sangat banyak, sehingga persaingan di marketplace bisa terbilang sangat ketat. Untuk memenangkan persaingan, toko Sobat harus lebih menonjol daripada pesaingmu. Calon pelanggan tentu akan tertarik dengan penampilan produk yang menarik. Oleh karena itu, berikut tips &ndash; tips untuk berjualan di marketplace:
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Memilih marketplace yang terkenal</h3>
</li>
</ul>
Hal pertama yang perlu dilakukan sebelum memulai menjual melalui marketplace adalah memilih marketplace yang sudah ternama dan terpercaya kredibilitasnya. Nama besar yang dimiliki marketplace membuat pelanggan lebih percaya kepada penjual yang ada di dalamnya.
Selain itu, Sobat juga bisa membuka toko tidak hanya di satu marketplace saja. Saat ini, sudah banyak sekali pilihan marketplace yang tersedia. Jangan berfokus hanya kepada satu marketplace. Usahakan toko online Sobat ada di setiap marketplace sehingga orang mudah menemukannya.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Memaksimalkan media sosial atau website</h3>
</li>
</ul>
Walau berjualan di marketplace, media sosial dan website tetap juga memiliki peran penting. Website dan media social berguna sebagai pengukung ketika Sobat berjualan di marketplace. Kedua platform ini akan membuat toko Sobat lebih dikenal oleh masyarakat luas. Website dan media sosial sangat efektif untuk melakukan branding. Melalui media sosial atau website, Sobat akan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan dari konten-konten yang Sobat bagikan di sana.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menjual produk yang berkualitas</h3>
</li>
</ul>
Agar produk bisa laku di pasaran, tentunya harus menjual produk yang bisa memenuhi kebutuhan target pasar yang dituju. Produk yang dijual harus selalu memperhatikan kualitas yang ada agar bisa memuaskan hati para pelanggan dan mereka mau untuk berbelanja kembali di toko Sobat. Jangan menjual produk palsu dan memiliki kualitas yang abal-abal karena hal ini tentunya akan membuat mereka kesal dan merasa tertipu karena produk yang dibeli tidak sesuai dengan ekspektasi mereka.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menggunakan foto yang menarik</h3>
</li>
</ul>
Dalam marketplace, hal pertama yang pelanggan lihat ketika mencari barang yang diinginkan adalah foto produk. Foto produk yang menarik tentunya membuat pelanggan penasaran dan mencari tahu produk tersebut, walaupun pada akhirnya tidak membeli, paling tidak bisa meningkatkan traffic dari produk tersebut.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Memberikan deskripsi produk yang jelas dan detail</h3>
</li>
</ul>
Dalam membeli produk, seorang pelanggan pastiya memiliki banyak pertimbangan. Karena itulah, mereka juga seringkali mengecek bagian deskripsi produk sebelum memutuskan. Selain melihat foto produk dan testimoni, deskripsi produk yang lengkap dan detail sangat penting untuk Sobat perhatikan. Usahakan untuk mencantumkan informasi penting mengenai produk yang dijual dengan jelas, mulai dari spesifikasi, warna, ukuran, sampai cara menggunakannya bila perlu. Hal ini agar lebih menyakinkan pelanggan dan tidak membuat pelanggan merasa dirugikan.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Memberikan pelayanan yang baik</h3>
</li>
</ul>
Pengusaha tidak hanya memperhatikan kualitas barang dari yang mereka jual, namun juga pelayanan yang diberikan. Konsumen yang merasa senang dengan pelayanan dan barang yang didapat tidak akan membuat mereka ragu untuk melakukan pembelian berulang lagi. Usahakan selalu aktif dalam membalas pertanyaan para pelanggan dan juga usahakan untuk langsung melakukan pengiriman ketika mendapat pesanan dari pelanggan. Hal ini agar tidak membuat para pelanggan menunggu.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Harga yang terjangkau</h3>
</li>
</ul>
Salah satu alasan orang-orang berbelanja melalui marketplace adalah harga produk yang cenderung terjangkau. Di marketplace, orang bisa dengan mudah membandingkan harga produk di satu toko dengan di toko lainnya. Alangkah baiknya melakukan penetaapan harga dengan melakukan riset harga di pasaran terlebih dahulu. Dengan begitu, harga produk Sobat bisa bersaing dengan toko-toko lainnya.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Manfaatkan fitur-fitur marketplace yang ada</h3>
</li>
</ul>
Marketplace juga menyediakan banyak fitur untuk berpromosi agar penjualan bisa meningkat. Salah satu fitur yang ditawarkan, seperti fitu Star Seller, Premium Seller, atau Power Merchant. Biasanya toko yang memiliki status ini akan lebih diutamakan oleh marketplace dan jauh lebih dipercaya masyarakat.
Nah, itu dia informasi seputar Tips Berjualan di Marketplace, berjualan di marketplace bisa dilakukan oleh siapa saja. Peluang ini tidak dibatasi oleh usia, gender, ataupun tingkat pendidikan. Sehingga, kesempatan bisnis ini tidak bisa disia &ndash; siakan begitu saja. Yang terpenting adalah memberikan produk yang berkualitas dan pelayanan yang baik kepada pelanggan agar pelanggan merasa puas dengan produk tersebut.&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.
&nbsp;
&nbsp;

Seiring berkembangnya zaman, masyarakat semakin dimudahkan ketika ingin membeli barang yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Salah satu inovasi yang muncul adalah marketplace. Marketplace ini menjadi jembatan antara penjual dan pembeli ketika ingin melakukan transaksi tanpa harus bertatap muka secara lansung. Hal ini tentunya tidak hanya menguntungkan pihak pembeli saja, namun juga pihak penjual. Dengan adanya marketplace ini, penjual bisa meraup penjualan yang jauh lebih banyak karena dengan marketplace mereka bisa mencakup target pasar yang berasal dari daerah lain juga. 

Tips Berjualan melalui Marketplace

Sebagai seorang Wajib Pajak, tentu tidak asing lagi dengan istilah pelaporan pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai suatu lembaga yang bertugas menyusun kebijakan di bidang perpajakan memberikan suatu solusi dalam bidang pelayanan yang berhubungan dengan hal pelaporan yaitu beralih dari pelaporan manual menjadi e-Filling dan e-Form.&nbsp;&nbsp;
Sobat pasti ada yang bertanya-tanya, apasih perbedaannya pengisian SPT melalui e-Filing dan e-Form. Untuk menjawabnya mari kita bahas satu persatu:&nbsp;
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">1. Pengertian&nbsp;</h3>
E- filling merupakan suatu cara dalam pelaporan yang dilakukan secara online atau elektronik oleh Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Pajak, dapat dilakukan melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (DJP Online) atau melalui website penyedia layanan e-filling atau jasa aplikasi (PJAP) lainnya yang telah disetujui pemerintah.&nbsp;&nbsp;
Sedangkan untuk e-form, merupakan suatu cara dalam pelaporan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Pajak melalui formulir SPT elektronik dalam bentuk file dengan ekstensi .XFDL. Dalam mengakses file tersebut, Sobat hanya bisa mengaksesnya melalui sistem operasi Windows dan MacOS dan Wajib Pajak juga harus mengunduh aplikasi Form Viewer pada perangkat Sobat yang digunakan untuk mengisi e-form tersebut.&nbsp;
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">2. Fitur yang digunakan&nbsp;</h3>
Dalam mengakses e-filling, Sobat hanya perlu menggunakan koneksi internet sepenuhnya. Sehingga dalam melaporkan SPT, Wajib Pajak melakukan seluruhnya secara online atau daring secara real time. Melainkan dengan menggunakan e-form, maka Wajib Pajak dapat menggunakan kombinasi antara sistem online dan offline. Nah, maksudnya kombinasi adalah dalam mengunduh dan mengunggahnya dapat dilakukan secara daring, sedangkan dalam proses pengisian dapat dilakukan secara offline tanpa membutuhkan internet.&nbsp;
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">3. Kelebihan dan Kekurangan&nbsp;</h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:1440,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">E-filling:&nbsp;&nbsp;</li>
</ul>
&nbsp;
Kelebihan: Perangkat akses yang digunakan lebih praktis, yaitu smartphone atau perangkat elektronik lainnya, sehingga Sobat dapat mengaksesnya kapanpun dan dimanapun.&nbsp;
&nbsp;
Kekurangannya: dikarenakan perlu mengaksesnya menggunakan daring internet atau online sampai dengan proses selesai. Apabila dalam pengisian terjadi erorr, maka Wajib Pajak perlu mengisi ulang formulir pelaporan SPT dari awal kembali.&nbsp;
&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:1440,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">E-Form:&nbsp;&nbsp;</li>
</ul>
&nbsp;
Kelebihan: Lebih efektif dan fleksibel dalam pengisian pelaporan SPT, jika e-filling lebih sering terjadi error dan harus mengisi dari awal jika terjadi error saat pengisian, maka untuk e-form, jika terjadi error dapat dilakukan logout atau clear cache terlebih dahulu. Hal ini juga membuat dalam e-form pengisian tidak harus dikerjakan sampai selesai karena bisa diisi secara offline. Dalam pengisian menggunakan e-form, terdapat pilihan menyimpan, sehingga Sobat dapat melakukan simpan terlebih dahulu terhadap pengisain SPT yang telah Sobat lakukan, lalu pengisian dapat Sobat lanjutkan kembali sesuai dengan waktu yang diinginkan tanpa harus mengulangnya lagi dari awal. Selain itu, Sobat juga bisa mencetak formulir SPT dalam e-form.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
Kekurangannya: Perangkat akses yang digunakan adalah laptop dan komputer.&nbsp;
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">&nbsp;4. Proses Pengiriman&nbsp;</h3>
Dalam mengirimkan e-Filling karena dilakukan 100% menggunakan koneksi internet, maka dalam proses pelaporan, Wajib Pajak harus terus terkoneksi dengan halaman Direktorat Jenderal Pajak agar dapat mendapatkan token yang nantinya dikirimkan melalui e-mail atau sms. Token tersebut yang berguna sebagai validasi sebelum Wajib Pajak melakukan pelaporan SPT dan mendapatkan Bukti Pelaporan Elektronik SPT Tahunan. Berbeda halnya dengan e-form, Sobat akan diberikan suatu token melalui email yang dapat digunakan untuk mengirimkan formular SPT tanpa melalui proses masuk ke laman DJP Online, di email juga akan dikirimkan bukti bahwa sobat telah melakukan pelaporan secara online.&nbsp;
&nbsp;
Seiring dengan perkembangan teknologi, maka Direktorat Jenderal Pajak juga memberikan suatu fasilitas agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakaannya. Dengan adanya fasilitas e-filling dan juga e-form diharapkan dapat membuat masyarakat menjadi lebih mudah dan tidak perlu malakukan pelaporan manual yang rawan terjadi kesalahan. Dan, diharapkan juga dengan adanya kemudahan melakukan pelaporan pajak melalui aplikasi e-filing dan e-form, dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
Itu dia informasi seputar perbedaan Pengisian SPT melalui e-Filing dan e-Form. Baik e-filing, maupun e-form memiliki kelebihan dan kekurangannya masin-masing, tetapi kedua aplikasi tersebut sama-sama disediakan oleh DJP untuk membantu Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Nah, bagi Sobat yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan untuk tahun 2022, jangan lupa ya Sobat bahwa sebentar lagi sudah mendekati batas akhir pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi, yaitu 31 Maret 2023, dan 30 April 2023 untuk SPT Tahunan Badan. Jangan sampai lupa untuk melakukan pelaporannya ya Sobat. &nbsp;
&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>. &nbsp;

Sebagai seorang Wajib Pajak, tentu tidak asing lagi dengan istilah pelaporan pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai suatu lembaga yang bertugas menyusun kebijakan di bidang perpajakan memberikan suatu solusi dalam bidang pelayanan yang berhubungan dengan hal pelaporan yaitu beralih dari pelaporan manual menjadi e-Filling dan e-Form.  

Sobat Belajar: Mari ketahui perbedaan: Pengisian SPT melalui e-Filing dan e-Form 

Saat ini alat pembayaran secara non-tunai (cashless) semakin diminati oleh masyarakat. Dengan metode yang satu ini, masyarakat tidak perlu repot-repot membawa uang tunai dalam jumlah banyak.
Salah satu alat pembayaran yang sekarang marak di tengah masyarakat adalah QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard. QRIS ini sudah sering digunakan sebagai metode alat pembayaran non-tunai, tidak hanya di toko-toko, bahkan ada beberapa juru parkir, angkutan umum sampai becak yang menyediakan QRIS sebagai alat pembayaran.
QRIS sendiri merupakan standar kode QR di Indonesia dimana sistem ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Pembayaran Indonesia (ASPI). QRIS ini sebenernya bukanlah metode pembayaran yang baru namun sudah diluncurkan sejak Agustus 2019 yang lalu.
<h2 style="text-align: justify;">Cara Mendapatkan QRIS</h2>
QRIS ini sangat memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha. Dengan adanya QRIS ini, pelaku usaha bisa lebih mudah untuk mengurus usahanya dan tidak perlu repot menyiapkan uang tunai banyak-banyak. Ada beberapa langkah yang perlu dilalui agar bisa mendapatkan QRIS untuk metode pembayaran usaha, berikut langkah-langkahnya:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Registrasi</li>
</ul>
Langkah awal untuk mendaptkan QRIS dengan mengakses website <a href="http://www.qris.id">www.qris.id</a> dan memahami informasi yang diberikan dan melakukan pendaftaran di halaman <a href="http://www.qris.id/register">www.qris.id/register</a>, kemudian mengisi form pendaftaran yang ada.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pembayaran</li>
</ul>
Setelah melakukan pengisian form, maka selanjutnya akan diarahkan pembayaran QRIS menggunakan e-wallet (GoPay, Ovo, Dana, LinkAja, ShopeePay, dll). Sobat akan diberikan waktu maksimal 14 hari untuk melakukan pembayaran jika sudah melakukan pengisian form, namun belum melakukan pembayaran. Jika lewat dari 14 hari, maka data isian pada form akan direset
<ul style="text-align: justify;">
<li>Mendapatkan Notifikasi Registrasi</li>
</ul>
Setelah melakukan pembayaran, maka Sobat akan mendapatkan username dan password yang bisa digunakan untuk login di halaman dashboard yang akan dikirim melalui email dan WhatsApp yang diinputkan di form pendaftaran.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Melakukan Upload File</li>
</ul>
Jika sudah melakukan login, selanjutnya Sobat akan diarahkan untuk melakukan upload file kelengkapan administrasi sebelum pengajuan diproses. Jika data yang diupload mengalami kendala, dalam waktu 1x24 jam akan diinfokan kembali untuk diperbaiki melalui email dan WhatsApp
<ul style="text-align: justify;">
<li>Mendapatkan Notifikasi Kelengkapan File</li>
</ul>
Dalam waktu maksimal 7 hari kerja, Sobat akan menerima notifikasi melalui media email dan WhatsApp, apakah data yang disampaikan sudah benar, lengkap atau masih ada yang kurang. Jika terdapat kesalah data, maka wajib direvisi atau dilengkapi. Bila dokumen sudah lengkap, maka pelanggan bisa langsung mencetak QRIS secara mandiri. Dengan menggunakan bantuan dashboard QRIS, Sobat bisa melakukan monitoring uang yang masuk di QRIS.
<h2 style="text-align: justify;">Besar Biaya Transaksi pada QRIS</h2>
MDR (Merchant Discount Rate) merupakan biaya yang dikenakan oleh Penyelenggara (PT Telkom) Sesuai standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Biaya ini ditanggung sepenuhnya oleh pihak penjual misalkan, transaksi sebesar Rp 10.000 dengan tarif 0,5%, maka uang bersih yang akan didapat oleh pihak penjual sebesar Rp9.950. Berikut adalah besaran tarif MDR untuk transaksi QRIS:
<ul>
<li style="text-align: justify;">Biaya 0,7% untuk Pembayaran Reguler</li>
<li style="text-align: justify;">Biaya 0,6% untuk Transaksi yang Berkaitan dengan Pendidikan</li>
<li style="text-align: justify;">Biaya 0,4% untuk Transaksi di SPBU</li>
<li style="text-align: justify;">Biaya 0% untuk Transaksi Yayasan / Organisasi</li>
</ul>
Nah, itu dia informasi seputar cara mendaftarkan QRIS sebagai metode pembayaran usaha. Bagaimana menurut kalian sobat? cukup mudah bukan?
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.&nbsp;

Saat ini alat pembayaran secara non-tunai (cashless) semakin diminati oleh masyarakat. Dengan metode yang satu ini, masyarakat tidak perlu repot-repot membawa uang tunai dalam jumlah banyak.

Cara Mendaftarkan QRIS sebagai Metode Pembayaran Usaha

Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah penghasilan Sobat yang belum diwajibkan untuk membayar pajak menurut peraturan undang undang. 

Artikel Sobat Pajak