<h2 style="text-align: justify;"><strong>Dasar Hukum</strong></h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li><a href="https://pajak.go.id/id/peraturan/harmonisasi-peraturan-perpajakan">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021</a> Pasal 4 ayat 2 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan</li>
<li><a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/2066/PP/tmp">PP No. 29 tahun 1996</a> telah diubah terakhir dengan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/4574/PP/5%20TAHUN%202002">PP No. 5 tahun 2002</a> yang mengatur tentang PPh dari persewaan tanah dan/atau bangunan</li>
<li><a href="https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2000/29TAHUN2000PP.HTM">PP No. 29 tahun 2000</a> sebagaimana telah diubah terakhir dengan <a href="https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2010/59TAHUN2010PP.HTM">PP No. 59 tahun 2010</a> tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</li>
<li><a href="https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2000/131TAHUN2000PP.pdf">PP No. 131 tahun 2000</a> sebagaimana telah diubah terakhir dengan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/11030/PP/123%20TAHUN%202015">PP No. 123 Tahun 2015</a> tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia</li>
<li><a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/11835/PP/55%20TAHUN%202019">PP No.55 Tahun 2019</a> tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi</li>
<li><a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/11475/PP/tmp">PP No.34 Tahun 2017</a> tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan</li>
<li>&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/3944/PP/tmp">PP No 132 tahun 2000</a> tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Objek Pajak PPh Pasal 4 ayat (2)</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Yang termasuk objek pajak PPh pasal 4 ayat 2 adalah penghasilan berupa:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Deposito dan tabungan, dan diskonto sertifikat Bank Indonesia</li>
<li>Bunga atau Diskonto Obligasi</li>
<li><a href="https://www.sobatbuku.com/article/641038afa0055bd9d7563f72/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Pengenaan%20Pajak%20atas%20Sewa%20Tanah%20dan%20Bangunan%20">Sewa tanah dan/atau bangunan</a></li>
<li>Penghasilan dari pengalihan hak tanah dan/atau bangunan</li>
<li><a href="https://www.sobatbuku.com/article/640e960ca0055bd9d7563700/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Apa%20itu%20Jasa%20Konstruksi%20">Usaha jasa kontruksi </a>(yang dimaksud dalam pengertian ini adalah usaha yang memberikan jasa perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, instalasi, perbaikan dan renovasi termasuk pembongkaran bangunan, serta pengawasan manajemen konstruksi).</li>
<li><a href="https://www.sobatbuku.com/article/641976bfa0055bd9d7566cdb/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Pengenaan%20Pajak%20atas%20Hadiah%20Undian">Atas hadiah undian</a></li>
<li>Atas transaksi derivatif berupa kontrak jangka panjang yang diperdagangkan di bursa (yang dimaksud dalam pengertian ini adalah transaksi yang didasarkan pada kontrak atau perjanjian pembayaran yang merupakan turunan dari acuan pokok, contohnya saham dan obligasi).</li>
<li>Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (yang dimaksud dalam pengertian ini adalah wajib pajak yang memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 milyar dalam satu tahun pajak).</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Pajak penghasilan atas penghasilan Deposito dan tabungan, dan diskonto sertifikat Bank Indonesia</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Pengenaan pajak ini diatur dengan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/11030/PP/123%20TAHUN%202015">PP No. 123 Tahun 2015</a> sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: justify;">1. Atas bunga deposito dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang dananya berasal dari devisa hasil ekspor dan ditempatkan di dalam negeri, dikenakan tarif sebagai berikut:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Jangka waktu 1 bulan = 10% dari jumlah bruto</li>
<li>Jangka waktu 3 bulan = 7,5% dari jumlah bruto</li>
<li>Jangka waktu 6 bulan = 2,5% dari jumlah bruto</li>
<li>Jangka waktu lebih dari 6 bulan = 0% dari jumlah bruto</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">2. Atas bunga deposito mata uang rupiah yang dananya berasal dari devisa hasil ekspor dan ditempatkan di dalam negeri, dikenakan tarif sebagai berikut:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Jangkwa waktu 1 bulan = 7,5% dari jumlah bruto</li>
<li>Jangka waktu 3 bulan = 5% dari jumlah bruto</li>
<li>Jangka waktu 6 bulan atau lebih = 0% dari jumlah bruto</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">3. Atas bunga tabungan diskonto dan diskonto sertifikat bank Indonesia, dikenai tarif sebagai berikut:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Wajib Pajak dalam negeri BUT = 20% dari jumlah bruto</li>
<li>Wajib Pajak luar negeri = 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Pajak Penghasilan atas bunga atau diskonto obligasi</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Ketentuan ini diatur dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/11835/PP/55%20TAHUN%202019">PP No.55 Tahun 2019</a> dimana menurut peraturan ini, atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak berupa diskonto dan bunga yang diperdagangkan di bursa efek dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Tarif yang dikenakan sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: justify;">1. Bunga obligasi dengan kupon</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Wajib Pajak dalam negeri dan BUT = 15%</li>
<li>Wajib Pajak luar negeri selain BUT = 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dihitung dari jumlah bruto bunga yang disesuaikan dengan masa kepemilikan obligasi<em>.</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">2. Diskonto obligasi kupon</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Wajib Pajak dalam negeri dan BUT = 15%</li>
<li>Wajib Pajak luar negeri selain BUT = 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dihitung dari selisih lebih harga jual, tidak termasuk bunga berjalan.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">3. Diskonto obligasi tanpa bunga</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Wajib Pajak dalam negeri dan BUT = 15%</li>
<li>Wajib Pajak luar negeri selain BUT = 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Dihitung dari selisih lebih harga jual diatas harga perolehan obligasi</em></strong><strong>.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">4. Bunga/diskonto dari obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak reksa dana, investasi infrastruktur berupa kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat, dan efek beragun asset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar di OJK</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Tahun 2020 = 5%</li>
<li>Tahun 2021 dan seterusnya = 10%</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Pajak Penghasilan atas penghasilan sewa tanah dan/atau bangunan</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Ketentuan ini diatur dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/11475/PP/tmp">PP No.34 Tahun 2017</a>. Besarnya tarif atas penghasilan berupa sewa tanah dan/atau bangunan adalah sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Contoh : </strong></p>
<p style="text-align: justify;">PT Sintya menyewa ruko dari Nyonya Anis untuk dijadikan kantor dengan nilai sewa Rp40.000.000, maka PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT Sintya adalah</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>10% x Rp 40.000.000 = Rp 4.000.000.</strong></p>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Pajak Penghasilan atas Undian </strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Ketentuan ini diatur dalam&nbsp; <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/3944/PP/tmp">PP No 132 tahun 2000</a>, yang mengatur tentang penghasilan berupa undian yang dipotong PPh final. Besarnya tarif yang dikenakan adalah 25% dari jumlah bruto dari undian.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Contoh </strong></p>
<p style="text-align: justify;">PT Sintya menyelenggarakan undian dengan hadiah berupa uang tunai senilai Rp 100.000.000. Maka PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT Sintya adalah:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>25% x Rp 100.000.000 = Rp 25.000.000.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Nah, itu informasi sekitar Pajak Penghasilan Pasal 4(2) atau yang biasa dikenal dengan PPH Final, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.</p>
<p style="text-align: justify;">Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.</p>

Pajak Peghasilan Pasal 4 ayat 2 merupakan pajak yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang, dan pajak penghasilan final ini dikenakan terhadap jenis penghasilan tertentu, seperti bunga, sewa, serta imbalan jasa konsultan dan jasa kontruksi. 

Serba-Serbi Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 (PPh final)

<p style="text-align: justify;">Berdasarkan <a href="https://pajak.go.id/id/peraturan/harmonisasi-peraturan-perpajakan">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021</a> Pasal 4 ayat 2 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, bahwa pertimbangan yang mendasari pengenaan PPh Final yaitu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat, kesederhanaan dalam memungut pajak, beban administrasi yang dapat diminimalisir baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pemerataan mengenai pengenaan pajak, serta memperhatikan mengenai perkembangan ekonomi dan moneter.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Pengertian PPh Final</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">PPh Final merupakan pajak yang tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak atau pada saat perhitungan PPh dalam <a href="https://www.sobatbuku.com/article/64119785a0055bd9d7564cd8/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Macam%20Formulir%20SPT%20Tahunan%20Orang%20Pribadi">SPT Tahunan</a>. Sehingga pajak yang <a href="https://www.sobatbuku.com/article/645c8e68a0055bd9d7575834/Pahami%20Perbedaan%20dari%20Pemungutan%20dan%20Pemotongan%20Pajak">dipotong, dipungut</a> oleh pemberi penghasilan atau dibayar sendiri oleh pihak penerima penghasilan, perhitungan pajaknya harus diselesaikan dan dilunasi dalam masa pajak yang sama ketika menerima penghasilan, maka tidak diperlukan untuk melakukan pelaporan lagi ketika akhir tahun pajak</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Pemotong PPh Pasal 4 Ayat 2</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran untuk objek tertentu (Wajib Pajak Badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 Ayat 2, sedangkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi tidak ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 Ayat 2).</p>
<p style="text-align: justify;">Apabila Wajib Pajak menerima penghasilan yang merupakan objek pajak dari PPh Pasal 4 Ayat 2 dan pemberi penghasilan juga merupakan pemotong PPh&nbsp; Pasal 4 Ayat 2, maka atas penghasilan tersebut yang telah diterima akan dipotong PPh Pasal 4 Ayat 2 oleh pihak pemotong tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;">Namun, apabila Wajib Pajak menerima penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 4 Ayat 2 dan pihak pemberi penghasilan adalah orang pribadi maka Wajib Pajak wajib <a href="https://www.sobatbuku.com/article/63fdca262eaf429b8e97810c/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Batas%20Waktu%20Pelaporan%20dan%20Penyetoran%20Pajak%20beserta%20Sanksinya">menyetor</a> sendiri atas PPh Pasal 4 Ayat 2 tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Objek PPh Pasal 4 Ayat 2</strong></h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li><a href="https://www.sobatbuku.com/article/645b3a65a0055bd9d75751ba/Serba-Serbi%20Pajak%20Penghasilan%20Pasal%204%20ayat%202%20(PPh%20final)">Bunga deposito dan tabungan lainnya</a>.</li>
<li><a href="https://www.sobatbuku.com/article/641976bfa0055bd9d7566cdb/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Pengenaan%20Pajak%20atas%20Hadiah%20Undian">Hadiah dari undian</a>.</li>
<li>Transaksi berupa derivatif.</li>
<li>Penghasilan tertentu sesuai yang diatur oleh Peraturan Pemerintah.</li>
<li>Penjualan berupa saham atau pengalihan penyertaan modal oleh perusahaan modal ventura.</li>
<li>Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya.</li>
<li>Bunga simpanan.</li>
<li>Bunga obligasi dan surat utang negara.</li>
<li>Transaksi dari pengalihan harta.</li>
<li>Tanah dan/atau bangunan.</li>
<li>Usaha real estate.</li>
<li><a href="https://www.sobatbuku.com/article/640e960ca0055bd9d7563700/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Apa%20itu%20Jasa%20Konstruksi%20">Usaha jasa konstruksi</a>.</li>
<li><a href="https://www.sobatbuku.com/article/641038afa0055bd9d7563f72/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Pengenaan%20Pajak%20atas%20Sewa%20Tanah%20dan%20Bangunan%20">Penyewaan tanah dan bangunan</a>.</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2</strong></h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Tarif sebesar 20% atas bunga deposito serta jenis-jenis tabungan, SBI, dan diskon jasa giro.</li>
<li>Tarif sebesar 10% atas bunga simpanan yang dibayar koperasi kepada anggota jika &gt; Rp250.000 per bulan, jika &lt; Rp 250.000 maka tarif sebesar 0%.</li>
<li>Tarif sebesar 10% atas <a href="https://www.sobatbuku.com/article/640ee3e4a0055bd9d756390e/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Pajak%20atas%20Dividen%20">dividen</a>.</li>
<li>Tarif sebesar 25% atas hadiah undian, berdasarkan dari jumlah bruto hadiah undian.</li>
<li>Tarif sebesar 2,5% atas transaksi derivatif, berdasarkan margin awal.</li>
<li>Tarif sebesar 0,5% atas penjualan saham pendiri.</li>
<li>Tarif sebesar 0,1% atas penjualan saham bukan pendiri.</li>
<li>Tarif sebesar 2-6% atas jasa konstruksi.</li>
<li>Tarif sebesar 1% dan 5% atas sewa atas tanah dan/atau bangunan (termasuk real estate). 1% digunakan untuk pengalihan Rumah Sederhana dan RUSUN Sederhana.)</li>
<li>Tarif sebesar 0,1% atas transaksi penjualan dan pengalihan saham oleh modal ventura.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Dikecualikan dari PPh Final</strong></h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Bunga deposito/tabungan/SBI dengan jumlah deposito /tabungan/SBI tidak melebihi Rp7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.</li>
<li>Bunga diskonto yang telah diterima ataupun diperoleh dari bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri yang bertempat di wilayah Indonesia.</li>
<li>Bunga deposito/tabungan/diskonto SBI yang telah diterima ataupun diperoleh dari Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sesuai dengan pernyataan pada Pasal 29 UU No. 11 Tahun 1992 mengenai Dana Pensiun.</li>
<li>Selanjutnya, yaitu berupa bunga tabungan yang terdapat pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kavling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, ataupun rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Pengecualian Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Kategori yang dapat diberikan pembebasan PPh yang bersifat final yang diberikan atas penerbitan Surat Keterangan Bebas:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah dari <a href="https://www.sobatbuku.com/article/6405be252eaf429b8e97a25e/Sobat%20Belajar%3A%20Sobat%20tau%20Penghasilan%20Tidak%20Kena%20Pajak%3F%20Ini%20dia%20Penjelasannya">PTKP</a> yang jumlah bruto pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunannya &lt;Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.</li>
<li>Orang pribadi yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan hibah yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, berdasarkan hibah tersebut tidak berhubungan dengan suatu usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.</li>
<li>Badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan sehubungan dengan hibah yang diberikan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi.</li>
<li>Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan warisan</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Nah, itu dia informasi seputar Pajak Penghsilaan 4 ayat 2 (PPh 4(2)), semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.</p>
<p style="text-align: justify;">Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.</p>

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 2, bahwa pertimbangan yang mendasari pengenaan PPh Final yaitu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat, kesederhanaan dalam memungut pajak, beban administrasi yang dapat diminimalisir baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pemerataan mengenai pengenaan pajak, serta memperhatikan mengenai perkembangan ekonomi dan moneter.

Sobat Belajar – PPh Pasal 4 Ayat 2

<p style="text-align: justify;">Konsep <em>Sustainable Development</em> atau pembangunan berkelanjutan memang tengah digalakkan pemerintah dalam berbagai sektor di Indonesia. Tentu saja, dampaknya adalah kebutuhan dana yang diperlukan semakin tinggi. Salah satu penyumbang dana pembangunan tertinggi negara Indonesia adalah berasal dari pajak. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari rasa bakti sebagai seorang warga negara kepada negaranya, yang kemudian dari pembayaran pajak tersebut digunakan untuk pembangunan fasilitas-fasilaitas sosial yang dapat dimanfaatkan secara gratis oleh masyarakat, seperti sekolah, jembatan, halte dan lain-lain.</p>
<p style="text-align: justify;">Penerimaan pajak penghasilan merupakan salah satu penerimaan terbesar negara, penerimaan ini diharapkan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan dunia usaha. Pemerintah telah menerapkan kebijakan bagi Pajak Penghasilan yaitu disebut dengan <em>PPh Final</em>. Kebijakan ini dibuat untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk menghitung pajak terutang serta diharapkan dapat meningkatkan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/610cddae0aca7f04d157ac9b/Pentingnya%20Kesadaran%20dan%20Kepatuhan%20Pajak%20bagi%20UMKM">kepatuhan</a> Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya.</p>
<p style="text-align: justify;">Namun, masih banyak Wajib Pajak yang belum memahami betul apa perbedaan PPh Final dengan PPh Non-Final. Kapan bisa menggunakan tarif PPh Final dan saat kapan harus menggunakan PPh Non-Final. Hal ini akan dijelaskan sebagai berikut:</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Pajak Penghasilan Final (PPh Final) </strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan yang sifatnya langsung saat Wajib Pajak menerima penghasilan dan tidak akan dihitung lagi dalam <a href="https://www.sobatbuku.com/article/64119785a0055bd9d7564cd8/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Macam%20Formulir%20SPT%20Tahunan%20Orang%20Pribadi">SPT Tahunan</a>, tetapi hanya dilaporkan.</p>
<p><strong> </strong></p>
<h2><strong>Pajak Penghasilan Non-Final (PPh Non-Final)</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang, pajak ini perlu diperhitungkan kembali dalam SPT bersamaan dengan penghasilan lain yang tidak dikenakan PPh Final.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Objek Pajak PPH Final dan PPH Non-Final</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.sobatbuku.com/article/645b390ba0055bd9d75751a0/Sobat%20Belajar%20%E2%80%93%20PPh%20Pasal%204%20Ayat%202">Objek Pajak PPh Final dan Tidak Final </a>diatur dalam <a href="https://pajak.go.id/id/peraturan/harmonisasi-peraturan-perpajakan">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021</a> Pasal 4 ayat 2 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Objek Pajak PPh Final</h4>
<p style="text-align: justify;">Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan Final adalah penghasilan dari:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="https://www.sobatbuku.com/article/645b3a65a0055bd9d75751ba/Serba-Serbi%20Pajak%20Penghasilan%20Pasal%204%20ayat%202%20(PPh%20final)">Bunga deposito dan tabungan</a>, bunga obligasi, surat utang negara, diskonto pasar uang, bunga simpanan koperasi</li>
<li><a href="https://www.sobatbuku.com/article/641976bfa0055bd9d7566cdb/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Pengenaan%20Pajak%20atas%20Hadiah%20Undian">Hadiah undian</a></li>
<li>Transaksi Saham dan sekuritas lainnya</li>
<li>Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan</li>
<li>Penghasilan dari pengalihan real estate dan <a href="https://www.sobatbuku.com/article/641038afa0055bd9d7563f72/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Pengenaan%20Pajak%20atas%20Sewa%20Tanah%20dan%20Bangunan%20">sewa tanah/bangunan</a></li>
</ul>
<h4 style="text-align: justify;"><strong>Objek Pajak PPh non-Final</strong></h4>
<p style="text-align: justify;">Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan Non-Final adalah penghasilan dari:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Penggantian/imbalan terkait dengan pekerjaan atau jasa</li>
<li>Hadiah yang berasal dari pekerjaan dan penghargaan</li>
<li>Laba usaha</li>
<li>Keuntungan penjualan atau pengalihan harta</li>
<li>Penerimaan kembali pajak yang dibebankan sebagai biaya serta pembayaran tambahan pengembalian pajak</li>
<li>Bunga premium, diskonto, serta imbalan jaminan pengembalian utang</li>
<li>Dividen</li>
<li>Royalti atau imbalan atas penggunaan hak</li>
<li>Sewa dan peghasilan penggunaan harta</li>
<li>Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala</li>
<li>Keuntungan apabila terjadi pembebasan utang</li>
<li>Keuntungan selisih kurs mata uang asing</li>
<li>Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva</li>
<li>Premi asuransi</li>
<li>Iuran perkumpulan dari anggotanya yaitu Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas</li>
<li>Tambahan kekayaan neto yang belum dikenakan pajak</li>
<li>Penghasilan dari usaha berbasis syariah</li>
<li>Imbalan bunga yang diatur undang-undang</li>
<li>Surplus Bank Indonesia.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Tarif PPh Final dan Non Final</strong></h3>
<h4>Tarif PPH Final</h4>
<p><a href="https://www.sobatbuku.com/article/645b3a65a0055bd9d75751ba/Serba-Serbi%20Pajak%20Penghasilan%20Pasal%204%20ayat%202%20(PPh%20final)">Tarif PPh Final</a>&nbsp; yang dikenakan kepada Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan akan merujuk pada sumber-sumber penghasilan yang diperolehnya. Berikut ini tarif dari setiap objek pajak PPh Pasal 4 ayat (2):</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Bunga deposito, tabungan, diskonto SBI, jasa giro : 20%</li>
<li>Bunga simpanan koperasi yang dibayar kepada orang probadi (anggota koperasi) : 10%</li>
<li>Bunga obligasi dan surat utang negara lebih dari 12 bulan</li>
</ol>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul style="text-align: justify;">
<li>Bunga obligasi dengan kupon WPDN BUT : 15%</li>
<li>Bunga obligasi dengan kupon WPLN non-BUT : 20%</li>
<li>Diskonto obligasi dengan kupon WPLN non-BUT : 15%</li>
<li>Diskonto obligasi dengan kupon WPLN non-BUT (sesuai P3B) : 20%</li>
<li>Diskonto obligasi tanpa bunga WPLN non-BUT : 20%</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>Dividen wajib pajak orang pribadi dalam negeri : 10%</li>
<li>Hadiah undian : 25%</li>
<li>Pengalihan ha katas tanah dan/atau bangunan</li>
</ol>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul style="text-align: justify;">
<li>Rumah sederhana : 1%</li>
<li>Real estate : 5%</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h4 style="text-align: justify;"><strong>Tarif PPh Non-Final</strong></h4>
<p style="text-align: justify;">Sedangkan tarif PPh tidak final, diatur dalam <a href="https://pajak.go.id/id/peraturan/harmonisasi-peraturan-perpajakan">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021</a> Pasal 17 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan</p>
<p style="text-align: justify;">Untuk Wajib Pajak orang pribadi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Sampai dengan Rp60.000.000 : 5%</li>
<li>Rp60.000.000 &ndash; Rp250.000.000 : 15%</li>
<li>Rp250.000.000 &ndash; Rp500.000.000 : 25%</li>
<li>Rp500.000.000 &ndash; Rp5.000.000.000 : 30%</li>
<li>Diatas Rp5.000.000.000 : 35%</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Untuk Wajib Pajak badan:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Tarif yang ditetapkan sebesar 22 %, tarif ini mulai berlaku pada tahun pajak 2022</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Itu dia perbedaan mengenai PPh Final dan Non-Final, Semoga artikel ini dapat dimengerti dan membantu Sobat - Sobat sekalian ya!</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di</span><a href="http://sobatbuku.com/"><span style="font-weight: 400;"> Sobat Buku</span></a><span style="font-weight: 400;"> dan</span><a href="http://sobatpajak.com/"><span style="font-weight: 400;"> Sobat Pajak,</span></a><span style="font-weight: 400;"> atau melalui media sosial kami di</span><a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"><span style="font-weight: 400;"> Instragram</span></a><span style="font-weight: 400;"> dan</span><a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"><span style="font-weight: 400;"> Facebook</span></a><span style="font-weight: 400;">.</span></p>

Konsep Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan memang tengah digalakkan pemerintah dalam berbagai sektor di Indonesia. Tentu saja, dampaknya adalah kebutuhan dana yang diperlukan semakin tinggi. Salah satu penyumbang dana pembangunan tertinggi negara Indonesia adalah berasal dari pajak. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari rasa bakti sebagai seorang warga negara kepada negaranya, yang kemudian dari pembayaran pajak tersebut digunakan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas sosial yang dapat dimanfaatkan secara gratis oleh masyarakat, seperti sekolah, jembatan, halte dan lain-lain.

PPh Final dan Non-Final Bedanya Apa?

<p style="text-align: justify;"><em>Electronic Data Capture</em>, atau yang lebih dikenal sebagai EDC, merupakan mesin penerima pembayaran yang telah terhubung dengan berbagai server perbankan. EDC pada dasarnya merupakan alat pembayaran nontunai yang terintegrasi dengan rekening bank. Alat ini mempunyai teknologi GUI (<em>Graphical User Interface</em>) yang berperan penting dalam memasukkan dan memvalidasi berbagai data transaksi. Selain itu, EDC juga membantu pihak merchant membuat laporan berdasarkan hasil analisis data yang mesin peroleh.</p>
<p style="text-align: justify;">EDC pada dasarnya merupakan alat pembayaran nontunai yang terintegrasi dengan rekening bank. Alat ini memiliki teknologi GUI (Graphical User Interface) yang berperan penting dalam memasukkan dan memvalidasi berbagai data transaksi. Selain itu, EDC juga bisa membantu merchant dalam membuat laporan berdasarkan hasil analisis data yang mesin peroleh.</p>
<p style="text-align: justify;">Mesin EDC bisa menerima pembayaran nontunai menggunakan kartu debit maupun kartu kredit. Karena sudah menggunakan chip, pembayaran dengan kedua jenis kartu tersebut tidak lagi perlu digesek pada bagian sisi samping mesin. Sekarang, kartu bisa masuk pada slot yang terletak di bagian bawah mesin EDC. Perubahan ini diklaim lebih aman sehingga data pelanggan terjamin keamanannya.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebelum era digital berkembang pesat seperti sekarang, mesin EDC biasanya hanya bisa dijumpai di toko-toko atau outlet besar. Sementara itu, pelaku UMKM masih menerima pembayaran secara tunai saja. Beruntung, saat ini telah tersedia EDC Android yang bisa dimiliki oleh semua jenis pengusaha. Mesin EDC Android memiliki fitur yang jauh lebih canggih daripada EDC konvensional, dimana EDC Android bisa membuat <a href="https://www.sobatbuku.com/article/638dc63660d23703c4ef72c8/Pemasaran%20dan%20Penggunaan%20QRIS">QRIS</a> untuk pembayaran, memiliki aplikasi mini ATM, Aplikasi debit merchant , memiliki kamera untuk scan barcode &amp; QR, bisa menggunakan jaringan seluler atau wifi, serta bisa dibawa kemana-mana karena menggunakan baterai. Namun, tentunya dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk memiliki EDC Android ini.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Manfaat Menggunakan Mesin EDC</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Tanpa memandang jenis usaha,&nbsp; ada banyak manfaat yang bisa diperoleh dengan menggunakan mesin EDC, antara lain:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Mempercepat transaksi</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Salah satu keuntungan pembayaran non-tunai adalah petugas kasir tidak perlu repot menyediakan uang kembalian. Dari sisi pelanggan pun, mereka bisa melakukan transaksi lebih cepat. Dengan begitu, pelanggan tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mengantre melakukan pembayaran</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Meningkatkan pemasukan</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Menyediakan mesin EDC juga bisa berpengaruh pada peningkatan pemasukkan bisnis. Keberadaan mesin EDC juga membuat pelanggan tidak ragu melakukan pembelian dalam jumlah banyak. Meski tidak membawa uang tunai, mereka tetap bisa bertransaksi menggunakan metode lain, dengan kartu debit atau kartu kredit atau <a href="https://www.sobatbuku.com/article/645c8d22a0055bd9d7575821/E-Money%20VS%20E-Wallet%2C%20Emang%20Ada%20Bedanya%20ya%3F">e-money</a></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Mengantisipasi terjadinya kecurangan internal</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Manfaat lain menggunakan EDC adalah memudahkan kontrol terhadap semua transaksi yang tercatat. Di samping itu, pihak bank juga lebih mudah melakukan pengawasan. Artinya, apabila terjadi transaksi mencurigakan, maka bisa dilakukan tindakan antisipasi. Dengan begitu, kecurangan karyawan bisa diminimalisir menggunakan mesin EDC.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Terhindar dari uang palsu</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dengan menggunakan EDC, pihak penjual tidak perlu khawatir akan adanya uang palsu. Selain itu, penjual juga terhindar dari uang kusut atau rusak.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Cara Menggunakan Mesin EDC</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Setelah mengetahui, apa itu mesin EDC dan kegunaannya, penjual juga perlu mempelajari cara menggunakannya. Langkah-lanngkah penggunaannya sebagai berikut:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Konsumen memberikan kartu kredit atau debit pada kasir.</li>
<li>Kasir akan memasukkan atau menggesekkan kartu tersebut pada mesin EDC.</li>
<li>Kasir akan memasukkan besaran nominal pembayaran ke mesin EDC.</li>
<li>Konsumen akan diminta mengetikkan PIN ke dalam mesin EDC. Namun, jika transaksi menggunakan <a href="https://www.sobatbuku.com/article/645c8d22a0055bd9d7575821/E-Money%20VS%20E-Wallet%2C%20Emang%20Ada%20Bedanya%20ya%3F">e-wallet</a>, pelanggan tinggal memindai barcode yang sudah terinput besar nominal transaksinya.</li>
<li>Saldo e-wallet atau kartu debit pelanggan akan berkurang sesuai besar nominal transaksi.</li>
<li>Mesin EDC akan otomatis mengeluarkan struk pembayaran dan transaksi selesai.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan mesin EDC sebagai sistem pembayaran. Dalam mesin EDC, terdapat kebijakan <em>merchant discount rate</em>, yaitu sejumlah biaya potongan atau fee yang dibebankan kepada pemilik usaha. Kemudian, ada kemungkinan transaksi pada mesin EDC mengalami kegagalan, dikarenakan sinyal yang tidak mendukung.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Mesin EDC memberi kemudahan transaksi antara penjual dengan pelanggan. Tidak hanya menguntungkan pihak pembeli, namun juga mempermudah penjual. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk menyediakan alat pembayaran dengan mesin EDC.</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di</span><a href="http://sobatbuku.com/"><span style="font-weight: 400;"> Sobat Buku</span></a><span style="font-weight: 400;"> dan</span><a href="http://sobatpajak.com/"><span style="font-weight: 400;"> Sobat Pajak,</span></a><span style="font-weight: 400;"> atau melalui media sosial kami di</span><a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"><span style="font-weight: 400;"> Instragram</span></a><span style="font-weight: 400;"> dan</span><a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"><span style="font-weight: 400;"> Facebook</span></a><span style="font-weight: 400;">.</span></p>

Electronic Data Capture, atau yang lebih dikenal sebagai EDC, merupakan mesin penerima pembayaran yang telah terhubung dengan berbagai server perbankan. EDC pada dasarnya merupakan alat pembayaran nontunai yang terintegrasi dengan rekening bank. Alat ini mempunyai teknologi GUI (Graphical User Interface) yang berperan penting dalam memasukkan dan memvalidasi berbagai data transaksi. Selain itu, EDC juga membantu pihak merchant membuat laporan berdasarkan hasil analisis data yang mesin peroleh.

Mengenal Metode Pembayaran dengan Mesin EDC

<p style="text-align: justify;">Dalam berbisnis, strategi sangatlah diperlukan, mulai dari strategi penetapan harga produk atau jasa, strategi penentuan produk yang tepat, strategi marketing, dan lainnya. Salah satu strategi pemasaran yang paling mendasar adalah strategi pemasaran 4P. Strategi pemasaran 4P ini merupakan bagian dari <em>Marketing Mix</em> atau bauran pemasaran yang merupakan strategi pemasaran yang dapat menentukan kesuksesan perusahaan dalam mengejar profit atau keuntungan maksimal.</p>
<p style="text-align: justify;">Bauran pemasaran adalah kumpulan faktor-faktor yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk membuat konsumen membeli produknya. Seperti istilahnya, ini memang campuran dari banyak alat pemasaran taktis. Peran eksekutif pemasaran adalah mempersiapkan kombinasi yang tepat untuk menghasilkan sinergi yang sangat baik antara produk dan audiens yang ditargetkan.</p>
<p style="text-align: justify;">Konsep pemasaran ini memiliki 4 elemen utama yang dikenal dengan istilah konsep <em>marketing</em> 4P yaitu <em>Product </em>(Produk)<em>, Price </em>(Harga)<em>, Place</em> (Tempat)<em>, dan Promotion </em>(Promosi).</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Elemen Strategi Pemasaran 4P</strong></h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><em>Product</em> (Produk)</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dalam memulai bisnis, hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah produk. Produk menjadi bagian penting dari sebuah bisnis, namun produk tidak hanya focus pada fisik saja, melainkan seluruh aspek berwujud dan tidak berwujud seperti layanan, kepribadian, organisasi, dan ide.</p>
<p style="text-align: justify;">Di sini, penting untuk memahami hubunngan tentang produk dan bauran pemasaran. Bauran produk adalah seluruh rangkaian produk yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggannya. Keputusan mengenai bauran produk akan bergantung pada banyak faktor seperti:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>Rancangan</li>
<li>Fitur</li>
<li>Nama merk</li>
<li>Variasi produk</li>
<li>Kualitas</li>
<li>Jasa</li>
<li>Pengemasan, pengembalian, dll.</li>
</ul>
</li>
<li>
<h3><em>Price</em> (Harga)</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Selain produk, elemen selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah <em>price </em>(harga). Harga merupakan nilai yang harus diberikan oleh pembeli untuk memperoleh atau memiliki produk suatu perusahaan. Ini menjadi komponen penghasil pendapatan yang penting bagi perusahaan. Keputusan penetapan harga ini harus dipertimbangkan secara matang karena bisa menjadi pedang bermata dua. Biasanya calon pelanggan akan membandingkan produk terhadap kompetitor lebih dahulu dan berikutnya mereka akan menjadikan harga menjadi tolak ukurnya. Maka dari itu, Sobat harus memiliki strategi penetapan harga yang baik, caranya Sobat bisa melihat harga pasar atau menghitung harga pokok penjualan (HPP).</p>
<p style="text-align: justify;">Dalam menentukan harga produk, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>Nilai produk atau jasa</li>
<li>Perbandingan harga dengan kompetitor</li>
<li>Promo atau pemberian diskon</li>
<li>Keuntungan yang didapat</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><em>Place</em> (Tempat)</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah tempat atau lokasi usaha. Sobat tentunya harus mencari tempat usaha yang strategis, terutama untuk para pengusaha bisnis offline. Lokasi yang strategis maksudnya adalah tempat yang ramai dikunjungi orang atau biasanya tempat tersebut ramai dilalui orang. Dengan banyak orang yang lewat, calon pelanggan bisa merasa tertarik untuk mengunjungi usaha Sobat, ditambah lokasinya yang mudah ditemukan. Tentunya tempat ini juga memiliki beberapa hal yang perlu dipertimbangkan seperti:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>Jenis tempat</li>
<li>Saluran distribusi</li>
<li>Penangan produk</li>
<li>Logistik</li>
<li>Jumlah kompetitor di area usaha</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><em>Promotion</em> (Promosi)</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Strategi pemasaran promosi memiliki dua tujuan, yang pertama, &nbsp;meningkatkan <em>brand awareness</em> dari bisnis Sobat agar orang-orang bisa tahu mengenai usaha yang Sobat dirikan. Kedua, membujuk para pelanggan untuk membeli produk atau jasa yang Sobat tawarkan. Strategi promosi dengan demikian akan mencakup berbagai cara yang dapat Sobat gunakan untuk berkomunikasi dengan audiens target. Bauran promosi yang efektif tentunya akan mengundang lebih banyak pelanggan dan bisa meningkatkan angka penjualan produk. Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan promosi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>Waktu melaksanakan promosi</li>
<li>Media promosi yang digunakan</li>
<li>Menganalisis cara kompetitor promosi</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Pebisnis yang menerapkan keempat elemen tersebut dapat meningkatkan penjualan usaha. Strategi marketing sangatlah penting bagi keberlangsungan suatu bisnis. Strategi ini, dapat meningkatkan loyalitas usaha Sobat karena berfokus terhadap keperluan konsumen dan menciptakan kepuasan pelanggan. Jika Sobat bisa mengkombinasikan semua elemen strategi marketing pada usaha, Sobat dapat menciptakan promosi yang tepat untuk produk bisnis Anda.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Itu lah beberapa hal yang wajib Sobat - sobat sekalian ketahui untuk dapat membantu dalam menjalankan bisnis Sobat.&nbsp;</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di</span><a href="http://sobatbuku.com/"><span style="font-weight: 400;"> Sobat Buku</span></a><span style="font-weight: 400;"> dan</span><a href="http://sobatpajak.com/"><span style="font-weight: 400;"> Sobat Pajak,</span></a><span style="font-weight: 400;"> atau melalui media sosial kami di</span><a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"><span style="font-weight: 400;"> Instragram</span></a><span style="font-weight: 400;"> dan</span><a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"><span style="font-weight: 400;"> Facebook</span></a><span style="font-weight: 400;">.</span></p>

Dalam berbisnis, strategi sangatlah diperlukan, mulai dari strategi penetapan harga produk atau jasa, strategi penentuan produk yang tepat, strategi marketing, dan lainnya. Salah satu strategi pemasaran yang paling mendasar adalah strategi pemasaran 4P. Strategi pemasaran 4P ini merupakan bagian dari Marketing Mix atau bauran pemasaran yang merupakan strategi pemasaran yang dapat menentukan kesuksesan perusahaan dalam mengejar profit atau keuntungan maksimal.

Mengenal Strategi Pemasaran 4P

<p style="text-align: justify;">Pengertian Pajak menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib yang terutang oleh wajib pajak kepada negara. Pajak dipungut dari warga negara kepada negara sebagai bentuk perwujudan pengabdian dan peran serta warga negara terhadap pembangunan nasional. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang cukup besar, sehingga memiliki kontribusi yang dominan terhadap penerimaan suatu negara. Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah atau yang kerap disingkat UMKM, saat ini menjadi sangat diminati oleh banyak orang.Sebagai pengusaha UMKM, tentu juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak pada saat jangka waktu yang telah ditentukan</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Potensi Pajak UMKM dan Masalah dalam Pemungutannya</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">UMKM atau Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan usaha perdagangan yang dikelola oleh badan atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang Undang-Undang No.20 Tahun 2008. Dewasa ini, jumlah UMKM semakin meningkat di Indonesia, hal ini membuat semakin besar pula potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM. Kontribusi pajak penghasilan sangat besar pada potensi penerimaan negara, tetapi apabila tidak dikelola dengan baik, maka potensi penerimaan negara tersebut tidak dapat terserap secara maksimal atau bahkan hilang.</p>
<p style="text-align: justify;">Menurut data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (2019), kontribusi PPh final UMKM sebesar Rp7,5 triliun, atau hanya sekitar 1,1% dari total penerimaan PPh keseluruhan di tahun yang sama sebesar Rp711,2 triliun. Padahal apabila dilihat dari kuantitasnya, pelaku UMKM memiliki potensi yang sangat besar untuk membangun negara dalam mendorong penerimaan nasional.</p>
<p style="text-align: justify;">Kendala dalam proses pemungutan pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan hal tersebut dapat terjadi diantaranya: faktor pemahaman, faktor penghasilan, dan manfaat yang dirasakan serta sanksi pajak. Berdasarkan sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu <em>self-assesment </em>yang berarti wajib pajak memiliki tanggung jawab mandiri untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Penghitungan Pajak Penghasilan Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Sesuai dengan pasal 28 UU KUP, metode penghitungan pajak penghasilan dapat dibagi menjadi dua yakni metode pembukuan dan metode pencatatan.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Metode Pembukuan</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Metode ini dilaksanakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual (kas). Pembukuan harus memuat catatan mengenai harga, kewajiban , modal, penghasilan dan biaya, serta penjualandan pembelian sehingga memudahkan proses penghitungan pajak terutang.</p>
<p style="text-align: justify;">Penghitungan penghasilan neto dihitung dengan mengurangkan biaya-biaya dari penghasilan bruto yang kemudian hasil tersebut disebut dengan penghasilan neto. Penghasilan neto selanjutnya dikurangkan dengan penghasilan kena pajak dan langkah terakhir adalah mengalikan penghasilan kena pajak tersebut dengan tarif PPh pasal 17.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Metode Pencatatan</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Wajib Pajak Orang Pribadi dapat memilih untuk menggunakan metode pencatata, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-536/PJ/2000. Metode pencatatan ini diperuntukkan untuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan memiliki peredaran bruto sampai dengan 4,8 milyar. Penghitungan pajak dalam metode in imenggunakan norma penghitungan untuk menghitung jumlah pajak terutang. Penghitungan dengan menggunakan norma perhitungan dilakukan dengan mengalikan persentase norma perhitungan dengan peredaran bruto dari usaha atau pekerjaan bebas dalam setahun.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Penghitungan Pajak Penghasilan Berdasarkan PP 23 Tahun 2018</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Undang-Undang ini mengatur tentang PPh (final) yang dikenakan pada WP orang pribadi dan/atau badan yang memiliki omzet sampai dengan 4,8 milyar dalam satu tahun pajak. Namun, penggunaan tarif ini tidak bisa digunakan selamanya, bagi setiap wajib pajak jangka waktu pengenaan tarif PPh final ini adalah sebagai berikut:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Wajib Pajak Orang Pribadi dapat menggunakan tarif ini selama 7 tahun</li>
<li>Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, atau Firma dapat menggunakan tarif ini selama 4 tahun</li>
<li>Wajib Pajak Perseroan Terbatas dapat menggunakan tarif ini selama 3 tahun.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>Pertama</em>, Wajib Pajak orang pribadi UMKM yang memilih untuk menggunakan skema PP No. 23 tahun 2018. &nbsp;Apabila Wajib Pajak tersebut memiliki peredaran bruto dalam satu tahun pajak sebesar Rp 480 juta, maka wajib pajak tersebut tidak dikenakan PPh final, karena, jumlah peredaran brutonya tidak melebihi Rp 500 juta dalam setahun pajak.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Kedua</em>, Apabila Wajib Pajak orang pribadi UMKM memilih menggunakan skema PP No. 23 Tahun 2018 dan memiliki penghasilan sebesar Rp 90 juta per bulan, atau Rp 1.080.000.000 setahun, maka terhadap wajib pajak tersebut akan dikenakan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5%. Detailnya adalah&nbsp; perhitungan 5 bulan pertama masih bebas pajak karena ketentuan batas peredaran bruto Rp 500 juta. Sedangkan, untuk bulan 6 hingga bulan 12 berikutnya dikenakan pajak sebesar 0,5%. Sehingga PPh final UMKM adalah jumlah penghasilan bruto selama 7 bulan dikalikan dengan tarif 0,5% yakni 630 juta x 0,5 % = Rp 3.150.000.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Kesimpulan</strong></h2>
<p style="text-align: justify;"><strong>Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan sektor penting dalam perpajakan Indonesia. </strong>Karena pada beberapa tahun belakangan telah berhasil menjelma menjadi sumber penggerak ekonomi baru di Indonesia sekaligus menjadi salah satu sektor yang menambah penerimaan negara dalam hal pajak. Peran UMKM memang begitu besar dalam perekonomian negara, akan tetapi penerimaan pajak UMKM belum terlaksana secara optimal.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di</span><a href="http://sobatbuku.com/"><span style="font-weight: 400;"> Sobat Buku</span></a><span style="font-weight: 400;"> dan</span><a href="http://sobatpajak.com/"><span style="font-weight: 400;"> Sobat Pajak,</span></a><span style="font-weight: 400;"> atau melalui media sosial kami di</span><a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"><span style="font-weight: 400;"> Instragram</span></a><span style="font-weight: 400;"> dan</span><a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"><span style="font-weight: 400;"> Facebook</span></a><span style="font-weight: 400;">.</span></p>

Pengertian Pajak menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib yang terutang oleh wajib pajak kepada negara. Pajak dipungut dari warga negara kepada negara sebagai bentuk perwujudan pengabdian dan peran serta warga negara terhadap pembangunan nasional. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang cukup besar, sehingga memiliki kontribusi yang dominan terhadap penerimaan suatu negara. Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah atau yang kerap disingkat UMKM, saat ini menjadi sangat diminati oleh banyak orang.Sebagai pengusaha UMKM, tentu juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak pada saat jangka waktu yang telah ditentukan

Ketentuan PPh pada UMKM Sektor Perdagangan

<p style="text-align: justify;">Bagi para pebisnis kuliner, tidak lengkap rasanya bila produk makanan yang Sobat jual tidak memiliki label. Label pada kemasan makanan bisa menjadi faktor penting dalam penjualan produk karena label yang tertera pada produk Sobat akan menjadi faktor penarik perhatian calon pelanggan.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Tips dalam Membuat Label Makanan</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Sebelum ingin membuat label makanan, berikut beberapa tips dan trik membuat label makanan menarik:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Memilih warna yang identik dengan <em>brand</em></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Warna memiliki arti dan efek psikologi yang berbeda. Sebelum membuat logo makanan, sebaiknya tentukan dulu warna yang tepat agar pesan yang disampaikan bisa lebih baik. Untuk produk makanan, ada dua warna yang tepat digunakan, yaitu merah dan kuning. Kedua warna ini dinilai dapat membangkitkan nafsu makan dan membuat orang tertarik karena cukup mencolok. Efektivitas penggunaan warna merah dan kuning sebenarnya sudah dibuktikan oleh beberapa perusahaan makanan, seperti KFC, McDonald, dan PizzaHut.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Memilih jenis dan ukuran huruf yang tepat</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Selanjutnya, pilih jenis huruf yang menarik, jelas, dan mudah dibaca oleh konsumen. Meskipun kelihatannya sederhana, jenis font mampu menyampaikan pesan yang ingin kita tunjukkan pada produk secara mudah. Hindari menggunakan font yang terlalu rumit agar calon pembeli tertarik untuk membacanya. Pilihlah jenis huruf yang sederhana, tetapi tetap menunjukkan kesan tegas serta elegan. Selain itu, pastikan ukuran huruf juga pas. Jangan terlalu kecil atau terlalu besar. Sobat juga harus konsisten menggunakan ukuran huruf tertentu agar calon pembeli tidak kesulitan saat membaca.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menampilkan nama produk</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dalam pembuatan label makanan yang tak kalah penting adalah menonjolkan nama produk atau <em>brand</em> Sobat. Nama produk adalah elemen utama dari pengenalan produk. Maka dari itu, usahakan untuk menampilkan nama <em>brand</em> Sobat. Caranya, Sobat bisa menggunakan huruf yang lebih besar dan warna yang lebih menonjol. Selain itu, peletakan nama ini pun sebaiknya di tempat yang strategis, seperti bagian tengah label. Karena unsur ini begitu penting, sebaiknya buat desain yang menarik dan unik agar label nama terlihat lebih menarik dibanding produk lain.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Mencantumkan informasi kontak usaha</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Informasi kontak yang dicantumkan bisa berupa media sosial atau nomor telepon yang bisa konsumen hubungi juga sangat penting untuk Sobat cantumkan. Informasi tersebut bisa pelanggan gunakan untuk memberikan masukan atau keluhan. Jika pembeli bisa memberikan kritik atau saran dengan leluasa, maka kepercayaan pelanggan pun akan bertambah. Selain itu, mereka juga dapat dengan mudah melakukan pembelian berulang jika puas dengan makanan yang Sobat jual.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menggunakan gambar</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Selain tulisan, Sobat bisa menambahkan gambar pada label agar label makanan yang Sobat buat tidak monoton. Gambar yang digunakan bisa foto produk atau ilustrasi maskot yang identik dengan merek produk. Agar efeknya bisa maksimal, pastikan gambar tersebut memiliki daya tarik cukup kuat dan memiliki nilai keunikan. Untuk hasil yang pas, sebaiknya gunakan jasa desainer grafis dalam membuat gambar tersebut.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Memilih bahan label</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Selanjutnya adalah memilih bahan label yang baik dan benar. Usahakan label yang digunakan menggunakan bahan yang tahan air. Tidak sedikit label makanan yang cepat hilang atau rusak akibat basah. Hal ini bisa mengurangi kemungkinan pembeli melakukan pembelian berulang. Idealnya, label yang digunakan terbuat dari bahan plastik atau kertas yang memiliki lapisan plastik. Selain mudah dicari, bahan ini terbukti antiair dan antiminyak. Pasalnya, bahan tersebut dikenal lebih tahan lama dibanding bahan lain seperti kertas.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Memasukkan informasi seputar produk</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Tips yang terakhir adalah mencantumkan informasi terkait produk. Label makanan yang dibuat harus bisa seinformatif mungkin. Cantumkan tanggal kedaluwarsa bila memang diperlukan. Menambahkan informasi seperti komposisi serta nutrisi yang terkandung dalam makanan juga akan sangat bermanfaat bagi calon pelanggan.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menentukan Ukuran label yang tepat</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Terakhir, pastikan label yang dibuat memiliki ukuran pas dan bentuk yang sesuai. Inilah alasan sebelum membuat label, tentukan dulu ukuran kemasan yang akan digunakan. Sesuaikan ukuran label dengan kemasan. Prlu diingat, percuma saja membuat label yang menarik tetapi tidak pas dengan ukuran kemasan produk. Bukannya terlihat menarik, makanan yang dijual justru terlihat seperti produk asal-asalan.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Dengan tips diatas, produk Sobat akan lebih menarik deh! Semoga membantu Sobat - sobat sekalian ya!</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di</span><a href="http://sobatbuku.com/"><span style="font-weight: 400;"> Sobat Buku</span></a><span style="font-weight: 400;"> dan</span><a href="http://sobatpajak.com/"><span style="font-weight: 400;"> Sobat Pajak,</span></a><span style="font-weight: 400;"> atau melalui media sosial kami di</span><a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"><span style="font-weight: 400;"> Instragram</span></a><span style="font-weight: 400;"> dan</span><a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"><span style="font-weight: 400;"> Facebook</span></a><span style="font-weight: 400;">.</span></p>

Bagi para pebisnis kuliner, tidak lengkap rasanya bila produk makanan yang Anda jual tidak memiliki label. Label pada kemasan makanan bisa menjadi faktor penting dalam penjualan produk karena label yang tertera pada produk Anda akan menjadi faktor penarik perhatian calon pelanggan.

Tips Membuat Label pada Kemasan Makanan

<p style="text-align: justify;">Dewasa ini, perkembangan dari para pelaku usaha, khususnya UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) serta ekonomi kreatif secara tidak langsung membantu mempertahankan stabilitas dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jika dibandingkan dengan usaha-usaha yang memiliki skala besar, UMKM justru dinilai dapat mengalami pertumbuhan lebih signifikan serta inklusif.</p>
<p style="text-align: justify;">Dengan demikian, para pelaku usaha UMKM diharuskan untuk lebih cermat dalam memperhatikan segala aspek usaha, tak terkecuali dalam aspek legalitas dan regulasi. Salah satu dari aspek tersebut ialah dengan mendaftarkan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) pada usaha yang dijalankan.</p>
<p style="text-align: justify;">Seperti yang kita ketahui, mendaftarkan usaha menjadi merk dagang atau HAKI tentunya dapat memberikan perlindungan terhadap produk ataupun usaha yang dijalanin. Selain itu dengan mendaftarkan HAKI pada produk atau usaha yang dijalani dapat mempermudah pelaku usaha dalam memberikan ciri khas mengenai produk yang dijual serta dengan penetapan harga.</p>
<p style="text-align: justify;">Hal ini juga terjadi, lantaran kita tahu betul apabila sebuah produk yang sama, tetapi salah satunya dijual dengan tidak memiliki merk dagang/<em>brand</em>, maka akan sangat jauh perbedaan harga produknya dengan yang memiliki merk dagang/<em>brand</em>. Dalam hal ini terdapat beberapa manfaat lainnya yang dapat dinikmati oleh para pelaku usaha UMKM yang mendaftarkan HAKI, antara lain:</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Meminimalisir kompetitor mengklaim merek dagang/usaha</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Hal ini tentunya sangat perlu di perhatikan oleh para pelaku usaha UMKM yang sebenarnya usaha yang dibangun dapat berpeluang menjadi usaha yang besar. Dengan mendaftar HAKI, maka dapat membantu dalam mencegah terjadinya perselisihan antara merek dagang, khususnya bagi pelaku usaha yang memiliki nama, jenis usaha, hingga produk yang sama.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3>Mempermudah proses pengalihan dan lisensi</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Seperti yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya, bahwa perkembangan UMKM dapat berpeluang menjadi usaha yang besar, maka dengan terdaftar HAKI, pelaku usaha dapat lebih mudah melakukan ekspansi seperti membuka <em>franchise </em>ataupun cabang lantaran sudah memiliki legalitas/lisensi yang jelas dan resmi. Sehingga, segala bentuk pengembangan/perluasan usaha akan dilindungi dari hukum yang legal.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>
<h3>Mempermudah proses penawaran saham publik ataupun investasi</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Melihat potensi UMKM yang mampu bertumbuh ke pasar global, maka dalam hal ini dapat memungkinkan usaha yang dijalani dapat masuk kedalam penawaran saham publik atau IPO (<em>Initial Public Offering</em>). Dengan adanya HAKI, tentunya dapat mempermudah para investor dalam melihat sisi legalitas usaha UMKM yang sedang dijalankan.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>
<h3>Memberikan nilai lebih pada produk/usaha</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Apabila pelaku usaha memiliki produk/usaha yang sudah terdaftar HAKI, sudah pasti orisinal dari segi ide maupun konsep, serta memiliki legalitas yang jelas tentunya akan menjadi daya tarik serta nilai tambah bagi konsumen dalam melihat kualitas produk/usaha yang pelaku usaha jual. Dengan demikian, ini akan menumbuhkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebagai tambahan, para pelaku usaha UMKM tidak perlu lagi khawatir dalam mendaftarkan HAKI pada usahanya. Dikarenakan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah memberikan kemudahan dalam mendaftar HAKI dengan sistem daring (online) dan tentunya dengan biaya yang sangat terjangkau. Hal ini sebagai upaya pemerintah dalam meminimalisir terjadinya praktik pungli (pungutan liar).</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Nah, itu dia beberapa manfaat dari HAKI untuk para pelaku UMKM, semoga pembahasan diatas dapat membantu menambah wawasan Sobat - Sobat sekalian ya!</p>
<p style="text-align: justify;"><span class="TextRun SCXW246445622 BCX8" lang="EN-US" xml:lang="EN-US" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW246445622 BCX8">Jika Sobat </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW246445622 BCX8">ingin</span> <span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW246445622 BCX8">mencari</span> <span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW246445622 BCX8">informasi</span> <span class="NormalTextRun SCXW246445622 BCX8">lainnya</span> <span class="NormalTextRun SCXW246445622 BCX8">terkait</span><span class="NormalTextRun SCXW246445622 BCX8"> UMKM, </span><span class="NormalTextRun SCXW246445622 BCX8">perpajakan</span><span class="NormalTextRun SCXW246445622 BCX8">, dan </span><span class="NormalTextRun SCXW246445622 BCX8">berita</span> <span class="NormalTextRun SCXW246445622 BCX8">terkini</span><span class="NormalTextRun SCXW246445622 BCX8">, </span><span class="NormalTextRun SCXW246445622 BCX8">silahkan</span> <span class="NormalTextRun SCXW246445622 BCX8">kunjungi</span><span class="NormalTextRun SCXW246445622 BCX8"> website kami di</span></span><a class="Hyperlink SCXW246445622 BCX8" href="http://sobatbuku.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><span class="TextRun Underlined SCXW246445622 BCX8" lang="EN-US" xml:lang="EN-US" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW246445622 BCX8" data-ccp-charstyle="Hyperlink"> Sobat Buku</span></span></a><span class="TextRun SCXW246445622 BCX8" lang="EN-US" xml:lang="EN-US" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW246445622 BCX8"> dan</span></span><a class="Hyperlink SCXW246445622 BCX8" href="http://sobatpajak.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><span class="TextRun Underlined SCXW246445622 BCX8" lang="EN-US" xml:lang="EN-US" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW246445622 BCX8" data-ccp-charstyle="Hyperlink"> Sobat Pajak,</span></span></a><span class="TextRun SCXW246445622 BCX8" lang="EN-US" xml:lang="EN-US" data-contrast="none"> <span class="NormalTextRun SCXW246445622 BCX8">atau</span> <span class="NormalTextRun SCXW246445622 BCX8">melalui</span><span class="NormalTextRun SCXW246445622 BCX8"> media </span><span class="NormalTextRun SCXW246445622 BCX8">sosial</span><span class="NormalTextRun SCXW246445622 BCX8"> kami di</span></span><a class="Hyperlink SCXW246445622 BCX8" href="https://instagram.com/sobatpajak.id/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><span class="TextRun Underlined SCXW246445622 BCX8" lang="EN-US" xml:lang="EN-US" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW246445622 BCX8" data-ccp-charstyle="Hyperlink"> Instragram</span></span></a><span class="TextRun SCXW246445622 BCX8" lang="EN-US" xml:lang="EN-US" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW246445622 BCX8"> dan</span></span><a class="Hyperlink SCXW246445622 BCX8" href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><span class="TextRun Underlined SCXW246445622 BCX8" lang="EN-US" xml:lang="EN-US" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW246445622 BCX8" data-ccp-charstyle="Hyperlink"> Facebook</span></span></a><span class="TextRun SCXW246445622 BCX8" lang="EN-US" xml:lang="EN-US" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW246445622 BCX8">.</span></span><span class="EOP SCXW246445622 BCX8" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;</span></p>

Dewasa ini, perkembangan dari para pelaku usaha, khususnya UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) serta ekonomi kreatif secara tidak langsung membantu mempertahankan stabilitas dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jika dibandingkan dengan usaha-usaha yang memiliki skala besar, UMKM justru dinilai dapat mengalami pertumbuhan lebih signifikan serta inklusif.

Manfaat HAKI Bagi Pelaku Usaha UMKM

<p style="text-align: justify;">Internet saat ini sudah seperti kebutuhan wajib bagi semua orang di berbagai kalangan dan digunakan di hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Manfaat internet telah memberi dampak terhadap seluruh aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, bisnis, dan lain dan sebagainya. Tidak dipungkiri bahwa dunia bisnis juga telah mengalami perkembangan yang sangat pesat berkat adanya internet.</p>
<p style="text-align: justify;">Cara berbisnis di era sekarang telah mengalami revolusi yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Dulu masyarakat berdagang dengan cara konvensional. Namun, saat ini metode berdagang juga didukung dengan sistem online. Sudah banyak perusahaan kecil maupun besar yang telah memanfaatkan internet untuk menunjang bisnis. Bahkan, internet dijadikan sebagai elemen utama dalam melakukan bisnis online.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Kegunaan Internet dalam Bisnis</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan oleh para pengusaha dengan kehadiran internet:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Mempermudah komunikasi</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dengan adanya internet, hal ini akan mempermudah komunikasi antara pelanggan dengan penjual. Internet memberikan kemudahan untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang berada dalam jarak yang jauh, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan real-time.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Analisis Produk dan Pasar</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Bagi para pengusaha yang baru memulai bisnisnya, tentu membutuhkan referensi dalam menjual produknya. Dengan bantuan internet, pengusaha bisa mendapatkan kemudahan dalam mengakses informasi dengan mengunjungi website atau blog. Dengan begitu, Sobat bisa menerapkan riset pemasaran kecil-kecilan.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Bisnis dapat berlangsung dimana saja dan kapan saja</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dengan adanya internet, pengusaha bisa tetap menjalankan usahanya secara online dimana saja dan kapan saja. Jika menjalankan bisnis secara konvensional, tentu ada jam buka dan tutup sesuai standar operasional yang berlaku. Hal ini membuat pengusaha tidak dapat meraih keuntungan dalam jangka waktu yang lama karena jam operasionalnya dibatasi. Dengan memakai internet, maka bisnis yang dijalankan dapat beroperasi selama 24 jam.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Promosi lebih inovatif</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dengan adanya internet, pengusaha bisa melakukan promosi lebih mudah dan lebih kreatif. Secara tidak langsung, internet dapat mengasah kemampuan promosi untuk lebih inovatif. Promosi online dapat dilakukan dengan membuat konten yang menarik dan bermanfaat. Konten ini dapat diunggah di website dan di media sosial agar lebih efektif dalam menjangkau target konsumen. Dengan membuat konten yang menarik, tentunya bisa memikat perhatian konsumen juga.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Promosi lebih efisien</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Saat ini, kebanyakan para pengusaha lebih mengandalkan promosi iklan melalui media sosial atau iklan di situs web. Di zaman sekarang, sudah banyak brand yang berali promosi dari melalui TV, brosur, pamflet, dan lain-lainnya, kini menjadi melalui internet. Hal ini karenakan berpromosi secara online dinilai lebih efektif untuk merangkul banyak target konsumen dan juga lebih efisien biaya.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Jangkauan pasar lebih luas</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dengan memanfaatkan internet, Sobat bisa mendapatkan pelanggan dari berbagai daerah, hingga luar negeri. Terlebih lagi Sobat tidak perlu lagi mengeluarkan biaya lebih karena biaya pengiriman sepenuhnnya ditanggung oleh pembeli.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Keberhasilan dapat diukur</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Manfaat Internet untuk keperluan bisnis yang berikutnya yaitu dapat mengukur keberhasilan suatu strategi bisnis, contohnya adalah dengan menggunakan iklan di platform sosial media atau website, Sobat bisa mengetahui berapa orang yang melihat iklan Sobat atau menekan iklan Sobat. Hal ini tentunya berbeda dengan iklan konvensional. Dengan mengetahui data yang didapat, Sobat dapat mengamati kemajuan bisnis dan marketing yang dijalankan setiap hari, sehingga mungkin untuk melakukan perbaikan strategi. Jika angka penjualan terus mengalami penurunan, maka Sobat bisa segera melakukan evaluasi.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Itulah kegunaan-kegunaan yang diberikan internet dalam keperluan bisnis. Banyak sekali manfaat yang diberikan internet dalam proses perkembangan bisnis. Tanpa adanya pengaplikasian internet dalam proses bisnis, tentunya usaha akan tertinggal dengan para kompetitor.</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di</span><a href="http://sobatbuku.com/"><span style="font-weight: 400;"> Sobat Buku</span></a><span style="font-weight: 400;"> dan</span><a href="http://sobatpajak.com/"><span style="font-weight: 400;"> Sobat Pajak,</span></a><span style="font-weight: 400;"> atau melalui media sosial kami di</span><a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"><span style="font-weight: 400;"> Instragram</span></a><span style="font-weight: 400;"> dan</span><a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"><span style="font-weight: 400;"> Facebook</span></a><span style="font-weight: 400;">.</span></p>


Internet saat ini sudah seperti kebutuhan wajib bagi semua orang di berbagai kalangan dan digunakan di hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Manfaat internet telah memberi dampak terhadap seluruh aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, bisnis, dan lain dan sebagainya. Tidak dipungkiri bahwa dunia bisnis juga telah mengalami perkembangan yang sangat pesat berkat adanya internet.

Mengetahui Peran Internet untuk Bisnis Zaman Sekarang

<p style="text-align: justify;">Jenis Pajak Penghasilan sangat beragam, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 atau PPh Pasal 23. Tahu kah Sobat mengenai apa itu Pajak Penghasilan Pasal 23? Yuk simak artikel berikut.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Definisi PPh Pasal 23</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">PPh pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan atas modal, hadiah atau penghargaan, penyerahan jasa, serta penghasilan lain selain yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Pemotong PPh Pasal 23</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Yang dapat dikategorikan sebagai pemotong PPh Pasal 23, yaitu:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Badan Pemerintahan meliputi Kementerian, Pemerintah Daerah, dan sebagainya.</li>
<li>Subjek Pajak Badan Dalam Negeri meliputi Perseroan Terbatas (PT), CV, dan sebagainya.</li>
<li>Penyelenggara kegiatan, seperti seminar, lomba, dan sejenisnya.</li>
<li>Badan Usaha Tetap (BUT).</li>
<li>Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.</li>
<li>Wajib Pajak Orang Pribadi Tertentu seperti Dokter, Arsitek, Notaris, Pengacara, Penilai, Aktuaris, Konsultan, dan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pembukuan.</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Penerima Penghasilan yang Dipotong atas PPh Pasal 23</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Selain daftar pemotong yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tentu terdapat penerima atas pemotongan PPh Pasal 23 yang meliputi sebagai berikut :</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (WPBDN).</li>
<li>Badan Usaha Tetap (BUT)</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Objek dan Tarif PPh Pasal 23</strong></h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Tarif sebesar 15% dari jumlah bruto dengan objek pajak meliputi deviden, royalti, bunga, diskonto, imbalan sehubungan atas jaminan pengembalian utang, hadiah termasuk penghargaan dan bonus selain yang dipotong oleh PPh Pasal 21.</li>
<li>Tarif sebesar 2% dari jumlah bruto dengan objek pajak meliputi sewa selain dari penggunaan tanah dan bangunan.</li>
<li>Tarif sebesar 2% dari jumlah bruto dengan objek pajak meliputi jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21.</li>
<li>Tarif sebesar 2% dari jumlah bruto dengan objek pajak meliputi jasa lain sesuai dengan PMK/No. 141/PMK.03/2015.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Apakah yang dimaksud dengan jumlah bruto? Jumlah bruto merupakan seluruh penghasilan yang telah dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan, atau yang telah jatuh tempo. Pembayaran yang dilakukan oleh Badan Pemerintah, Subjek Pajak Dalam Negeri, Penyelenggara Kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau Perwakilan Perusahaan Luar Negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Badan Usaha Tetap.</p>
<p style="text-align: justify;">Yang tidak termasuk dalam kategori jumlah bruto, yaitu sebagai berikut:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Pembayaran atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang telah melakukan pekerjaan, didasarkan atas kontrak yang terjadi dengan pengguna jasa.</li>
<li>Pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan</li>
<li>Pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait jasa yang diberikan oleh penyedia jasa</li>
<li>Pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian (reimbursement) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Objek pajak yang dikecualikan dari PPh Pasal 23 yaitu :</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada instansi bank</li>
<li>Sewa yang dibayarkan atau terutang atas sewa guna usaha dengan hak opsi</li>
<li>Dividen atau bagian laba yang telah diterima atau diperoleh dari perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, Koperasi, BUMN, BUMD, serta penyertaan modal pada badan usaha yang telah didirikan serta bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat</li>
<li>Dividen yang berasal dari cadangan laba ditahan</li>
<li>Bagi Perseroan Terbatas (PT), BUMN, BUMD, kepemilikan saham pada badan yang telah memberikan dividen paling rendah sebesar 25% dari jumlah modal yang disetor</li>
<li>Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak inventasi kolektif</li>
<li>SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya</li>
<li>Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan</li>
<li>Penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada rekanan pemerintah yang dapat menyerahkan fc SKB pot/put PPh berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari pot/put PPh</li>
<li>Penghasilan yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah dengan mekanisme Uang Persediaan yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan, yang telah dipungut PPh Pasal 22 oleh Pihak Lain atas:</li>
<li>sewa dan penghsilan lain sehubungan dengan penggunaan harta</li>
<li>penggunaan jasa</li>
<li>Pembayaran kepada WP yang memiliki dan menyerahkan fotokopi Surat Keterangan</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Batas pembayaran atau penyetoran PPh 23 dilakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Setelah melakukan pembayaran atau penyetoran PPh 23, Wajib Pajak juga harus melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Masa paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Bagaimana jika jatuh tempo penyetoran dan pelaporan bertepatan dengan hari libur? Maka dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Nah, itu informasi seputar Pajak Penghasilan 23 (PPh 23), semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di</span><a href="http://sobatbuku.com/"><span style="font-weight: 400;"> Sobat Buku</span></a><span style="font-weight: 400;"> dan</span><a href="http://sobatpajak.com/"><span style="font-weight: 400;"> Sobat Pajak,</span></a><span style="font-weight: 400;"> atau melalui media sosial kami di</span><a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"><span style="font-weight: 400;"> Instragram</span></a><span style="font-weight: 400;"> dan</span><a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"><span style="font-weight: 400;"> Facebook</span></a><span style="font-weight: 400;">.</span></p>

Jenis Pajak Penghasilan sangat beragam, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 atau PPh Pasal 23. Tahu kah Sobat mengenai apa itu Pajak Penghasilan Pasal 23? Yuk simak artikel berikut.

Sobat Belajar: Pajak Penghasilan Pasal 23

<p style="text-align: justify;">Supplier adalah pemasok bahan atau barang yang sesuai dengan jenis usaha yang sedang dijalani. Peranan supplier terhadap perkembangan sebuah bisnis sangatlah penting, mengingat produksi bisa menjadi terhambat karena bahan baku yang tidak terpenuhi.&nbsp; Oleh karena itu, penting untuk memiliki hubungan yang baik antara pebisnis dengan supplier yang dimiliki. Walau begitu memilih supplier yang terpercaya tidaklah mudah. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan saat ingin memilih supplier sebagai pemasok bahan atau barang.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Tips dalam Memilih Supplier</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Memilih supplier yang tepat menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam bisnis. Jika salah dalam memilih, bisa saja proses bisnis terhambat dan akibatnya bisnis tidak bisa berjalan dalam jangka panjang akibat supplier yang bermsalah. Oleh karena itu, agar bisnis tetap bisa berjalan sesuai harapan berikut beberapa tips dalam memilih supplier:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Menentukan kebutuhan</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Hal pertama yang harus diperhatikan adalah menentukan terlebih dahulu apa yang menjadi kebutuhan bisnis Anda. Kelompokkan kebutuhan berdasarkan intensitas dan jenis barang yang dibutuhkan agar dapat menghemat waktu dan biaya. Siapkan juga skala prioritas untuk kebutuhan bisnis anda, utamakan komponen utama dalam pengadaannya.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Profesional</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Pilihlah supplier yang bersikap professional. Professionalisme dari supplier bisa terlihat dari bagaimana mereka memberikan data dan informasi dari produk yang mereka tawarkan. Dengan memilih supplier yang profesional, bisnis bisa berjalan sesuai harapan.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Memperhatikan kualitas</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dalam memilih supplier, kualitas juga menjadi dasar pengukuran yang penting. Kualitas juga menjadi salah satu faktor agar produk disukai oleh pelanggan. Dengan memberikan produk yang berkualitas dari bahan yang berkualitas, tentunya pelanggan akan merasa puas dan bisa melakukan pembelian berulang. Oleh karena itu, kualitas menjadi faktor penting agar bisnis bisa bertahan lama.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Memperhatikan reputasi dan <em>track record</em> supplier</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dalam memilih supplier yang terpercaya, Anda tidak perlu terburu-buru. Cek terlebih dahulu kredibilitas dari supplier yang akan dipilih. Anda bisa mengeceknya melalui blog, forum jual beli, komunitas, atau lainnya.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Mengetahui Kebijakan Pengembalian produk</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dalam beberapa kondisi, pengembalian produk pasti akan terjadi. Terdapat beragam alasan mengapa pengembalian produk bisa terjadi, seperti mengalami kecacatan, hingga ketidaksesuaian kualitas pesanan. Penting bagi Anda untuk mempelajari detail kebijakan pengembalian produk yang berlaku agar bisa membantu mencegah kerugian.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Mendapatkan harga yang sesuai</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Jika sudah mendapatkan supplier yang tepat dengan kualitas yang baik dan sesuai dengan harapan, maka sudah saatnya menentukan harga yang akan disepakati. Pastikan harga yang akan disepakati sesuai dengan <em>budget</em> yang dimiliki.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Memilih Supplier yang cepat tanggap</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Supplier dengan kesigapan serta cepat menanggapi pelanggan akan sangat penting ketika melakukan kerja sama. Pastinya akan menjadi sebuah permasalahan jika barang terlambat diterima. Proses produksi atau pesanan konsumen jadi mundur dan tidak tepat waktu.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Mempertimbangkan konsistensi dan kontinuitas dari supplier</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Konsistensi supplier dalam memenuhi pesanan sangat berpengaruh pada ketersediaan stok barang dalam bisnis Anda. Perhitungkan faktor-faktor kemungkinan adanya kendala seperti jarak pengiriman, jadwal kerja, hingga peralatan kerja. Ini berguna untuk berjaga-jaga dalam mempersiapkan produk atau jasa dalam bisnis Anda. Penting untuk mencari supplier dengan konsistensi kemampuan suplai untuk bisnis.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Memiliki lebih dari satu supplier</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Memiliki lebih dari satu supplier berfungsi sebagai langkah antisipasi. Terkadang supplier bisa saja kehabisan stok yang menyebabkan bisnis menjadi terhambat karena kekurangan bahan baku. Dengan memiliki supplier cadangan, hal ini bisa diantisipasi.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Itulah beberapa tips yang perlu diperhatikan dalam memilih supplier bisnis. Selalu usahakan untuk melakukan perhitungan stok barang / bahan baku juga agar tidak kehabisan stok barang yang dapat menggangu berjalannya kegiatan bisnis.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di</span><a href="http://sobatbuku.com/"><span style="font-weight: 400;"> Sobat Buku</span></a><span style="font-weight: 400;"> dan</span><a href="http://sobatpajak.com/"><span style="font-weight: 400;"> Sobat Pajak,</span></a><span style="font-weight: 400;"> atau melalui media sosial kami di</span><a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"><span style="font-weight: 400;"> Instragram</span></a><span style="font-weight: 400;"> dan</span><a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"><span style="font-weight: 400;"> Facebook</span></a></p>

Supplier adalah pemasok bahan atau barang yang sesuai dengan jenis usaha yang sedang dijalani. Peranan supplier terhadap perkembangan sebuah bisnis sangatlah penting, mengingat produksi bisa menjadi terhambat karena bahan baku yang tidak terpenuhi.  Oleh karena itu, penting untuk memiliki hubungan yang baik antara pebisnis dengan supplier yang dimiliki. Walau begitu memilih supplier yang terpercaya tidaklah mudah. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan saat ingin memilih supplier sebagai pemasok bahan atau barang.

Tips Memilih Supplier yang Tepat

<p style="text-align: justify;">Pernikahan tidak hanya berbicara tentang bagaimana mengatur rumah tangga namun juga perlu memperhatikan adanya hak dan kewajiban baru yang harus dikerjakan oleh suami istri, salah satunya dalam mengelola keuangan dan perpajakan sebagai suami istri. Terlebih lagi jika pasangan telah menerapkan perjanjian pisah harta (PH) setelah menikah.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalam menjalani kewajiban pajak sebagai suami dan istri yang sudah menikah, UU PPh memberlakukan kewajiban yang berbeda bagi suami dan istri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib Pajak wanita yang sudah menikah diperbolehkan memilih untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sendiri atau bersama-sama dengan suaminya. Diperbolehkannya Wajib Pajak wanita yang telah menikah untuk melakukan kewajiban perpajakan bersama dengan suaminya berdasarkan dengan bahwa keluarga dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi jika dinilai dari sudut pandang perpajakan.</p>
<p style="text-align: justify;">Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun UU Perkawinan, perjanjian Pisah Harta merupakan suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka. Pisah harta memiliki kaitan dengan pengenaan Pajak Penghasilan setelah menikah, apalagi keluarga merupakan satu kesatuan ekonomi. Penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga dianggap sebagai satu kesatuan yang pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga.</p>
<p style="text-align: justify;">Terdapat ketentuan mengenai pisah harta dalam Putusan MK No.69/PU-XIII/2015 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dimana mengubah ketentuan pasal 29 UU Perkawinan sehingga:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Perjanjian pisah harta secara tertulis dapat dilakukan sebelum dilangsungkannya atau selama dalam ikatan perkawinan dengan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris.</li>
<li>Perjanjian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ada ketentuan lain di dalamnya.</li>
<li>Selama perkawinan berlangsung, perjanjian berisi mengenai harta atau perjanjian lainnya. Perjanjian pisah harta setelah menikah tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila ada persetujuan kedua belah pihak.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Status Pisah Harta berarti bahwa penghasilan suami istri dikenai pajak secara terpisah karena telah dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan surat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Dalam hal Pisah Harta, suami dan istri sudah menjalankan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis, yang membuat istri memiliki NPWP sendiri dengan NPWP yang berbeda dengan suami.</p>
<p style="text-align: justify;">Untuk perhitungan pajak dengan status Pisah Harta, tentunya berbeda dengan perhitungan pajak pada umumnya. Berdasarkan Pasal 8 ayat 2 dan 3 Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, untuk perhitungan pajak dengan status Pisah Harta, pajak terutang dihitung dari menggabungkan penghasilan neto suami dan istri, kemudian dihitung secara proporsional berdasarkan perbandingan penghasilan neto suami dan istri. Dalam hal pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, suami dan istri juga harus melaporkan penghasilan dan harta masing-masing karena menggunakan NPWP masing-masing.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Nah, itu lah sedikit penjelasan mengenai pisah harta dalam perpajakan, semoga bisa menambah wawasan Sobat - Sobat sekalian ya!</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di</span><a href="http://sobatbuku.com/"><span style="font-weight: 400;"> Sobat Buku</span></a><span style="font-weight: 400;"> dan</span><a href="http://sobatpajak.com/"><span style="font-weight: 400;"> Sobat Pajak,</span></a><span style="font-weight: 400;"> atau melalui media sosial kami di</span><a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"><span style="font-weight: 400;"> Instragram</span></a><span style="font-weight: 400;"> dan</span><a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"><span style="font-weight: 400;"> Facebook</span></a><span style="font-weight: 400;">.</span></p>

Pernikahan tidak hanya berbicara tentang bagaimana mengatur rumah tangga namun juga perlu memperhatikan adanya hak dan kewajiban baru yang harus dikerjakan oleh suami istri, salah satunya dalam mengelola keuangan dan perpajakan sebagai suami istri. Terlebih lagi jika pasangan telah menerapkan perjanjian pisah harta (PH) setelah menikah.

Artikel Sobat Pajak