<p style="text-align: justify;">PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero) (BNI) terus berupaya mendorong UMKM Indonesia untuk tembus ke pasar global melalui program BNI Xpora. Dengan memanfaatkan jaringan internasional perseroan, program ini membantu membuka potensi market yang besar untuk bisnis dan produk UMKM Indonesia</p>
<p style="text-align: justify;">Program BNI Xpora berperan sebagai jembatan antara penjual dan pembeli, dan juga menjadi <em>one stop solution</em> <em>hub</em> dalam menciptakan ekosistem yang mampu mendukung UMKM dalam melakukan ekspor.</p>
<p style="text-align: justify;">Dukungan yang diberikan, mulai dari akses permodalan, transaksi dalam dan luar negeri, jaringan, pemasaran, hingga peningkatan kapabilitas pelaku usaha. Dengan begitu, produk UMKM bisa menembus pasar global.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Diapresiasi Menkop UKM</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengapresiasi upaya perbankan, khususnya PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) dalam mendorong Usaha Kecil Menengah untuk bisa naik kelas sekaligus membuka pasar ekspor.</p>
<p style="text-align: justify;">Seperti diketahui, program BNI Xpora sendiri telah menyalurkan Rp 25,79 triliun atau tumbuh 71,08% secara tahunan kredit BNI Xpora per September 2022.</p>
<p style="text-align: justify;">"Kami sangat mengapresiasi kinerja BNI Xpora yang dapat diterapkan juga di perbankan lain dalam membuka pasar ekspor UKM," kata Teten dalam siaran pers, dikutip Kamis (29/12/2022).</p>
<p style="text-align: justify;">Teten melanjutkan bahwa kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi PDB sebesar 61% dengan kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada. UMKM juga turut menghimpun sampai 60% dari total investasi, serta mendukung ekspor non migas sebesar 15%.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>UMKM yang Sudah Mengikuti Program BNI Xpora</strong></h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Kopi Kalyan (Tokyo, Jepang)</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Kopi Kalyan yang berada di prefektur Tokyo, Jepang merupakan salah satu usaha <em>coffee shop</em> yang dimiliki oleh diaspora pengusaha Indonesia Kenny Erawan Tjahyadi. Diakui Kenny, dirinya mendapat bantuan dari sinergi KBRI bersama BNI dalam mengenalkan kopi Indonesia ke mancanegara. Dia mengungkapkan sebelumnya kopi-kopi Indonesia yang dikenal di Tokyo hanya Mandailing dan Toraja saja. Namun, setelah diadakan berbagai macam acara, warga Tokyo mulai mengenal lebih banyak kopi-kopi Indonesia lainnya.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Golden Nest Corporation (Amerika Serikat)</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Golden Nest Corporation merupakan salah satu pelaku UMKM yang sukses bersaing di pasar global berkat dukungan BNI. Perwakilan Golden Nest Corporation Jemmy Pranyoto mengatakan dirinya telah menjadi nasabah BNI New York sejak lebih dari 10 tahun lalu. Selama periode tersebut, ia banyak memanfaatkan fasilitas keuangan BNI sebagai modal kerja. Dari yang awalnya menjadi importir dan distributor, kini Golden Nest mulai memperluas bisnisnya hingga di bidang <em>food manufacturing</em> atau pabrik makanan.</p>
<p style="text-align: justify;">Nah, itu dia informasi terkait upaya BNI untuk mendorong UMKM Indonesia agar dapat terus berkembang, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga bisa menembus pasar internasional. Oleh karena itu, para Sobat UMKM harus tetap semangat terus ya.</p>
<p style="text-align: justify;">Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.</p>

PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero) (BNI) terus berupaya mendorong UMKM Indonesia untuk tembus ke pasar global melalui program BNI Xpora. Dengan memanfaatkan jaringan internasional perseroan, program ini membantu membuka potensi market yang besar untuk bisnis dan produk UMKM Indonesia

Melalui BNI Xpora, UMKM Indonesia Bisa Tembus Pasar Internasional

<p style="text-align: justify;">Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak atau SPT Pajak setiap tahunnya sudah menjadi kewajiban warga Indonesia yang sudah memenuhi kriteria Wajib Pajak. Tahun 2023 ini, para Wajib Pajak sudah bisa melakukan pelaporannya per 1 Januari 2023.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Dasar Hukum</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Hal ini tercantum dalam UU No. 6 Tahun 1982 yang mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir yang berlaku adalah UU No. 7 Tahun 2021 atau Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Di dalam Undang-Undang tersebut, tertulis bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas dan menandatanganinya.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Fungsi Pelaporan SPT</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Selain menjadi kewajiban, pelaporan SPT juga memiliki fungsi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan pajak terutang untuk melaporkan:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak.</li>
<li>Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.</li>
<li>Harta dan kewajiban milik Wajib P</li>
<li>Pembayaran dari pemotong/pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Batas Pelaporan SPT</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang tersebut mengatur batas akhir penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 31 Maret 2023. Sementara, untuk SPT tahunan Wajib Pajak Badan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 30 April 2023.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Jenis &ndash; Jenis SPT</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">SPT Tahunan sendiri dibagi ke dalam dua kategori: SPT Tahunan Perorangan, dan SPT Tahunan Badan. SPT Tahunan Perorangan dibagi lagi ke dalam tiga jenis formulir yang terdiri dari formulir SPT Tahunan 1770, SPT 1770 S, dan SPT 1770 SS. Perbedaan antara tiga jenis formulir SPT Tahunan tersebut terletak pada status kepegawaian seseorang, sumber penghasilan lain, serta besaran penghasilan Wajib Pajak setiap tahunnya.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Form 1770</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Formulir SPT ini diperuntukkan untuk Wajib Pajak Perorangan yang <strong>sumber penghasilannya dari</strong> <strong>usaha atau pekerjaan bebas</strong>. Pekerjaan bebas yang dimaksud adalah dokter, konsultan, dan pekerjaan bebas lainnya yang membutuhkan keahlian khusus. Selain itu juga, apabila Wajib Pajak <strong>bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja</strong>, memiliki penghasilan yang dikenakan <strong>PPh final</strong>, memiliki penghasilan dalam negeri dan <strong>penghasilan luar negeri lain</strong>, misalnya seperti <strong>bunga dan royalti</strong> maka menggunakan formulir 1770.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Form 1770S</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Formulir SPT ini diperuntukkan untuk Wajib Pajak Perorangan dengan <strong>penghasilan lebih dari Rp 60 juta/tahun</strong>. Formulir ini juga digunakan untuk Wajib Pajak yang <strong>memiliki</strong> <strong>sumber penghasilan dari dua tempat kerja</strong> dalam masa satu tahun pajak. Apabila salah satu dari kedua kondisi ini Sobat alami, maka Sobat bisa melaporkan SPT dengan menggunakan formulir 1770S.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Form 1770SS</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Formulir SPT ini diperuntukkan untuk Wajib Pajak Perorangan dengan <strong>penghasilan kurang dari Rp 60 juta/tahun</strong>. Perlu diingat, formulir ini digunakan untuk Wajib Pajak yang hanya <strong>bekerja pada satu perusahaan atau memiliki penghasilan dari satu perusahaan</strong>. Formulir ini bisa digunakan apabila kedua hal tersebut terpenuhi, ditambah dengan <strong>minimal masa kerja satu tahun</strong>.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Sanksi Jika Telat atau Tidak Lapor</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Jika Wajib Pajak telat atau tidak melapor SPT Tahunan, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi yang dimana sudah tercantum dalam Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) juga.</p>
<p style="text-align: justify;">Berdasarkan Pasal 7 UU KUP, besaran sanksi sebesar Rp100 ribu untuk SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Rp1 juta untuk SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.</p>
<p style="text-align: justify;">Biaya denda ini masih bisa bertambah bila Wajib Pajak yang seharusnya membayar denda terlambat menyetor uang denda. Penambahan biaya denda mengikuti tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (BI), lalu ditambah besar persentase uplift dan dibagi 12 bulan.</p>
<p style="text-align: justify;">Sementara, untuk pengenaan sanksi pidana diatur dalam Pasal 39. Dalam pasal tersebut berbunyi, setiap orang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dikenakan sanksi pidana.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Cara Lapor SPT Tahunan dengan Aplikasi Sobat Pajak</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi 1770/1770S, Wajib Pajak dapat menggunakan aplikasi Sobat Pajak. Di dalam aplikasi Sobat Pajak, Wajib Pajak juga bisa melakukan perhitungan, penyetoran, dan juga melakukan pelaporan pajak. Untuk melakukan perhitungan dan pelaporan pajak, Wajib Pajak dapat menggunakan layanan Sobat Lapor, dimana Wajib Pajak hanya perlu memasukkan besar penghasilan yang dimiliki Wajib Pajak. Jika sudah memasukkan semua informasi penghasilan yang dimiliki, Sobat Lapor akan melakukan perhitungan otomatis, dimana Wajib Pajak bisa langsung mengetahui juga besar pajak yang harus dibayar.</p>
<p style="text-align: justify;">Jika sudah mengetahui besaran pajak yang harus disetor, Wajib Pajak dapat menggunakan layanan Sobat Setor untuk melakukan generate ID Billing dan melakukan penyetoran pajak. Setelah Wajib Pajak melakukan penyetoran pajak, Wajib Pajak akan mendapatkan BPN (Bukti Penerimaan Negara) sebagai bukti sudah melakukan penyetoran pajak. Dalam BPN terdapat NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk dimasukkan kedalam Sobat Lapor sebagai bukti bahwa sudah melakukan penyetoran pajak.</p>
<p style="text-align: justify;">Nah, itu dia informasi terkait pelaporan SPT Tahunan, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat. Sebagai Wajib Pajak yang taat, jangan lupa bayar dan lapor pajak ya Sobat.</p>
<p style="text-align: justify;">Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.</p>

Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak atau SPT Pajak setiap tahunnya sudah menjadi kewajiban warga Indonesia yang sudah memenuhi kriteria Wajib Pajak. Tahun 2023 ini, para Wajib Pajak sudah bisa melakukan pelaporannya per 1 Januari 2023.

Tahun Baru Waktunya Lapor SPT Tahunan

<p style="text-align: justify;">Untuk mengurai kepadatan dan kemacetan jalan, ada beberapa strategi yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.&nbsp; Salah satunya, Pemprov DKI berencana untuk menerapkan kebijakan jalan berbayar atau <em>Electronic Road Pricing</em> (ERP) di sejumlah ruas jalan Ibu Kota.</p>
<p style="text-align: justify;">Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, informasi yang sekarang beredar mengenai regulasi jalan berbayar dari Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), sifatnya masih berupa usulan.</p>
<p style="text-align: justify;">Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE) menjelaskan bahwa, kebijakan ini bakal terlaksana pada ruas jalan, kawasan, serta waktu tertentu.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Kriteria Kawasan yang Bisa Diterapkan ERP</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Merujuk pada draft tersebut Raperda tersebut, ERP akan dilaksanakan di ruas-ruas jalan atau kawasan yang memenuhi kriteria. Setidaknya ada empat kriteria untuk sebuah kawasan atau ruas jalan bisa menerapkan ERP, berikut kriteria - kriteria tersebut:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Memiliki tingkat kepadatan atau perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,7 pada jam puncak/sibuk.</li>
<li>Memiliki dua jalur jalan dan setiap lajur memiliki paling sedikit dua lajur.</li>
<li>Hanya dapat dilalui oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan rata-rata kurang dari 30 km/jam pada jam puncak.</li>
<li>Tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum dalam trayek yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>25 Ruas Jalan Berbayar</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Berdasarkan kriteria tersebut, Pemprov DKI dalam Raperda tersebut mencantumkan daftar 25 ruas jalan yang akan diterapkan ERP. Berikut daftarnya:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Jalan Pintu Besar Selatan.</li>
<li>Jalan Gajah mada.</li>
<li>Jalan Hayam Wuruk.</li>
<li>Jalan Majapahit.</li>
<li>Jalan Medan Merdeka Barat.</li>
<li>Jalan Moh. Husni Thamrin.</li>
<li>Jalan Jenderal Sudirman.</li>
<li>Jalan Sisingamaraja.</li>
<li>Jalan Panglima Polim.</li>
<li>Jalan Fatmawati (simpang Jalan Ketimun 1-simpang Jalan TB Simatupang).</li>
<li>Jalan Suryopranoto.</li>
<li>Jalan Balikpapan.</li>
<li>Jalan Kyai Caringin.</li>
<li>Jalan Tomang Raya.</li>
<li>Jalan Jenderal S. Parman (simpang Jalan Tomang Raya-simpang Jalan Gatot Subroto).</li>
<li>Jalan Gatot Subroto.</li>
<li>Jalan MT Haryono.</li>
<li>Jalan DI Panjaitan.</li>
<li>Jalan Jenderal A. Yani (simpang Jalan Bekasi Timur Raya-simpang Jalan Perintis Kemerdekaan).</li>
<li>Jalan Pramuka.</li>
<li>Jalan Salemba Raya.</li>
<li>Jalan Kramat Raya.</li>
<li>Jalan Pasar Senen.</li>
<li>Jalan Gunung Sahari.</li>
<li>Jalan HR Rasuna Said.</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Jam Pelaksanaan dan Besar Tarif</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Penerapan ERP ditargetkan bisa dimulai pada 2023 yang diuji cobakan ke titik tertentu dahulu, seperti Bundaran HI sepanjang 6,12 Km. Dishub DKI juga telah mengusulkan besaran tarif ERP berkisar Rp 5.000 sampai Rp 19.900 untuk sekali melintas.</p>
<p style="text-align: justify;">Soal waktu pelaksanaan, dijelaskan kebijakan tersebut bakal berlaku di ruas jalan dan pada waktu tertentu melalui studi berdasarkan kondisi jalan dan lalu lintas, seperti yang dituliskan pada Pasal 10 Ayat (1).</p>
<p style="text-align: justify;">&ldquo;Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik pada Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik diberlakukan setiap hari dimulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB,&rdquo; demikian bunyi Pasal 10 Ayat (1).</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Kendaraan yang Bebas dari ERP</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Sejumlah golongan kendaraan mendapatkan dispensasi atau pengecualian atas pemberlakuan kebijakan ERP. Berikut kendaraan bermotor dan kendaraan yang tidak perlu membayar tarif ERP:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Sepeda listrik</li>
<li>Kendaraan Bermotor umum plat kuning</li>
<li>Kendaraan dinas operasional instansi pemerintah dan TNI/Polri kecuali/selain berplat hitam</li>
<li>Kendaraan korps diplomatik negara asing</li>
<li>Kendaraan ambulans</li>
<li>Kendaraan jenazah</li>
<li>Kendaraan pemadam kebakaran</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Nah, itu dia berita sekilas terkait kebijakan jalan berbayar yang akan segera dilakukan uji coba, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.</p>
<p style="text-align: justify;">Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.</p>

Untuk mengurai kepadatan dan kemacetan jalan, ada beberapa strategi yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.  Salah satunya, Pemprov DKI berencana untuk menerapkan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di sejumlah ruas jalan Ibu Kota.

Siap-Siap, Jakarta akan Menerapkan Kebijakan Jalan Berbayar

<p style="text-align: justify;">Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Sehingga, literasi keuangan dapat diartikan sebagai pengetahuan atau kemampuan untuk mengelola keuangan.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Tingkat Literasi Keuangan di Indonesia</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian berdasarkan yang dikeluarkan OJK, yakni:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><em>Well literate</em></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Pada tingkatan ini artinya orang tersebut memiliki pengetahuan dan keyakinan mengenai lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakannya</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><em>Sufficient literate</em></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><em>Less literate</em></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Mereka yang berada pada tingkatan ini hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><em>Not literate</em></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Mereka yang tergolong pada tingkatan ini dinilai tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan</p>
<p style="text-align: justify;">Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 kemarin, tingkat literasi keuangan Indonesia yang berada pada tingkat <em>well literate </em>mencapai 38,03%. Data ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dimana sebelumnya pada tahun 2016 dan 2013 tingkat literasi keuangan masing-masing tahun hanya mencapai 29,7% dan 21,84%.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Manfaat Literasi Keuangan</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Literasi keuangan yang baik sangat dibutuhkan agar bisa menggerakkan fungsi ekonomi. Semakin banyak masyarakat yang mempelajari terkait produk dari jasa keuangan, maka akan semakin meningkat pula transaksi keuangan yang ada, dan akhirnya bisa meningkatkan pergerakan roda perekonomian. Masyarakat memerlukan literasi keuangan yang baik agar mereka juga bisa mengelola keuangannya secara lebih baik dan mampu meningkatkan pendapatannya agar tidak dihamburkan secara sia-sia untuk hal yang sifatnya konsumtif, tetapi untuk investasi yang lebih produktif.</p>
<p style="text-align: justify;">Literasi keuangan ini tentunya memiliki manfaat dalam jangka panjang, yakni dapat meningkatkan pengetahuan literasi keuangan dan meningkatkan jumlah penggunaan produk atau layanan jasa keuangan. Tidak hanya itu, dengan literasi keuangan tentunya bisa membantu seseorang dalam mengelola keuangan dan membantu menentukan keputusan utamanya yang berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk berinvestasi ataupun menabung.</p>
<p style="text-align: justify;">Literasi keuangan yang baik sangat perlu diterapkan pada seluruh lapisan masyarakat, termasuk para pelaku bisnis dan pemilik usaha. Dengan memiliki literasi keuangan yang baik, maka masyarakat bisa mengelola dana finansial bisnisnya lebih baik dengan memanfaatkannya untuk kebutuhan investasi.</p>

Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Sehingga, literasi keuangan dapat diartikan sebagai pengetahuan atau kemampuan untuk mengelola keuangan.

Memahami Pentingnya Literasi Keuangan

<p style="text-align: justify;">Semua pelaku usaha makanan dan minuman, hasil sembelihan serta jasa penyembelihan wajib bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2024. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) M. Aqil Irham. Akan ada sanksi bagi pengusaha yang tidak mengantongi sertifikat halal atas produk-produk wajib tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam PP Nomor 39 tahun 2021</p>
<p style="text-align: justify;">"Berdasarkan ketentuan, setelah 17 Oktober 2024, bagi pelaku usaha makanan dan minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan, harus bersertifikat halal. Jika belum, maka akan terkena sanksi," tegas Aqil seperti dikutip dari website Kementerian Agama, Senin (9/1).</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Program Sertifikat Halal Gratis</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Agar kewajiban tersebut tidak mempersulit para pelaku usaha, BPJPH membuka program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Dengan program ini, masyarakat bisa mendapatkan sertifikat halal secara gratis. Untuk tahun ini, program sertifikasi halal dibuka sepanjang tahun dimulai per 2 Januari 2023.</p>
<p style="text-align: justify;">BPJPH menyedikan 1 juta kuota sertifikasi halal gratis dengan pernyataan pelaku usaha (<em>self declare</em>). Untuk persyaratan pengajuan sertifikat halal gratis ini dapat dilihat di laman halal.go.id atau media sosial resmi BPJPH.</p>
<p style="text-align: justify;">"Ini harus dimanfaatkan oleh pelaku usaha. SEHATI ini kita buka sepanjang tahun bagi UMK yang mengajukan sertifikasi dengan mekanisme pernyataan halal pelaku usaha (<em>self declare</em>)," kata Aqil.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Cara Mengajukan Sertifikat</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Sementara itu, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Siti Aminah menyampaikan untuk mendaftar program sertifikasi halal gratis 2023, pelaku usaha dapat mengakses ptsp.halal.go.id.</p>
<p style="text-align: justify;">"Pelaku usaha dapat membuat akun terlebih dahulu di sana. Selain melalui laman ptsp.halal.go.id, saat ini pendaftaran sertifikasi halal juga dapat dilakukan melalui aplikasi Pusaka," ujar Siti Aminah.</p>
<p style="text-align: justify;">Pusaka merupakan aplikasi yang menghadirkan berbagai fitur layanan online Kementerian Agama untuk masyarakat. Misalnya, pendaftaran haji, pendaftaran nikah, sertifikasi halal, dan lain-lain. Aplikasi ini sudah dapat diunduh di <em>Playstore</em> bagi pengguna android atau di <em>App Store</em> bagi pengguna iOS.</p>
<p style="text-align: justify;">Nah, itu dia informasi umum terkait kewajiban dalam memiliki sertifikat halal, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.</p>
<p style="text-align: justify;">Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.</p>

Semua pelaku usaha makanan dan minuman, hasil sembelihan serta jasa penyembelihan wajib bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2024. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) M. Aqil Irham. Akan ada sanksi bagi pengusaha yang tidak mengantongi sertifikat halal atas produk-produk wajib tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam PP Nomor 39 tahun 2021

Pelaku Usaha Makanan Wajib Memiliki Sertifikat Halal

<p style="text-align: justify;">Membuka cabang usaha baru menjadi tanda bahwa sebuah bsinis yang dijalankan mengalami perkembangan. Pembukaan cabang baru ini bisa saja disebabkan beberapa faktor penyebab. Di antaranya sebagai berikut:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Kesuksesan pada pembukaan toko pertama</li>
<li>Jumlah konsumen yang banyak dengan tingkat kepuasan yang tinggi</li>
<li>Permintaan konsumen dari wilayah lain (adanya peluang bisnis di wilayah lain).</li>
<li>Adanya partner bisnis yang tertarik membuka cabang bersama dengan pemilik utama</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Namun membuka cabang usaha baru bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan. Mendirikan toko lebih banyak, melengkapi serta mendukung pengoperasiannya membutuhkan perencanaan yang cerdas dan matang.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Tips Membuka Cabang Usaha</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Ada beberapa tips untuk membuka cabang bisnis baru yang perlu diperhatikan oleh para pelaku usaha agar kesuksesan juga diraih oleh cabang yang baru dibuka tersebut. Berikut beberapa tips tersebut yang perlu diketahui:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Usaha utama berjalan lancar tanpa masalah</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Tips buka cabang bisnis baru yang pertama adalah memastikan dahulu kelancaran pengelolaan usaha pertama. Jangan hanya melihat kesuksesan toko pertama dari segi penjualan produk saja, tetapi rapihkan juga manajemen yang diterapkan. Jangan tergiur untuk melakukan ekspansi ke tempat baru jika pada faktanya usaha utama Anda masih belum stabil. Jika usaha utama masih dalam tahap pengembangan, membuka cabang bukanlah keputusan yang tepat karena kemungkinan akan kewalahan saat harus mengurus keduanya. Salah satu tanda kesiapan untuk membuka cabang usaha baru adalah tidak perlu melakukan pemantauan setiap hari terhadap usaha utama. Hal ini akan memberi lebih banyak waktu untuk fokus mengurus cabang baru.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Mempunyai modal yang cukup</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Membuka cabang usaha baru sama halnya seperti mendirikan usaha pertama kalinya dimana memerlukan modal yang untuk berusaha, mulai dari biaya sewa tempat, gaji karyawan, sampai modal untuk kegiatan operasional.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Melakukan analisis pasar</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Hal yang perlu dilakukan sebelum membuka cabang usaha baru adalah menganalisis potensi pasar di lokasi cabang usaha baru. Hal ini agar bisa mengetahui apakah lokasi tersebut ramai setiap hari, apakah strategis, apakah ada lahan parkir, dan lain sebagainya.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Mempersiapkan SDM yang Tepat</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ketika membuka cabang baru juga perlu mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) baru. Hal ini harus dipertimbangkan dengan matang agar kegiatan operasional di cabang usaha baru dapat berjalan dengan optimal. Pengusaha bisa mengirimkan karyawan yang sudah pengalaman di usaha pertama atau melakukan rektrutmen agar bisa memperbanyak tenaga kerja.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Mengelola keuangan usaha secara tepat</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dalam hal ekspansi, segi pengelolaan keuangan menjadi hal yang penting juga. Pemilik usaha harus mampu mengelola keuangan di mana alokasi pendapatan dan pengeluaran harus distrategikan dengan baik antara usaha utama dengan cabang usaha.</p>
<p style="text-align: justify;">Itulah beberapa tips yang perlu diperhatikan ketika memutuskan untuk membuka cabang usaha yang baru. Setelah pembukaan cabang usaha baru berhasil, hal yang tidak boleh dilupakan adalah melanjutkan pengelolaan dan pengembangan usaha agar usaha bisa berjalan terus dalam jangka panjang.</p>

Membuka cabang usaha baru menjadi tanda bahwa sebuah bsinis yang dijalankan mengalami perkembangan. Pembukaan cabang baru ini bisa saja disebabkan beberapa faktor penyebab. Di antaranya sebagai berikut:

Tips dalam Membuka Cabang Usaha

<p style="text-align: justify;">Sejak diterbitkannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang enyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah memberikan kebebasan bagi masing-masing daerah untuk menghimpun sumber dana, mengatur dan mengelola pembangunan daerahnya dengan potensi dan kapasitas yang dimiliki daerah tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;">Pemerintah daerah harus berusaha mengoptimalkan sumber penerimaan daerah, dimana salah satunya berasal dari penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Adanya pengalihan BPHTB dari pajak pusat menjadi pajak daerah pun akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini menuntut kesiapan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor pajak.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Pengertian BPHTB</strong></h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li><em>Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) </em>merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Yang kemudian BPHTB selanjutnya disebut <strong>Pajak</strong>.</li>
<li><em>Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. </em>Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.</li>
<li><em>Hak atas tanah dan/atau bangunan</em>. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Objek Pajak BPHTB:</strong></h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Pemindahan hak karena:</li>
<li>Jual beli</li>
<li>Tukar-menukar</li>
<li>Hibah</li>
<li>Hibah wasiat</li>
<li>Waris</li>
<li>Pemasukan dalam perseroan</li>
<li>Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan</li>
<li>Penunjukan pembeli dalam lelang</li>
<li>Pelaksanaan putusan hakim dengan kekuatan hukum tetap</li>
<li>Penggabungan usaha</li>
<li>Peleburan usaha</li>
<li>Pemekaran usaha</li>
<li>Hadiah</li>
<li>Pemberian hak baru karena:</li>
<li>Kelanjutan pelepasan hak</li>
<li>Di luar pelepasan hak</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Bukan Objek Pajak BPHTB:</strong></h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Perwakilan diplomatik, konsulat</li>
<li>Negara, (penyelenggaraan pemerintahan dan/atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum).</li>
<li>Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan usaha atau perwakilan organisasi tersebut.</li>
<li>Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau perbuatan hukum lainnya tanpa adanya perubahan nama.</li>
<li>Orang pribadi atau badan karena wakaf.</li>
<li>Orang pribadi/badan untuk kepentingan ibadah.</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Subjek dan Wajib Pajak</strong></h2>
<p style="text-align: justify;"><strong>Subjek pajak BPHTB</strong> merupakan orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. <strong>Wajib Pajak BPHTB</strong> yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Dasar Pengenaan Pajak</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Yaitu <em>Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)</em> yang ditentukan sebesar:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Harga transaksi, dalam hal: jual beli.</li>
<li>Nilai pasar objek pajak, seperti:</li>
<li>Tukar-menukar</li>
<li>Hibah</li>
<li>Hibah wasiat</li>
<li>Waris</li>
<li>Pemasukan dalam perseroan</li>
<li>Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak</li>
<li>Peralihan hak karena putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap</li>
<li>Pemberian hak baru atas tanah (sebagai kelanjutan pelepasan hak)</li>
<li>Pemberian hak baru atas tanah (diluar dari pelepasan hak)</li>
<li>Penggabungan usaha</li>
<li>Pemekaran usaha</li>
<li>Hadiah</li>
<li>Peleburan usaha</li>
<li>Harga transaksi dalam Risalah Lelang dalam hal terdapat penunjukkan pembeli dalam lelang.</li>
<li>Nilai Jual Objek Pajak PBB, apabila besarnya NPOP tidak diketahui atau NPOP lebih rendah daripada NJOP PBB.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Contoh:</p>
<p style="text-align: justify;">Nyonya Amira membeli tanah dan bangunan dengan NPOP (harga transaksi) Rp 100.000.000. NJOP PBB Rp 120.000.000, maka yang dikenakan sebagai dasar pengenaan BPHTB adalah <strong>Rp120.000.000.</strong></p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Ilustrasi Penghitungan BPHTB</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Nyonya Sintya membeli tanah dan bangunan dengan NPOP Rp70.000.000. Sedangkan NPOPTKP yang berlaku di Kabupaten tersebut Rp60.000.000 dan tarif pajaknya 5%.</p>
<p style="text-align: justify;">Nilai Perolehan Objek Pajak&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp70.000.000</p>
<p style="text-align: justify;">Nilai Perolehan Pajak Tidak Kena Pajak&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<u>Rp 60.000.000</u></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp10.000.000</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>BPHTB Terutang&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Rp 10.000.000 x 5%)&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 500.000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nah, itu dia informasi terkait Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.</p>
<p style="text-align: justify;">Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.</p>

Sejak diterbitkannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang enyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah memberikan kebebasan bagi masing-masing daerah untuk menghimpun sumber dana, mengatur dan mengelola pembangunan daerahnya dengan potensi dan kapasitas yang dimiliki daerah tersebut.

Yuk! Cari Tahu Apa Itu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

<p style="text-align: justify;">Lokasi usaha yang tepat bisa mempengaruhi kesuksesan sebuah usaha. Alangkah baiknya sebelum membuka usaha, pengusaha harus jeli dalam memilih tempat. Ketepatan pemilihan lokasi akan menentukan kesuksesan sebuah usaha juga karena jika salah menentukan tempat usaha, kemungkinan terbesar yang akan dihadapi adalah kebangkrutan atau kegagalan berbisnis.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Strategi dalam Memilih Lokasi Usaha&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Strategi memilih lokasi usaha yang strategis pun tidak semata-mata hanya melihat lokasi yang ramai saja. Ada beberapa hal lain yang perlu dipertimbangkan juga, beberapa diantaranya:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Memilih tempat usaha yang mudah terlihat</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Faktor pertama yang perlu diperhatikan saat memilih tempat usaha adalah visibilitas. Bertempat pada area yang mudah terlihat, tentunya akan memperoleh banyak perhatian dan juga memudahkan untuk masa perkenalan dan promosi bisnis yang baru saja didirikan. Pilih tempat yang mudah terlihat agar orang-orang bisa mudah untuk mengetahuinya. Hindari memilih lokasi-lokasi terpencil, seperti di dalam gang atau di balik gedung tinggi.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Akses yang mudah dijangkau</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Akses yang mudah dijangkau ini bertujuan memberi kenyamanan pelanggan ketika akan menuju lokasi usaha. Walau berada di lokasi yang ramai dan banyak menarik, jika lokasi bisnis tidak memiliki lahan parkir yang memadai, sepert tempat terlalu sempit dengan jalan, pelanggan pun akan enggan untuk datang sebab merasa kurang nyaman.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Mempertimbangkan lingkungan dan target pasar</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Lingkungan sekitar tempat bisnis berdiri juga menjadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi penjualan serta minat konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Sebagai contoh, sebuah usaha kuliner jajanan khas memilih tempat usaha pada lokasi wisata. Tentunya ini menjadi tempat yang cukup strategis karena kemungkinan besar wisatawan akan tertarik untuk menjadikan jajanan tersebut sebagai oleh-oleh sepulang dari berwisata atau sebagai cemilan sehabis berwisata.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Mempertimbangkan biaya bangunan dan sewa tempat</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Modal yang dialokasikan untuk tempat usaha juga perlu menjadi perhatian. Pengusaha bisa mendirikan bangunan untuk dijadikan tempat usaha milik sendiri, bahkan bisa saja disewakan bila tidak digunakan lagi, namun itu akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Namun, apabila harus menyewa, sudah jelas bila tempat yang strategis akan dipatok dengan harga sewa yang cukup tinggi oleh pemiliknya. Oleh karena itu, pengusaha perlu tepat dalam membuat perhitungan dan cermat sebelum membuat keputusan.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Tingkat keamanan dan kebersihan lingkungan usaha</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Keamanan dan kebersihan sudah pasti menjadi poin yang tidak kalah penting. Jika tempat usaha ramai dengan kejahatan kriminal, pelanggan akan merasa khawatir untuk mengunjungi usaha tersebut. Lokasi yang kotor juga akan membuat pelanggan enggan untuk datang. Oleh karena itu, hindari lokasi usaha di lingkungan yang kotor dan kumuh. Jika bisa, pastikan juga ada petugas keamanan yang berjaga setiap hari di sekitar lokasi usaha.</p>

Lokasi usaha yang tepat bisa mempengaruhi kesuksesan sebuah usaha. Alangkah baiknya sebelum membuka usaha, pengusaha harus jeli dalam memilih tempat. Ketepatan pemilihan lokasi akan menentukan kesuksesan sebuah usaha juga karena jika salah menentukan tempat usaha, kemungkinan terbesar yang akan dihadapi adalah kebangkrutan atau kegagalan berbisnis.

Memilih Lokasi yang Tepat untuk Berjualan

<p style="text-align: justify;">Dalam dunia bisnis, terdapat tiga jenis usaha berbeda yang mempunyai perbedaan dalam bentuk akuntansi dari pencatatan keuangannya. Tiga jenis usaha yang mempengaruhi pencatatan akuntansi tersebut adalah perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Perbedaan Akuntansi</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Implementasi akuntansi di tiap jenis perusahaan ini berbeda agar bisa mengakomodir segala pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh bisnis. Berikut penjelasan dari setiap jenis usaha dan bagaimana implementasi akuntansinya:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Perusahaan Dagang</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang menjual produk/barang persediaan kepada konsumen. Perusahaan Dagang tidak memproduksi sendiri barangnya, melainkan mengambil atau membeli produk/barang persediaan dari <em>supplier</em> dalam bentuk bahan yang sudah jadi. Perusahaan Dagang bertujuan untuk menjual kembali produk/barang yang telah diambil dari supplier tanpa mengubah bentuk asal dan mendapatkan keuntungan dari selisih penjualan yang dilakukan.</p>
<p style="text-align: justify;">Berikut sistem akuntansi yang diimplementasikan pada perusahaan manufaktur:</p>
<ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;">
<li>Terdapat Harga Pokok Produksi (HPP), sehingga untuk menentukan harga pokok barang dapat dilakukan dengan mudah</li>
<li>Terdapat stok persediaan barang jadi</li>
<li>Pada perusahaan dagang, laporan HPP tidak dipergunakan dan tidak terdapat biaya akuntansi di dalamnya</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Perusahaan Jasa</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Perusahaan Jasa merupakan perusahaan yang tidak memproduksi dan menghasilkan barang atau suatu produk. Oleh karena itu, perusahaan jenis ini tidak mempunyai persediaan barang apapun untuk dijual kepada konsumen. Perusahaan jasa menjual produk yang bersifat tidak berwujud, berbeda halnya dengan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur atau dapat dikatakan penjualan dalam bentuk jasa atau layanan yang diberikan dari perusahaan itu sendiri.</p>
<p style="text-align: justify;">Berikut sistem akuntansi yang diimplementasikan pada perusahaan manufaktur:</p>
<ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;">
<li>Tidak perlu menentukan harga pokok barang dan tidak perlu membuat laporan mengenai harga pokok produksi sehingga tidak ada biaya akuntansi di dalamnya</li>
<li>Tidak terdapat persediaan barang apapun karena yang dijual berupa jasa</li>
<li>Pembelian yang terjadi akan langsung dimasukkan ke dalam akun peralatan atau akun perlengkapan</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Perusahaan Manufaktur</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Perusahaan Manufaktur atau yang biasa disebut pabrik merupakan perusahaan yang memproduksi bahan baku mentah dan mengolahnya menjadi barang/produk setengah jadi ataupun menjadi barang/produk jadi untuk kemudian dijual kepada konsumen. Jadi, barang yang diproses dari bahan baku mentah menjadi barang jadi dapat dikatakan sebagai barang/produk persediaan pada perusahaan manufaktur tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;">Perusahaan manufaktur sendiri mengolah bahan mentah hingga menjadi produk jadi tidak hanya untuk perusahaannya sendiri, karena terkadang perusahaan manufaktur mengolah bahan baku untuk diberikan kepada perusahaan lain. Perusahaan manufaktur memiliki tujuan untuk menghasilkan barang/produk jadi yang memiliki kualitas dan nilai jual yang tinggi, sehingga dapat diperoleh keuntungan berbisnis.</p>
<p style="text-align: justify;">Berikut sistem akuntansi yang diimplementasikan pada perusahaan manufaktur:</p>
<ul style="list-style-type: circle; text-align: justify;">
<li>Terdapat Harga Pokok Produksi (HPP) dan untuk menentukan harga pokok dilalui dengan beberapa tahapan perhitungan</li>
<li>Terdapat persediaan bahan baku/mentah dan persediaan bahan pembantu dalam proses produksi</li>
<li>Dalam perusahaan manufaktur, harus membuat laporan harga pokok produksi dan terdapat biaya akuntansi di dalamnya</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Jika terdapat dua jenis perusahaan dalam satu manajemen seperti perusahaan jasa dan perusahaan dagang, misalnya usaha bengkel yang juga menjual sparepart kendaraan, maka perhitungan biaya dapat dilakukan dengan menggabungkan total biaya pada perusahaan dagang dan perusahaan jasa, kemudian lakukan perhitungan harga pokok penjualan. Hasil perhitungan pada perusahaan jasa dipisahkan sehingga terdiri dari dua penghasilan, yaitu penghasilan dari jasa dan penghasilan dari penjualan barang.</p>
<p style="text-align: justify;">Nah, itu dia informasi terkait perbedaan penerapan akuntansi dalam perusahaan dagang, jasa, dan manufaktur, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.</p>
<p style="text-align: justify;">Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.</p>

Dalam dunia bisnis, terdapat tiga jenis usaha berbeda yang mempunyai perbedaan dalam bentuk akuntansi dari pencatatan keuangannya. Tiga jenis usaha yang mempengaruhi pencatatan akuntansi tersebut adalah perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur.

Mengetahui Perbedaan Akuntansi Perusahaan Dagang, Jasa, dan Manufaktur

<p style="text-align: justify;">USP atau <em>Unique Selling Point</em> merupakan istilah dalam dunia pemasaran yang mengacu pada nilai jual yang berbeda dan lebih unggul dibanding pesaing. <em>Unique Selling Point</em> menjadi konsep yang menunjukkan keunggulan suatu produk atau jasa pada pelanggan jika dibandingkan dengan kompetitor dengan bidang sejenis. USP ini berbentuk banyak hal. Mulai dari kualitas barang, harga barang, bentuk suatu produk, fitur yang diberikan, bahan khusus yang digunakan, dan sebagainya.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Alasan USP Penting untuk Produk</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">USP ini memiliki manfaat yang berguna bagi para pengusaha, berikut alasan mengapa USP penting dalam usaha:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Meningkatkan Penjualan</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">USP juga mampu meningkatkan penjualan bisnis sebab, nilai jual yang unik bisa meningkatkan kesadaran terhadap produk dan menarik pelanggan-pelanggan baru untuk setidaknya mencoba produk unik tersebut satu kali.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Sebagai Branding</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Branding merupakan pencitraan agar suatu produk dapat menarik dan melekat di benak konsumen. USP ini juga bisa menjadi branding produk agar memberi kesan tersendiri kepada pelanggan yang membelinya.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Mendapatkan loyalitas pelanggan</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Keunika produk dapat menarik loyalitas konsumen karena akan sulit bagi pelanggan bisa menemukan kualitas dan layanan yang serupa dengan bisnis lain. Dengan mendapatkan loyalitas pelanggan ini akan berpotensi menjadi pendapatan tetap tiap bulan.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Cara Menentukan <em>Unique Selling Point</em></strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Terdapat 3 cara agar bisa menentukan USP ini, berikut adalah cara-caranya:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Mencari Tahu Kebutuhan Pelanggan</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Untuk cara ini, pengusaha dapat meminta konsumen untuk mengisi survey. Survey tersebut berisi mengenai harapan terkait pelayanan, kualitas produk, harga dan sebagainya. Jika sudah, kumpulkan jawaban tersebut sebagai bahan evaluasi. Kemudian sesuaikan dengan kondisi bisnis. Apa yang kurang perlu disempurnakan, bisa jadi kekurangan tersebut nantinya akan jadi USP setelah disempurnakan sehingga, bisnis bisa tampil beda di pasaran.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Memberikan Kepuasan kepada Pelanggan</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dalam berbisnis, psikologi juga berperan penting. Pengusaha juga harus mampu mencari tahu kepuasan batin apa yang bisa diberikan kepada pelanggan. Penting untuk membuat konsumen merasa istimewa dengan membeli atau mengkonsumsi produk yang dijual. Nilai kepuasan ini bisa menjadi USP untuk kedepannya.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Membandingkan dengan Kompetitor</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Tujuan dari membandingkann dengan kompetitor ini adalah untuk mencari tahu apa yang kurang dari mereka, sehingga bisa di jadikan pelajaran sebagai USP. Sederhananya, mencari kelemahan yang dimiliki kompetitor dan menggunakan kelemahan tersebut untuk keuntungan bisnis. Memanfaatkan peluang seperti itu termasuk sah-sah saja. Oleh karena itu, pengusaha perlu menyempurnakan produk agar bisa memimpin pasar.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalam jangka panjang, USP ini bisa menjadi nilai pembeda antara bisnis yang sukses dengan bisnis yang gulung tikar. Setiap bisnis dengan keunikan tersendiri bisa dengan cepat memimpin pasar. Pebisnis harus tanggap dalam melihat fenomena kebutuhan konsumen yang dapat berubah setiap waktu, sehingga dapat menentukan USP dengan segera.</p>

USP atau Unique Selling Point merupakan istilah dalam dunia pemasaran yang mengacu pada nilai jual yang berbeda dan lebih unggul dibanding pesaing. Unique Selling Point menjadi konsep yang menunjukkan keunggulan suatu produk atau jasa pada pelanggan jika dibandingkan dengan kompetitor dengan bidang sejenis. USP ini berbentuk banyak hal. Mulai dari kualitas barang, harga barang, bentuk suatu produk, fitur yang diberikan, bahan khusus yang digunakan, dan sebagainya. 

Apa itu Unique Selling Point?

<p style="text-align: justify;">Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa meskipun kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dicabut, tetapi bantuan sosial (bansos) akan tetap dilanjutkan.</p>
<p style="text-align: justify;">"Perlu saya sampaikan, jangan sampai ada kekhawatiran walaupun PPKM dicabut, bansos akan tetap dilanjutkan. Bansos selama PPKM akan dilanjutkan di tahun 2023," kata Presiden Jokowi melalui konferensi pers di Kantor Presiden, Jumat (30/12/2022).</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Bentuk Bansos</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Jokowi juga mengatakan bantuan vitamin dan obat-obatan akan tetap tersedia di fasilitas-fasilitas kesehatan yang ditunjuk pemerintah. Selain itu, sejumlah insentif seperti insentif pajak akan tetap diterapkan.</p>
<p style="text-align: justify;">"Bantuan vitamin dan obat tersedia di faskes yang ditunjuk. Insentif pajak juga terus dilanjutkan," katanya.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>PPKM Dicabut</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Sebelumnya, Jokowi juga menjelaskan alasan kebijakan PPKM dicabut oleh Pemerintah lantaran Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan Pandemi Covid-19 dengan baik selama 11 bulan terakhir. Bahkan, disebutnya Tanah Air sekaligus bisa menjaga stabilitas ekonominya melalui kebijakan gas dan rem mobilitas masyarakat tersebut yang diyakininya menyeimbangkan penanganan kesehatan dan perekonomian.</p>
<p style="text-align: justify;">Jokowi mengatakan kebijakan itu diambil setelah pemerintah mengkaji ulang angka-angka penanganan pandemi. Dia menyebut jumlah kasus covid-19 di Indonesia kian menurun.</p>
<p style="text-align: justify;">Selain itu, tingkat kekebalan masyarakat Indonesia terhadap Covid-19 juga tinggi. Hal itu disimpulkan dari survei serologi yang dilakukan Kementerian Kesehatan.</p>
<p style="text-align: justify;">"Saya minta seluruh masyarakat komponen bangsa hati hati dan waspada. Masyarakat harus tingkatkan kesadaran kewaspadaan menghadapi risiko covid. Pemakaian masker di keramaian harus tetap dilakukan," ungkapnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Nah, itu dia sekilas berita terkait bantuan bansos saat sudah berakhirnya PPKM, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.</p>
<p style="text-align: justify;">Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.</p>

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa meskipun kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dicabut, tetapi bantuan sosial (bansos) akan tetap dilanjutkan.

Jokowi Pastikan Bansos Tetap Berjalan Walau PPKM Sudah Berakhir

<p style="text-align: justify;">Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi dari mitra bisnis adalah rekan/partner dalam mengadakan bisnis. Setiap operasional bisnis, seperti mengatur SDM, mengelola arus keuangan, mempersiapkan infrastruktur perusahaan, dan hal lainnya bisa dikerjakan bersama rekan bisnis. Tidak sedikit usaha yang melakukan kerjasama dengan mitra bisnis agar bisnis yang dijalankan bisa tetap bertahan. Namun hubungan ini bisa berlangsung lama jika memang kedua perusahaan sama-sama berjalan dengan prinsip yang sama.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Tujuan Mitra Usaha dalam Berbisnis</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Berikut beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan dengan adanya kemitraan:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Membangun perusahaan</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Peran kemitraan bisnis yang pertama adalah mampu membangun dan mengembangkan perusahaan. Menjalin hubungan mitra dengan perusahaan lain di berbagai skala akan memberikan keuntungan, terutama bagi perusahaan yang berkembang atau baru saja berdiri. TIdak hanya membuat usaha besar, namun juga memperluas jaringan usaha.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menumbuhkan perekonomian</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dengan adanya hubungan kerjasama menjadikan pencapaian tujuan bisa dilakukan dengan lebih optimal. Kedua pihak bisa melakukan inovasi yang saling sudah dibicarakan untuk adanya kemajuan bersama agar bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi antara dua atau lebih perusahaan yang bekerjasama.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menjalin hubungan sosial</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Selain untuk tujuan ekonomi, mitra usaha juga bisa dijalin atas dasar keinginan untuk menciptakan hubungan sosial yang baik dengan perusahaan lain. Jadi tidak semata dijalankan untuk menumbuhkan perekonomian perusahaan, namun perusahaan juga bisa melakukan gerakan kemanusiaan untuk tujuan sosial.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Cara Mencari Mitra Bisnis yang Tepat</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Mitra usaha bisa dilakukan oleh dua perusahaan atau lebih. Tentunya tiap perusahaan tidak memiliki bidang dan pencapaian yang sama. Maka dari itu perlu adanya hal yang harus diperhatikan agar bisa mendapatkan rekan bisnis yang tepat, Berikut caranya:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Memeriksa Rekam Jejak Bisnisnya</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Hal pertama yang harus dilakukan adalam memeriksa rekam jejak bisnisnya, baik itu dari perusahaannya maupun pemiliknya. Dengan mengetahui riwayatnya, bisa membantu mencegah hal-hal yang tidak diingikan.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Mempunyai Kesamaan visi dan Misi</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dengan memeiliki kesamaan visi dan misi, maka hubungan kemitraan bisa terjalin dengan cepat dan hubungan kemitraan bisa terjalin dalam waktu jangka panjang.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Dapat Saling Melengkapi dan Menutupi Kelemahan</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Perusahaan juga perlu mengecek keseimbangan kompetensi antara kedua belah pihak. Sebagai contoh Perusahaan A memiliki kemampuan yang baik dalam hal marketing konvensional, sedangkan Perusahaan B mempunyai kemampuan dalam marketing digital. Perusahaan C membutuhkan marketing konvensional, maka perusahaan yang ideal menjadi mitra bisnis adalah perusahaan A.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Melihat Kondisi Keuangan Calon Mitra Usaha</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Keadaan keuangan yang baik dari mitra usaha juga perlu diperhatikan. Semakin baik kondisi keuangannya, maka kredibilitas perusahaan juga semakin terjamin dan terhindar dari utang-utang yang dapat membuat perusahaan bangkrut.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Komunikatif dan memiliki Koordinasi yang Jelas</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dalam hal kerjasama, komunikasi memiliki peran yang penting agar tujuan dari kerjasama tersebut bisa tercapai. Tidak hanya itu, koordinasi yang baik juga diperlukan dalam melakukan kerjasama, agar keberhasilan bisa tercapai dan masalah bisa terselesaikan.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalam berbisnis, semua perusahaan tentunya tidak sempurna, tidak semua mempunyai bidang dan pencapaian yang sama. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar bisa mendapatkan mitra bisnis yang tepat dan tujuan bersama bisa tercapai.</p>

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi dari mitra bisnis adalah rekan/partner dalam mengadakan bisnis. Setiap operasional bisnis, seperti mengatur SDM, mengelola arus keuangan, mempersiapkan infrastruktur perusahaan, dan hal lainnya bisa dikerjakan bersama rekan bisnis. Tidak sedikit usaha yang melakukan kerjasama dengan mitra bisnis agar bisnis yang dijalankan bisa tetap bertahan. Namun hubungan ini bisa berlangsung lama jika memang kedua perusahaan sama-sama berjalan dengan prinsip yang sama.

Artikel Sobat Pajak