<p style="text-align: justify;">Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat porsi pembiayaan lembaga keuangan untuk UMKM di Indonesia hanya 20 persen, sehingga masih banyak pelaku UMKM yang belum tersentuh lembaga keuangan untuk mendapatkan pembiayaan. Rendahnya penyaluran kredit yang diberikan lembaga keuangan formal seperti bank kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tentu menjadi perhatian Sri Mulyani. Padahal, UMKM sangat penting karena perkembangannya menggambarkan denyut nadi perekonomian Indonesia. Bagaimana tidak, UMKM didominasi sektor perdagangan yang menjadi penopang selama pandemi.</p>
<p style="text-align: justify;">"Kalau kita tahu UMKM itu penting, namun dari sisi persentase saja Indonesia hanya sebesar 20 persen total pinjamannya dari lembaga keuangan untuk UMKM,' kata Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2023 yang diadakan secara virtual, Kamis (26/1/2023).</p>
<p style="text-align: justify;">Maka dari itu, ia meminta seluruh pihak terutama lembaga keuangan bisa membantu UMKM lantaran pemerintah tidak bisa melakukannya sendiri.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Dibandingkan dengan Negara Korea</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Sri Mulyani pun membandingkan dengan lembaga keuangan di negara-negara sekitar Indonesia yang bisa memberikan pinjaman kepada UMKM hingga 50 persen dari porsi kredit mereka, bahkan lembaga keuangan di Korea Selatan bisa menyalurkan kredit hingga 80 persen kepada sektor tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;">Berkat pembiayaan yang cukup besar dari lembaga keuangan di Negeri Ginseng itu, UMKM Korea Selatan memiliki potensi untuk bertumbuh yang sangat besar karena likuiditas dan akses modalnya cukup.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Jumlah UMKM yang Belum Mendapatkan Pembiayaan</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Dari 45 juta pelaku UMKM yang butuh tambahan pembiayaan itu, sebanyak 18 juta pelaku UMKM termasuk nasabah ultra mikro yang belum mendapatkan akses pembiayaan. Bahkan 5 juta UMKM masih bergantung pada pembiayaan melalui rentenir. Padahal pinjaman melalui rentenir membuat para pelaku UMKM harus membayar biaya bunga yang sangat tinggi.</p>
<p style="text-align: justify;">"Kita lihat, ada 18 juta (UMKM) yang belum mendapatkan pembiayaan, 5 juta masih (andalkan) rentenir, <em>very high cost</em>. Hanya sedikit yang <em>enjoy lending</em> yang dibiayai pemerintah," ujarnya dalam BRI Microfinance Outlook 2023, Kamis (26/1).</p>
<p style="text-align: justify;">Oleh karenanya, ia berharap ke depannya makin banyak UMKM yang digandeng oleh sektor lembaga keuangan. Sebab, menggandeng UMKM dan memberikan pembiayaan tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Perbankan Diminta Kucurkan Kredit untuk UMKM</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Oleh karena itu, dia meminta lembaga keuangan seperti perbankan untuk memberikan kredit yang lebih banyak lagi kepada UMKM. Peran perbankan menjadi sangat penting, terutama menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang anggarannya diberikan pemerintah. KUR ini diharapkan bisa membantu UMKM mendapatkan pinjaman modal dengan bunga rendah.</p>
<p style="text-align: justify;">Terlebih, kata dia, perbankan tetap akan mengantongi keuntungan dengan menyalurkan kredit ke pelaku UMKM. Mengingat 5 juta dari mereka bersedia meminjam dari rentenir yang memberikan bunga yang sangat tinggi.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Pemerintah Anggarkan Rp 45,8 T untuk Belanja UMKM</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Tahun ini, anggaran KUR yang diberikan bahkan sangat besar, yakni Rp 45,8 triliun. Anggaran ini lebih tinggi dibandingkan 2022 yang sebesar Rp 30,8 triliun.</p>
<p style="text-align: justify;">"Tahun 2023 ini kita naikkan seluruh belanja di dalam rangka untuk UMKM mencapai Rp 45,8 triliun. Ini sudah termasuk mengcover berbagai subsidi bunga dan juga di dalam rangka untuk penjaminan," ungkapnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Di sisi lain, Menkeu berharap inklusi keuangan di Indonesia yang terus meningkat bisa mendorong pembiayaan yang lebih besar kepada UMKM, lantaran UMKM saat ini terus menjadi fokus pemerintah.</p>
<p style="text-align: justify;">&ldquo;Namun tidak hanya pembiayaannya saja yang didorong, tetapi kualitas dan produktivitas UMKM di Indonesia pun perlu ditingkatkan,&rdquo; tegasnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Nah, itu dia upaya yang dilakukan oleh Menteri Keuangan untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada UMKM, diharapkan dengan meningkatnya anggaran KUR yang diberikan dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas UMKM di Indonesia.</p>
<p style="text-align: justify;">Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> </a><a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> </a><a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> </a><a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/">Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> </a><a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>.</p>

Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat porsi pembiayaan lembaga keuangan untuk UMKM di Indonesia hanya 20 persen, sehingga masih banyak pelaku UMKM yang belum tersentuh lembaga keuangan untuk mendapatkan pembiayaan. Rendahnya penyaluran kredit yang diberikan lembaga keuangan formal seperti bank kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tentu menjadi perhatian Sri Mulyani. Padahal, UMKM sangat penting karena perkembangannya menggambarkan denyut nadi perekonomian Indonesia. Bagaimana tidak, UMKM didominasi sektor perdagangan yang menjadi penopang selama pandemi.

Sri Mulyani Ungkap Kredit UMKM dari Perbankan Masih Minim

<p style="text-align: justify;">Harga jual merupakan nominal harga akhir dari penjual yang akan dibebankan kepada konsumen, dan diperoleh dari perhitungan biaya produksi ditambah biaya non produksi, serta laba yang diharapkan.</p>
<p style="text-align: justify;">Pemilik usaha harus menetapkan harga yang tepat agar produk dapat terjual dan mendatangkan keuntungan. Tidak hanya itu, pengusaha juga perlu memperhatikan harga jual di pasar agar tidak kalah saing dengan kompetitor yang ada.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Faktor yang Mempengaruhi Harga Jual</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Ada banyak faktor yang bisa disertakan dalam perhitungan harga jual, misalnya musim, daerah, permintaan, serta situasi pasar. Oleh karena itu, dalam melakukan perhitungan harga jual, pengusaha juga harus memperhatikan faktor-faktor berikut ini:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Faktor Biaya</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Faktor biaya ini ditentukan berdasarkan pada perhitungan biaya produksi perusahaan dalam menentukan harga jual produk atau jasa.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Faktor Bukan Biaya</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Faktor ini berasal dari pengaruh eksternal, sehingga lebih sulit untuk dikendalikan. Beberapa faktor non-biaya contohnya:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Keadaan perekonomian negara</li>
<li>Permintaan dan penawaran pasar</li>
<li>Jenis pasar</li>
<li>Kebijakan pemerintah</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Cara Menentukan Harga Jual</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Untuk menentukan harga jual, ada beberapa cara untuk menentukan harga jual yang bisa digunakan, berikut cara-cara tersebut:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><em>Margin pricing</em></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Perhitungan yang satu ini digunakan untuk menentukan seberapa besar persentase keuntungan dari setiap produk. Dalam penetapan <em>margin pricing</em>, pemilik usaha sudah mengetahui harga jual yang diinginkan, maka perhitungannya menjadi seperti di bawah ini.</p>
<p style="text-align: justify;">Margin&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = ((Harga jual - Harga produksi) / Harga jual) x 100%</p>
<p style="text-align: justify;">Agar lebih jelas, Pak Andi menjual roti seharga Rp 20.000, dengan modal yang dikeluarkan sebesar Rp 10.000, maka perhitungan margin dari penjualan tersebut,</p>
<p style="text-align: justify;">Margin&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = ((Rp20.000 &ndash; Rp10.000) / Rp20.000) x 100% = (Rp 10.000 / Rp 20.000) x 100% = 50%</p>
<p style="text-align: justify;">Jadi, Pak Andi akan memperoleh laba 50% dari setiap roti yang terjual.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><em>Markup Pricing</em></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Harga <em>markup</em> atau <em>mark up pricing</em> merupakan salah satu cara menentukan harga jual dengan cara menambahkan keuntungan langsung dari harga belinya. Cara ini bisa dikatakan cara yang sederhana karena hanya dengan cara menambahkan keuntungan sesuai dengan yang besar keuntungan yang diharapkan. Perhitungan ini merupakan metode paling umum digunakan oleh para pengusaha. Berikut ini rumus untuk mencari harga jual menggunakan <em>mark up</em>:</p>
<p style="text-align: justify;">Harga jual&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = Modal + (Modal x Persentase Margin)</p>
<p style="text-align: justify;">Sebagai contoh, Bu Nina menjual kosmetik dengan modal yang dikeluarkan sebesar Rp 50.000. Bu Nina ingin mengambil keuntungan sebesar 30%, maka perhitungannya sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: justify;">Harga jual&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = Rp50.000 + (Rp50.000 x 30%) = Rp50.000 + Rp15.000 = Rp65.000</p>
<p style="text-align: justify;">Dari perhitungan tersebut, terlihat bahwa Bu Nina perlu menjual seharga Rp65.000 per kosmetik bila menginginkan keuntungan 30%.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><em>Manufacturing Suggested Retail Price</em> (MSRP)</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">MSRP atau Harga yang dianjurkan Pemilik Merek merupakan harga yang dianjurkan oleh pemilik merek. Artinya siapapun orang yang menjual kembali produk dari pemilik merek berpedoman pada harga yang tercantum pada Harga Eceran Tertinggi (HET). Jadi, orang yang menjual kembali produk tersebut tidak mematok harga yang terlalu jauh dari harga yang telah ditentukan oleh pemilik merek. Dengan begitu, kestabilan harga produk di pasaran bisa tercapai.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><em>Value Based Pricing</em> (VBP)</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">VBP merupakan cara menentukan harga jual sebuah produk paling unik. Penentuan harga jual yang satu ini didasarkan pada nilai yang diperoleh konsumen. Jadi, konsumen akan membayar harga yang sepadan dengan nilai produk. Untuk menetapkan harga, pengusaha perlu melakukan riset pasar terlebih dahulu agar bisa mengetahui seberapa besar permintaan atas produk tersebut dan seberapa tinggi konsumen bersedia membeli produk tersebut. Perlu diingat tidak semua produk bisa menerapkan cara yang satu ini. Kebanyakan pemilik usaha menerapkan metode ini untuk produk yang kualitasnya tinggi, banyak dicari, bersifat terbatas (<em>limited edition)</em> atau barang kolaborasi.</p>

Harga jual merupakan nominal harga akhir dari penjual yang akan dibebankan kepada konsumen, dan diperoleh dari perhitungan biaya produksi ditambah biaya non produksi, serta laba yang diharapkan.

Cara Menentukan Harga Jual Produk

<p style="text-align: justify;">Pandemi Covid-19 yang menghantam Indonesia membuat banyak pelaku bisnis memanfaatkan platform digital agar bisa memasarkan produknya secara online. Para pemerintah pun juga mengajak para pelaku UMKM untuk mulai melek teknologi dan memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan barang jualan nya. Oleh karena itu, pemerintah meluncurkan platform digital untuk para pelaku UMKM, salah satu di antaranya adalah PaDi UMKM.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Apa Itu PaDi UMKM</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Pasar Digital UMKM (PaDi UMKM) merupakan platform hasil buatan Telkom Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN. PaDi UMKM ini diresmikan pada 17 Agustus 2020 bertepatan pada dalam perayaan HUT ke-75 Republik Indonesia. PaDi UMKM dibentuk dengan tujuan untuk mempertemukan BUMN dengan UMKM dengan tujuan untuk mengoptimalkan, mempercepat dan mendorong efisiensi transaksi belanja BUMN pada UMKM, serta memperluas dan mempermudah UMKM mendapatkan akses pembiayaan. Jadi, melalui platform tersebut, UMKM diberi untuk menjadi pemasok dan vendor BUMN dalam berbagai produk yang disalurkan.</p>
<p style="text-align: justify;">Melansir laman PaDi UMKM, saat ini PaDi UMKM telah memiliki lebih dari 20 kategori produk dan jasa utama, antara lain:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Bahan Kimia</li>
<li>Barang &amp; Jasa Lainnya</li>
<li>Buku</li>
<li>Dapur</li>
<li>Elektronik</li>
<li>Fashion</li>
<li>Fashion Anak &amp; Bayi</li>
<li>Fashion Muslim</li>
<li>Fashion Pria</li>
<li>Film &amp; Musik</li>
<li>Gaming</li>
<li>Handphone &amp; Tablet</li>
<li>lbu &amp; Bayi</li>
<li>Jasa Advertising (Periklanan)</li>
<li>Jasa Ekspedisi &amp; Pengepakan</li>
<li>Jasa Event Organizer</li>
<li>Jasa Konstruksi &amp; Renovasi</li>
<li>Jasa Konsultan &amp; Penilaian</li>
<li>Jasa Mandor &amp; Tenaga Kerja Lainnya</li>
<li>Dan masih banyak lagi</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Keuntungan Bergabung PaDi UMKM</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Ada banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan oleh para pelaku UMKM di Indonesia jika mengikuti dan mendaftar di platform ini, di antaranya adalah:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Para pelaku UMKM akan mendapatkan akses lokal dan <em>global e-commerce</em> yang tentunya akan semakin memperluas jaringan bisnis mereka.</li>
<li>Adanya kemudahan dalam proses pembiayaannya, dimana para pelaku bisnis UMKM dapat mengajukan pembiayaan dari BUMN terpercaya (seperti Bank BRI, Pegadaian, atau PNM).</li>
<li>Adanya pasar yang pasti dari perusahaan BUMN.</li>
<li>Para pelaku bisnis UMKM akan mendapatkan kepastian pembayaran, lantaran sistem pembayarannya akan termonitor langsung oleh manajemen dan kementerian BUMN.</li>
<li>Para pelaku bisnis UMKM juga akan mendapatkan feedback serta masukan-masukan yang bermanfaat bagi perkembangan kualitas produk dan jasa yang mereka miliki.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Cara Bergabung PaDi UMKM</strong></p>
<ol>
<li>Kunjungi laman PaDi UMKM di alamat website : <a href="https://padiumkm.id/">https://padiumkm.id/</a>, pilih menu &ldquo;Daftar&rdquo;, lalu pilih &ldquo;Daftar Sebagai Penjual&rdquo; atau Sobat bisa langsung melalui link berikut: <a href="https://padiumkm.id/auth/register">https://padiumkm.id/auth/register</a></li>
<li>Akan muncul form isian yang harus Sobat isi,
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li>Bagian perusahaan: Profil tentang perusahaan Sobat. Isilah data-data tersebut secara lengkap. Mulai dari Nama Perusahaan, Jenis Badan Usaha, Status Perusahaan, Kategori UMKM, Jenis Kegiatan Usaha Utama, No. NPWP perusahaan, Nomor Telepon Perusahaan, dan NIK/KTP Direktur (data ini wajib diisi). Sementara itu, ada beberapa kolom isian opsional yang juga bisa Sobat isi, seperti: BUMN Pengampu UMKM (jika ada), Organisasi/Himpunan (jika ada) dan NIB (jika Sobat memiliki NIB, maka segala perizinan usaha Sobat akan lebih mudah)</li>
<li>Bagian alamat perusahaan: memuat informasi mengenai Alamat kantor pusat/ utama perusahaan. Isikan data alamat perusahaan dengan jelas, pilih Provinsi/Kota/Kecamatan, dan masukkan Kode Pos Perusahaan Sobat. Kemudian, Sobat juga bisa mengisikan data geolokasi (tidak wajib).</li>
<li>Pada bagian penanggung jawab: memuat informasi orang (penanggung jawab) akan dihubungi terkait pertanggungjawaban atas semua transaksi di platform PaDi UMKM B2B. Data yang harus Sobat isi berupa: Nama Penanggung Jawab, Email Perusahaan (email aktif yang dipakai perusahaan), Nomor Telepon Kantor, dan Nomor Handphone penanggung jawab.</li>
<li>Bagian Dokumen: Sobat harus melengkapi dokumen legalitas perusahaan Sobat untuk mempermudah proses verifikasi dan memperbesar peluang Sobat dipercaya oleh calon pembeli BUMN. Dokumen yang harus Sobat upload antara lain: KTP Direktur, NPWP, dan Nomor Induk Berusaha (NIB).</li>
<li>Klik, &ldquo;Daftar&rdquo;, Setelah itu, Sobat harus menunggu paling lambat 3 hari kerja untuk proses review dan verifikasi.&nbsp; Jika Sobat lolos, maka Sobat akan mendapatkan email notifikasi untuk melakukan aktivasi akun. Klik link email notifikasi tersebut dan buat password baru. Selamat, Sobat telah bergabung dalam program PaDi UMKM B2B. Selanjutnya Sobat bisa melengkapi Data dan Dokumen UMKM Sobat. Caranya, klik menu &ldquo;Pengaturan&rdquo;, lengkapi dokumen yang dibutuhkan dan isilah data-data yang masih kosong, kemudian klik &ldquo;Simpan&rdquo;.</li>
</ol>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Nah, itu dia informasi sekitar Platform Digital Pengadaan Barang UMKM kepada BUMN atau biasa dikenal dengan PaDi UMKM. Dengan adanya PaDi UMKM ini, diharapkan para pelaku UMKM untuk mulai melek teknologi dan memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan barang jualan nya. Oleh karena itu, jangan menyia-nyiakan kesempatan ini ya Sobat, PaDi UMKM juga banyak manfaatnya loh Sobat.</p>
<p style="text-align: justify;">Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> </a><a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> </a><a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> </a><a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/">Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> </a><a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>.</p>

Pandemi Covid-19 yang menghantam Indonesia membuat banyak pelaku bisnis memanfaatkan platform digital agar bisa memasarkan produknya secara online. Para pemerintah pun juga mengajak para pelaku UMKM untuk mulai melek teknologi dan memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan barang jualan nya. Oleh karena itu, pemerintah meluncurkan platform digital untuk para pelaku UMKM, salah satu di antaranya adalah PaDi UMKM.

Mengenal PaDi UMKM, Platform Digital Pengadaan Barang UMKM Kepada BUMN

<p style="text-align: justify;"><em>Endorsement</em> atau <em>endorse</em> merupakan teknik marketing dalam bentuk iklan atau promosi yang menggunakan tokoh atau selebriti terkenal yang memiliki pengakuan, kepercayaan, rasa hormat, dan sebagainya dari banyak orang. Biasanya orang yang dimintai <em>endorse</em> adalah sosok yang berpengaruh di masyarakat, baik itu artis, musisi, atlet, atau siapapun yang punya pengikut besar (<em>influencer</em>) di sosial media. Semakin tinggi jumlah pengikutnya, semakin tinggi pula seorang <em>influencer</em> dihargai.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Manfaat Endorsement untuk Pengusaha</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Dilihat dari proses dan biaya yang dikeluarkan, <em>endorsement</em> menjadi strategi yang tampak rumit dilakukan. namun, banyak keuntungan yang dapat dicapai, baik dari sisi pengusaha maupun influencer. Berikut beberapa keuntungan yang didapat pengusaha ketika melakukan <em>endorsement</em>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Memperkenalkan produk kepada target pasar</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Pengusaha harus melihat dulu apakah influencer yang dipilih cocok dengan target konsumen yang ingin dicapainya. Sebagai contoh, produk kecantikan idealnya menggunakan artis-artis atau tokoh yang dikenal kecantikannya/kreator konten di bidang kecantikan. Produk tersebut bisa muncul di feed seorang <em>influencer </em>di bidang serupa, maka otomatis promosi akan langsung ke target pasar yang tepat.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Meningkatkan <em>traffic</em></strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>Endorsement</em> juga bisa dilakukan dengan tujuan menaikkan traffic usaha. Dengan memasang akun media sosial perusahaan bersamaan saat konten endorse diunggah <em>influencer</em> akan membuat orang-orang penasaran dan menekan link tersebut.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Meningkatkan <em>awareness</em> </strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dengan endorsement, barang atau jasa yang ditawarkan akan dilihat, dikenal, dan dicari banyak orang. Setelah produk mulai dilirik, maka bisa memulai menerapkan strategi <em>marketing</em> berikutnya.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Membuat usaha menjadi viral</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Kata &lsquo;viral&rsquo; digunakan mengungkapkan seuatu pemberitaan yang sedang dibicarakan banyak orang atau tersebar dan diketahui oleh orang banyak. Jika strategi yang <em>endorsement</em> terapkan ampuh dan benar-benar disukai, maka konten <em>endorse </em>tersebut akan menjadi &ldquo;buah bibir&rdquo; di media sosial.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Pertimbangan sebelum Memilih Influencer Melakukan Endorsement</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Agar biaya yang sudah dikeluarkan untuk endorsement tidak sia-sia, perhatikan beberapa hal dalam memilih <em>influencer</em> berikut ini:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Analisis <em>influencer</em></strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Cara paling pertama sebelum ingin melakukan <em>endorsement</em> adalah melakukan riset <em>influencer</em> terlebih dulu. Karena banyak sekali <em>influencer</em> yang dapat dipilih, maka sebaiknya membuat daftar <em>influencer</em> potensial yang dapat ditawari kerjasama.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><em><strong>Engagement rate</strong></em></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dalam media sosial, <em>engagement rate</em> merupakan nilai persentase antara jumlah pengikut yang aktif berinteraksi di media sosial. Semakin tinggi nilainya, maka semakin besar peluang keberhasilan endorsement yang dilakukan. Angka engagement ini juga menjadi indikiator untuk menyaring jumlah pengikut palsu (<em>fake account</em>). Oleh karena itu, besarnya jumlah&nbsp;<em>follower&nbsp;</em>tidak menjadi jaminan lebih efektif dibanding&nbsp;<em>public figure&nbsp;</em>dengan jumlah&nbsp;<em>follower</em>&nbsp;yang lebih sedikit.&nbsp;</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Persona</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Sebelum memilih i<em>nfluencer</em> untuk melakukan <em>endorse</em>, persona dari <em>influencer </em>juga memainkan peran penting. Akan lebih baik, bila memilih <em>influencer</em> yang identik dengan produk yang dipromosikan. Contohnya, memilih koki terkenal untuk mempromosikan bumbu masakan, atau artis <em>make-up</em> untuk mengiklankan produk kosmetik.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><em><strong>Budget</strong></em></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dalam hal pemasaran, besar <em>budget</em> juga menjadi hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan. Awali dengan memilih <em>influencer </em>yang sesuai dengan budget yang tersedia. Kemudian, tingkatkan <em>budget</em> dengan memilih <em>influencer </em>yang memiliki engagement rate yang tinggi.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Endorsement</em> sangat memberi pengaruh kepada pengguna media sosial. Apalagi hampir semua penduduk di Indonesia memiliki sosial media. Dengan melihat <em>influencer</em> yang mendukung suatu produk, cenderung membuat pengikut-pengikut ikut membeli produk tersebut.</p>

Endorsement atau endorse merupakan teknik marketing dalam bentuk iklan atau promosi yang menggunakan tokoh atau selebriti terkenal yang memiliki pengakuan, kepercayaan, rasa hormat, dan sebagainya dari banyak orang. Biasanya orang yang dimintai endorse adalah sosok yang berpengaruh di masyarakat, baik itu artis, musisi, atlet, atau siapapun yang punya pengikut besar (influencer) di sosial media. Semakin tinggi jumlah pengikutnya, semakin tinggi pula seorang influencer dihargai.

Teknik Marketing Endorsement

<p style="text-align: justify;">Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kebijakan subsidi kendaraan listrik sudah final. Luhut mengatakan, kebijakan subsidi kendaraan listrik akan diumumkan pada pekan depan.</p>
<p style="text-align: justify;">"Ya kita harapkan minggu depan. Mudah-mudahan nggak ada hambatan lagi. Nanti, kita dengerin, sudah, tapi kan saya minta supaya detail mudah-mudahan ya minggu depan lah, tanggal Februari awal," kata Luhut.</p>
<p style="text-align: justify;">Hal itu disampaikan Luhut usai menjadi pembicara di Saratoga Investment Summit 2023 di Jakarta, Kamis (26/1/2023).</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Motor Listrik Baru Dapat Subsidi 7 Juta</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Untuk motor listrik, subsidi akan dikelompokkan menjadi dua. Sebutnya, pertama, untuk motor yang dikonversi menjadi motor listrik.</p>
<p style="text-align: justify;">"Nanti ada dua, satu yang ada di-<em>convert</em> dari sepeda motor biasa menjadi sepeda motor listrik," ujarnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Luhut memastikan bahwa skema subsidi motor listrik diberikan dalam bentuk pembelian unit baru. Adapun subsidi yang diberikan sebesar Rp 7 juta.</p>
<p style="text-align: justify;">Saat ditanya apakah subsidi juga diberikan untuk konversi alias modifikasi ke kendaraan listrik, Luhut belum memberikan keterangan yang jelas. Luhut mengatakan, nanti akan diumumkan. Luhut memastikan subsidi ini diberikan untuk mendorong pembelian motor listrik terutama untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.</p>
<p style="text-align: justify;">"Nanti akan diumumkan semua, pasti nanti akan diprioritaskan rakyat-rakyat yang sederhana," ujarnya.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Mobil Listrik Akan Dapat Pengurangan Pajak</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Menurut Luhut, mobil listrik juga akan mendapat subsidi. Bentuknya nanti berupa pengurangan pajak.</p>
<p style="text-align: justify;">"Mobil akan diberikan nanti, mungkin pajaknya yang mungkin 11%, mungkin akan dikurangi berapa persen," kata Luhut</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Indonesia Tertinggal Negara Lain</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan subsidi untuk pembelian motor listrik baru diberikan sebesar Rp 8 juta. Sedangkan bagi masyarakat yang mengkonversi motornya dari berbahan bakar bensin menjadi motor listrik akan diberikan subsidi Rp 5 juta.</p>
<p style="text-align: justify;">Tidak hanya itu, pemerintah juga berencana memberikan subsidi untuk setiap pembelian mobil listrik sebesar Rp 80 juta.</p>
<p style="text-align: justify;">Agus mengatakan saat ini Indonesia sudah tertinggal jauh dari negara-negara lain soal keberadaan kendaraan listrik. Menurutnya, negara-negara di Eropa bahkan Thailand sudah lebih dahulu memberikan insentif untuk kendaraan listrik.</p>
<p style="text-align: justify;">"Negara yang sebetulnya menjadi kompetitor kita, Thailand juga memberikan insentif. Insentif ini tentu masing-masing negara mempunyai kebijakan berbeda, tapi intinya memberikan insentif," ucap Agus.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Kesempatan untuk UMKM</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki mengatakan, program pengalihan kendaraan konvensional ke kendaraan listrik ini merupakan kesempatan besar untuk para pelaku UMKM, khususnya pembuat komponen termasuk para pemilik bengkel.</p>
<p style="text-align: justify;">Pemerintah akan menyiapkan UMKM itu bagian dari industri sehingga UMKM dapat memproduksi komponen-komponen bagian dari kendaraan listrik.</p>
<p style="text-align: justify;">&ldquo;Kami di SMESCO sejak tahun 2020 bekerja sama dengan bengkel sudah menkonversi vespa-vespa tua dan bersama dengan Kementerian BUMN juga sudah kemitraan dalam konsep rantai pasok dimana UMKM menjadi rantai pasok kebutuhan industri di BUMN dan ini akan kita efektifkan,&rdquo; ujar Teten dalam acara&nbsp; konvoi 200 motor listrik di acara <em>Electric Vehicle</em> (EV) Funday di kota Bandung, Jawa Barat.</p>
<p style="text-align: justify;">Nah, itu dia informasi terkait subsidi kendaraan listrik yang akan diberikan oleh Pemerintah, semoga dapat cepat terealisasikan ya Sobat.</p>
<p style="text-align: justify;">Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di <a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan <a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak</a>, atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan <a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>.</p>

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kebijakan subsidi kendaraan listrik sudah final. Luhut mengatakan, kebijakan subsidi kendaraan listrik akan diumumkan pada pekan depan.

Awal Februari 2023, Pemerintah Umumkan Subsidi Kendaraan Listrik

<p style="text-align: justify;">Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan pemungutan pajak terhadap tiap transaksi/perdagangan jual beli produk/jasa dalam negeri kepada wajib pajak orang pribadi, badan usaha maupun pemerintah. Pemungutan PPN ini biasanya ditemukan dalam kegiatan sehari-hari, seperti saat berbelanja di mall. Istilah PPN dalam Bahasa Inggris dikenal dengan <em>Goods and Services Tax</em> (GST) atau <em>Value Added Tax</em> (VAT). PPN ini bersifat tidak langsung karena dibayarkan konsumen ke pedagang, lalu diteruskan dari pedagang kepada pemerintah. Karena proses ini PPN disebut sebagai pajak tidak langsung.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Dasar Hukum PPN</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Dasar hukum PPN adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Kemudian, sebagaimana peraturan pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No.7 tahun 2021 mengenai tarif PPN. Maka, pada tahun 2022 PPN di Indonesia telah resmi mengalami kenaikan yang sebelumnya 10% menjadi 11% dan 12%, dimana tarif 11% ini sudah berlaku sejak 1 April 2022, sedangkan tarif 12% mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Objek PPN</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Tidak semua jenis barang bisa menjadi objek PPN. Pemerintah sudah mengatur objek yang tergolong sebagai PPN dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat 1. Berikut ini beberapa jenis barang yang menjadi objek dalam PPN:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) maupun JKP (Jasa Kena Pajak) oleh pengusaha yang berada di daerah Pabean.</li>
<li>Impor BKP (Barang Kena Pajak).</li>
<li>Pemanfaatan BKP (Barang Kena Pajak) tidak berwujud di dalam daerah Pabean, namun berasal dari luar daerah Pabean.</li>
<li>Pemanfaatan JKP (Jasa Kena Pajak) tidak berwujud di dalam daerah Pabean, namun berasal dari luar daerah Pabean.</li>
<li>Ekspor JKP (Jasa Kena Pajak) maupun BKP (Barang Kena Pajak) tidak berwujud maupun berwujud oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak).</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Bukan Objek PPN</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Selain objek PPN, ada juga objek bukan PPN yang tercantum pada Pasal 4A ayat (2) dan (3) UU Nomor 42 Tahun 2009, antara lain:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;</li>
<li>Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;</li>
<li>Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering;</li>
<li>Uang, emas batangan, dan surat berharga.</li>
<li>Jasa pelayanan kesehatan medik</li>
<li>Jasa pelayanan sosial</li>
<li>Jasa pengiriman surat dengan perangko.</li>
<li>Jasa keuangan</li>
<li>Jasa asuransi</li>
<li>Jasa keagamaan</li>
<li>Jasa pendidikan</li>
<li>Jasa kesenian dan hiburan.</li>
<li>Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan</li>
<li>Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara</li>
<li>Jasa tenaga kerja</li>
<li>Jasa perhotelan</li>
<li>Jasa-jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah</li>
<li>Jasa penyediaan tempat parkir</li>
<li>Jasa telepon umum</li>
<li>Jasa pengiriman uang dengan wesel pos</li>
<li>Jasa boga atau catering</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Mekanisme PPN</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Berikut alur mekanisme PPN mulai perhitungan sampai pembayaran:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>PKP (Pengusaha Kena Pajak) menambahkan PPN pada BKP (Barang Kena Pajak) yang dibeli oleh wajib pajak dan harus menerbitkan faktur sebagai bukti</li>
<li>Besar PPN yang tercatum di dalam faktur tersebut merupakan pajak keluaran bagi PKP penjual BKP</li>
<li>PPN merupakan pajak yang dibayar di muka selama PKP menjalankan usahanya</li>
<li>Bila terdapat perbedaan dimana pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka kekurangan tersebut harus disetorkan kepada negara. Sebaliknya, jika pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, maka sisanya bisa dikompesasikan masa pajak berikutnya</li>
<li>SPT masa PPN wajib disampaikan oleh PKP setiap bulannya</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Perhitungan PPN</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Untuk mendapatkan besar PPN yang harus dibayar, bisa menggunakan rumus sebagai berikut ini:</p>
<p style="text-align: justify;">PPN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = Tarif PPN x DPP (Dasar Pengenaan Pajak)</p>
<p style="text-align: justify;">Sebagai contoh, Budi ingin membeli laptop baru di sebuah mall. Toko yang menjual laptop tersebut mengenakan PPN kepada setiap pelanggan yang melakukan transaksi. Harga laptop yang dibeli oleh Budi seharga Rp10.000.000 dimana belum termasuk PPN. Maka, besar PPN yang harus dibayar sebesar:</p>
<p style="text-align: justify;">PPN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = 11% x Rp10.000.000 = Rp1.100.000</p>
<p style="text-align: justify;">Dari perhitungan tersebut, maka total yang harus Budi bayarkan untuk PPN adalah Rp11.100.000</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Pengkreditan PPN</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Pengkreditan pajak masukan merupakan upaya dari PKP untuk memasukkan kembali PPN yang telah dibayar melalui pajak keluaran yang telah dipungut. Pengkreditan faktur pajak masukan mempunyai prinsip-prinsip dasar juga. Prinsip-prinsip tersebut adalah:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama.</li>
<li>Pajak masukan atas perolehan barang modal sebelum berproduksi (sehingga belum melakukan penyerahan kena pajak) dapat dikreditkan.</li>
<li>Pajak masukan dapat dikreditkan sepanjang BKP atau JKP terkait berhubungan langsung dengan kegiatan usaha penyerahan kena pajak.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dari kegiatan mengkreditkan pajak masukan ini, akan ada tiga kemungkinan yang terjadi, yaitu:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Nominal pajak masukan lebih kecil daripada jumlah pajak keluaran yang dipungut. Alhasil, selisih kelebihan pajak keluaran wajib disetorkan ke kas negara.</li>
<li style="text-align: justify;">Nominal pajak masukan lebih besar dibandingkan nominal pajak keluaran yang dipungut. Hal ini akan menyebabkan selisih kelebihan pajak masukan. Kelebihan tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau bisa dimintakan pengembalian (restitusi).</li>
<li style="text-align: justify;">Nominal pajak masukan dan keluaran sama besar, sehingga tidak ada yang harus di setorkan ke kas negara untuk pelaporan Pajak PPN nya</li>
</ul>

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan pemungutan pajak terhadap tiap transaksi/perdagangan jual beli produk/jasa dalam negeri kepada wajib pajak orang pribadi, badan usaha maupun pemerintah. Pemungutan PPN ini biasanya ditemukan dalam kegiatan sehari-hari, seperti saat berbelanja di mall. Istilah PPN dalam Bahasa Inggris dikenal dengan Goods and Services Tax (GST) atau Value Added Tax (VAT). PPN ini bersifat tidak langsung karena dibayarkan konsumen ke pedagang, lalu diteruskan dari pedagang kepada pemerintah. Karena proses ini PPN disebut sebagai pajak tidak langsung. 

PPN dan Cara Menghitungnya

<p style="text-align: justify;">Kegiatan penagihan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan salah satu kegiatan penegakan hukum (<em>lane enforcement</em>) di bidang perpajakan. Kegiatan penagihan pajak tidak hanya dilakukan oleh otoritas pajak di Indonesia, namun juga merupakan kegiatan yang lazim di negara yang menerapkan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Penagihan pajak ada yang bersifat pasif dan ada juga yang bersifat aktif.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Dasar Hukum</strong></h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), khususnya Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22.</li>
<li>UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Dasar Penagihan Pajak</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Yang menjadi dasar penagihan pajak adalah sebagai berikut:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Surat Tagihan Pajak (STP)</li>
<li>Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)</li>
<li>Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar-Tambahan (SKPKBT)</li>
<li>Surat Keputusan Pembetulan</li>
<li>Surat Keputusan Keberatan.</li>
<li>Putusan Banding</li>
<li>Putusan Peninjauan Kembali</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Tindakan Penagihan Pajak</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Tindakan yang dilakukan terdiri dari :</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong> Surat Teguran</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Penagihan Pajak dilakukan DJP kepada WP dengan terlebih dahulu DJP menerbitkan Surat Teguran setelah <strong>7 hari sejak saat jatuh tempo pelunasan Utang Pajak.</strong> Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan secara langsung, melalui pos, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3><strong> Penagihan Seketika dan Sekaligus</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Tindakan Penagihan Seketika dan Sekaligus dilakukan DJP tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. Penagihan seketika dan sekaligus dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan Pejabat jika:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Penanggung Pajak akan pergi dari Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;</li>
<li>Penanggung Pajak mengalihkan barang yang dimiliki/dikuasai untuk menghentikan/mengecilkan kegiatan usaha/ pekerjaan di Indonesia;</li>
<li>Tanda-tanda Penanggung Pajak akan membubarkan/menggabungkan/memekarkan usaha, atau mengalihkan perusahaan yang dikuasai</li>
<li>Terjadi penyitaan atas barang oleh Pihak Ketiga</li>
<li>Terdapat tanda-tanda kepailitan.</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>
<h3><strong> Surat Paksa</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Apabila Penanggung Pajak tidak melunasi jumlah utang pajak <strong>setelah lewat waktu 21 hari</strong> sejak tanggal disampaikan Surat Teguran, Pejabat menerbitkan Surat Paksa (SP) dan diberitahukan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak. Selain karena kondisi tersebut, Surat Paksa juga dapat diterbitkan dalam hal terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus.</p>
<p style="text-align: justify;">Surat Paksa terhadap orang pribadi diinformasikan oleh Jurusita Pajak kepada:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Penanggung Pajak</li>
<li>Orang dewasa yang tinggal bersama atau yang bekerja di tempat Penanggung Pajak bekerja, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai</li>
<li>Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau pihak yang mengurus harta peninggalannya, apabila WP telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi</li>
<li>Para ahli waris, apabila WP telah meninggal dunia dan harta warisan telah</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Sedangkan terhadap badan, Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan</li>
<li>Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila tidak dapat menjumpai salah seorang yang dimaksud pada garis pertama (Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal).</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>
<h3><strong> Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Apabila setelah melewati <strong>waktu 2 x 24 jam</strong> terhitung sejak Surat Paksa diinformasikan kepada Penanggung Pajak dan utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak, maka Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Berdasarkan SPMP, Jurusita Pajak akan melakukan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>
<h3><strong> Lelang</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Apabila setelah lewat <strong>waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan</strong>, Penanggung Pajak tidak juga melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak, maka Pejabat melakukan pengumuman lelang. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 kali. Kemudian, jika setelah lewat waktu 14 hari sejak Pengumuman Lelang, ternyata Penanggung Pajak tidak juga melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak, maka Pejabat melakukan penjualan barang sitaan Penanggung Pajak melalui Kantor Lelang Negara.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li>
<h3><strong> Pemblokiran Rekening</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Penyitaan dengan pemblokiran dilakukan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan di bank yang meliputi rekening, simpanan, dan bentuk simpanan lain yang lazim dalam praktek perbankan. Untuk melaksanakan pemblokiran, Kepala KPP mengajukan permohonan pemblokiran kepada pimpinan bank tempat harta kekayaan Penanggung Pajak tersimpan disertai Salinan SP dan SPMP. Pimpinan bank wajib memblokir seketika setelah menerima permohonan pemblokiran dari Kepala KPP dan membuat Berita Acara serta menyampaikan salinannya kepada Kepala KPP dan Penanggung Pajak.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="7">
<li>
<h3><strong> Pencegahan Bepergian ke Luar Negeri</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Pencegahan dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak itu. Untuk melakukan Pencegahan, harus didasarkan pada keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atas permintaan Pejabat atau atasan Pejabat yang bersangkutan. Keputusan pencegahan memuat sekurang-kurangnya: Identitas Penanggung Pajak yang dikenakan pencegahan.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="8">
<li>
<h3><strong> Penyanderaan</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Penyanderaan dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang tidak melunasi utang pajak setelah jatuh tempo waktu 14 hari terhitung sejak tanggal Surat Paksa diinformasikan kepada Penanggung Pajak. Penyanderaan hanya dapat dilakukan dalam hal Penanggung Pajak diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.</p>
<p style="text-align: justify;">Nah, itu dia informasi terkait Penagihan Pajak, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat. Dan, jangan lupa untuk selalu menjadi Wajib Pajak yang taat pada peraturan ya Sobat, agar terhindar dari dikirimkannya Surat Tagihan Pajak.</p>
<p style="text-align: justify;">Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.</p>

Kegiatan penagihan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan salah satu kegiatan penegakan hukum (lane enforcement) di bidang perpajakan. Kegiatan penagihan pajak tidak hanya dilakukan oleh otoritas pajak di Indonesia, namun juga merupakan kegiatan yang lazim di negara yang menerapkan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Penagihan pajak ada yang bersifat pasif dan ada juga yang bersifat aktif.

Sobat Belajar: Penagihan Pajak

<p style="text-align: justify;">Bagi orang awam, mungkin tidak mengetahui perbedaan biaya dan beban secara mendalam, karena kedua hal ini terbilang sama karena sama-sama digunakan pada akuntansi untuk membayar pengeluaran dari perusahaan. Ada juga yang sering mendengar istilah beban namun tidak begitu memahami apa artinya. Meski pada dasarnya beban selalu dipasangkan dengan istilah biaya, faktanya keduanya jelas berbeda.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Pengertian Beban</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Beban atau <em>expense</em> merupakan sebuah pengorbanan yang harus dikeluarkan atau diperlukan untuk mencapai sebuah hasil. Sesuatu yang diklasifikasikan pada kategori beban ini biasanya digunakan sebagai sumber pendapatan atau untuk memperoleh hasil bagi perusahaan. Seperti halnya dalam akun laba rugi yang terdapat beban sewa, listrik, gaji, atau penyusutan. Dalam hal ini diambil kesimpulan bahwa istilah beban akan berimbas pada sebuah untung dan rugi dalam perusahaan</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Pengertian Biaya</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Berbeda dengan beban, biaya merupakan hal yang memang harus dikeluarkan oleh perusahaan agar bisa mendapatkan sebuah keuntungan dan mendapatkan manfaat di masa yang akan datang sehingga bernilai ekonomis. Akuntan menggunakan biaya untuk merujuk secara khusus terhadap aset bisnis, dan bahkan untuk aset yang disusutkan. Biaya suatu aset dapat mencakup setiap biaya untuk membeli, mengirimkan, dan menyiapkan aset, dan untuk melatih karyawan dalam penggunaannya.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Perbedaan Beban dan Biaya</strong></h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Pengertian</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, biaya dan beban memiliki pengertian yang berbeda. Beban merupakan pengeluaran rutin yang dilakukan perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional dan memperoleh pendapatan, sedangkan biaya merupakan pengeluaran satu kali yang sifatnya lebih kepada investasi untuk mendapatkan manfaat di masa depan.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Manfaat</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Manfaat yang ditimbulkan oleh akun beban merupakan bentuk biaya yang sudah memberikan manfaat terhadap bisnis pada saat periode akuntansi berakhir, sedangkan akun biaya belum bisa dirasakan oleh perusahaan secara nyata, karena masih berbentuk aset saja.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Tujuan</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Beban dikeluarkan perusahaan untuk membiayai kebutuhan operasional, agar perusahaan dapat memperoleh penghasilan saat ini. Sedangkan, biaya dikeluarkan oleh perusahaan dengan tujuan untuk membeli aset atau investasi yang dapat menguntungkan bisnis di masa depan.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Posisi dalam laporan keuangan</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Akun beban akan dicatat dalam laporan laba rugi sebagai biaya yang mengurangi pendapatan. Sedangkan, untuk akun biaya akan dicatat sebagai aset dalam neraca keuangan di bawah aset lancar maupun aset lancar.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Contoh Biaya dan Beban</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dalam laporan keuangan, beban akan tercatat dalam laporan laba rugi. Contohnya: beban penjualan, beban umum dan administrasi, beban pajak, dan beban bunga.</p>
<p style="text-align: justify;">Sedangkan untuk biaya akan tercatat sebagai aset di laporan neraca. Aset tersebut bisa termasuk seperti, persediaan pada aset lancar atau biaya dibayar dimuka, baik pada aset lancar maupun aset tidak lancar</p>
<p style="text-align: justify;">Itulah beberapa pengertian, perbedaan dan contoh akun biaya dan beban. Dengan mengetahui perbedaannya, tentunya akan mempermudah dalam menyusun laporan keuangan.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Bagi orang awam, mungkin tidak mengetahui perbedaan biaya dan beban secara mendalam, karena kedua hal ini terbilang sama karena sama-sama digunakan pada akuntansi untuk membayar pengeluaran dari perusahaan. Ada juga yang sering mendengar istilah beban namun tidak begitu memahami apa artinya. Meski pada dasarnya beban selalu dipasangkan dengan istilah biaya, faktanya keduanya jelas berbeda.

Perbedaan Biaya dan Beban

<p style="text-align: justify;">Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki bersama Duta Besar RI untuk Swiss dan Liechtenstein, Muliaman Hadad meresmikan Indonesia Trading House (ITH) yang berlokasi di toko Pasar Indonesia di Aargau, Swiss, pada 21 Januari 2022. Dalam peresmian ITH, Menteri Teten memberikan apresiasi tinggi atas upaya pendirian ITH di Swiss, terutama untuk peluang masuknya produk-produk UMKM Indonesia ke pasar luar negeri, khususnya Eropa.</p>
<p style="text-align: justify;">&ldquo;Saya kira sekarang dengan market digital itu juga akan cukup mudah membantu penjualan produk-produk Indonesia lewat jaringan diaspora, asal ada warehousenya, ada suppliernya dengan cara rutin&rdquo;, ujar Menteri Teten dalam keterangan tertulis, Selasa (24/1/2023).</p>
<p style="text-align: justify;">Teten juga menambahkan, pihaknya akan memberikan perhatian terhadap pemanfaatan platform market digital atau <em>marketplace</em> untuk pemasaran produk-produk UMKM Indonesia serta keterhubungan dengan jejaring ITH, diaspora Indonesia, serta pasar dalam negeri.</p>
<p style="text-align: justify;">&ldquo;Tetap perluas produk-produk UMKM-nya. Karena produk UMKM ini justru <em>custom</em> dan sekarang kalau makin langka makin dicari. Banyak sekali yang mungkin nanti bisa kita kerjasamakan yang sudah diterima market dalam negeri, itu misalnya produk-produk UMKM yang sudah dijual di Mbloc, Post bloc, sekarang di Sarinah,&rdquo; imbuh Teten.</p>
<p style="text-align: justify;">Ke depannya ia akan mengupayakan kerja sama tersebut diperluas, sehingga bisa memanfaatkan jaringan online. Pemerintah juga sedang mendorong penjualan bumbu. Artinya, Indonesia tidak hanya menjual dalam bentuk rempah melainkan ekspor bumbu.</p>
<p style="text-align: justify;">&ldquo;Mudah-mudahan ini bisa direplikasi di berbagai tempat karena sekarang ini produk UMKM juga sudah besar berkualitas (<em>custom</em>, berkualitas). Justru itu yang kita perlu masuk ke pasar luar dan kita mulai dari orang Indonesia,&rdquo; ujar Teten.</p>
<p style="text-align: justify;">Sementara itu, Dubes Muliaman berharap, <em>trading house</em> tersebut dapat menjadi pintu bagi mengalirnya produk-produk Indonesia, baik produk makanan dan non-makanan, ke pasar Swiss dan pasar Eropa.</p>
<p style="text-align: justify;">"Indonesia harus berpikir dan memanfaatkan peluang Swiss sebagai <em>hub </em>(pusat) untuk pintu produk Indonesia ke pasar Eropa, terutama dengan pemanfaatan isu tarif dalam Perjanjian Indonesia-EFTA CEPA,&rdquo; tuturnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Dengan berdirinya ITH di Swiss, diharapkan semua pihak akan semakin mendorong peningkatan perdagangan Indonesia ke luar negeri dengan memanfaatkan perjanjian terkait tarif perdagangan antara Indonesia-Swiss.</p>
<p style="text-align: justify;">Nah, itu dia upaya yang dilakukan oleh Menkop UKM untuk mendukung dan memberikan peluang kepada para UMKM agar bisa masuk ke pasar luar negeri melalui Indonesia Trading House (ITH) yang baru saja diresmikan di Swiss. Semoga upaya ini bisa berjalan lancar ya Sobat.</p>
<p style="text-align: justify;">Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> </a><a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> </a><a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> </a><a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/">Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> </a><a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>.</p>

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki bersama Duta Besar RI untuk Swiss dan Liechtenstein, Muliaman Hadad meresmikan Indonesia Trading House (ITH) yang berlokasi di toko Pasar Indonesia di Aargau, Swiss, pada 21 Januari 2022. Dalam peresmian ITH, Menteri Teten memberikan apresiasi tinggi atas upaya pendirian ITH di Swiss, terutama untuk peluang masuknya produk-produk UMKM Indonesia ke pasar luar negeri, khususnya Eropa.

Indonesia Trading House, Gerbang Ekspor UMKM Indonesia ke Eropa

<p style="text-align: justify;">Dalam berbisnis, persaingan menjadi salah satu risiko besar yang harus dihadapi para pelaku bisnis. Persaingan dalam dunia bisnis menjadi hal yang pasti akan terjadi dan tidak bisa dihindari. Tidak peduli seberapa istimewa produk atau jasa yang dijual, pasti akan selalu ada perusahaan lain yang berada di industri serupa. Persaingan bisnis mengacu pada persaingan antara perusahaan yang menyediakan produk yang serupa atau perusahaan yang mempunyai target konsumen yang sama. Tujuannya yaitu untuk mengubah dan mempertahankan pelanggan, meningkatkan pendapatan, dan mendapatkan lebih banyak konsumen dalam pasar.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Teori Persaingan Bisnis</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Dalam kamus manajemen terdapat 2 teori persaingan bisnis, yaitu:</p>
<h3>1. Persaingan sehat (<em>healthy competition</em>)</h3>
<p style="text-align: justify;">Persaingan sehat adalah kompetisi yang terjadi antara perusahaan atau pebisnis yang berlangsung tanpa adanya tindakan kriminal. Persaingan ini mengedepankan etika bisnis ketika para pebisnis berkompetisi.</p>
<p style="text-align: justify;">Berikut ciri-ciri persaingan sehat:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Melindungi kepentingan dan menjamin kesejahteraan&nbsp;konsumen</li>
<li>Membuka peluang pasar yang lebih luas dan menjaga agar tidak terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu</li>
<li>Menjamin persaingan di pasar yang mencapai efisiensi ekonomi di semua bidang kegiatan usaha</li>
</ul>
<h3>2. Persaingan tidak sehat (<em>cut throat competition</em>)</h3>
<p style="text-align: justify;">Persaingan ini menggambarkan terjadinya kegiatan perebutan pasar dengan cara menghalalkan segala cara agar bisa menang atas kompetitor bisnis mereka. Tujua persaingan ini tentunya agar produk yang mereka jual dapat menguasai pasar dan mendapatkan keuntungan sepenuhnya untuk mereka. Contoh persaingan tidak sehat adalah kartel dalam berbisnis. Berdasarkan OJK, kartel merupakan kerja sama yang saling menguntungkan antara beberapa pengusaha atau perusahaan, seperti dalam penentuan harga, jumlah dan daerah pemasaran untuk membatasi persaingan antara mereka sehingga memperoleh semacam kedudukan yang bersifat monopoli. Apabila semua perusahaan di dalam satu industri sepakat mengkoordinasikan kegiatannya, maka pasar akan berbentuk monopoli sempurna.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Aspek dalam Persaingan Usaha</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Tentunya ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menganalisis pesaing usaha. Dengan melakukan analisis, pelaku usaha dapat memahami kondisi pasar lebih baik, mengantisipasi apa yang akan dilakukan oleh pesaing, dan menciptakan perencanaan pemasaran yang lebih praktis. Berikut beberapa aspek dalam persaingan usaha yang perlu diketahui:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Ancaman masuknya pendatang baru.</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Adanya pemain baru dalam pasar bisa menimbulkan pengaruh yang cukup signifikan pada usaha bisnis yang sudah berdiri sebelumnya. Dengan bertambahnya pemain dalam pasar bisa menyebabkan perebutan konsumen.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Ancaman Produk Subtitusi</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Walau produk subtitusi memiliki karakteristik yang berbeda, namun produk tersebut memiliki fungsi yang serupa dengan produk yang ada. Karena produk subtitusi dihargai lebih rendah, maka bisa mengancam penjualan produk yang sudah ada.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Kekuatan tawar menawar pemasok</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Pemasok juga dapat mempengaruhi harga jual karena mereka memiliki kemampuan untuk menaaikkan harga atau mengurangi kualitas produk. Pemasok bisa memiliki kendali tersebut jika jumlah pemasok dikit, produk bersifat unik, dan tidak ada produk subtitusi dari produk yang disediakan pemasok.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Kekuatan tawar menawar pembeli</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Pembeli memiliki kekuatan juga yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk memotong harga, meningkatkan mutu dan pelayanan serta mengadu perusahaan dengan kompetitor.</p>
<p style="text-align: justify;">Persaingan bisnis memainkan peran penting dalam perekonomian bisnis. Dengan adanya persaingan dalam berusaha dapat memacu para pengusaha untuk saling berlomba menciptakan inovasi produk yang baru dan jauh lebih menarik daripada sebelumnya.</p>

Dalam berbisnis, persaingan menjadi salah satu risiko besar yang harus dihadapi para pelaku bisnis. Persaingan dalam dunia bisnis menjadi hal yang pasti akan terjadi dan tidak bisa dihindari. Tidak peduli seberapa istimewa produk atau jasa yang dijual, pasti akan selalu ada perusahaan lain yang berada di industri serupa. Persaingan bisnis mengacu pada persaingan antara perusahaan yang menyediakan produk yang serupa atau perusahaan yang mempunyai target konsumen yang sama. Tujuannya yaitu untuk mengubah dan mempertahankan pelanggan, meningkatkan pendapatan, dan mendapatkan lebih banyak konsumen dalam pasar.

Memahami Persaingan Bisnis

<p style="text-align: justify;">Menteri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Zulkifli Hasan akan terbang ke Arab Saudi untuk melakukan misi dagang pada Jumat (20/1) di kawasan Timur Tengah. Rencananya, dalam kesempatan itu Zulhas ingin melanjutkan lagi rencana membuka hipermarket di Arab Saudi.</p>
<p style="text-align: justify;">Hal tersebut dilakukan sebagai titah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin membuka pasar baru untuk tujuan ekspor Indonesia. Adapun sebelumnya, Zulkifli juga telah melakukan misi dagang ke India.</p>
<p style="text-align: justify;">"Besok pagi saya akan ke Timur Tengah melanjutkan misi bisnis yang pada waktu itu juga kita lakukan ke India. Nah, besok saya akan ada pertemuan pada Senin (23/1) dengan Kementerian Perdagangan Arab Saudi," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (19/1).</p>
<p style="text-align: justify;">Rencananya, dalam kesempatan itu Zulhas ingin melanjutkan lagi rencana membuka hipermarket di Arab Saudi.</p>
<p style="text-align: justify;">Hal tersebut merupakan salah satu cara Indonesia untuk meningkatkan perjanjian dagang dengan Arab Saudi. Zulhas mengaku bahwa selama ini cukup sulit untuk membuat perjanjian dagang dengan Arab Saudi.</p>
<p style="text-align: justify;">"Besok saya akan datang ke sana kita usahakan untuk membuka gerai seperti hipermart di Mekah, Madinah, dan Jeddah agar nanti para UMKM kita bisa kirim barang ke sana dengan mudah," ungkapnya dalam sambutannya di Pembukaan Rapat Kerja Bappebti, di Kementerian Perdagangan, Kamis (19/1).</p>
<p style="text-align: justify;">Hipermarket merupakan bentuk pasar modern yang sangat besar, dalam segi luas tempat dan barang-barang yang diperdagangkan.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Indonesia Masih dipandang Sebelah Mata</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Menurut Zulkifli, walaupun pemerintah dekat dengan Arab Saudi, tapi perdagangan RI dengan dengan negara itu masih kalah dibanding Vietnam dan Thailand. Ia mengatakan Indonesia masih dilihat sebelah mata.</p>
<p style="text-align: justify;">Padahal, sudah terbukti banyak warga Indonesia yang berkunjung ke Arab Saudi dan berbelanja di sana.</p>
<p style="text-align: justify;">"Walaupun Arab Saudi dekat dengan Indonesia itu tapi dagangnya itu besaran dengan Thailand dan Vietnam. Kita ini masih dilihat dipandang sebelah mata padahal yang banyak datang ke sana itu orang kita, yang pakai orang kita, yang belanja orang kita, duitnya dari kita," lanjutnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Setelah menyambangi Arab Saudi, rencananya Zulhas akan lanjut terbang ke Mesir dan Pakistan. Negara lainnya yang juga akan menjadi target misi dagang Indonesia di antaranya Nigeria, Maroko, Bangladesh, Eropa Timur, Eropa Selatan, Eropa tengah, dan sampai ke Amerika Latin.</p>
<p style="text-align: justify;">Menurutnya, ini adalah langkah antisipasi di saat target pasar tradisional Indonesia di Barat melemah. Zulkifli menegaskan, Kemendag bakal mengembangkan potensi pasar non-tradisional dengan membuat 'jalan tol' agar tidak ada hambatan.</p>
<p style="text-align: justify;">Nah, itu dia upaya yang sedang dilakukan oleh Kemendag untuk mendukung UMKM Indonesia agar bisa lebih berkembang kedepannya menggunakan jalur ekspor. Semoga rencana ini bisa berjalan lancar ya Sobat.</p>
<p style="text-align: justify;">Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> </a><a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> </a><a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> </a><a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/">Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> </a><a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>.</p>

Menteri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Zulkifli Hasan akan terbang ke Arab Saudi untuk melakukan misi dagang pada Jumat (20/1) di kawasan Timur Tengah. Rencananya, dalam kesempatan itu Zulhas ingin melanjutkan lagi rencana membuka hipermarket di Arab Saudi.

Kemendag Ingin Bantu UMKM Indonesia Jualan di Arab

<p style="text-align: justify;"><em>Product bundling</em> merupakan salah satu strategi pemasaran dengan cara menggabungkan dua produk berbeda dalam satu paket kemasan penjualan. Kemasan tersebut kemudian dipasarkan dengan satu harga. Jadi, pelanggan hanya perlu membayar satu produk saja.</p>
<p style="text-align: justify;">Strategi ini membuat harga akan menjadi lebih terjangkau atau lebih murah dari total harga tiap kemasan satuannya. Strategi bundling ini biasanya juga diterapkan pada produk yang kurang laku atau produk baru yang masih belum dikenal dipasaran.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Jenis-Jenis <em>Product Bundling</em></strong></h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><em>Mixed product bundling</em></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>Mixed bundling</em> merupakan jenis yang paling umum dari <em>product bundling</em>. Biasanya, <em>bundling</em> jenis ini dilakukan dengan menggabungkan beberapa produk yang berdasarkan penggunaannya bisa digunakan konsumen secara bersamaan. Walau produk tersebut dapat dibeli secara terpisah, namun produk yang digabung akan didiskon atau diberikan potongan harga khusus jika konsumen membeli secara bersamaan.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><em>Pure product bundling</em></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>Pure bundling</em> adalah jenis <em>product bundling</em> yang memastikan bahwa beberapa product bundling hanya bisa dibeli secara bersamaan. Jadi, pembeli tidak boleh melakukan pembelian produk yang ditawarkan secara terpisah. Namun masalahnya, pure bundling membatasi pilihan bagi pelanggan untuk membeli barang secara individual, yang bisa menyebabkan adanya penurunan penjualan seiring berjalannya waktu</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><em>Same product bundling</em></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>Same product bundling</em> dinilai menjadi cara yang paling baik untuk memberikan penawaran potongan harga atau diskon kepada pelanggan yang memesan produk yang sama dalam jumlah banuak. Kebanyakan brand <em>direct-to-consumer</em> (DTC) yang menjual jenis produkperawatan pribadi dinilai berhasil menerapkan strategi bundling jenis ini.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Kelebihan Persediaan</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Strategi <em>product bundling</em> menjadi cara yang paling tepat untuk membersihkan inventaris yang lama dan juga tidak diperlukan agar bisa memberi ruang untuk produk baru. Memaketkan produk yang lama atau kurang laku dengan produk yang cepat terjual bisa memberikan ruang bagi persediaan baru.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Manfaat Product Bundling</strong></h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Meningkatkan Penjualan</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Penerapan strategi <em>product bundling</em> ini dinilai dapat meningkatkan jumlah rata-rata pada pemesanan dan juga penjualan. Dengan demikian berarti keuntungan penjualan dari setiap produk yang ditawarkan tersebut juga semakin meningkat.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Mengurangi Biaya Pemesanan dan Distribusi</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>Product bundling</em> memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan penjualan yang lebih banyak dan mengurangi biaya pemasaran dan distribusi. Selain itu, <em>product bundling</em> juga dapat membantu mendistribusikan dengan menggunakan lebih sedikit tempat. Sehingga bisa menghemat biaya pengirimannya pula. Kemudian dalam hal mengiklankan produk, penjual hanya perlu menampilkan satu kesatuan paket produk yang secara otomatis telah dipasarkan dalam satu paket. Tentunya hal ini menghemat biaya pemasaran dibandingkan mengiklankan secara satu persatu produk.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Mengurangi Pemborosan Inventaris</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>Product bundling</em> menjadi salah satu cara agar bisa membersihkan stok mati sebelum menjadi masalah. Menggabungkan produk yang lama terjual dengan produk yang laku lebih cepat akan membantu mengurangi pemborosan inventaris, membebaskan ruang penyimpanan dan juga mengurangi biaya penyimpanan pada inventaris.</p>
<p style="text-align: justify;">Metode <em>product bundling</em> ini tentunya sudah banyak diterapkan oleh beragam jenis bisnis, seperti bisnis produk kecantikan, bahan makanan, sembako, produk kesehatan, produk pendidikan, bahkan fashion. Metode ini tidak hanya diterapkan pada UMKM atau bisnis online saja, tapi juga bisnis dan perusahaan skala besar. Tentu saja sebenarnya semua pihak bisa menggunakan strategi ini namun tentunya dengan perencanaan yang matang.</p>

Product bundling merupakan salah satu strategi pemasaran dengan cara menggabungkan dua produk berbeda dalam satu paket kemasan penjualan. Kemasan tersebut kemudian dipasarkan dengan satu harga. Jadi, pelanggan hanya perlu membayar satu produk saja. 

Artikel Sobat Pajak