Pasti Sobat akhir-akhir ini sering mendengar kabar mengenai PNS. Hal ini dikarenakan pendaftaran sebagai CPNS yang kan segera dibuka sehingga banyak orang yang mulai untuk mempersiapkan banyak hal untuk pendaftaran. Sebelumnya ketahui dulu, PNS adalah WNI yang diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan tertentu di pemerintahan dan telah memenuhi persyaratan. PNS adalah salah satu bentuk atau jenis pegawai dari Apatur Sipil Negara (ASN). PNS nantinya akan diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan akan mempunyai nomor induk pegawai secara nasional. Faktanya, untuk bisa menjadi seorang PNS, Sobat harus menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terlebih dahulu dengan melalui beberapa seleksi CPNS, dimana dalam seleksi tersebut Sobat akan menghadapi 3 tahap seleksi yaitu administrasi, dasar dan bidang.  

Gaji PNS Akan Naik, Ini Rincian Nya! 

Badan usaha merupakan suatu organisasi yang dijalankan oleh badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun non-hukum yang berdiri di wilayah Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan <a href="https://www.sobatbuku.com/article/640ee33da0055bd9d7563903/Tips%20Cepat%20Memperoleh%20Laba">laba</a> atau keuntungan. Di Indonesia memiliki banyak jenis badan usaha yang harus Sobat kenali dan pahami.&nbsp;
Jika ingin membuka usaha, tentunya harus memiliki bentuk badan usaha dari bisnis yang Sobat jalani, karena keputusan dalam memilih jenis badan usaha akan berdampak pada implikasi hukum dan <a href="https://www.sobatbuku.com/article/64955b55a0055bd9d7583b8e/Penting!%20UMKM%20Harus%20Tahu%20Cara%20Untuk%20Mengatur%20Keuangan%20Bisnis!%20">keuangan </a>bagi bisnis yang Sobat jalankan.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Jenis - Jenis Badan Usaha</h2>
Berikut jenis-jenis badan usaha yang harus Sobat kenali dan pahami pada artikel dibawah ini.
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">
<h3>Berdasarkan Kepemilikan Modal</h3>
</li>
</ul>
Modal menjadi kunci utama dalam memulai suatu usaha. Tanpa <a href="https://www.sobatbuku.com/article/648ad20aa0055bd9d758174a/Cara%20Memanfaatkan%20Modal%20Usaha%20Secara%20Efisien">modal</a> yang memadai, suatu usaha ataupun perusahaan tidak dapat beroperasi secara optimal. <a href="https://www.sobatpajak.com/article/637b3d46c6df9c22701df4db/Ini%20Dia%2C%20Hal%20Yang%20Perlu%20Disiapkan%20Oleh%20UMKM%20Sebelum%20Mengakses%20Modal">Modal usaha</a> atau perusahaan juga sangat beragam dan bergantung pada pemiliknya.&nbsp;
Ada beberapa badan usaha berdasarkan kepemilikan modal yang harus Sobat ketahui, yaitu:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Badan Usaha Milik Negara (BUMN)</li>
</ul>
</li>
</ul>
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari anggaran&nbsp; kekayaan negara (terpisah), yang mengutamakan kesejahteraan rakyat melalui produksi suatu barang atau jasa dan dikontrol oleh negara.&nbsp;
Tujuan dari BUMN yaitu melayani, memenuhi kebutuhan masyarakat, menumbuhkan kemakmuran dan menambah kas negara dalam hal membiayai pembangunan, dan menciptakan lapangan kerja. <a href="https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/1969/9Tahun~1969UU.htm">Menurut UU No. 9/1969</a>, BUMN dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Perusahaan Negara Umum (Perum), Perusahaan Negara Jawatan (Perjan), dan Perusahaan Negara Perseroan (Persero).&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)</li>
</ul>
</li>
</ul>
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan jenis badan usaha yang didirikan dan modalnya dimiliki oleh instansi pemerintah daerah. Secara umum fungsi dan tujuan&nbsp; BUMD sama&nbsp; dengan BUMN,&nbsp; skalanya hanya terbatas pada bidang ini saja.
BUMD bergerak dalam kegiatan usaha umum yang dapat mempengaruhi hajat hidup orang banyak. BUMD, yaitu perusahaan daerah, mempunyai tugas dan peran yang besar dalam pembangunan dan perekonomian daerah.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)</li>
</ul>
</li>
</ul>
Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) adalah perusahaan yang didirikan oleh sektor swasta dengan modal perseorangan penuh, baik perorangan maupun <a href="https://www.sobatbuku.com/article/635f84b560d23703c4eef1a4/Pentingnya%20Kerjasama%20UMKM%20dengan%20Perusahaan%20Besar%20untuk%20Masuk%20Pasar%20Global">kerjasama</a> antar beberapa orang. Tujuan dari BUMS sendiri yaitu untuk <a href="https://www.sobatbuku.com/article/640ee33da0055bd9d7563903/Tips%20Cepat%20Memperoleh%20Laba">memperoleh laba/keuntungan yang optimal</a> dalam pengembangan usaha yang dijalankan dan permodalan serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat luas.
BUMS terbagi atas badan usaha swasta dalam negeri yang modalnya berasal dari pengusaha dalam negeri, badan usaha swasta asing yang modalnya dimiliki oleh pengusaha asing, dan badan usaha campuran yang modal usahanya diperoleh dari kerjasama antara pengusaha dalam negeri dengan luar negeri. Berdasarkan pasal 33 <a href="https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf">UUD 1945</a>, mengatur&nbsp; bidang-bidang yang dapat dikelola oleh swasta, seperti pengelolaan sumber daya ekonomi yang&nbsp; tidak kritis dan strategis atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Jenis BUMS yaitu Perusahaan Perseorangan (PO), Perseroan Terbatas (<a href="https://www.sobatpajak.com/article/6433d60199fb81039b3e5f69/Sobat%20Mau%20Mendirikan%20PT%20dan%20CV%3F%20Yuk%20Ketahui%20Cara%20Pembuatannya!%20">PT</a>), Commanditaire Vennootschap (<a href="https://www.sobatpajak.com/article/6433d60199fb81039b3e5f69/Sobat%20Mau%20Mendirikan%20PT%20dan%20CV%3F%20Yuk%20Ketahui%20Cara%20Pembuatannya!%20">CV</a>), Joint Venture.
&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">
<h3>Berdasarkan Wilayah Negara</h3>
</li>
</ul>
Perkembangan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/636cd108c6df9c22701df3fa/Menteri%20Keuangan%20Sebut%20Perempuan%20dan%20UMKM%20Dorong%20Perekonomian%20Indonesia">perekonomian negara Indonesia</a> sebenarnya telah mampu menciptakan banyak perusahaan yang dapat bangkit dan berkembang di luar negeri. Hal ini juga tercermin dari banyaknya perusahaan asing yang didirikan di Indonesia. Jenis badan usaha berdasarkan wilayah negara, yaitu:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Penanaman Modal Dalam Negeri</li>
</ul>
</li>
</ul>
Penanaman modal dalam negeri, yang berarti lebih dari penggunaan&nbsp; langsung atau tidak langsung dari aset yang tercantum dalam <a href="https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1968/6TAHUN~1968UU.HTM">UU No. 6 Tahun 1968</a> pasal 1 untuk <a href="https://www.sobatbuku.com/article/6368807560d23703c4ef0607/Mitos-%20Mitos%20dalam%20Menjalankan%20Bisnis">menjalankan usaha</a>.&nbsp;&nbsp;
Penggunaan modal secara langsung adalah penggunaan modal yang digunakan oleh penanam modal dalam negeri secara langsung&nbsp; untuk <a href="https://www.sobatbuku.com/article/63ff100f2eaf429b8e978609/Penyebab%20Usaha%20Stagnan%20dan%20Cara%20Mengatasinya">mengembangkan usahanya</a>, sedangkan penggunaan tidak langsung adalah penggunaan modal yang tidak digunakan&nbsp; secara langsung untuk <a href="https://www.sobatpajak.com/article/62da7e591f70cd04219529f0/Mencari%20Peluang%20dalam%20Memulai%20Bisnis">membangun usaha</a>.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Penanaman Modal Asing</li>
</ul>
</li>
</ul>
Penanaman modal asing merupakan jenis badan usaha dengan kegiatan penanaman modal yang digunakan untuk&nbsp; usaha di wilayah negara Indonesia dan penanaman modal asing dilakukan, baik sepenuhnya dengan dukungan modal asing maupun bekerja sama dengan penanaman modal dalam negeri.&nbsp;
Penanaman modal hanya mencakup modal asing langsung yang dilakukan sesuai dengan atau berdasarkan ketentuan undang-undang dan digunakan untuk kegiatan usaha di Indonesia.
&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">
<h2>Berdasarkan Kegiatan</h2>
</li>
</ul>
Terdapat 5 jenis badan usaha berdasarkan kegiatan yang harus Sobat ketahui, yaitu:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Ekstraktif</li>
</ul>
</li>
</ul>
Badan usaha ekstraktif adalah jenis badan usaha yang menggunakan sumber daya alam untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya, perusahaan pertambangan, hasil hutan, hasil laut, minyak bumi, dll.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Agraris</li>
</ul>
</li>
</ul>
Badan usaha agraris adalah perusahaan yang kegiatannya di bidang pertanian dan tujuannya adalah menghasilkan produk tertentu.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Industri</li>
</ul>
</li>
</ul>
Badan usaha yang kegiatannya mengolah atau mengubah barang yang mana untuk meningkatkan nilai ekonomis barang tersebut. Juga dikenal sebagai industri <a href="https://www.sobatbuku.com/article/63bbea4d60d23703c4f01a8e/Mengetahui%20Perbedaan%20Akuntansi%20Perusahaan%20Dagang%2C%20Jasa%2C%20dan%20Manufaktur">manufaktur</a>, di mana bahan mentah diproses dari bahan mentah menjadi produk yang dapat digunakan.&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Perdagangan</li>
</ul>
</li>
</ul>
Badan usaha adalah perdagangan yang bidang kegiatannya adalah <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6401bdaf99fb81039b3e5b18/Live%20Shopping%2C%20Tren%20Baru%20dalam%20Berjualan%20Secara%20Online">berdagang</a> tanpa mengubah bentuknya.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Jasa</li>
</ul>
</li>
</ul>
Badan usaha jasa adalah pengusaha yang bergerak dibidang jasa.
&nbsp;
Itulah penjelasan lengkap dari Mimin Sopa buat kamu para Sobat mengenai jenis badan usaha yang perlu kamu ketahui dan pahami sebelum menentukan jenis badan usaha seperti apa yang akan kamu pilih dalam usaha yang kamu jalani. Tentunya informasi bermanfaat lainnya dapat kamu akses melalui sosial media Sobat pajak, jangan sampai ketinggalan segala informasinya ya.&nbsp;
&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Badan usaha merupakan suatu organisasi yang dijalankan oleh badan usaha baik yang berbadan hukum maupun non-hukum yang berdiri di wilayah Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Di Indonesia memiliki banyak jenis badan usaha yang harus Sobat kenali dan pahami. 

Badan Usaha Ada Banyak Macam, Apa Saja Sih? 

Pada usaha dengan skala besar, proses rekrutmen pegawai sudah menjadi suatu keharusan bahkan hal biasa. Namun, pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (<a href="https://www.sobatbuku.com/article/6322ede560d23703c4ee65f0/Peran%20UMKM%20dalam%20Pertumbuhan%20Ekonomi%20Indonesia">UMKM</a>), perekrutan pegawai bisa jadi berbeda. Apalagi bagi usaha yang masih terbatas dalam hal anggaran dan pengalaman.
Untuk itu, proses perekrutan pegawai tidak bisa dilakukan sembarangan. Sebab, banyak hal yang perlu disesuaikan dan hasil perekrutan pun harus berdampak efektif bagi jalannya usaha.
Berikut beberapa hal yang perlu diketahui untuk memulai dan melakukan perekrutan pegawai agar memperoleh pekerja-pekerja terbaik dan efektif bagi usaha Sobat.
<ol style="text-align: justify;">
<li> 
<h3>Tentukan Jumlah Pegawai yang Efektif</h3>
</li>
</ol>
Merekrut pegawai untuk UMKM tidak bisa dilakukan asal-asalan. Terkadang, mungkin Sobat mempunyai anggaran yang besar dan merasa siap untuk merekrut sejumlah <a href="https://www.sobatbuku.com/article/642b8de3a0055bd9d756b210/Jangan%20Sampai%20PHK%20Karyawan%2C%20Lebih%20Baik%20Lakukan%20Hal%20Ini!">pegawai</a>.
Padahal dengan menentukan jumlahnya sebelum proses perekrutan, Sobat bisa melakukan analisis terlebih dahulu mengenai seberapa banyak pegawai yang dibutuhkan nantinya. Usahakan jumlah pegawai tidak melebihi kapasitas agar tidak membebani <a href="https://www.sobatbuku.com/article/63d253ff2eaf429b8e96d4c9/Perbedaan%20Biaya%20dan%20Beban">biaya </a><a href="https://www.sobatbuku.com/article/63566e0260d23703c4eeda68/Pentingnya%20Standar%20Operasional%20Prosedur%20(SOP)%20dalam%20Berbisnis">operasional</a>. Tentukan juga job desk apa yang sedang diperlukan dalam aktivitas usaha.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li> 
<h3>Lakukan Riset Gaji Pegawai</h3>
</li>
</ol>
Selain menentukan jumlah pegawai, Sobat juga perlu melakukan riset terkait <a href="https://www.sobatbuku.com/article/64b101816ddfbe64f4b55ee4/Besaran%20Gajinya%20Sama%20Potongan%20Pajaknya%20Beda%2C%20Kok%20Bisa%3F">gaji pegawai</a> di UMKM lain pada bidang usaha yang sama. Hal ini bisa membantu Sobat dalam menentukan anggaran upah pegawai, serta melihat kesiapan Sobat memberikan gaji bagi mereka nantinya.
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li> 
<h3>Pelajari Serta Pahami Standar Upah dan Hak Pegawai</h3>
</li>
</ol>
Selanjutnya, Sobat juga perlu mempelajari dan memahami kewajiban yang harus dipenuhi sebagai pemberi kerja. Pahami standarisasi upah di daerah Sobat, hak pegawai, kompensasi, dan proteksi yang bisa Sobat berikan. Dalam hal ini, tidak ada salahnya jika membaca undang-undang ketenagakerjaan.
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li> 
<h3>Buat dan Sebarkan Iklan Lowongan yang Menarik dan Jelas</h3>
</li>
</ol>
Kreativitas tidak hanya diterapkan pada saat <a href="https://www.sobatbuku.com/article/6458af84a0055bd9d7574825/Mengenal%20Strategi%20Pemasaran%204P">pemasaran </a>produk, tetapi saat melakukan perekrutan pegawai pun Sobat perlu melakukan strategi <a href="https://www.sobatbuku.com/article/642d3eb5a0055bd9d756b7a7/Maksimalkan%20Penjualan%20Sobat%20dengan%20Iklan%20Online">iklan </a>yang menarik dan jelas. Manfaatkan berbagai platform <a href="https://www.sobatbuku.com/article/63dce6902eaf429b8e96f502/Manfaat%20Media%20Sosial%20untuk%20Berbisnis">media sosial</a>, seperti <a href="https://www.sobatpajak.com/article/642e32b399fb81039b3e5f24/Pemasaran%20Melalui%20Media%20Sosial%20Facebook">Facebook</a>, Instagram, dan Twitter untuk menarik perhatian lebih banyak calon pegawai dan buatlah <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6489827299fb81039b3e682b/Jenis%20-%20Jenis%20Konten%20Yang%20Wajib%20Sobat%20Tahu!">konten </a>yang menarik.
Selain itu, deskripsikan juga detail posisi yang dibutuhkan dengan jelas supaya menemukan calon pegawai yang tepat, mulai dari posisi, job desk, kriteria khusus, kriteria umum, status pekerjaan (penuh atau paruh waktu), dan informasi gaji.
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li> 
<h3>Lakukan Proses Pelatihan Pegawai</h3>
</li>
</ol>
Setelah menemukan pegawai yang tepat, langkah perekrutan sebaiknya tidak berhenti di sana. Meskipun usaha Sobat masih kecil, berikan pelatihan untuk pegawai supaya bisa bekerja dengan baik professional.
Adapun, proses <a href="https://www.sobatbuku.com/article/646de0a7a0055bd9d757a2b9/Pelatihan%20Kerja%20Itu%20Penting%3F%20Ini%20Dia%20Manfaat%20dan%20Tujuan%20Nya!">pelatihan </a>bisa meliputi pengenalan lingkungan kerja, rekan kerja, alat kerja yang akan digunakan, dan pelatihan kecil saat awal pegawai tersebut resmi bekerja. Tujuannya agar pegawai baru tersebut bisa mudah beradaptasi dan benar-benar mengerti apa yang perlu dikerjakan.
&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Pada usaha dengan skala besar, proses rekrutmen pegawai sudah menjadi suatu keharusan bahkan hal biasa. Namun, pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perekrutan pegawai bisa jadi berbeda. Apalagi bagi usaha yang masih terbatas dalam hal anggaran dan pengalaman.

Pelaku UMKM Perlu Ketahui Hal Ini Sebelum Merekrut Pegawai

Sistem perpajakan di indonesia terdiri dari 3 jenis, yaitu self assessment, official assessment, dan withholding system. System withholding dilakukan oleh pihak lain (pihak ketiga) kepada Wajib Pajak. Sistem inilah yang menghadirkan adanya <a href="https://www.sobatbuku.com/article/645c8e68a0055bd9d7575834/Pahami%20Perbedaan%20dari%20Pemungutan%20dan%20Pemotongan%20Pajak">pemotongan atau pemungutan</a> yang dilakukan oleh pemotong atau pemungut pajak. Yuk simak penjelasan lebih lanjut tentang pemotongan pajak di bawah ini!
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Panduan Bagi Pemotong Pajak</h2>
Berikut ini adalah panduan yang harus dipahami Wajib Pajak yang wajib memotong pajak (WP Pemotong):
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">WP Pemotong wajib memahami apakah suatu transaksi ekonomi termasuk <a href="https://www.sobatbuku.com/article/647ea62aa0055bd9d757e617/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Objek%20Pajak%20PPh%20dan%20Non%20PPh%20serta%20Penghasilan%20yang%20Bersifat%20Final">objek pajak</a> atau tidak.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">WP Pemotong juga wajib memahami apakah objek tersebut termasuk objek <a href="https://www.sobatbuku.com/article/6459fb52a0055bd9d7574c13/PPh%20Final%20dan%20Non-Final%20Bedanya%20Apa%3F">PPh final atau non-final</a>.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">WP Pemotong wajib mengenakan tarif pajak yang benar pada objek pajak yang sesuai.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Untuk WP orang pribadi tertentu seperti notaris, wajib mengetahui bahwa ia termasuk WP Pemotong, tidak hanya memotong <a href="https://www.sobatbuku.com/article/5fd87e593db9e02f1b42b36e/Pajak%20Penghasilan%20Pasal%2021%3A%20Pengertian%2C%20Objek%2C%20Tarif%20dan%20Landasan%20Hukum%20serta%20Updatenya">PPh Pasal 21</a>. Tidak semua WP Orang Pribadi wajib memotong pajak di luar PPh Pasal 21, tetapi semua WP <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6488339b99fb81039b3e67c2/Badan%20Usaha%20Ada%20Banyak%20Macam%2C%20Apa%20Saja%20Sih%3F%20">Badan</a> wajib memotong semua jenis <a href="https://www.sobatpajak.com/article/642e3a9799fb81039b3e5f29/Sobat%20Belajar%3A%20Subjek%20dan%20Objek%20PPh%20Badan">objek PPh</a> yang harus dipotong PPh</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">WP Pemotong wajib menyimpan dokumen atau bukti pemotongan dan menyerahkan bukti pemotongan kepada WP yang dipotong</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">WP Pemotong wajib menyetorkan ke kas negara seluruh pajak yang dipotong dan melaporkannya kepada DJP</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">&nbsp;WP Pemotong wajib mencatat pada <a href="https://www.sobatpajak.com/article/642e77de99fb81039b3e5f37/Sobat%20Belajar%3A%20Kenali%20Pembukuan%20dan%20Pencatatan%20dalam%20Pajak">pembukuan</a> atau sistem akuntansinya tentang transaksi yang terpotong pajaknya sebagai <a href="https://www.sobatbuku.com/article/64ae4b276ddfbe64f4b55590/Sobat%20Belajar%3A%20Pengakuan%20Pajak%20Sebagai%20Utang">utang pajak</a> pada saat memotong pajak dan pajak tersebut belum disetorkan ke kas negara. Di sisi yang lain, terdapat WP yang dipotong pajak atas penghasilan yang ia peroleh.</li>
</ul>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Panduan Bagi yang Dipotong Pajak</h2>
Berikut ini merupakan hal-hal yang harus dipahami Wajib Pajak yang dipotong pajaknya oleh pemotong pajak.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">WP wajib menyimpan bukti potong dengan baik sebagai dasar untuk <a href="https://www.sobatbuku.com/article/64d5f6b2ed4f670355609e4e/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Kredit%20Pajak%20bagi%20Wajib%20Pajak%20Badan%20">mengkreditkan pajak</a> apabila pajak tersebut bukan <a href="https://www.sobatbuku.com/article/6343f2b760d23703c4eeafc7/DJP%20Ingatkan%20Tetap%20ada%20Kewajiban%20Pelaporan%20untuk%20PPh%20Final%20UMKM">pajak final</a>.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">WP memiliki hak menagih bukti potong kepada WP Pemotong</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">WP wajib mencatat pada <a href="https://www.sobatbuku.com/article/647706c9a0055bd9d757c7c4/Sahabat%20UMKM%2C%20Kini%20Sobat%20Buku%20Hadir%20Versi%20Website!">pembukuan atau sistem akuntansinya</a> tentang transaksi yang dipotong pajaknya sebagai <a href="https://www.sobatbuku.com/article/63f877502eaf429b8e976dbd/Sobat%20Belajar%20-%20Mengenal%20Apa%20itu%20Piutang%3F">piutang</a> pajak apabila pajak tersebut bukan pajak final</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">WP wajib mencatat pada pembukuan atau sistem akuntansinya tentang transaksi yang dipotong pajaknya sebagai <a href="https://www.sobatbuku.com/article/63d253ff2eaf429b8e96d4c9/Perbedaan%20Biaya%20dan%20Beban">beban</a> pajak final apabila pajak tersebut pajak final atau tidak mencatat sebagai beban pajak jika WP mencatat penerimaan penghasilan sebesar <a href="https://www.sobatbuku.com/article/649a4f796ddfbe64f4b51e77/Sobat%20Belajar%3A%20Norma%20Penghitungan%20Penghasilan%20Neto">nilai netonya</a> saja.</li>
</ul>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Ilustrasi PPh non-final</h2>
PT Indonesia Sejahtera (IS) menyewa kendaraan bermotor (mobil) untuk keperluan operasionalnya dari PT Serasi Autoraya (TRAC). Setiap bulan IS membayar beban sewa kendaraan sebesar Rp 80.000.000, nilai tidak termasuk PPN. Bagaimana akuntansi untuk transaksi ini?&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Apakah transaksi di atas adalah transaksi yang harus dipotong PPh?</li>
</ul>
Ya. Tahap ini adalah kritikal, sebab jika tidak mengetahui jawaban yang benar, maka WP dapat dinyatakan tidak patuh dalam melaksanakan perpajakannya sehingga akan dikenakan <a href="https://www.sobatbuku.com/article/63579c1560d23703c4eede11/Koreksi%20Fiskal%20dalam%20Perpajakan">koreksi dan sanksi fiskal</a>.
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Apakah transaksi di atas adalah transaksi yang harus dipotong PPh final?&nbsp;</li>
</ul>
Tidak.&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Jenis PPh apa dan berapakah tarif pajak serta berapa besar DPPnya atas transaksi di atas?&nbsp;</li>
</ul>
<a href="https://www.sobatbuku.com/article/64536548a0055bd9d7573a68/Sobat%20Belajar%3A%20Pajak%20Penghasilan%20Pasal%2023">PPh Pasal 23</a>, tarif untuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenakan <a href="https://www.sobatbuku.com/article/645b3a65a0055bd9d75751ba/Serba-Serbi%20Pajak%20Penghasilan%20Pasal%204%20ayat%202%20(PPh%20final)">PPh Final</a> adalah 2% dari DPP sebesar Jumlah <a href="https://www.sobatbuku.com/article/6437da9ca0055bd9d756dd8a/Sobat%20Belajar%20%3A%20Ini%20Dia%20Daftar%20Biaya%20Sebagai%20Pengurang%20Penghasilan%20Bruto%20bagi%20Wajib%20Pajak%20Badan">Bruto</a> Tidak Termasuk PPN. Dengan demikian PPh Pasal 23 yang harus dipotong adalah 2% X Rp 80.000.000 yaitu Rp 1.600.000 dan bukti potong harus dibuat. Tahap ini adalah kritikal, sebab jika tidak mengetahui jenis pajak, tarif, dan dasar pengenaan yang benar, maka WP dapat dinyatakan tidak patuh melaksanakan perpajakan sehingga akan dikenakan koreksi dan sanksi fiskal.&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Bagaimana pencatatannya (jurnal) oleh Pemotong?</li>
</ul>
Beban sewa kendaraan&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 80.000.000 (Debit)
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Utang PPh Pasal 23&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 1.600.000 (Kredit)
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Utang usaha &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 78.400.000 (Kredit)
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Kapan jurnal di atas dibuat?&nbsp;</li>
</ul>
Jurnal dibuat pada saat terutangnya pajak. Selain membuat jurnal WP pemotong juga harus membuat bukti potong pada saat terutang pajak tersebut.
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Setelah melakukan jurnal dan membuat bukti potong, apa lagi yang harus dilakukan?&nbsp;</li>
</ul>
WP harus menyetor pajak yang telah dipotong ke kas negara menggunakan SSP dengan data yang sesuai.&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Kapan saat penyetoran pajak?&nbsp;</li>
</ul>
Saat setoran pajak diatur pada peraturan materil perpajakan untuk masing-masing jenis pajak, misalnya batas penyetoran untuk PPh 23 paling lama adalah tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa masa terutang pajak PPh 23 berakhir . Pada saat <a href="https://www.sobatbuku.com/article/63fdca262eaf429b8e97810c/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Batas%20Waktu%20Pelaporan%20dan%20Penyetoran%20Pajak%20beserta%20Sanksinya">penyetoran</a>, dilakukan penjurnalan:
Utang PPh Pasal 23 Rp 1.600.000
Bank Rp 1.600.000
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Setelah melakukan setoran pajak ke kas negara, apa lagi yang harus dilakukan?&nbsp;</li>
</ul>
WP harus membuat dan melaporkan <a href="https://www.sobatbuku.com/article/636b686c60d23703c4ef1154/Perbedaan%20SPT%20Masa%20dan%20SPT%20Tahunan">SPT untuk Masa Pajak</a> (SPT Masa) yang dilakukan atas pemotongan dan penyetoran pajak.&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Kapan saat pelaporan pajak?</li>
</ul>
Saat pelaporan pajak diatur pada peraturan materil perpajakan untuk masing-masing jenis pajak, misalnya&nbsp; batas pelaporan untuk PPh 23 paling lama adalah tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa terutang pajak PPh 23 berakhir
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Apakah pada saat pelaporan dilakukan penjurnalan?&nbsp;</li>
</ul>
Tidak. Pembuatan SPT Masa yang benar adalah wajib sehingga WP harus mengetahui kapan saat pelaporan pajak sebab jika tidak maka WP dapat dianggap <a href="https://www.sobatbuku.com/article/6433d01aa0055bd9d756cb9e/Terlambat%20Lapor%20SPT%20Tahunan%3F%20Tenang%2C%20Masih%20Bisa%20Kok!%20">terlambat melapor pajak</a>.&nbsp;
&nbsp;
Itulah sedikit penjelasan mengenai pemotongan pajak. Semoga artikel ini dapat membantu menambah wawasan Sobat sekalian ya!&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Sistem perpajakan di indonesia terdiri dari 3 jenis, yaitu self-assessment, official assessment, dan withholding system. System withholding dilakukan oleh pihak lain (pihak ketiga) kepada Wajib Pajak. Sistem inilah yang menghadirkan adanya pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pemotong atau pemungut pajak. Yuk simak penjelasan lebih lanjut tentang pemotongan pajak di bawah ini!

Sobat Belajar: Lebih Dalam Tentang Pemotongan Pajak

Bupot atau bukti potong adalah sebuah dokumen resmi yang menjelaskan adanya pemotongan pajak dalam suatu transaksi. Bukti potong akan dibuat oleh pihak pemotong pajak. Nantinya pihak yang dipotong akan mendapatkan bukti pemungutan pajak. Namun, untuk melakukan pemotongan pajak, pihak pemotong harus terlebih dahulu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Karena hanya Pengusaha Kena Pajak, baik berbentuk badan maupun orang pribadi yang memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak. Sedangkan, dari sisi subjek pemotongnya, bukti potong merupakan formulir atau dokumen yang dibuat sebagai bukti bahwa pihaknya sebagai Wajib Pajak bertatus PKP telah melakukan kewaibannya dalam memungut dan menyetorkan pajaknya kepada kas negara. 

Sobat Belajar: Apa Itu Bukti Potong?  

Salah satu profesi yang menjadi primadona banyak orang adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan untuk bisa menjadi seorang PNS perlu melalui berbagai seleksi agar bisa menjadi CPNS. Seperti yang diketahui, CPNS merupakan singkatan dari Calon Pegawai Negeri Sipil. CPNS sendiri merupakan sebuah status untuk orang yang berhasil lolos seleksi penerimaan Pegawai Negeri Sipil. Seleksi yang akan dilalui adalah penilaian secara objektif seputar kompetensi, kualifikasi hingga syarat lain yang diperlukan jabatan tertentu didalam pemerintahan. Seleksi nya pun melewati berbagai tahap, dimulai dari seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar hingga seleksi kompetensi bidang. Setelah berhasil lulus dari seleksi, maka selamat 1 tahun akan disandang dengan status CPNS yang disebut masa uji coba. Dalam masa uji coba tersebut, CPNS dinilai berdasarkan kinerja dan kompetensinya.  

Penerimaan CPNS 2023 Resmi Dibuka, Yuk Bersiap!  

Biasanya Sobat sebut barang satu ini apa? Rice cooker? Magic com? Atau Magic jar?&nbsp;&nbsp;
&nbsp;<img src="https://www.blibli.com/friends-backend/wp-content/uploads/2023/06/B600352-Cover-Perbedaan-Rice-Cooker-Magic-Com-dan-Magic-Jar.jpg" alt="" width="908" height="477" />
Ternyata tiga sebutan tersebut merupakan nama produk yang berbeda lho! Hayoo ngaku siapa yang baru tahu?&nbsp;&nbsp;
Sebagai orang lokal, sudah hampir menjadi kewajiban untuk memiliki stok nasi hangat di setiap rumah. Mungkin hampir seluruh rumah di Indonesia memiliki penanak nasi di dapur. Apalagi jika Sobat ingin membuka <a href="https://www.sobatpajak.com/article/649964fa33e4ece4dab2442c/Tips%20Jitu%20Membangun%20Usaha%20Restoran">bisnis makanan</a>, pasti produk ini jadi salah satu produk wajib yang diperlukan untuk menunjang bisnis Sobat. Tapi ada 3 jenis penanak nasi yang sudah beredar di Indonesia dan memiliki fungsi yang juga cukup berbeda. Rice cooker diketahui menjadi elektronik yang pertama kali diciptakan jika dibandingkan dengan magic com dan magic jar. Jika rice cooker biasa digunakan untuk menanak nasi. Magic jar biasa digunakan untuk menyimpan nasi, sedangkan magic com biasa digunakan untuk memasak.&nbsp;&nbsp;
Walaupun mirip, tapi barang yang berguna untuk membuat nasi ini berbeda. Jadi, yuk Simak sampai akhir biar Sobat nggak salah beli karena fungsi tiap produk nya berbeda-beda nih. Tapi selain dari sisi fungsi, ketiga produk tersebut memiliki perbedaan pada harga, ketahanan, dan juga daya listrik nya. Jadi, pastikan Sobat membeli sesuai dengan modal ya! Oke oke kalau begitu langsung aja yuk kita bahas perbedaan ketiga produk ini.&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Rice Cooker&nbsp;</h2>
Ternyata rice cooker merupakan alat penanak nasi yang paling pertama diciptakan, tepatnya pada tahun 1945 oleh seorang warga di Jepang. Fungsi utama nya tentu adalah memasak nasi. Tapi berkat kemajuan <a href="https://www.sobatbuku.com/article/64bf846f4c1fb769982d2207/Pentingnya%20UMKM%20Melek%20Teknologi%20Digital">teknologi</a> saat ini. Rice cooker sudah banyak yang multifungsi sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Harga dari rice cooker sendiri biasanya berkisar Rp 150.000-Rp 250.000&nbsp;
Dirancang untuk menanak nasi, perlu diketahui bahwa rice cooker memiliki ketahanan yang tidak terlalu lama dibandingkan kedua produk lainnya. Dianjurkan jika menggunakan rice cooker, nasi disimpan 11-12 jam saja agar kualitas nasi yang disimpan juga tidak menurun. Daya listrik yang digunakan untuk rice cooker sendiri biasanya sebesar 100 hingga 400-watt ketika digunakan untuk memasak ataupun menanak nasi dan 30 hingga 50-watt untuk mode menghangatkan nasi.&nbsp;&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Magic jar&nbsp;</h2>
Setelah rice cooker terbitlah magic jar. Tentu kemunculan magic jar bertujuan untuk melengkapi fungsi dari rice cooker. Bahkan awalnya magic jar hanya bisa digunakan untuk menghangatkan nasi setelah dimasak oleh rice cooker lho. Tapi untungnya saat ini teknologi jauh lebih canggih sehingga sudah banyak magic jar yang dilengkapi fungsi menanak nasi juga. Untuk UMKM yang memerlukan kapasitas besar hingga 7 atau 8 liter, maka magic jar jawabannya. Biasanya magic jar digunakan oleh restoran yang memerlukan kapasitas besar seperti warung Tegal alias warteg, atau rumah makan padang. Dengan kapasitas yang besar, tentu nya modal yang harus dikeluarkan untuk magic jar lebih besar dibandingkan rice cooker. Dengan kisaran Rp 300 ribu hinggan Rp 1 juta.&nbsp;&nbsp;
Fungsi khusus dari magic jar adalah untuk menjaga nasi tetap hangat, jadi Sobat tidak perlu khawatir nasi akan mengering atau basi. Tetapi, akan jauh lebih baik jika nasi disimpan sekitar 6 sampai 12 jam saja untuk menjaga kualitas nasi. Keunggulan lainnya, magic jar memiliki kebutuhan daya listrik yang cenderung lebih rendah, yaitu 80 hingga 350 watt.&nbsp;&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Magic Com&nbsp;</h2>
Kalau Sobat mencari alat elektronik yang bisa menunjang berbagai macam kebutuhan, maka produk satu inilah yang Sobat cari. Bisa digunakan untuk menanak nasi, menghangatkan nasi, menghangatkan lauk pauk, memanggang bahkan hingga mengukus dan membuat kue. Alat serba bisa ini bisa menjadi pilihan Sobat jika memiliki modal lebih. Tujuan diciptakannya produk ini memang untuk menggabungkan fungsi rice cooker dan magic jar yang ditambahkan dengan fitur-fitur lainnya agar memudah proses pemasakan setiap hari nya.&nbsp;&nbsp;
Magic com memiliki ketahanan yang lebih unggul dibandingkan dengan rice cooker biasa, dimana Sobat bisa menyimpan dan menghangatkan nasi selama 12-24 jam. Tapi tetap sebaiknya segera habiskan nai saat sudah mulai memasaknya ya. Untuk daya listrik magic com pun berbeda sesuai dengan kapasitas nya. Jika berkapasitas sekitar 1-liter maka daya listrik nya berkisar 300 watt. Sedangkan untuk magic com yang berkapasitas 2-liter daya listrik nya bisa berkisar 400 wat.&nbsp;&nbsp;
Produk ini cocok banget nih untuk para UMKM yang nggak punya tempat luas untuk menaruh banyak peralatan, karena dengan satu produk ini saja Sobat sudah bisa digunakan untuk berbagai macam. Akan tetapi modal yang dikeluarkan juga tentu lebih banyak dibandingkan dengan membeli rice cooker biasa. Magic com ini dibanderol mulai harga Rp 250.000 sampai Rp 1.000.000 tentunya tergantung dengan merek dan juga fitur yang dimiliki.&nbsp;
&nbsp;
Nah, jadi kalau sebelumnya Sobat masih bingung menentukan untuk memilih produk yang mana untuk bisnis Sobat, sekarang sudah tidak bingung lagi dong?&nbsp;&nbsp;
Pastikan produk yang Sobat pilih sesuai dengan modal dan juga keperluan ya!&nbsp;&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;

Sebagai orang lokal, sudah hampir menjadi kewajiban untuk memiliki stok nasi hangat di setiap rumah. Mungkin hampir seluruh rumah di Indonesia memiliki penanak nasi di dapur. Apalagi jika Sobat ingin membuka bisnis makanan, pasti produk ini jadi salah satu produk wajib yang diperlukan untuk menunjang bisnis Sobat. Tapi ada 3 jenis penanak nasi yang sudah beredar di Indonesia dan memiliki fungsi yang juga cukup berbeda. Rice cooker diketahui menjadi elektronik yang pertama kali diciptakan jika dibandingkan dengan magic com dan magic jar. Jika rice cooker biasa digunakan untuk menanak nasi. Magic jar biasa digunakan untuk menyimpan nasi, sedangkan magic com biasa digunakan untuk memasak. 

Ingin Punya Warung Makan Tapi Nggak Tahu Bedanya Rice Cooker, Magic Jar, Magic Com? Simak ini saja! 

Jika Sobat melakukan pendaftaran NPWP, baik untuk NPWP pribadi maupun NPWP badan, nantinya selain mendapatkan nomor NPWP, Sobat akan mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar Pajak. Surat ini berisi identitas dari pemegang NPWP, kewajiban pajak yang harus dilakukan, serta tanggal terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=bca9c5a2540ffa5cJmltdHM9MTY4NzEzMjgwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE3Ng&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=PER+04%2fPJ%2f2020+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzEyMDg0L1BFUl9ESVJKRU5fUEpLL1BFUi0wNC9QSi8yMDIw&amp;ntb=1">PER 04/PJ/2020</a> sebagaimana telah diubah terakhir dengan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12626/PER_DIRJEN_PJK/PER-11/PJ/2022">PER-11/PJ/2022</a>, menyebutkan SKT adalah surat pemberitahuan Wajib Pajak telah terdaftar secara administratif di Direktorat Jenderal Pajak. Nantinya, surat ini akan dikeluarkan secara resmi oleh KPP atau KP2P. Kartu NPWP dan SKT ini akan dikirimkan ke alamat yang Sobat gunakan untuk mendaftar. Contoh Surat Keterangan Terdaftar dapat Sobat lihat di <a href="https://www.pajak.go.id/id/formulir-pajak/surat-keterangan-terdaftar-dan-npwp">Surat Keterangan Terdaftar dan NPWP | Direktorat Jenderal Pajak</a>.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Manfaat SKT&nbsp;</h2>
Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ini menjadi dokumen yang penting jika Sobat memiliki perusahaan yang melakukan suatu kegiatan usaha tertentu. Contohnya adalah ketika Sobat ingin membuka <a href="https://www.sobatbuku.com/article/640e960ca0055bd9d7563700/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Apa%20itu%20Jasa%20Konstruksi%20">jasa konstruksi</a>, Sobat perlu membuat SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi). DImana SKT menjadi salah satu syarat dalam pembuatan SIUJK. Selain itu, saat&nbsp;pembukaan rekening perusahaan, SKT juga menjadi salah satu syarat yang diminta pihak bank untuk pembukaan rekening perusahaan. SKT ini akan menunjukkan bahwa perusahaan Sobat dapat dipercaya karena Sobat telah lulus verifikasi oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak, hingga perusahaan Sobat akan dianggap sebagai perusahaan yang kredibel. Tidak hanya untuk perusahaan saja, jika Sobat adalah kelompok UMKM, maka Sobat bisa menikmati tarif pajak penghasilan final (<a href="https://www.sobatbuku.com/article/63f5f5e52eaf429b8e9763b9/Pengenaan%20Pajak%20Terbaru%20untuk%20UMKM%20di%20PP%2055%2F2022">PP 55/2022</a>) sebesar 0,5 persen.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Cara Mendapatkan SKT&nbsp;</h2>
Pada dasarnya, Surat Keterangan Terdaftar akan dibuat berbarengan dengan NPWP. Sobat hanya perlu melakukan pembuatan NPWP dan Sobat juga akan mendapatkan SKT. Jika Sobat ingin membuat NPWP secara online, hal yang dilakukan pertama kali adalah Sobat harus membuat akun E-reg pajak melalui laman ereg.pajak.go.id dengan menggunakan browser. &nbsp;
Kemudian, Sobat perlu mengisi formulir pendaftaran serta mengupload dokumen yang dipersyaratkan seperti:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">KTP jika mendaftar menjadi Wajib Pajak perorangan&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">KTP dan Surat Keterangan Usaha (SKU) atau akta pendirian usaha Sobat jika mendaftar menjadi Wajib Pajak badan&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Kartu Izin Tinggal (KITAP) untuk warga negara asing&nbsp;</li>
</ul>
Hasil pemeriksaan akan dikirimkan melalui email yang Sobat daftarkan dan nantinya akan diberitahukan apakah permohonan pembuatan <a href="https://www.sobatbuku.com/article/64c8bf204c1fb769982d4109/Memiliki%20NPWP%20Namun%20Tak%20Bayar%20Pajak%3F%20Ini%20Risiko%20Nya!%20">NPWP </a>Sobat diterima atau tidak.&nbsp;
&nbsp;
Jika Sobat ingin membuat NPWP secara langsung di kantor Pelayanan Pajak, Sobat dapat datang ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat sesuai dengan alamat KTP Sobat, dengan membawa dokumen persyaratan serta fotokopinya. Jika alamat domisili Sobat berbeda dengan alamat yang ada di KTP, maka Sobat perlu menyertakan surat keterangan tinggal dari Kelurahan. Kemudian, Sobat perlu melakukan pengisian formulir pengajuan NPWP. Jika semua data yang telah Sobat kumpulkan sudah terverifikasi, maka Sobat akan menerima NPWP serta SKT 1 hari kerja seletah proses verifikasi selesai.&nbsp;
Jika SKT yang telah diperoleh hilang ataupun rusak, Sobat tidak perlu membuat NPWP ulang, tetapi Sobat dapat mengajukan permintaan untuk mencetak ulang lagi SKT secara tertulis dan mengirimkan kembali dokumen persyaratan yang sama dengan ketika melakukan pendaftaran ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha Sobat.&nbsp;
&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559738&quot;:240,&quot;335559739&quot;:240,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;

Jika Sobat melakukan pendaftaran NPWP, baik untuk NPWP pribadi maupun NPWP badan, nantinya selain mendapatkan nomor NPWP, Sobat akan mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar Pajak. Surat ini berisi identitas dari pemegang NPWP, kewajiban pajak yang harus dilakukan, serta tanggal terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER 04/PJ/2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-11/PJ/2022, menyebutkan SKT adalah surat pemberitahuan Wajib Pajak telah terdaftar secara administratif di Direktorat Jenderal Pajak. Nantinya, surat ini akan dikeluarkan secara resmi oleh KPP atau KP2P. Kartu NPWP dan SKT ini akan dikirimkan ke alamat yang Sobat gunakan untuk mendaftar. Contoh Surat Keterangan Terdaftar dapat Sobat lihat di Surat Keterangan Terdaftar dan NPWP | Direktorat Jenderal Pajak. 

Sobat Belajar: Serba Serbi Surat Keterangan Terdaftar Pajak

Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=e0e597f587f18c66JmltdHM9MTY4ODg2MDgwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE3NQ&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=(PMK)+Nomor+66+Tahun+2023+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlL2M1NTVhMTYwLTIwYmEtNGI5MC05NDI1LWU4NWIyNDcxYzgzMS9QRVJfTUVOS0VVLzY2JTIwVEFIVU4lMjAyMDIz&amp;ntb=1">(PMK) Nomor 66 Tahun 2023</a>. Peraturan ini mengatur tentang pengenaan pajak terhadap pemberian sejumlah barang atau <a href="https://www.sobatbuku.com/article/63aaba6c60d23703c4efd1c9/Jokowi%20Bebaskan%205%20Fasilitas%20Kantor%20dari%20Pajak%20Penghasilan">fasilitas kantor</a> yang biasa disebut dengan natura kepada karyawan. Peraturan tersebut telah ditandatangani pada 27 Juni 2023 dan berlaku mulai 1 Juli 2023. Dimana, nantinya barang atau fasilitas yang diberikan akan dikenakan <a href="https://www.sobatbuku.com/article/5fd87e593db9e02f1b42b36e/Pajak%20Penghasilan%20Pasal%2021%3A%20Pengertian%2C%20Objek%2C%20Tarif%20dan%20Landasan%20Hukum%20serta%20Updatenya">PPh 21</a>. Tetapi, sesuai dengan PMK Nomor 66 Tahun 2023, pemerintah juga mengatur natura yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan, yang berarti tidak dikenakan pajak.&nbsp;
&nbsp;
Dikutip dari DJP Kemenkeu, pengenaan pajak natura ini dipastikan tidak akan mempengaruhi gaji seluruh lapisan pekerja. Pemerintah menargetkan pajak terhadap natura agar dirasakan oleh <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63749ac6c6df9c22701df493/Pelaku%20UMKM%20Perlu%20Ketahui%20Hal%20Ini%20Sebelum%20Merekrut%20Pegawai">pegawai</a> yang memiliki <a href="https://www.sobatbuku.com/article/63da42602eaf429b8e96ee03/Pajak%20Penghasilan%20dan%20Jenis-Jenisnya">penghasilan</a> tinggi.&nbsp; Maka dari itu, berdasarkan PMK Nomor 66 Tahun 2023, pemerintah telah menetapkan batasan-batasan barang atau fasilitas kantor yang tidak dipungut pajak natura, diantara lain:&nbsp;&nbsp;
<table style="border-collapse: collapse;" border="1%" cellpadding="10%" data-tablestyle="MsoTableGrid" data-tablelook="1184" aria-rowcount="12">
<tbody>
<tr aria-rowindex="1">
<td style="text-align: center;" data-celllook="0">
No&nbsp;
</td>
<td style="text-align: center;" data-celllook="0">
Jenis Natura Dan/ Atau Kenikmatan&nbsp;
</td>
<td style="text-align: center;" data-celllook="0">
Batasan&nbsp;
</td>
</tr>
<tr aria-rowindex="2">
<td style="text-align: center;" data-celllook="0">
1&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Bingkisan dari pemberi kerja antara lain&nbsp; berbentuk bahan makanan, bahan minuman,&nbsp; makanan dan/ atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan meliputi Hari Raya Idul fitri, Hari Raya Natal, Hari Suci Nyepi, Hari Raya Waisak, atau Tahun Baru Imlek&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Diterima atau diperoleh seluruh Pegawai.&nbsp;
</td>
</tr>
<tr aria-rowindex="3">
<td style="text-align: center;" data-celllook="0">
2&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada nomor 1&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
a. Diterima atau diperoleh Pegawai; dan&nbsp;&nbsp;
b. Secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari Rp 3.000.000 untuk tiap pegawai dalam jangka waktu 1 Tahun Pajak
</td>
</tr>
<tr aria-rowindex="4">
<td style="text-align: center;" data-celllook="0">
3&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Peralatan dan fasilitas kerja dari pemberi kerja antara lain komputer, laptop, atau telepon seluler beserta sarana penunjangnya seperti pulsa atau sambungan internet&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
a. Diterima atau diperoleh Pegawai; dan&nbsp;&nbsp;
b. Menunjang Pegawai.&nbsp;
</td>
</tr>
<tr aria-rowindex="5">
<td style="text-align: center;" data-celllook="0">
4&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
a. Diterima atau diperoleh Pegawai; dan&nbsp;&nbsp;
b. Diberikan dalam rangka penanganan:&nbsp;&nbsp;
1) kecelakaan kerja;&nbsp;&nbsp;
2) penyakit akibat kerja;&nbsp;&nbsp;
3) kedaruratan penyelamatan jiwa; atau&nbsp;&nbsp;
4) perawatan dan pengobatan lanjutan sebagai akibat dari kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja
</td>
</tr>
<tr aria-rowindex="6">
<td style="text-align: center;" data-celllook="0">
5&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Fasilitas olahraga dari pemberi kerja selain fasilitas olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, dan/atau olahraga otomotif&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
a. Diterima atau diperoleh Pegawai; dan&nbsp;&nbsp;
b. Secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari Rp 1.500.000 untuk tiap pegawai dalam jangka waktu 1 Tahun Pajak
</td>
</tr>
<tr aria-rowindex="7">
<td style="text-align: center;" data-celllook="0">
6&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal (dimanfaatkan bersama-sama) antara lain mes, asrama, pondokan, atau barak&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Diterima atau diperoleh Pegawai.&nbsp;
</td>
</tr>
<tr aria-rowindex="8">
<td style="text-align: center;" data-celllook="0">
7&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan (individual) antara lain apartemen atau rumah tapak&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
a. Diterima atau diperoleh Pegawai; dan&nbsp;&nbsp;
b. Secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari Rp 2.000.000 untuk tiap pegawai dalam jangka waktu 1 bulan&nbsp;
</td>
</tr>
<tr aria-rowindex="9">
<td style="text-align: center;" data-celllook="0">
8&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Fasilitas kendaraan dari pemberi kerja&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Diterima atau diperoleh Pegawai yang:&nbsp;&nbsp;
a. Tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja; dan&nbsp;&nbsp;
b. Memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tiap bulan dari pemberi keria.&nbsp;
</td>
</tr>
<tr aria-rowindex="10">
<td style="text-align: center;" data-celllook="0">
9&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Fasilitas iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang ditanggung pemberi keria&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Diterima atau diperoleh Pegawai.&nbsp;
</td>
</tr>
<tr aria-rowindex="11">
<td style="text-align: center;" data-celllook="0">
10&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Fasilitas peribadatan antara lain berbentuk musala, masjid, kapel atau pura&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan peribadatan.&nbsp;
</td>
</tr>
<tr aria-rowindex="12">
<td style="text-align: center;" data-celllook="0">
11&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Seluruh natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh selama tahun 2022&nbsp;
</td>
<td data-celllook="0">
Diterima atau diperoleh Pegawai atau pemberi jasa.&nbsp;
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;
Jika pemberian barang atau fasilitas dari kantor melebihi dari batasan diatas, maka akan dikenakan pajak (PPh 21). Pajak Natura ini wajib dihitung mulai dari Januari 2023, walaupun baru berlaku per 1 Juli 2023. Para Karyawan yang telah menerima barang atau fasilitas dari kantor yang melebihi dari batasan yang dijelaskan diatas wajib menghitung dan membayar sendiri dari periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juni 2023 kemudian melakukan pelaporan pada <a href="https://www.sobatbuku.com/article/63bfdf2360d23703c4f02ac5/Tahun%20Baru%20Waktunya%20Lapor%20SPT%20Tahunan">SPT Tahunan</a> PPh Tahun Pajak 2023.&nbsp;
Demikianlah pembahasan hari ini mengenai Pajak Natura. Semoga artikel ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi Sobat-sobat sekalian!&nbsp;&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.&nbsp;

Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023. Peraturan ini mengatur tentang pengenaan pajak terhadap pemberian sejumlah barang atau fasilitas kantor yang biasa disebut dengan natura kepada karyawan. Peraturan tersebut telah ditandatangani pada 27 Juni 2023 dan berlaku mulai 1 Juli 2023. Dimana, nantinya barang atau fasilitas yang diberikan akan dikenakan PPh 21. Tetapi, sesuai dengan PMK Nomor 66 Tahun 2023, pemerintah juga mengatur natura yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan, yang berarti tidak dikenakan pajak. 

Sobat Belajar: Pengaruh Penerapan Pajak Natura bagi Karyawan 

Ketika Sobat melakukan ekspor impor barang, Sobat akan memerlukan banyak dokumen. Hal ini diperlukan karena kegiatan ekspor impor melibatkan dua negara dengan peraturan yang berbeda – beda pada setiap negaranya. Sehingga dalam ekspor impor akan memerlukan dokumen yang sesuai, agar proses ekspor impor dapat berhasil dilakukan. Dalam proses ekspor impor akan ada dokumen wajib dan dokumen pendukung dimana nantinya pihak eksportir akan membuat dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan kesepakatan dengan importir. Kemudian dokumen tersebut dikirim ke pihak importir untuk melakukan pengambilan barang.

Ini Dia Dokumen yang Diperlukan Dalam Ekspor Impor 

Saat ini tepatnya pada era globalisasi, sudah mudah sekali untuk terhubung satu sama lain walaupun terbentang jarak yang jauh.  Hal ini juga berlaku pada industri perdagangan, saat ini Sobat sudah bisa mendapatkan produk atau bahan baku dari luar negeri dengan mudah dengan proses impor. Impor adalah sebuah kegiatan untuk mendatangkan barang atau jasa dari luar negeri untuk digunakan atau diedarkan didalam negeri. Namun, tentunya untuk melindungi daya saing produk buatan dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk untuk barang impor serta mengenakan pajak untuk barang yang diimpor. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 144 Tahun 2022 yang sudah berlaku sejak 1 Januari 2023 lalu.  

Sobat Belajar: Serba - Serbi Pajak Impor 

Indonesia memiliki sumber daya yang sangat melimpah sehingga dapat menjual produk – produk atau hasil dari sumber daya tersebut ke negara lain sebagai salah satu sumber pemasukan negara. Kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri ini biasa disebut kegiatan ekspor. Berdasarkan Permendag nomor 19 tahun 2021, ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean dimana daerah pabean yang dimaksud adalah seluruh wilayah darat, udara, perairan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.  

Artikel Sobat Pajak