Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas menjadi momen yang ditunggu-tunggu sebagian masyarakat untuk berbelanja barang yang dibutuhkan secara online. Fenomena harbolnas biasanya diperingati setiap tanggal kembar antara hari dan bulan di setiap bulannya. Beberapa e-commerce memberikan promo yang cukup fantastis mulai dari potongan harga, cashback, hingga gratis ongkos kirim.
Harbolnas pertama kali dicetuskan pada 12 Desember 2012 oleh para e-commerce yang tergabung dalam Asosiasi Ecommerce Indonesia. Beberapa e-commerce yang tergabung dalam asosiasi tersebut antara lain Bukalapak, Lazada, Zalora, PinkEmma, Blanja, Traveloka dan Berrybenka. Tanggal 12 Desember (12.12) sengaja dipilih, karena dianggap memiliki simbol kesuksesan dan keberuntungan.
Pada awalnya, Harbolnas dibuat untuk memberikan edukasi pada masyarakat untuk melakukan transaksi online melalui e-commerce denga naman dan nyaman, mendukung produk-produk lokal, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disambut baik oleh masyakarat, sehingga e-commerce meraup keuntungan yang sangat besar pada saat harbolnas. Berkaca kesuksesan Harbolnas perdana tersebut, masing-masing e-commerce serentak memberikan promo besar-besaran di tanggal kembar tiap bulannya hingga saat ini.
Dengan kemajuan teknologi, peran e-commerce semakin mendominasi dalam Harbolnas. Hampir semua e-commerce menawarkan berbagai kemudahan dalam berbelanja seperti diskon, cashback, hingga promo eksklusif bagi konsumen. Dengan masifnya promo Harbolnas, menjadi tantangan tersendiri bagi pedagang konvensional sekaligus membuka peluang bagi pedagang yang mau memanfaatkan momentum Harbolnas untuk meningkatkan awareness produknya.
Peran konsumen dalam Harbolnas juga tidak kalah penting. Konsumen berperan tidak hanya sebagai penerima manfaat diskon dan penawaran yang diberikan e-commerce, namun juga sebagai penggerak utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Perilaku konsumen yang berbelanja secara berkelanjutan dapat membantu industri ekonomi nasional. Harbolnas menjadi wadah untuk meningkatkan kesadaran konsumen untuk memilih dan mendukung produk dalam negeri, produk ramah lingkungan, dan memperjuangkan hak-hak pekerja.
Dalam satu tahun setidaknya ada 12 kali Harbolnas yang diperingati setiap tanggal kembar di setiap bulannya. Setiap Harbolnas sudah dapat dipastikan akan bertebaran penawaran menarik di masing-masing e-commerce. Salah satu e-commerce yang merasakan dampak langsung dari Harbolnas yakni Shopee. E-commerce yang identic dengan warna oranye tersebut mendapatkan peningkatan transaksi hingga 7 kali lipat pada periode Harbolnas 11.11 bulan lalu.
Selain menjadi ajang untuk meningkatkan transaksi, Harbolnas juga menjadi kesempatan produk lokal karya UMKM untuk mendapatkan tempat di kalangan konsumen. Pemerintah terus berupaya untuk menjadikan produk lokal dapat dipasarkan secara masif di e-commerce.
Ada beberapa faktor yang membuat Harbolas sukses dijalankan setiap bulan, di antaranya adalah.
<ol>
<li>Belanja dengan Mudah</li>
</ol>
Konsumen di e-commerce manapun hanya perlu mengunduh aplikasi untuk bisa memanfaatkan Harbolnas. Kemudahan belanja online ini memberikan keleluasaan bagi konsumen untuk belanja di mana saja tanpa perlu antre dan hanya membutuhkan sinyal internet.
<ol start="2">
<li>Fasilitas Pengiriman Produk</li>
</ol>
Banyak e-commerce yang menyediakan fasilitas pengiriman produk dengan berbagai macam penawaran menarik. Mulai dari gratis ongkos kirim (ongkir), diskon pengiriman, hingga pengiriman instan dengan bekerja sama dengan beragam perusahan ekspedisi. Dengan adanya fasilitas ini, konsumen dapat menggunakan waktunya untuk kegiatan lain sembari menunggu barang pesanannya sampai.
<ol start="3">
<li>Banyak Metode Pembayaran</li>
</ol>
Kemudahan lain yang dapat diperoleh konsumen sehingga menyukseskan Harbolnas adalah tersedianya banyak metode pembayaran. Dengan beragamnya metode pembayaran, sangat memudahkan konsumen untuk segera membayar barang yang sudah dipesan.
<ol start="4">
<li>Promosi Besar-besaran</li>
</ol>
Setiap Harbolnas, masing-masing e-commerce akan mengeluarkan promosi secara masif sebelum Harbolnas berlangsung, sehingga konsumen akan teringat terus bahwa aka nada Harbolnas. Hal ini membuat sebagian besar masyarakat mengatur pengeluaran mereka pada Harbolnas memanfaatkan promo yang diberikan.

Manfaatkan Diskon Fantastis Harbolnas Bagi Pedagang dan Konsumen

Salah satu instrumen perekonomian yang digunakan oleh pemerintah atau sebuah bank sentral adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah tindakan yang diambil oleh otoritas moneter suatu negara untuk mengatur jumlah uang yang beredar di dalam perekonomian dan mempengaruhi tingkat bunga.
Kebijakan moneter memiliki dua tujuan utama yaitu memastikan stabilitas harga dan menjaga tingkat pengangguran yang rendah. Di Indonesia, kebijakan moneter dipegang oleh bank sentral yaitu Bank Indonesia.
Kebijakan moneter dapat bersifat ekspansif atau kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif, juga dikenal sebagai kebijakan moneter yang longgar, adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar di dalam perekonomian dan menurunkan suku bunga.
Kebijakan moneter ekspansif biasanya diterapkan ketika perekonomian mengalami resesi atau ketika tingkat pengangguran tinggi. Kebijakan moneter kontraktif, juga dikenal sebagai kebijakan moneter yang ketat, adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di dalam perekonomian dan menaikkan suku bunga. Kebijakan moneter kontraktif biasanya diterapkan ketika perekonomian mengalami inflasi yang tinggi.
Kebijakan moneter sangat memengaruhi keberlangsungan bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini dikarenakan, pengaruhnya terhadap suku bunga, nilai tukar rupiah, ketersediaan kredit dan inflasi yang berujung pada biaya pinjaman, akses modal, daya saing dan biaya produksi UMKM. Berikut merupakan rincian aspek yang memengaruhi UMKM dari kebijakan moneter yang diterapkan.
<ol>
<li>Suku Bunga</li>
</ol>
Salah satu cara kebijakan moneter memengaruhi industri UMKM adalah melalui suku bunga. Suku bunga adalah harga uang atau biaya untuk meminjam uang. Ketika suku bunga mengalami kenaikan, biaya pinjaman untuk UMKM juga akan naik. Hal ini dapat menyebabkan penurunan investasi dan ekspansi bisnis. Sebaliknya, ketika suku bunga turun, biaya pinjaman akan turun. Penurunan ini dapat mendorong investasi dan pertumbuhan bisnis. Maka dari itu, kebijakan moneter ini akan berdampak secara langsung terhadap UMKM.
<ol start="2">
<li>Likuiditas Pasar</li>
</ol>
Kebijakan moneter juga dapat memengaruhi lukuiditas pasar. Likuiditas pasar adalah kemampuan pasar untuk memfasilitasi transaksi jual beli tanpa memengaruhi harga pasar. Ketika likuiditas pasar tinggi, transaksi dapat dilakukan dengan mudah dan biaya transaksi rendah. Sebaliknya, ketika likuiditas pasar rendah, transaksi lebih sulit dilakukan dan biaya transaksi lebih tinggi. Kebijakan moneter yang meningkatkan likuiditas pasar, seperti operasi pasar terbuka yang membeli surat berharga pemerintah, dapat membantu UMKM dengan meningkatkan akses terhadap kredit dan menurunkan biaya transaksi.
<ol start="3">
<li>Akses Terhadap Kredit</li>
</ol>
Akses terhadap kredit adalah faktor penting untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup UMKM. UMKM sering kali membutuhkan pinjaman untuk membiayai investasi, memperluas bisnis, atau mengatasi masalah arus kas. Kebijakan moneter yang meningkatkan akses terhadap kredit, seperti menurunkan suku bunga acuan atau menurunkan persyaratan cadangan bank, dapat membantu UMKM dengan menyediakan modal yang lebih murah dan lebih mudah diakses. Sebaliknya, kebijakan moneter yang membatasi akses terhadap kredit, seperti menaikkan suku bunga acuan atau menaikkan persyaratan cadangan bank, dapat membatasi pertumbuhan dan ekspansi bisnis UMKM.
<ol start="4">
<li>Nilai Tukar Rupiah</li>
</ol>
Kebijakan moneter juga dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang, yang dapat memiliki dampak signifikan terhadap UMKM yang terlibat dalam perdagangan internasional. Ketika nilai tukar rupiah meningkat, ekspor menjadi lebih mahal bagi negara-negara lain, sementara impor menjadi lebih murah. Sebaliknya, ketika nilai tukar rupiah menurun, ekspor menjadi lebih murah bagi negara-negara lain, sementara impor menjadi lebih mahal. Oleh karena itu, perubahan nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi daya saing UMKM di pasar internasional dan mempengaruhi keputusan ekspor dan impor mereka.
<ol start="5">
<li>Inflasi</li>
</ol>
Kebijakan moneter juga dapat mempengaruhi tingkat inflasi, yang merupakan kenaikan harga barang dan jasa dalam perekonomian. Inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli konsumen dan mempengaruhi permintaan produk dan jasa UMKM. Selain itu, inflasi yang tinggi juga dapat meningkatkan biaya produksi bagi UMKM, karena harga bahan baku dan tenaga kerja cenderung naik. Oleh karena itu, kebijakan moneter yang berhasil mengendalikan tingkat inflasi dapat membantu menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan dan kelangsungan hidup UMKM.
<ol start="6">
<li>Kestabilan Ekonomi</li>
</ol>
Kebijakan moneter yang berhasil dalam mencapai stabilitas harga dan tingkat pengangguran yang rendah dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil dan kondusif bagi pertumbuhan UMKM. Kestabilan ekonomi dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan investor, yang dapat mendorong konsumsi dan investasi dalam perekonomian. Kestabilan ekonomi juga dapat mengurangi ketidakpastian dan risiko bagi UMKM, memungkinkan mereka untuk merencanakan dan menginvestasikan sumber daya mereka secara lebih efisien.
Bedasarkan data di atas, dapat kita simpulkan dampak kebijakan moneter terhadap UMKM dapat bervariasi tergantung dari beberapa faktor seperti situasi ekonomi, jenis kebijakan yang diterapkan, dan sektor bisnis UMKM itu sendiri. Bank Indonesia selaku bank sentral juga berusaha untuk menjaga inflasi tetap rendah serta pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Dampak Kebijakan Moneter Terhadap Industri UMKM

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 22 ayat (1) huruf b sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021, dinyatakan bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) dapat menetapkan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
Pada ayat (1) huruf c, PPh 22 impor dapat dikenakan juga atas transaksi yang dilakukan wajib pajak badan yang memperdagangkan barang mewah. Jika dilihat dari kedua ayat tersebut, PPh 22 ini dikenakan pada perusahaan yang melakukan kegiatan impor. Impor sendiri adalah suatu kegiatan memasukan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean.
&nbsp;
Tarif PPh 22 Impor
Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 114/PMK.03/2022 Pasal 1 ayat (3), PPh Pasal 22 Impor adalah PPh yang dipungut berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b UU PPh. Maka berdasarkan peraturan tersebut, dapat dikatakan PPh Pasal 22 ayat 1 huruf b adalah pengertian dari PPh Pasal 22 Impor.
Tarif PPh 22 impor sendiri memiliki beberapa variasi tergantung dari objek serta pemungut dan jenis transaksinya. Berikut ini adalah perhitungan tarif khusus PPh 22 impor:
<ul>
<li>Tarif PPh 22 dengan menggunakan Angka Pengenal Importir = 2,5% x nilai impor</li>
<li>Tarif PPh 22 tanpa menggunakan Angka Pengenal Importir = 7,5% x nilai impor</li>
<li>Tarif PPh 22 untuk impor yang tidak dikuasai = 7,5% x harga lelang</li>
</ul>
Pengertian nilai impor sendiri adalah nilai yang didapat dari hasil penambahan bea masuk dengan nilai impor suatu barang.
&nbsp;
Ketentuan Pemotongan PPh 22 Impor
PPh Pasal 22 Impor akan dipungut pada saat pihak importir melakukan impor barang oleh pihak bank devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). PPh Pasal 22 Impor harus dilunasi bersamaan dengan pembayaran bea masuk. Jika pembayaran bea masuk ditunda, mendapatkan insentif dibebaskan, atau tidak termasuk dalam pengecualian, maka Pasal 22 impor terutang harus dilunasi ketika penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor.
Pemungutan PPh Pasal 22 impor dilakukan dengan cara menyetorkan pemungutan yang dilakukan oleh pihak importir yang bersangkutan atau pihak DJBC ke kas negara melalui kantor Pos, bank devisa, atau bank yang telah ditunjuk oleh Menkeu menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).
&nbsp;
Pengecualian Pemotongan PPh 22 Impor
Namun, ada beberapa kegiatan impor yang dapat menyebabkan PPh 22 impor tidak dipungut. Berikut ini adalah beberapa kegiatan impor yang mendapat pengecualian pemungutan PPh 22 impor:
<ul>
<li>Impor atas barang-barang dan/atau penyerahan barang yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh</li>
<li>Impor atas barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Contohnya adalah impor yang dilakukan ke dalam Kawasan Berikat</li>
<li>Impor sementara, yaitu impor atas barang-barang yang nantinya dimaksudkan untuk diekspor kembali</li>
<li>Impor kembali (re-impor), yaitu impor atas barang-barang yang telah diekspor sebelumnya kemudian diimpor kembali dengan jumlah yang sama, kualitas yang sama, atau atas barang-barang yang telah diekspor namun karena untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian harus diimpor kembali.</li>
</ul>
&nbsp;
Surat Keterangan Bebas PPh 22 Impor
Khusus untuk impor atas barang-barang dan/atau penyerahan barang yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh, syarat mendapatkan fasilitas pembebasan PPh Pasal 22 pihak importir adalah dengan memiliki Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor yang diterbitkan pihak DJP.
Pihak Importir dapat membuat Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor di KPP tempat importir telah terdaftar. Nantinya jika permohonan disetujui, Kepala KPP akan menerbitkan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor paling lama 5 hari kerja dihitung sejak permohonan diterima secara lengkap. Fasilitas pembebasan PPh Pasal 22 Impor dapat dinikmati Wajib Pajak sejak Surat Keterangan Bebas terbit.

Mengenal Pemungutan PPh 22 Impor dan Pengecualiannya

Pasca penutupan Tiktok Shop oleh pemerintah pada Oktober lalu, banyak pelaku bisnis UMKM yang menyayangkan hal tersebut. Pasalnya, melalui Tiktok Shop mereka dapat meraup omzet yang sangat besar. Tiktok Shop dianggap sangat membantu perekonomian khususnya pelaku bisnis UMKM untuk menjual produknya. Meskipun, tidak semua produk yang dijual di Tiktok Shop adalah produk lokal, namun sudah banyak pihak yang terbantu dengan adanya platform tersebut.
Saat ini, Tiktok Indonesia selaku perusahaan media sosial yang beroperasi di Indonesia sedang mematangkan rencana untuk kembali sebagai platform jual beli. Menurut Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Tiktok Shop saat ini sedang mengurus perizinan yang berkaitan dengan operasional sebagai aplikasi jual beli di Indonesia. Jerry menambahkan, dalam waktu dekat Tiktok Shop akan segera beroperasi khusus sebagai platform untuk jual beli.
Menurut Jerry, pada dasarnya pemerintah tidak melarang platform jual beli masuk ke Indonesia, asalkan platform tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk terpisahnya sosial media dan platform e-commerce. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik.
Selain pemisahan antara platform e-commere dengan media sosial, Tiktok Shop juga diminta untuk mengutamakan produk-produk UMKM untuk dijual. Permintaan itu dilontarkan oleh Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN, Loto Srinaita Ginting. Loto menyatakan, pihaknya sudah menyampaikan ke Tiktok untuk mengutamakan produk-produk UMKM ketika nanti Tiktok Shop sudah beroperasi.
Tujuan permintaan mengkhususkan produk lokal di Tiktok Shop ini tidak lain adalah pemerintah menginginkan produk lokal menjadi raja di negeri sendiri. Sebelumnya, gempuran produk impor khususnya dari Tiongkok menjadi ancaman bagi produl lokal. Namun, dengan adanya upaya pemerintah ini diharapkan menjadi titik balik untuk produk lokal bisa ekspansi.
Produk lokal memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Mendukung dan menghargai produk lokal merupakan langkah strategis untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat identitas dan kedaulatan ekonomi negara.
Ada beberapa alasan mengapa produk lokal perlu dihargai lebih dibandingkan produk impor, antara lain:
<ol>
<li>Pemberdayaan Ekonomi Lokal</li>
</ol>
Dengan mendukung produk lokal, masyarakat berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi lokal. Bisnis lokal menjadi sumber lapangan kerja, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bekerja dan berkembang di daerahnya sendiri. Hal ini menciptakan lingkaran ekonomi yang positif, karena uang yang dihasilkan dari penjualan produk lokal cenderung tetap berputar di komunitas setempat. Dengan demikian, dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat di tingkat lokal.
<ol start="2">
<li>Keanekaragaman Budaya dan Tradisi</li>
</ol>
Produk lokal sering kali mencerminkan keanekaragaman budaya dan tradisi suatu daerah. Dengan mendukung produk lokal, masyarakat turut memelihara dan melestarikan warisan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Hal ini dapat mencakup kerajinan tangan tradisional, pangan lokal, tekstil khas daerah, dan berbagai produk lainnya. Memberi nilai pada produk lokal juga berarti memberi penghormatan terhadap keunikan dan keberagaman kultural yang ada di Indonesia.
<ol start="3">
<li>Kedaulatan Ekonomi</li>
</ol>
Bergantung pada impor berlebihan dapat membuat sebuah negara rentan terhadap perubahan kondisi global, termasuk fluktuasi harga dan ketersediaan produk. Dengan mendukung produk lokal, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kedaulatan ekonomi. Selain itu, mendukung produksi pangan lokal dapat memberikan keamanan pangan, mengurangi risiko kelangkaan, dan memastikan ketersediaan makanan yang cukup untuk masyarakat.
<ol start="4">
<li>Mendukung Keberlangsungan Ekologi</li>
</ol>
Produk lokal cenderung memiliki jejak ekologis yang lebih rendah dibandingkan dengan produk impor. Dengan meminimalkan jarak tempuh dan rantai pasok, produk lokal dapat mengurangi emisi karbon dan dampak lingkungan lainnya. Selain itu, mendukung praktik produksi lokal yang berkelanjutan dapat mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan, yang penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan di masa depan.
<ol start="5">
<li>Menciptakan Identitas Brand Nasional</li>
</ol>
Mendukung produk lokal juga membantu dalam pembentukan identitas brand nasional. Dengan membanggakan dan menghargai produk-produk dalam negeri, Indonesia dapat membangun citra positif di mata dunia. Produk lokal yang berkualitas tinggi dapat menjadi daya tarik bagi pasar internasional, meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Pemerintah Minta Tiktok Shop Utamakan Produk UMKM

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan suatu strategi penting dalam pengembangan ekonomi suatu negara. UMKM memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, melestarikan budaya lokal, dan mendiversifikasi struktur ekonomi.
Dalam mendukung pemberdayaan UMKM, beberapa strategi dapat diimplementasikan, dan dampaknya dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Pentingnya pemberdayaan UMKM tentu tidak dapat diabaikan. UMKM menjadi pilar utama dalam menciptakan lapangan kerja.
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melibatkan serangkaian strategi untuk meningkatkan kapasitas, daya saing, dan keberlanjutan bisnis. Adapun, sejumlah strategi pemberdayaan UMKM dapat diterpakan melalui pendidikan, pelatihan, fasilitas akses keuangan, pengembangan infrastruktur, penguatan kemitraan, dan pelibatan pemerintah dan dukungan kebijakan.
Dengan memberdayakan UMKM, peluang pekerjaan baru terbuka, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, pemberdayaan UMKM membantu mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu yang dapat membawa dampak positif terhadap ketahanan ekonomi suatu negara.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah akses terbatas terhadap sumber daya finansial. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan harus mencakup peningkatan akses keuangan, termasuk melalui skema kredit mikro, investasi swasta, dan dukungan keuangan pemerintah. Akses keuangan yang lebih baik akan memungkinkan UMKM untuk mengembangkan usahanya, meningkatkan produksi, dan bersaing lebih efektif di pasar.
Pengembangan sumber daya manusia juga menjadi kunci dalam pemberdayaan UMKM. Program pelatihan bisnis, manajemen, pemasaran, dan teknologi dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pemilik UMKM. Dengan demikian, mereka dapat mengelola usaha mereka dengan lebih efisien, mengadopsi praktik bisnis terbaik, dan berinovasi dalam produk atau layanan yang mereka tawarkan.
Infrastruktur dan teknologi juga berperan penting dalam pemberdayaan UMKM. Peningkatan akses terhadap teknologi informasi, infrastruktur yang mendukung distribusi, dan platform e-commerce dapat membantu UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Hal ini tidak hanya meningkatkan daya saing mereka, tetapi juga membuka peluang untuk ekspansi bisnis di tingkat nasional dan internasional.
Salah satu bentuk pemanfaatan infrastruktur untuk pemberdayaan UMKM adalah penyewaan properti milik negara untuk kebutuhan operasional. Penyewaan properti milik negara ini tentunya akan memberikan keuntungan bagi para UMKM, seperti biaya yang terjangkau, lokasi yang strategis dan kepastian. Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Basuki Purwadi menjelaskan, harga penyewaan properti milik negara dipastikan lebih terjangkau dibandingkan dengan properti komersial.
Menurut Basuki, properti yang disewakan LMAN memiliki harga yang didasarkan oleh valuasi yang wajar, sehingga tidak ada biaya tersembunyi pada harga sewa. Apalagi, properti milik negara ini seringkali terletak di lokasi strategis yang akan membantu UMKM dalam menjangkau pasar yang lebih luas. UMKM dapat mengakses katalog aset milik negara melalui aesia.kemenkeu.go.id.
Status hukum aset negara juga relatif lebih jelas dan bebas sengketa, sehingga nantinya masyarakat maupun pelaku bisnis UMKM yang telah menyewa dapat memulai operasional usahanya langsung setelah memulai proses sewa. Secara tidak langsung dengan hadirnya BUMN dalam bentuk properti yang bisa disewa UMKM ini dapat menjadi katalis pemberdayaan UMKM, sehingga semakin banyak dampak positif yang lahir dari adanya UMKM.
Dampak dari pemberdayaan UMKM sangatlah luas. Pertama, terjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan usaha UMKM. Kedua, ketidaksetaraan ekonomi dapat berkurang, karena pemberdayaan memberikan peluang kepada lapisan ekonomi rendah untuk terlibat dalam pembangunan ekonomi. Ketiga, pemberdayaan UMKM dapat memperkuat kapasitas lokal dalam keahlian dan manajemen bisnis, yang berkontribusi pada pengembangan ekonomi daerah.

Optimalisasi Aset Negara Untuk Pemberdayaan UMKM

Menurut Badan Pusat Statistik, pada pertengahan tahun 2023, Indonesia memiliki kurang lebih 278 juta penduduk. Dari jumlah penduduk yang begitu banyak, tentunya tidak sedikit Warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Baik yang tinggal dikarenakan pekerjaan, sekolah ataupun memutuskan untuk menetap di luar negeri.
Jika pada suatu saat, mereka memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Lalu, ingin membawa barang-barang pribadi ataupun barang keperluan rumah tangga, maka barang-barang tersebut akan diberikan fasilitas pembebasan bea masuk. Namun, untuk barang pindahan berupa kendaraan bermotor ataupun barang jualan tidak akan diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.
Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2015 Pasal 3 ayat 3 menjelaskan bahwa pembebasan bea masuk atas barang pindahan kendaraan bermotor hanya diberikan kepada Pejabat Diplomatik.
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2008, barang pindahan adalah barang-barang keperluan rumah&nbsp;tangga milik orang yang semula berdomisili di luar negeri,&nbsp;kemudian dibawa pindah ke dalam negeri. Pada peraturan yang sama yaitu pada pasal 3 menjelaskan bahwa pembebasan bea masuk atas impor barang pindahan dapat diberikan kepada:
<ol>
<li>Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Negara Republik Indonesia dengan kriteria:</li>
</ol>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>Menjalankan tugas ke luar negeri paling singkat satu tahun, dengan atau tanpa keluarga, yang dibuktikan dengan surat keputusan penempatan ke luar negeri dan surat keputusan penarikan kembali ke Indonesia dari instansi yang bersangkutan.</li>
<li>Menjalankan tugas belajar di luar negeri paling singkat satu tahun, dengan atau tanpa keluarga, yang dibuktikan dengan surat keterangan belajar di luar negeri dari instansi yang bersangkutan.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ol start="2">
<li>Pelajar, mahasiswa, atau orang yang belajar di luar negeri paling singkat satu tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan telah selesai belajar.</li>
<li>Tenaga Kerja Indonesia yang ditempatkan pada perwakilan Indonesia di luar negeri paling singkat satu tahun secara terus-menerus, berdasarkan perjanjian kerja dengan Kementerian Luar Negeri yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia tempat bekerja dan surat perjanjian kerja dengan Kementerian Luar Negeri.</li>
<li>Warga Negara Indonesia yang karena pekerjaannya pindah dan berdiam di luar negeri paling singkat satu tahun secara terus menerus, yang dibuktikan dengan surat keterangan pindah dan rincian barang yang telah ditandasahkan oleh perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan.</li>
<li>Warga negara asing yang karena pekerjaannya pindah ke dalam daerah pabean Indonesia bersama keluarganya setelah mendapatkan:</li>
</ol>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>Izin menetap sementara dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang dibuktikan dengan Kartu Izin Menetap Sementara paling singkat satu tahun.</li>
<li>Izin kerja sementara dari kementerian yang membidangi tenaga kerja yang dibuktikan dengan Kartu Izin Kerja Tenaga Asing Sementara paling singkat satu tahun.</li>
</ul>
</li>
</ul>
Untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk, pemilik barang pindahan perlu melengkapi beberapa dokumen agar dapat mengeluarkan barang dari pabean. Berikut adalah dokumen-dokumen yang perlu disiapkan:
<ul>
<li>Dokumen yang menjelaskan rincian jumlah, jenis, dan perkiraan nilai pabean atas barang pindah yang ingin diberikan pembebasan bea masuk yang telah ditandasahkan.</li>
<li>Dokumen-dokumen yang terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2008 Pasal 3.</li>
<li>Fotokopi Paspor.</li>
</ul>
Barang-barang&nbsp;pindahan&nbsp;yang&nbsp;diimpor&nbsp;dapat tiba bersamaan dengan pemilik barang ataupun paling lama 3 (tiga) bulan sesudah atau sebelum pemilik barang yang&nbsp;bersangkutan tiba di Indonesia. Setelah barang tiba, pemilik barang dapat datang langsung ke kantor kepabeanan tempat pemasukan barang impor dengan membawa dokumen-dokumen persyaratan yang telah disebutkan diatas di atas.
Lalu, mengajukan Pemberitahuan lmpor Barang Khusus kepada kepala kantor pabean. Untuk membuat Pemberitahuan lmpor Barang Khusus pemilik barang perlu menyiapkan dokumen seperti invoice, packing list, Bill of Lading, atau Airway Bill.
Setelah menerima Pemberitahuan lmpor Barang Khusus pihak kepabeanan akan melakukan pemeriksaan atas barang-barang tersebut. Jika hasil pemeriksaan barang dinyatakan aman, maka pihak kepabeanan akan menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang.

Ketentuan Pengenaan Bea Masuk atas Impor Barang Pindahan

Setiap tahunnya, pemerintah provinsi diwajibkan untuk melakukan penyesuaian nilai Upah Mininum Provinsi. Hal ini didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023. Pada Pasal 26 Ayat 2 menyebutkan bahwa penyesuaian penyesuaian nilai Upah Mininum wajib mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.
Indeks tertentu adalah sebuah variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota. Penyesuaian UMP ini ditetapkan paling lambat tanggal 21 November tiap tahunnya.
Hingga 21 November 2023, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, bahwa hanya 30 gubernur dari 38 provinsi yang telah menetapkan nilai UMP untuk tahun 2024. Berikut adalah besaran UMP seluruh provinsi berdasarkan persentase kenaikan:
<table width="604">
<tbody>
<tr>
<td width="36">
No.
</td>
<td width="171">
Provinsi
</td>
<td width="104">
UMP 2023 (Rp)
</td>
<td width="95">
UMP 2024 (Rp)
</td>
<td width="106">
Jumlah Kenaikan (Rp)
</td>
<td width="93">
Persentase Kenaikan
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
1
</td>
<td width="171">
Maluku Utara
</td>
<td width="104">
2.976.720
</td>
<td width="95">
3.200.000
</td>
<td width="106">
223.280
</td>
<td width="93">
7,50%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
2
</td>
<td width="171">
DI Yogyakarta
</td>
<td width="104">
1.981.782
</td>
<td width="95">
2.125.897
</td>
<td width="106">
144.115
</td>
<td width="93">
7,27%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
3
</td>
<td width="171">
Jawa Timur
</td>
<td width="104">
2.040.244
</td>
<td width="95">
2.165.244
</td>
<td width="106">
125.000
</td>
<td width="93">
6,13%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
4
</td>
<td width="171">
Sulawesi Tengah
</td>
<td width="104">
2.599.546
</td>
<td width="95">
2.736.698
</td>
<td width="106">
137.152
</td>
<td width="93">
5,28%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
5
</td>
<td width="171">
Kalimantan Timur
</td>
<td width="104">
3.201.396
</td>
<td width="95">
3.360.858
</td>
<td width="106">
159.462
</td>
<td width="93">
4,98%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
6
</td>
<td width="171">
Maluku
</td>
<td width="104">
2.812.827
</td>
<td width="95">
2.949.953
</td>
<td width="106">
137.125
</td>
<td width="93">
4,87%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
7
</td>
<td width="171">
Sulawesi Tenggara
</td>
<td width="104">
2.758.984
</td>
<td width="95">
2.885.964
</td>
<td width="106">
126.980
</td>
<td width="93">
4,60%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
8
</td>
<td width="171">
Kalimantan Selatan
</td>
<td width="104">
3.149.977
</td>
<td width="95">
3.282.812
</td>
<td width="106">
132.835
</td>
<td width="93">
4,22%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
9
</td>
<td width="171">
Papua
</td>
<td width="104">
3.864.696
</td>
<td width="95">
4.024.270
</td>
<td width="106">
159.574
</td>
<td width="93">
4,13%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
10
</td>
<td width="171">
Papua Tengah
</td>
<td width="104">
3.864.700
</td>
<td width="95">
4.024.270
</td>
<td width="106">
159.570
</td>
<td width="93">
4,13%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
11
</td>
<td width="171">
Bangka Belitung
</td>
<td width="104">
3.498.479
</td>
<td width="95">
3.640.000
</td>
<td width="106">
141.521
</td>
<td width="93">
4,04%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
12
</td>
<td width="171">
Jawa Tengah
</td>
<td width="104">
1.958.169
</td>
<td width="95">
2.036.947
</td>
<td width="106">
78.778
</td>
<td width="93">
4,02%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
13
</td>
<td width="171">
DKI Jakarta
</td>
<td width="104">
4.900.798
</td>
<td width="95">
5.067.381
</td>
<td width="106">
166.583
</td>
<td width="93">
3,80%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
14
</td>
<td width="171">
Kepulauan Riau
</td>
<td width="104">
3.279.194
</td>
<td width="95">
3.402.492
</td>
<td width="106">
123.298
</td>
<td width="93">
3,76%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
15
</td>
<td width="171">
Bali
</td>
<td width="104">
2.713.672
</td>
<td width="95">
2.813.672
</td>
<td width="106">
100.000
</td>
<td width="93">
3,68%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
16
</td>
<td width="171">
Sumatera Utara
</td>
<td width="104">
2.710.493
</td>
<td width="95">
2.809.915
</td>
<td width="106">
99.422
</td>
<td width="93">
3,67%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
17
</td>
<td width="171">
Kalimantan Barat
</td>
<td width="104">
2.608.601
</td>
<td width="95">
2.702.616
</td>
<td width="106">
94.015
</td>
<td width="93">
3,60%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
18
</td>
<td width="171">
Jawa Barat
</td>
<td width="104">
1.986.670
</td>
<td width="95">
2.057.495
</td>
<td width="106">
70.825
</td>
<td width="93">
3,57%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
19
</td>
<td width="171">
Bengkulu
</td>
<td width="104">
2.418.280
</td>
<td width="95">
2.507.079
</td>
<td width="106">
88.799
</td>
<td width="93">
3,38%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
20
</td>
<td width="171">
Kalimantan Utara
</td>
<td width="104">
3.251.702
</td>
<td width="95">
3.361.653
</td>
<td width="106">
109.951
</td>
<td width="93">
3,38%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
21
</td>
<td width="171">
Papua Barat
</td>
<td width="104">
3.282.000
</td>
<td width="95">
3.393.000
</td>
<td width="106">
111.000
</td>
<td width="93">
3,38%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
22
</td>
<td width="171">
Riau
</td>
<td width="104">
3.191.662
</td>
<td width="95">
3.294.625
</td>
<td width="106">
102.963
</td>
<td width="93">
3,20%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
23
</td>
<td width="171">
Jambi
</td>
<td width="104">
2.943.000
</td>
<td width="95">
3.037.121
</td>
<td width="106">
94.121
</td>
<td width="93">
3,20%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
24
</td>
<td width="171">
Lampung
</td>
<td width="104">
2.633.284
</td>
<td width="95">
2.716.497
</td>
<td width="106">
83.213
</td>
<td width="93">
3,16%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
25
</td>
<td width="171">
Nusa Tenggara Barat
</td>
<td width="104">
2.371.407
</td>
<td width="95">
2.444.067
</td>
<td width="106">
72.660
</td>
<td width="93">
3,06%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
26
</td>
<td width="171">
Nusa Tenggara Timur
</td>
<td width="104">
2.123.994
</td>
<td width="95">
2.186.826
</td>
<td width="106">
62.832
</td>
<td width="93">
2,96%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
27
</td>
<td width="171">
Sumatera Barat
</td>
<td width="104">
2.742.476
</td>
<td width="95">
2.811.449
</td>
<td width="106">
68.973
</td>
<td width="93">
2,74%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
28
</td>
<td width="171">
Kalimantan Tengah
</td>
<td width="104">
3.181.013
</td>
<td width="95">
3.261.616
</td>
<td width="106">
80.603
</td>
<td width="93">
2,53%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
29
</td>
<td width="171">
Banten
</td>
<td width="104">
2.661.280
</td>
<td width="95">
2.727.812
</td>
<td width="106">
66.532
</td>
<td width="93">
2,50%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
30
</td>
<td width="171">
Sulawesi Utara
</td>
<td width="104">
3.485.000
</td>
<td width="95">
3.545.000
</td>
<td width="106">
60.000
</td>
<td width="93">
1,67%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
31
</td>
<td width="171">
Sumatera Selatan
</td>
<td width="104">
3.404.177
</td>
<td width="95">
3.456.874
</td>
<td width="106">
52.697
</td>
<td width="93">
1,55%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
32
</td>
<td width="171">
Sulawesi Barat
</td>
<td width="104">
2.871.794
</td>
<td width="95">
2.914.958
</td>
<td width="106">
43.164
</td>
<td width="93">
1,50%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
33
</td>
<td width="171">
Sulawesi Selatan
</td>
<td width="104">
3.385.145
</td>
<td width="95">
3.434.298
</td>
<td width="106">
49.153
</td>
<td width="93">
1,45%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
34
</td>
<td width="171">
Aceh
</td>
<td width="104">
3.413.666
</td>
<td width="95">
3.460.672
</td>
<td width="106">
47.006
</td>
<td width="93">
1,38%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
35
</td>
<td width="171">
Gorontalo
</td>
<td width="104">
2.989.350
</td>
<td width="95">
3.025.100
</td>
<td width="106">
35.750
</td>
<td width="93">
1,19%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
36
</td>
<td width="171">
Papua Pegunungan
</td>
<td width="104">
-
</td>
<td width="95">
4.024.270
</td>
<td colspan="2" width="198">
(Mengikuti UMP Provinsi Papua)
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
37
</td>
<td width="171">
Papua Barat Daya
</td>
<td width="104">
-
</td>
<td width="95">
4.024.270
</td>
<td colspan="2" width="198">
(Mengikuti UMP Provinsi Papua)
</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">
38
</td>
<td width="171">
Papua Selatan
</td>
<td width="104">
-
</td>
<td width="95">
4.024.270
</td>
<td colspan="2" width="198">
(Mengikuti UMP Provinsi Papua)
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;
Sedangkan, untuk pengenaan pajak penghasilan pada tahun 2024 tetap akan mengikuti peraturan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pada peraturan tersebut, pemerintah menetapkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib pajak orang pribadi sebesar Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan.&nbsp;
Namun, angka ini dapat bertambah tergantung dengan status kawin dan tanggungan dari Wajib Pajak. Berikut adalah rincian besaran PTKP:
<ul>
<li>PTKP wajib pajak orang pribadi: Rp54.000.000</li>
<li>PTKP wajib pajak yang sudah kawin: Rp58.500.000</li>
<li>PTKP bagi istri yang penghasilannya digabung dengan suami: Rp112.500.000</li>
<li>Jika wajib pajak memiliki tanggungan dengan maksimal tanggungan 3, maka wajib pajak akan mendapatkan tambahan Rp4.500.000 per tanggungan. (Tanggungan hanya bisa keluarga sedarah dalam satu garis keturunan, semenda, atau anak angkat)</li>
</ul>
Nantinya, penghasilan bruto Wajib Pajak akan dikurangi PTKP. Lalu, hasil dari pengurangan inilah yang akan dikenakan pajak atau dinamakan sebagai Penghasilan Kena Pajak (PKP). Besaran tarifnya akan mengikuti perhitungan progresif yang telah ditetapkan pemerintah. Berikut adalah tarif progresif yang telah ditetapkan pemerintah:
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="94">
Lapisan Tarif&nbsp;
</td>
<td width="151">
Rentang PKP&nbsp;
</td>
<td width="66">
Tarif&nbsp;
</td>
</tr>
<tr>
<td width="94">
I&nbsp;
</td>
<td width="151">
0 &ndash; Rp 60 juta&nbsp;
</td>
<td width="66">
5%&nbsp;
</td>
</tr>
<tr>
<td width="94">
II&nbsp;
</td>
<td width="151">
&gt; Rp 60 &ndash; 250 juta&nbsp;
</td>
<td width="66">
15%&nbsp;
</td>
</tr>
<tr>
<td width="94">
III&nbsp;
</td>
<td width="151">
&gt; Rp 250 &ndash; 500 juta&nbsp;
</td>
<td width="66">
25%&nbsp;
</td>
</tr>
<tr>
<td width="94">
IV&nbsp;
</td>
<td width="151">
&gt; Rp 500 juta &ndash; 5 miliar&nbsp;
</td>
<td width="66">
30%&nbsp;
</td>
</tr>
<tr>
<td width="94">
V&nbsp;
</td>
<td width="151">
&gt; 5 miliar&nbsp;
</td>
<td width="66">
35%
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;
Jika dilihat dari nilai UMP 2024 di atas hanya Wajib Pajak yang bekerja di provinsi DKI Jakarta saja yang pendapatannya dapat dikenakan pajak. Sedangkan, provinsi lainnya akan ditetapkan sebagai Wajib Pajak Tidak Efektif (WP NE) yang tidak perlu menyampaikan SPT.

UMP 2024 Naik, Ketahui Potongan Pajak Profesinya!

Sebagai pilar ekonomi nasional, UMKM memiliki peran penting yang strategis dalam perekonomian rakyat yaitu dalam pemerataan pendapatan, lapangan kerja, serta wadah sosial ekonomi masyarakat. Namun jika dilihat dari critical engine, UMKM belum sepenuhnya tanpa kendala. Terdapat beberapa persoalan yang harus dihadapi baik dari akses permodalan, pemasaran, teknologi, serta kurangnya proteksi dalam liberalisasi perdagangan.
&nbsp;
Critical engine yang dilaksanakan perusahaan dapat memberikan dampak dalam memajukan perekonomian. Selama pandemi Covid-19 yang terjadi, dapat diketahui bahwa terdapat banyak UMKM yang terkena dampaknya. Jika dilihat dari kondisi perekonomian sekarang, bahwa sudah banyak UMKM yang sebelumnya terpuruk, kini telah berhasil beroperasi kembali secara normal.
&nbsp;
Namun, belum seluruh dari UMKM yang terpuruk. Guna mendukungnya, pemerintah berupaya dalam membangun perekonomian yaitu dengan melakukan program pengembangan UMKM Naik Kelas serta Modernisasi Koperasi.
&nbsp;
Di masa pandemi, diketahui UMKM terbukti menjadi critical engine yang memiliki peranan yang besar dalam pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah secara berkala menetapkan kebijakan strategis bagi UMKM dengan mewujudkan kesejahteraan serta pemerataan yang salah satunya dapat meningkatkan akses terkait pembiayaan dengan menerbitkan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial atau terkait dengan rasio kredit UMKM bagi perbankan.
&nbsp;
Dalam melakukan strategi ini, pemerintah dapat memperluas cakupan terkait dengan pembiayaan kredit UMKM dengan tetap memperhatikan keahlian serta model bisnis bank, termasuk dengan pembiayaan yang dapat langsung dilakukan melalui rantai pasok, lembaga jasa keuangan, pembelian surat berharga, serta pembiayaan lainnya yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
&nbsp;
Dalam mempercepat terkait dengan pemulihan UMKM di masa pandemi, pemerintah telah meningkatkan terkait dengan plafon KUR dilakukan sebanyak dua kali pada tahun 2021, yang pertama yaitu sebesar Rp220 triliun ke Rp253 triliun, lalu yang terakhir dengan meningkatkan menjadi Rp285 triliun.
&nbsp;
Besarnya perhatian pemerintah terhadap UMKM yang mana tidak hanya terwujud dalam pemberian suku bunga KUR yang rendah, namun juga memberikan tambahan subsidi bunga dari 6% menjadi 3% pada tahun 2021.
&nbsp;
Dalam hal ini, pemerintah juga menetapkan persyaratan yang mudah serta terdapat Kredit Tanpa Agunan dengan dinaikkan dari 50 juta rupiah menjadi 100 juta rupiah. Selanjutnya, pemerintah melakukan relaksasi KUR, yang termasuk dalam penundaan angsuran pokok KUR, perpanjangan terkait dengan jangka waktu serta tambahan limit plafon KUR serta relaksasi persyaratan administrasi.
&nbsp;
Terkait dengan penerapan stimulus terhadap UMKM melalui KUR dalam menguatkan ekonomi nasional di masa pandemi. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Menko Airlangga, bahwa diperlukan dorongan dari berbagai stakeholders dengan melibatkan akademisi.
&nbsp;
Dilakukannya sosialisasi terkait dengan KUR, baik kepada Universitas atau Perguruan Tinggi diharapkan dapat menjadi alat dalam mengoptimalisasi pusat-pusat pengembangan terkait dengan inkubasi bisnis dalam lingkungan kampus yang dapat didukung dengan melalui pembiayaan KUR.
&nbsp;
Dalam penyerapan tenaga kerja dan dalam jangka waktu yang panjang dapat menjadikan Indonesia menjadi negara yang maju dan Indonesia harus bisa menciptakan para wirausahawan muda.
&nbsp;
Pembangunan infrastruktur juga menjadi bagian penting dalam pertumbuhan UMKM. Perkembangan terkait dengan transportasi, listrik, serta konetivitas internet dapat membantu UMKM dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Pembentukan terhadap pasar lokal serta rantai nilai yang telah disiapkan dan direncanakan pemerintah sejak lama yang sesungguhnya secara cepat dapat membantu mempromosikan dalam pengembangan UMKM dengan menyediakan saluran yang nantinya dapat diandalkan dalam menjual produk UMKM.
&nbsp;
Kemitraan antara UMKM dengan korporasi yang lebih besar memberikan dampak yang besar dengan memberikan peluang untuk tumbuh dan juga berkembang. Korporasi besar dapat memberikan UMKM dalam akses ke pasar besar, teknologi, pembiayaan yang baru. Pada akhirnya, UMKM dapat memberikan perusahaan besar akses ke pasar kecil dan keahlian lokal.
&nbsp;
UMKM tentu dapat dilihat memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. Dengan upaya memberdayakan UMKM dengan akses keuangan, bantuan teknis, pembangunan infrastruktur serta kemitraan dengan perusahaaan besar, seluruh elemen-elemen terkait dengan UMKM yang dapat bekerja dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan yang terjadi di Indonesia.
&nbsp;
Peran DJPb Dalam Pemberdayaan UMKM
DJPb memiliki peranan yang penting dalam pengelolaan keuangan negara serta menjalankan tugas dan fungsi sebagai BUN. DJPb berupaya dalam mendorong serta mewujudkan pelaksanaan APBN yang berkualitas dan menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran APBN ke seluruh pelosok wilayah Indonesia.
&nbsp;
Hal ini yaitu dengan mengawali beberapa kegiatan yaitu mengawal APBN dan mewujudkan terkait dengan pengelolaan keuangan negara yang modern, transparan, akuntabel, yang menjadi tugas utama yang dilaksanakan khususnya dalam masa pandemi Covid-19.
&nbsp;
Guna berperan aktif dalam mendukung pengembangan UMKM, DJPb melaksanakan terkait dengan program-program yang terdiri dari Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang menjadi bagian dari sistem aplikasi yang dibangun dalam mempermudah pelaksanaan serta penyaluran program kredit.
&nbsp;
SIKP yang telah dikembangkan oleh DJPb ini diharapkan dapat memberikan early warning system, sehingga terkait dengan penyaluran KUR yang dapat tepat sasaran dan tepat jumlah. SIKP juga menyediakan informasi yang valid terkait dengan debitur dan calon debitur potensial, juga terkait dengan bahan kajian dalam pengambilan kebijakan, otomatisasi verifikasi tagihan subsidi bunga yang harus dibayarkan oleh pemerintah.
&nbsp;
Strategi yang telah dilaksanakan oleh DJPb dengan membangun SIKP ini memungkinkan terkait dengan penggunaan basis data tunggal (single database) yang telah terhubung dengan para pemangku kepentingan, sehingga dapat memudahkan monitoring, evaluasi, dan penilaian ketepatan sasaran penyaluran KUR.
&nbsp;
Kini, DJPb yang selaku administrator SIKP yang telah menugaskan terkait dengan seluruh kantor wilayahnya dalam memberikan sosialisasi serta pelatihan/bimbingan teknis terkait dengan penggunaan SIKP kepada seluruh pemerintah daerah sebagai operatornya. Kemudian, SIKP ini digunakan dalam penyaluran terkait dengan pembiayaan UMi.
&nbsp;
Di samping memberikan dukungan terkait dengan pembiayaan kepada UMKM melalui program UMi yang telah dilaksanakan, DJPb juga memberikan berupa dukungan pelatihan serta pemasaran bagi UMKM. Melalui instansi vertikal di daerah, DJPb ini telah menggulirkan atas program yang mendorong terkait dengan UMKM &nbsp;dalam meningkatkan kualitas produk, daya saing, serta membantu dalam pemasaran bagi UMKM.
&nbsp;
Salah satu faktor keberhasilan dalam pengembangan terkait dengan UMKM nasional adalah kemampuan dalam mempertahankan daya saing yang dilaksanakan lewat digitalisasi. Kebijakan dari pembatasan yang telah dilaksanakan pemerintah yang menyebabkan mobilitas masyarakat yang terbatas. Hal ini dapat membuat para pelaku UMKM dapat beradaptasi serta melakukan inovasi dalam melakukan kegiatan operasional serta transaksi secara online yaitu dengan memanfaatkan layanan e-commerce dan cashless payment.
&nbsp;
DJPb yang telah merespons terkait dengan perkembangan teknologi informasi di era digitalisasi dengan meluncurkan terkait dengan program Digital Payment-Marketplace (Digipay), yang merupakan pembayaran yang dilaksanakan dengan mekanisme overbooking atau pemindahbukuan dari rekening pengeluaran secara elektronik dengan Kartu Debit/Cash Management System (CMS).
&nbsp;
Sedangkan, sistem marketplace yang dilaksanakan yaitu dengan menyediakan layanan daftar terkait dengan penyedia barang atau jasa, pemesanan barang/jasa, pembayaran serta pelaporan yang dilakukan secara elektronik, untuk penggunaan uang persediaan yang telah disediakan oleh bank tempat penyimpanan uang persediaan. Dalam hal ini, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak dalam pemberdayaan serta penguatan UMKM dalam perekonomian nasional di Indonesia.

Critical Engine Perekonomian Nasional dalam Perkembangan UMKM

Di Indonesia, libur akhir tahun seperti sudah menjadi tradisi bagi sebagian orang. Umumnya, masyarakat beserta kerabat dan keluarga berbondong-bondong untuk menghabiskan libur akhir tahun dengan berwisata ke lokasi wisata yang terkenal ataupun yang underrated. Umumnya, momentum libur akhir tahun dimanfaatkan untuk menikmati libur Hari Raya Natal dan malam pergantian tahun.
Perayaan natal di Indonesia adalah salah satu momen penting bagi umat kristiani yang merupakan sekitar 10% dari populasi negara. Gereja-gereja di seluruh negeri dihias dengan lampu dan dekorasi natal serta banyak yang mengadakan ibadah malam natal pada malam 24 Desember.
Tahun Baru di Indonesia biasanya dirayakan dengan pesta dan kembang api di berbagai tempat, termasuk di rumah, hotel, dan tempat-tempat hiburan. Banyak orang yang juga mengadakan pesta khusus di rumah mereka atau berkumpul di tempat-tempat umum untuk menonton kembang api dan merayakan pergantian tahun.
Libur akhir tahun juga adalah waktu yang populer untuk berlibur, baik di dalam maupun luar negeri. Banyak orang yang memanfaatkan waktu ini untuk berkunjung ke tempat-tempat wisata populer di Indonesia seperti Bali, Yogyakarta, dan Lombok, atau untuk bepergian ke negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.
&nbsp;
Persiapan UMKM Menyambut Libur Akhir Tahun
Libur akhir tahun menjadi momentum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meraup keuntungan maksimal. Banyaknya wisatawan yang menghabiskan libur akhir tahun menjadi peluang untuk menjajakan produknya ke banyak orang. Mulai dari usaha penginapan, kuliner, wisata alam, hingga kerajinan tangan menjadi contoh produk yang laris saat libur akhir tahun.
Ada beberapa cara yang bisa dilakukan UMKM untuk menyambut libur Panjang akhir tahun, di antaranya sebagai berikut.
<ol>
<li>Perencanaan Persediaan</li>
</ol>
Saat libur akhir tahun, permintaan akan produk tertentu cenderung meningkat. Oleh karena itu, penting bagi UMKM untuk merencanakan persediaan dengan baik agar dapat memenuhi kebutuhan pasar. Lakukan analisis terhadap penjualan tahun sebelumnya untuk memperkirakan berapa banyak stok yang diperlukan. Jangan lupa untuk memperhitungkan waktu pengiriman dan produksi agar produk dapat tersedia tepat waktu. Untuk UMKM jasa, perlu juga memastikan kesiapan sumber daya manusia untuk menyambut libur akhir tahun.
<ol start="2">
<li>Mengeluarkan Produk Khusus</li>
</ol>
Menawarkan produk atau jasa khusus untuk libur akhir tahun dapat menarik lebih banyak pelanggan. Misalnya, produk makanan bisa dikemas dalam bentuk parcel atau hadiah, atau bisa menawarkan pakaian dan aksesori dengan tema Natal dan Tahun Baru. Perhatikan kualitas dan kreativitas dalam desain produk untuk menarik minat pembeli.
<ol start="3">
<li>Memberikan Promosi dan Potongan Harga</li>
</ol>
Libur akhir tahun adalah waktu yang tepat untuk menggelar promosi atau memberikan diskon. Contohnya bisa menawarkan diskon untuk produk tertentu, atau memberikan hadiah atau voucher belanja bagi pelanggan yang membeli di atas jumlah tertentu. Gunakan media sosial, website, atau email untuk mempromosikan penawaran kepada pelanggan.
<ol start="4">
<li>Pelayanan Pelanggan</li>
</ol>
Libur akhir tahun adalah waktu yang sibuk, dan banyak pelanggan mungkin memiliki pertanyaan atau masalah terkait produk atau layanan. Pastikan untuk memiliki tim pelayanan pelanggan yang siap membantu dan merespons pertanyaan atau keluhan pelanggan dengan cepat dan profesional.
<ol start="5">
<li>Strategi Pemasaran</li>
</ol>
Strategi pemasaran dapat direncanakan untu menarik pelanggan atau meningkatkan penjualan. Hal ini bisa mencakup pemasaran digital seperti iklan online, email marketing, atau pemasaran konten. Bekerja sama dengan influencer atau KOL (Key Opinion Leader) juga dapat digunakan untuk mereview produk atau jasa.
<ol start="6">
<li>Pelatihan Karyawan</li>
</ol>
Libur akhir tahun adalah waktu yang sibuk dan bisa sangat menantang bagi karyawan. Pastikan mereka memiliki pelatihan dan sumber daya yang cukup untuk menghadapi peningkatan beban kerja. Berikan motivasi dan apresiasi untuk kerja keras mereka selama periode ini.
Dengan menjalan beberapa program di atas, kini pelaku bisnis tak perlu takut lagi untuk menyambut libur akhir tahun. Dengan persiapan yang matang, tentunya harus bisa dimanfaatkan UMKM untuk meraup omzet maksimal.

Jelang Libur Akhir Tahun, UMKM Perlu Siapkan Ini!

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 Pasal 10 dijelaskan bahwa terdapat fasilitas pembebasan pemungutan pajak yang diberikan untuk beberapa Jasa Kena Pajak (JKP) yang bersifat strategis. Salah satu jasa dari 13 jasa yang dibebaskan adalah jasa keuangan.
Pada peraturan yang sama di Pasal 14 dijelaskan dengan detail jasa apa saja yang termasuk dalam jasa keuangan. Berikut adalah jasa-jasa yang termasuk dalam jasa keuangan:
<ol>
<li>Menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan.</li>
<li>Menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.</li>
<li>Pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa: - Sewa guna usaha dengan hak opsi - Anjak piutang - Usaha kartu kredit</li>
<li>Penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia.</li>
<li>Penjaminan.</li>
</ol>
Peraturan tersebut menyebutkan salah satu bentuk dari pembiayaan adalah anjak piutang, sehingga anjak piutang adalah salah satu bagian jasa keuangan. Menurut KBBI anjak piutang adalah sebuah jenis pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi usaha.
Kemudian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 35/POJK.05/2018 Pasal 1 angka 7 juga menjelaskan bahwa factoring atau anjak piutang adalah sebuah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang usaha suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.
Pada peraturan tersebut juga membagi 2 tipe anjak piutang yaitu anjak piutang dengan menggunakan jaminan dan anjak piutang tanpa menggunakan jaminan. Pada Pasal 10 menjelaskan jika anjak piutang menggunakan jaminan, maka perusahaan pembiayaan dilarang memberikan jangka waktu piutang usaha lebih dari 10 tahun.
Sedangkan, untuk anjak piutang tanpa pemberian jaminan, maka pihak perusahaan pembiayaan dilarang pemberian jangka waktu piutang usaha lebih dari 2 tahun. Pihak perusahaan pembiayaan di sini adalah perusahaan Jasa anjak piutang.
Dalam pelaksanaan Anjak Piutang, teredapat 3 pihak yang akan terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan ini, ketiga pihak tersebut adalah:
<ol>
<li>Perusahaan jasa anjak piutang atau yang biasa disebut sebagai factor adalah sebuah perusahaan yang bertanggung jawab atas anjak piutang yang dibeli dari pihak klien atau yang biasa disebut sebagai pihak investor.</li>
<li>Klien, yaitu pihak yang menjual piutang yang dimilikinya kepada pihak perusahaan jasa anjak piutang atau factor.</li>
</ol>
<ol start="3">
<li>Pemilik Piutang, yaitu pihak yang utang kepada pihak klien.</li>
</ol>
Proses pelaksanaan anjak piutang sendiri berawal dari pihak penjual piutang yang dimiliki kepada perusahaan jasa anjak piutang. Kemudian, pihak factor (perusahaan anjak piutang) melakukan pembelian atas piutang yang dijual.
Atas pembelian yang dilakukan, pihak perusahaan jasa anjak piutang akan memiliki tanggung jawab atas proses administrasi dan penagihan utang pada saat tanggal jatuh tempo. Umumnya, besaran uang yang diterima pihak klien sebagai pihak yang menjual piutang, akan kurang dari nilai keseluruhan utang.
Seluruh proses anjak piutang ini telah memiliki dasar hukum, yaitu Keputusan Presiden (Kepres) No. 61 tahun 1988 pasal 2, dimana pada Keputusan Presiden ini anjak piutang (factoring) diresmikan sebagai salah satu bidang usaha pembiayaan.
Selain itu, dasar hukum anjak piutang lainnya, adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.031/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Berikut adalah manfaat yang diterima setiap pihak yang terlibat dalam proses anjak piutang:
<ul>
<li>Pihak Perusahaan Jasa Anjak (Factor)</li>
</ul>
Perusahaan anjak piutang atau factor akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk&nbsp;fee&nbsp;dan biaya-biaya lainnya dari pihak klien.
<ul>
<li>Pihak Klien</li>
</ul>
Klien akan mendapatkan manfaat berupa memperlancar arus kas perusahaan, karena menerima pembiayaan, mempermudah dalam penagihan utang, karena atas penjualan tersebut tugas penagihan dialihkan ke pihak factor, serta memindahkan risiko gagalnya pembayaran ke pihak factor.
<ul>
<li>Pihak Pemilik Utang (Debitur)</li>
</ul>
Pihak pemilik utang atau debitur dapat melakukan pembayaran utang secara kredit.

Mengenal Anjak Piutang

Pajak progresif adalah adalah sebuah sistem tarif pemungutan pajak dengan persentase yang menggunakan dasar jumlah atau kuantitas dari objek pajak atau juga dapat berdasarkan harga atau nilai dengan range tertentu.
Dengan penggunaan tarif pajak progresif membuat tarif pemungutan pajak akan semakin meningkat apabila jumlah objek pajak semakin banyak dan jika nilai objek pajak mengalami kenaikan. Di Indonesia sendiri sistem pajak progresif digunakan pada pengenaan PPh 21 Orang Pribadi dan Pajak Kendaraan Bermotor.
Dimana wajib pajak dengan pendapatan yang lebih tinggi akan dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi. Kemudian, atas kepemilikan kendaraan yang lebih banyak akan dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi. Tentunya, lewat penggunaan pajak progresif ini diharapkan untuk menciptakan aspek keadilan bagi seluruh wajib pajak.
&nbsp;
Pajak Progresif atas Kendaraan Bermotor
Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sendiri pertama kali diatur pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 6, namun Undang-Undang tersebut sudah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022. Besaran tarif pajak kendaraan bermotor akan semakin besar seiring dengan pertambahan jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki sesorang atau tinggal pada alamat yang sama.&nbsp;
Hal ini dikarenakan, kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, Nomor Induk Kependudukan, dan/atau alamat yang sama. Dimana besaran tarif Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Pasal 10 Ayat 1 adalah sebagai Berikut:
<ol>
<li>Kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama, ditetapkan paling tinggi 1,2%</li>
<li>Kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 6%.</li>
</ol>
Namun, untuk besaran pasti dari tarif Pajak Kendaraan Bermotor akan ditentukan oleh Pemerintah Provinsi dengan mengeluarkan Peraturan Daerah. Contoh dari tarif&nbsp;pajak progresif&nbsp;kendaraan bermotor di Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta:
<ul>
<li>Kepemilikan kendaraan pertama tarif pajak dikenakan 2%</li>
<li>Kepemilikan kendaraan kedua 2,5%</li>
<li>Kepemilikan kendaraan ketiga 3%</li>
<li>Kepemilikan kendaraan keempat 3,5%</li>
<li>Kepemilikan kendaraan kelima 4% serta seterusnya hingga kepemilikan kendaraan ke 17 dengan besaran tarif pajak sebesar 10%.</li>
</ul>
Sedangkan, khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan sebagai angkutan baik untuk umum atau sebagai antar jemput karyawan ataupun sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, serta kendaraan Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, hanya dapat dikenakan tarif pajak kendaraan bermotor paling tinggi 0,5%. Hal ini dijelaskan pada pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022.
Namun, jika Sobat memiliki 1 motor dan 1 mobil, atas nama dan alamat yang sama, maka tidak akan dihitung sebagai 2 kendaraan sehingga tidak akan dikenakan tarif progresif. Hal ini dikarenakan, kepemilikan kedua untuk pembayaran pajak progresif dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu:
<ul>
<li>Kepemilikan kendaraan roda kurang dari empat</li>
<li>Kepemilikan kendaraan roda empat</li>
<li>Kepemilikan kendaraan roda lebih dari empat.</li>
</ul>
Dengan ini, selama kendaraan tersebut adalah kendaraan pertama pada tipe tersebut, maka perlakuannya akan dihitung sebagai kepemilikan pertama.
&nbsp;
Pajak Progresif atas PPh 21 Orang Pribadi
Pajak progresif juga digunakan pada pengenaan PPh 21 Orang Pribadi. Dimana pada pengenaan pajak PPh 21 Orang Pribadi dibagi dalam 5 lapisan tarif pajak. Dimana semakin besar penghasilan yang dimiliki wajib pajak akan semakin besar pula tarif pajak yang akan dikenakan.
Pada Undang-Undang Nomor Tahun 2021 Pasal 17 Ayat 1 menjelaskan lapisan penghasilan kena pajak serta tarif pengenaan pajak untuk setiap lapisannya Berikut adalah 5 lapisan serta tarif pajaknya:
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="422">
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
</td>
<td width="177">
Tarif Pajak
</td>
</tr>
<tr>
<td width="422">
Penghasilan sampai dengan Rp 60 juta
</td>
<td width="177">
5%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="422">
Penghasilan di atas Rp 60 juta sampai dengan Rp 250 juta
</td>
<td width="177">
15%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="422">
Penghasilan di atas Rp 250 juta sampai dengan Rp 500 juta
</td>
<td width="177">
25%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="422">
Penghasilan di atas Rp 500 juta sampai dengan Rp 5 miliar
</td>
<td width="177">
30%
</td>
</tr>
<tr>
<td width="422">
Penghasilan di atas Rp 5 miliar
</td>
<td width="177">
35%
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Mengenal Pajak Progresif

Pemerintah baru-baru ini mengumumkan bahwa PPN dari transaksi pembelian rumah atau properti di bawah Rp 2 miliar akan ditanggung oleh pemerintah. Hal ini dilakukan untuk membantu masyarakat membeli rumah serta meningkatkan ekonomi negara. Menteri Keuangan ibu Sri Mulyani menjelaskan, bahwa insentif PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah atau properti di bawah Rp 2 miliar akan berlangsung selama 14 bulan dan dimulai pada November ini.
Dimana dari November 2023 hingga Juni 2024, insentif PPN DTP yang diberikan sebesar 100%. Dan insentif DTP Juli 2024 hingga Desember 2024 yang diberikan sebesar 50%. Pemerintah pun menyiapkan total anggaran sebesar Rp 2 triliun untuk mendukung proyek ini. Anggaran tersebut terbagi dalam 2 tahun anggaran. Dimana pada tahun 2023 sebesar Rp 300 miliar dan 1,7 triliun untuk tahun 2024. Namun, apakah itu Pajak yang Ditanggung Pemerintah?
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2023, mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggung jawaban atas pajak ditangung pemerintah. Pajak Ditanggung Pemerintah adalah pajak terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara.
Dengan adanya insentif pajak ini, bukan berarti setiap transaksi tidak dilakukan pemungutan pajak. Melainkan, atas transaksi tersebut pajak terutang yang seharusnya menjadi tanggungan pihak pembeli akan dibayarkan oleh pemerintah dengan sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah ditentukan sebelumnya.
Selain untuk pembelian rumah atau properti dengan harga di bawah Rp 2 miliar, fasilitas Pajak Ditanggung Pemerintah yang masih bisa dinikmati adalah PPN DTP atas transaksi pembelian kendaraan listrik baru baik roda 4 ataupun bus yang memenuhi kriteria persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Fasilitas Pajak Ditanggung Pemerintah ini berlaku dari masa pajak April 2023 hingga masa pajak Desember 2023. Pemberian fasilitas ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023. Nantinya, setiap pembelian kendaraan listrik roda 4 akan mendapatkan fasilitas PPN DTP sebesar 10% dari harga jual dan 5% dari harga jual untuk pembelian bus.
Fasilitas Pajak Ditanggung Pemerintah juga pernah diberikan ketika awal terjadinya pandemi covid-19 untuk PPh pasal 21. Pemberian fasilitas PPh 21 DTP, pertama kali diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020. Dimana di dalam peraturan ini menjelaskan skema pemberian fasilitas PPh 21 DTP.
Beberapa syarat untuk mendapatkan fasilitas ini adalah pihak pemberi kerja termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang telah ditetntukan untuk mendapatkan insentif PPh 21 DTP atau telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE, memiliki NPWP dan memiliki penghasilan bruto teratur disetahunkan tidak lebih dari Rp 200 juta.
Pemberian fasilitasi PPh 21 DTP mengalami beberapa kali pembaharuan, karena mengikuti kondisi pandemi Covid-19. Peraturan-pertaruan tersebut adalah PMK No. 44 tahun 2020, PMK No. 86 tahun 2020, hingga PMK No. tahun 2020. Pada peraturan-peraturan tersebut, menambah kriteria pemberi kerja yang mendapatkan insentif PPh 21 DTP, yaitu pemberi kerja yang berlokasi di kawasan berikat atau pemberi kerja yang telah memiliki izin penyelenggaraan usaha di kawasan berikat.
Kemudian, pada peraturan-peraturan tersebut juga menambahkan kode KLU tertentu, sehingga semakin banyak Wajib Pajak yang mendapatkan manfaat fasilitas PPh 21 DTP. Pada peraturan tersebut, juga memperpanjang fasilitas insentif PPh 21 DTP hingga terakhir kali diperpanjang sampai Masa Pajak Desember 2021.
Dengan diberikannya insentif PPh 21 DTP ini, penghasilan para pekerja yang seharusnya dipotong pajak menjadi tidak dipotong, karena pajaknya ditanggung oleh pemerintah, sehingga penghasilan yang diterima atau Take Home Pay pegawai menjadi lebih besar.

Artikel Sobat Pajak