Di Era Sustainable Development atau yang biasa dikenal dengan pembangunan berkelanjutan memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan usaha bisnis masyarakat, termasuk bisnis UMKM yang kian berkembang seiring dengan perkembangan teknologi serta merambahnya tren pasar digital di kalangan masyarakat.
Namun di beberapa kalangan, masih banyak para calon pebisnis UMKM yang terdoktrin &ldquo;ragu&rdquo; untuk memulai bisnisnya karena mempercayai mitos-mitos yang belum dapat dibuktikan kebenarannya. Hal ini tentu saja membuat calon pebisnis tersebut berpikir dua kali untuk memperoleh keyakinan apakah usahanya akan sukses atau justru gulung tikar.
Rasa takut memang sesuatu yang wajar dirasakan apabila ingin memulai suatu usaha, kekhawatiran ini seharusnya dijadikan landasan dalam menyusun strategi perusahaan agar sistematika didalamnya dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan di awal. Pebisnis dituntut untuk jeli dalam menemukan dan mengolah informasi yang diperolehnya, sehingga tidak mudah termakan mitos-mitos tentang usaha yang akan dijalankannya di masa mendatang. Berikut ini adalah beberapa mitos yang seringkali beredar di kalangan calon pebisnis, antara lain:
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Bisnis itu Sulit</h3>
</li>
</ol>
&ldquo;Bisnis itu berat, biar orang lain saja&rdquo;, itu sih Dilan. Dalam hidup ini, apabila kita ingin mencapai sesuatu kita harus berani mengorbankan sesuatu. Salah satunya adalah waktu, tenaga, dan biaya. Segala sesuatu yang akan menimbulkan kebahagiaan dan uang, tentunya tidak akan mudah untuk dilakukan, begitu pun dalam hal memulai bisnis. Apabila kita perjelas lagi di kehidupan ini hampir semua hal akan sulit dilakukan, ingin sehat itu sulit, ingin jadi orang sukses itu sulit, ingin cari jodoh juga sulit. Jadi, pada prinsipnya kita harus memiliki pendirian yang kuat, tahan banting serta berani. Berani untuk memulai kembali, berani ditolak, berani mengambil keputusan, berani menawarkan produk, berani mengambil risiko dan lain-lain. Ibarat bayi yang baru belajar berjalan, seorang pebisnis perlu pengalaman untuk bisa melangkah lebih jauh lagi. Kesulitan-kesulitan itu bukanlah penghalang untuk mencapai apa yang anda inginkan. Sulit itu pasti, tapi berani itu harus, jika tidak begitu maka anda akan tetap berdiam diri di tempat sementara yang lain telah memulai jalannya.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3>Modal Harus Besar</h3>
</li>
</ol>
Memulai bisnis tidak harus menunggu sampai modal besar. Bisnis yang dijalankan juga tidak harus bisnis yang besar. Pebisnis harus cermat berinovasi menciptakan produk yang memiliki ciri khas tersendiri, dimulai dari usaha rumahan terus dikembangkan sedikit-demi sedikit sesuai kemampuan lalu keuntungan di awal digunakan untuk menambah modal dan begitu seterusnya. Bisnis memang tidk bisa dijalankan tanpa modal, akan tetapi jangan sampai hanya karena ingin mencari modal yang besar pebisnis menjadi out of control dan mencari pinjaman yang jumlahnya diluar jangkauan kemampuan membayar. Hal ini biasanya sering dilupakan oleh para pebisnis, padahal pinjaman yang besar akan mempengaruhi jalannya perusahaan di masa mendatang.
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>
<h3>Persaingan Ketat</h3>
</li>
</ol>
Dalam prakteknya di lapangan persaingan memang selalu ada, pebisnis dituntut untuk memberikan sesuatu yang diminati khalayak ramai dan sesuatu dengan sentuhan berbeda sehingga orang-orang akan penasaran dan tertarik untuk membelinya. Terkadang ada pebisnis yang sangat lihai dalam membuat produk sehingga tidak ada pesaing lain dalam pemasarannya, tetapi terkadang ada juga pebisnis yang salah perencanaan produk, karena menawarkan sesuatu yang sudah ada, dan banyak pesaing lain yang bahkan menjual produknya dengan harga yang lebih rendah daripada pebisnis tersebut. Studi pasar menjadi kajian yang penting sebelum pebisnis memutuskan produk apa yang akan ditawarkannya.
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>
<h3>Hidup Santai Karena Mengatur Jadwal Sendiri</h3>
</li>
</ol>
Sebagai pebisnis yang mengatur usaha sendiri, orang-orang kerap menganggap hidup seorang pebisnis santai karena tidak ada yang mengatur. Padahal sebenarnya seorang pebisnis harus mengorbankan waktu pribadinya untuk memastikan bisnisnya tetap berjalan dengan lancar. Seorang pebisnis harus bertanggung jawab terhadap staf, stakeholders dan seluruh komponen dalam usaha bisnisnya. Hal ini tentunya sulit dilakukan, karena antara pekerjaan dan me time sulit diseimbangkan.
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>
<h3>Tidak Pernah Gagal</h3>
</li>
</ol>
Dalam usaha kegagalan dn kesuksesan menjadi suatu hal yang selalu berdampingan dalam menjalankan usaha bisnis. Untuk mencapai kesuksesan seorang pebisnis pasti akan mengalami kegagalan-kegagalan yang terjadi berulang kali sampai akhirnya sampai pada titik puncak dimana kesuksesan itu tercapai. Indikator kesuksesan dalam bisnis meliputi volume penjualan yang semakin meningkat, memiliki banyak pelanggan, break event point dapat tercapai serta menghasilkan laba yang real.
Setiap bisnis pasti memiliki risiko kegagalan, risiko tersebut tidak dapat kita hilangkan menjadi benar-benar 0%. Tetapi yang bis akita lakukan adalah menurunkan tingkat risiko kegagalan tersebut menjadi low level yang bis akita terima.
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li>
<h3>Latar Belakang Pendidikan Tinggi</h3>
</li>
</ol>
Bisnis bisa dilakukan oleh setiap orang, entah itu memiliki latar belakang berpendidikan atau tidak dapat memulai bisnis. Ada banyak pebisnis yang sukses walaupun mereka tidak menyelesaikan pendidikan kuliahnya seperti Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ralph Lauren dan masih banyak lagi. Mereka berani mengambil risiko serta memiliki rasa keingintahuan yang tinggi sehingga dapat menghasilkan bisnis yang sukses seperti sekarang ini.

Di Era Sustainable Development atau yang biasa dikenal dengan pembangunan berkelanjutan memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan usaha bisnis masyarakat, termasuk bisnis UMKM yang kian berkembang seiring dengan perkembangan teknologi serta merambahnya tren pasar digital di kalangan masyarakat.

Mitos- Mitos dalam Menjalankan Bisnis

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Dana yang didapatkan dari pemungutan pajak akan sepenuhnya digunakan untuk kepentingan negara. Berdasarkan lembaga pemungutnya, terdapat dua jenis pajak, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.
<h1 style="text-align: justify;">Pajak Pusat</h1>
Pajak pusat (pajak negara) adalah setiap pungutan yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, kepada pemerintah pusat. Dapat diartikan bahwa pajak pusat ini diatur oleh pemerintah pusat melalui DJP dan hasilnya digunakan untuk kepentingan negara. Berikut jenis-jenis pajak pusat yang ada di Indonesia:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan yang diterima ole perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya dalam suatu Tahun Pajak. Penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.</li>
<li>Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Saat ini penerapan PPN di Indonesia menganut sistem tarif tunggal, yaitu sebesar 11%.</li>
<li>Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak atas konsumsi barang kena pajak yang tergolong barang mewah. Kriteria barang kena pajak yang tergolong mewah diantaranya barang yang bukan kebutuhan pokok, dikonsumsi oleh masyarakat tertentu umumnya berpenghasilan tinggi, dikonsumsi untuk menunjukkan status, dan bila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat.</li>
<li>Bea Materai merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek. Dimana dokumen tersebut memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.</li>
<li>Cukai adalah pungutan pajak yang dikelola oleh negara dan dikenakan atas barang-barang tertentu dengan sifat dan karakteristik yang telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.</li>
<li>Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB yang merupakan pungutan kepada pemerintah pusat meliputi PBB Perkebunan, PBB Perhutanan, dan PBB Pertambangan.</li>
</ul>
<h1 style="text-align: justify;">Pajak Daerah</h1>
Pajak daerah (pajak pemerintah) adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah ini dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu pajak
<h2 style="text-align: justify;">Karakteristik Pajak Daerah</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Sifatnya pajak, bukan retribusi</li>
<li>Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum</li>
<li>Hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan</li>
<li>Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat</li>
<li>Objek Pajak terletak di wilayah kabupaten atau kota yang bersangkutan</li>
<li>Berdampak ekonomi positif</li>
<li>Menjaga kelestarian lingkungan</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">Jenis-Jenis Pajak Daerah</h2>
Pajak daerah ini terbagi lagi menjadi dua tingkat, yaitu pajak daerah tingkat 1 (pajak provinsi) dan pajak daerah tingkat 2 (pajak kota/kabupaten). Jenis-jenis pajak yang masuk ke tingkat tersebut diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2022. Berikut jenis pajak yang masuk ke dalam kategori pajak tersebut:
<h3 style="text-align: justify;">1. Pajak Daerah Tingkat 1 (Pajak provinsi)</h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)</li>
<li>Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)</li>
<li>Pajak Alat Berat (PAB)</li>
<li>Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)</li>
<li>Pajak Air Permukaan (PAP)</li>
<li>Pajak Rokok</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">2. Pajak Daerah Tingkat 2 (Pajak kabupaten/kota)</h3>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Pajak Hotel</li>
<li style="text-align: justify;">Pajak Restoran</li>
<li style="text-align: justify;">Pajak Hiburan</li>
<li style="text-align: justify;">Pajak Reklame</li>
<li style="text-align: justify;">Pajak Penerangan Jalan</li>
<li style="text-align: justify;">Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (PMBLB)</li>
<li style="text-align: justify;">Pajak Parkir</li>
<li style="text-align: justify;">Pajak Air Tanah</li>
<li style="text-align: justify;">Pajak Sarang Burung Walet</li>
<li style="text-align: justify;">Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)</li>
<li style="text-align: justify;">Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)</li>
</ul>

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Dana yang didapatkan dari pemungutan pajak akan sepenuhnya digunakan untuk kepentingan negara. Berdasarkan lembaga pemungutnya, terdapat dua jenis pajak, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Setelah sukses menggelar acara KoMD atau Konferensi Maju Digital pada tahun 2021, kini GoTo atau grup perusahaan raksasa yang menaungi bisnis start-up di Indonesia yakni Gojek dan Tokopedia serta GTF (GoTo Financial) akan kembali menggelar acara tersebut untuk para pelaku usaha UMKM.
Kesuksesan yang di raih GoTo pada tahun lalu, yang mana berhasil membantu belasan ribu pelaku usaha UMKM menjadikan GoTo untuk kembali mengadakan acara tersebut. Di tahun 2022 ini, KoMD mengusung tema yang selaras dengan misi pemerintah dalam KTT G20 dalam meningkatkan daya saing bagi para pelaku usaha UMKM, tema tersebut adalah &lsquo;Transformasi Usaha Digital dan Ramah Lingkungan&rsquo;. Acara ini akan diisi oleh sejumlah pakar atau orang yang ahli dari berbagai bidang sebagai narasumber untuk berbagi pengalaman, berdiskusi bersama, hingga memberikan beberapa pelatihan khusus kepada UMKM dalam mengembangkan bisnisnya terlebih dalam transformasi digital.
Chief of Corporate Affairs Grup GoTo Nila Marita menyampaikan bahwa gelaran ini diadakan sebagai upaya dalam membantu meningkatkan kemajuan mitra UMKM melalui program edukasi serta pemberdayaan keberlanjutan. Telah tercatat sebanyak 15 juta mitra usaha, lalu 2,6 juta mitra pengemudi, dan 67 juta pengguna aplikasi yang bertransaksi. Selain itu, pada ekosistem digital GoTo yang berkontribusi sekitar 2% pada PDB Indonesia. Pencapaian tersebut tentunya tidak lepas dari campur tangan para pelaku usaha UMKM sebagai penggerak sektor rill ekonomi di tanah air.
Sebagai informasi, KoMD sendiri merupakan salah satu konferensi UMKM nasional terbesar yang diselenggarakan Grup GoTo dalam mendukung kapasitas pelaku usaha UMKM Indonesia melalui berbagai inovasi, strategi serta solusi teknologi, sehingga para pelaku usaha UMKM dapat terus beradaptasi dengan perkembangan global dalam dunia usaha masa kini. Seperti yang kita ketahui, bahwa UMKM di Indonesia hingga saat ini telah menjadi backbone atau tulang punggung prekonomian Indonesia.

Setelah sukses menggelar acara KoMD atau Konferensi Maju Digital pada tahun 2021, kini GoTo atau grup perusahaan raksasa yang menaungi bisnis start-up di Indonesia yakni Gojek dan Tokopedia serta GTF (GoTo Financial) akan kembali menggelar acara tersebut untuk para pelaku usaha UMKM.

Dukung Pertumbuhan UMKM Indonesia,  GoTo Gelar Konferensi Maju Digital 2022

Dalam dunia bisnis, analisis BEP menjadi metode analisis yang berguna untuk para pengusaha. Break Even Point (BEP) merupakan titik dimana total pendapatan sama nilainya dengan modal yang dikeluarkan sehingga, tidak terjadi untung atau rugi dimana total pendapatan di posisi 0. Analisis BEP ini mempunyai peran penting untuk perusahaan dalam membuat keputusan. Dengan adanya analisis ini pengusaha bisa mendapatkan informasi biaya dan total barang yang perlu diproduksi agar bisa memaksimalkan laba.
<h2 style="text-align: justify;">Fungsi Analisis Break Even Point (BEP)</h2>
Berikut beberapa fungsi dari analisis BEP untuk para pengusaha:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Dengan mengetahui nilai BEP, hal ini akan membantu pengusaha dalam menentukan volume produksi</li>
<li>Pengusaha dapat menentukan langkah efisiensi kerja yang dapat dilakukan, seperti mengganti tenaga kerja dengan mesin.</li>
<li>Dengan analisis BEP, pengusaha dapat mengetahui perubahan laba dan juga bisa menentukan kerugian yang mungkin terjadi.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Unsur Pembentuk BEP</h2>
Agar bisa mendapatkan nilai BEP, terdapat empat unsur pembentuk BEP, yaitu biaya tetap, biaya variable, harga jual, dan pendapatan. Berikut penjelasan lebih lanjutnya:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Biaya tetap, biaya yang nilainya tetap walaupun terjadi peningkatan atau penurunan pada jumlah produksi, contohnya biaya penyusutan, biaya gaji, biaya sewa gedung, dan sebagainya.</li>
<li>Biaya variabel, biaya yang nilainya berubah berdasarkan jumlah kuantitas produksi, semakin banyak kuantitas yang diproduksi, maka semakin besar biaya yang dikeluarkan, contohnya biaya listrik, biaya bahan baku, dsb.</li>
<li>Harga jual, harga yang didapat dari total semua biaya produksi yang dikeluarkan ditambah dengan nilai keuntungan atau margin yang diperoleh.</li>
<li>Pendapatan, merupakan jumlah pemasukan yang diterima atas penjualan produk. Besar pendapatan biasanya didapat dari harga jual dikalikan dengan jumlah produk yang terjual.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Metode dan Cara Perhitungan BEP</h2>
Terdapat rumus yang dapat digunakan untuk menghitung BEP:
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>BEP dalam satuan Unit</h3>
</li>
</ul>
BEP per Unit = Biaya tetap / (Harga jual per unit &ndash; biaya variabel per unit)
BEP ini diperoleh dengan membagi biaya tetap dengan margin kontribusi per unit. Margin kontribusi per unit bisa didapat dari harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Dengan cara ini, penjual dapat mengetahui dimana jumlah beban setara dengan jumlah biaya dan jumlah unit yang dikeluarkan.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>BEP dalam satuan mata uang</h3>
</li>
</ul>
BEP dalam satuan mata uang = BEP per unit &times; harga jual per unit
Dengan mengkalikan BEP per unit dan harga jual per unit, maka pengusaha mendapatkan nilai BEP dalam rupiah.

Dalam dunia bisnis, analisis BEP menjadi metode analisis yang berguna untuk para pengusaha. Break Even Point (BEP) merupakan titik dimana total pendapatan sama nilainya dengan modal yang dikeluarkan sehingga, tidak terjadi untung atau rugi dimana total pendapatan di posisi 0. Analisis BEP ini mempunyai peran penting untuk perusahaan dalam membuat keputusan. Dengan adanya analisis ini pengusaha bisa mendapatkan informasi biaya dan total barang yang perlu diproduksi agar bisa memaksimalkan laba.

Analisis Break Even Point

Sebanyak 50 UMKM binaan Pertamina telah mengikuti dan memeriahkan ajang Trade Expo Indonesia 2022 atau di singkat TEI 2022 yang berlangsung di ICE BSD, Tangerang pada tanggal 19 &ndash; 23 Oktober 2022. Dalam keterlibatan tersebut, UMKM binaan Pertamina ini sukses mencapai Rp. 35 miliyar dalam transaksinya.
Keikutsertaan UMKM binaannya tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan Pertamina sebagai Badan Usaha Mlik Negara (BUMN) dalam mencapai poin ke delapan pada Sustainable Development Goals (SDGs), yakni dalam menyediakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi hingga implementasi dari program berbasis Environment, Social, and Governance (ESG) di seluruh wilayah Pertamina.
Selama ajang TEI 2022 berlangsung, seluruh UMKM binaan Pertamina yang mengikuti dan memeriahkan acara tersebut mendapatkan beragam respon positif serta mendapatkan kesempatan yang baik lantaran banyak dikunjungi oleh pembeli potensial, termasuk pembeli dari mancanegara (luar negeri). Hingga hari terakhir acara tersebut, telah tercatat sebanyak Rp. 35 miliyar atau jika dipersentasekan menjadi 500% pertumbuhannya dibandingkan pada acara TEI di tahun 2019 dengan jumlah transaksi pada saat itu sejumlah Rp. 7 miliyar.
Fajriyah Usman selaku VP CSR &amp; SMEPP Pertamina mengatakan, bahwa nilai yang dicapai pada transaksi di TEI 2022 ini dilakukan oleh pembeli yang berasal dari luar negeri (mancanegara) dengan tujuan ekspor seperti negara Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Turki, Arab Saudi, Canada, Jamaica, Norwegia, hingga Spanyol. Peningkatan transaksi ini diperkirakan akan terus bertambah sejalan dengan terealisasinya beberapa kesepakatan atau kontrak dagang dari para pembeli yang tengah melakukan negosiasi dengan UMKM binaan Pertamina.
Usman menambahkan UMKM yang ikut serta dalam acara TEI 2022 ini berasal dari berbagai kota di Indonesia mulai dari Tangerang, Bali, Jakarta, Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Ternate, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Ternate, hingga Riau. Adapun, produk yang dipamerkan, mulai dari fashion, food and beverage, handcraft atau craft, beauty and health, hingga jewerly yang tentunya memiliki kualitas, mutu, serta level yang sesuai dengan kebutuhan pasar global hingga saat ini.
Dari pemaparan hingga pencapaiannya, bisa dikatakan pencapaian dari UMKM binaan Pertamina ini terbilang sangat sukses. Hal serupa pun turut diungkapkan oleh pemilik Mbah Hardjo Food Bambang. Dimana beliau menyampaikan bahwa produknya berhasil mendapatkan pesanan dengan total Rp 11 miliar untuk makanan kalengan siap saji.

Sebanyak 50 UMKM binaan Pertamina telah mengikuti dan memeriahkan ajang Trade Expo Indonesia 2022 atau di singkat TEI 2022 yang berlangsung di ICE BSD, Tangerang pada tanggal 19 – 23 Oktober 2022. Dalam keterlibatan tersebut, UMKM binaan Pertamina ini sukses mencapai Rp. 35 miliyar dalam transaksinya.

Transaksi Capai Rp. 35 M, Intip Kesuksesan UMKM Binaan Pertamina DiTrade Expo Indonesia 2022

Fraud triangle sudah menjadi istilah yang umum kita dengar dalam dunia bisnis. Fraud triangle merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan tiga kondisi yang menjadi penyebab kecurangan dalam bisnis.
Kata &ldquo;fraud&rdquo; itu sendiri didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri atau kelompok dengan cara melanggar peraturan atau hukum. Kemudian, elemen yang mendorong terjadinya fraud ini disebut dengan fraud triangle. Elemen tersebut adalah pressure (tekanan), opportunity (kesempatan), dan rationalization (pembenaran).
<h2 style="text-align: justify;">Tahapan Terjadinya Fraud Triangle</h2>
Seorang pekerja dalam perusahaan tidak akan langsung bertindak curang tanpa sebab. Berdasarkan teori fraud triangle, terdapat tahapan terjadinya kecurangan dalam berbisnis, yaitu:
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Pressure atau Tekanan</h3>
</li>
</ol>
Tahapan pertama yang mempengaruhi terjadinya kecurangan adalah tekanan. Tekanan ini berhubungan dengan niat seseorang dalam melakukan kecurangan. Setiap pelaku kecurangan umumnya memiliki motivasi atau niat yang kuat, sehingga memutuskan melakukan kecurangan, contohnya seperti terjerat hutang, masalah keluarga, memenuhi keinginan gaya hidup yang tinggi, dan masih banyak lagi.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3>Opportunity atau Kesempatan</h3>
</li>
</ol>
Tahapan kedua adalah adanya kesempatan. Seorang pegawai yang memiliki tekanan besar untuk berbuat curang tentu akan melakukannya ketika ia melihat adanya kesempatan atau celah untuk berbuat curang. Kesempatan untuk berbuat curang akan terjadi, jika:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Standar Opersional Prosedur (SOP) yang tidak berjalan dengan baik</li>
<li>Pekerjaan ganda yang ditangani oleh satu karyawan, contohnya seorang staf menangani kasir, laporan akuntansi, serta pembelian sekaligus</li>
<li>Kontrol dari perusahaan yang lemah</li>
<li>Lingkungan kerja yang tidak kondusif</li>
</ul>
Pihak perusahaan harus bisa mengambil langkah preventif dalam menangani kelemahan dalam sistem yang berjalan di perusahaan, seperti melakukan audit atau memperketat aturan yang ada. Dengan tidak adanya kelemahan sistem dalam perusahaan, kemungkinan terjadinya kecurangan akan lebih keci.
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>
<h3>Rationalization atau Pembenaran</h3>
</li>
</ol>
Saat tindakan kecurangan terungkap, pelaku kecurangan akan berusaha membenarkan kecurangan yang telah ia berbuat. Tentunya, tujuannya agar tindakan yang dilakukan terkesan merupakan tindakan yang wajar terjadi.
<h2 style="text-align: justify;">Jenis Fraud Triangle dalam Keuangan Bisnis</h2>
Pihak pemilik usaha harus mempercayai para pegawai dalam pekerjaannya. DI sisi lain, fraud triangle menjadi perhatian khusus. Karyawan bisa saja melakukan kecurangan kapan saja dan siapa saja, bahkan karyawan yang terpercaya. Berikut beberapa objek kecurangan dari fraud triangle:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pencurian data keuangan internal perusahaan</li>
<li>Mark up biaya reimbursement dan biaya proyek.</li>
<li>Penyalahgunaan biaya tagihan perusahaan, seperti biaya pajak</li>
<li>Penggelapan gaji karyawan</li>
<li>Penyalahgunaan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi</li>
<li>Pencurian laporan keuangan</li>
<li>Manipulasi laporan keuangan</li>
</ul>
Tidak menutup kemungkinan semua perusahaan bisa terjadi kecurangan. Pihak perusahaan tidak boleh lengah dalam menangani kemungkinan terjadinya fraud triangle. Perusahaan harus meningkatkan pengawasan dan keamanan dalam lingkungan kerja agar kemungkinan terjadinya kecurangan bisa diperkecil.

Fraud triangle sudah menjadi istilah yang umum kita dengar dalam dunia bisnis. Fraud triangle merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan tiga kondisi yang menjadi penyebab kecurangan dalam bisnis.

Waspadai Fraud Triangle dalam Berbisnis

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melalui Kementerian BUMN berkolaborasi bersama Kementerian Investasi dan Kementerian UKM untuk mendorong kesejahteraan masyarakat lewat pembagian Nomor Induk Berusaha (NIB).&nbsp;
Para penerima NIB ini meliputi seluruh pelaku UMKM Indonesia, termasuk para penyandang disabilitas. Erick Thohir maengatakan, bahwa setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk hidup lebih sejahtera. Untuk itu, pemberian NIB ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Erick Thorir juga mengatakan, tidak ada artinya inovasi dan transformasi jika tidak inklusif. Salah satunya dengan membuka rekrutmen kerja untuk para penyandang disabilitas, dan memberikan NIB agar dapat mengakses modal usaha dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Dalam pandangan Erick Thohir, seluruh bagian masyarakat Indonesia harus memperoleh kesempatan untuk berdaya. Termasuk juga para penyandang disabilitas yang mempunyai keinginan kuat untuk berusaha.
Ia menyatakan roda perekonomian Indonesia tidak akan dapat bergerak dengan baik jika mengesampingkan kelompok masyarakat tertentu. Pergerakan dan perkembangan ekonomi membutuhkan keterlibatan serta kontribusi semua pihak termasuk para penyandang disabilitas.
Oleh karena itu, para penyandang disabilitas harus diberi kesempatan untuk berusaha secara mandiri dan memiliki produk yang berdaya saing yaitu dengan cara menjadi pelaku UMKM. Tentunya dengan harapan, para penyandang disabilitas pun bisa menjadi bagian dari penggerak roda pertumbuhan ekonomi negara.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melalui Kementerian BUMN berkolaborasi bersama Kementerian Investasi dan Kementerian UKM untuk mendorong kesejahteraan masyarakat lewat pembagian Nomor Induk Berusaha (NIB). 

Menteri BUMN Dorong Kesejahteraan Masyarakat Disabilitas Lewat NIB

Pada sebuah usaha, karyawan berperan penting dalam menentukan kesuksesan bisnis usaha tersebut. Sebagai timbal balik, karyawan umumnya diberi penghargaan dalam bentuk pendapatan dari gaji, tunjangan, serta fasilitas kesejahteraan lainnya. Namun, yang tidak kalah penting untuk diperhatikan ialah segala aspek perpajakannya.
Pajak atas penghasilan karyawan pun beragam, salah satunya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 atau juga sering disebut PPh 21.
<h2 class="ql-align-justify" style="text-align: justify;">Apa itu PPh 21?</h2>
PPh 21 merupakan pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak Orang Pribado (WPOP) dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. Pembayar PPh atau subjek pajak disebut juga sebagai Wajib Pajak, dan hal yang dibayarkan pajaknya disebut sebagai Objek Pajak.
<h2 class="ql-align-justify" style="text-align: justify;">Objek Pajak Penghasilan Pasal 21</h2>
PPh 21 pada umumnya berkaitan dengan pajak yang dipotong pada sistem penggajian suatu perusahaan. Namun PPh 21 sebenarnya juga digunakan untuk berbagai jenis penghasilan lainnya, contohnya:
<ul style="text-align: justify;">
<li class="ql-align-justify">Penghasilan bagi Pegawai Tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur</li>
<li class="ql-align-justify">Penghasilan bagi Penerima Pensiun secara teratur, dapat berupa uang pensiun atau penghasilan serupa</li>
<li class="ql-align-justify">Penghasilan bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pensiun yang diterima secara sekaligus, dapat berupa uang pesangon, tunjangan/jaminan hari tua, uang manfaat pensiun, serta pembayaran lain sejenisnya</li>
<li class="ql-align-justify">Penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, dapat berupa upah satuan, upah borongan upah harian, upah mingguan, atau upah bulanan</li>
<li class="ql-align-justify">Penghasilan bagi Bukan Pegawai, dapat berupa honorarium, upah, komisi dan imbahan serupa</li>
<li class="ql-align-justify">Imbalan kepada peserta kegiatan, dapat berupa uang saku, uang rapat, honorarium, hadiah, uang representasi, atau penghargaan sejenis dengan nama dan dalam bentuk lainnya.</li>
</ul>
&nbsp;
<h2 class="ql-align-justify" style="text-align: justify;">Tarif Progresif PPh 21</h2>
Menurut Pasal 17 ayat 1, perhitungan tarif pajak penghasilan pribadi menggunakan tarif progresif, dimana persentase pengenaan PPh 21 WPOP dikategorikan berdasarkan jumlah penghasilan tahunannya. Adapun kategori tarif pajak yang dimaksud adalah sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li class="ql-align-justify">Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan hingga Rp 50.000.000,- adalah 5%</li>
<li class="ql-align-justify">Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan Rp 50.000.000, - Rp 250.000.000,- adalah 15%.</li>
<li class="ql-align-justify">Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan Rp 250.000.000,- Rp 500.000.000,- adalah 25%.</li>
<li class="ql-align-justify">Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500.000.000, - adalah 30%.</li>
<li class="ql-align-justify">Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif 20% lebih tinggi dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Sehingga total PPh 21 yang dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah yang seharusnya dipotong.</li>
</ul>
&nbsp;
<table style="border-collapse: collapse; width: 100.069%; height: 15.4062px; background-color: #A16EAE; border-color: #A16EAE;" border="1">
<tbody>
<tr style="height: 22.4062px;">
<td style="width: 97.6219%; height: 22.4062px;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Update: Perubahan Tarif Progresif PPh 21</h2>
Pemerintah telah melakukan perubahan ketentuan perpajakan melalui Rancangan Undang-Undang Harmonisai Peraturan Pajak (RUU HPP) yang telah disetujui pada Sidang Paripurna DPR pada tanggal 7 Oktober 2021. Terdapat banyak perubahan ketentuan pajak dan salah satunya adalah tarif pajak orang pribadi yang baru. Tarif pajak orang pribadi yang baru memperbaharui ketentuan yang sebelumnya diatur pada pasal 17 UU PPh (Undang-Undang Pajak Penghasilan). Perubahan ini berdampak pada perubahan perhitungan PPh 21 Karyawan perusahaan.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan Rp 0 sampai Rp 60.000.000 dikenakan tarif sebesar 5%</li>
<li>Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan Rp 60.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000 dikenakan tarif sebesar 15%.</li>
<li>Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 dikenakan tarif sebesar 25%.</li>
<li>Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000 dikenakan tarif sebesar 30%</li>
<li>Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp 5.000.000.000 dikenakan tarif sebesar 35%</li>
</ul>
Berdasarkan perubahan tersebut tarif PPh 21 UU HPP terdapat 5 lapisan dimana sebelumnya pada UU PPh hanya terdapat 4 lapisan. Pemerintah menambahkan lapisan ke-5 dengan tarif 35% dengan Penghasilan Kena Pajak dalam setahun diatas 5 Milyar Rupiah. Kemudian, pada lapisan pertama atau ke-1 pemerintah memperbesar Penghasilan Kena Pajak dalam setahun dari Rp 0 sampai dengan Rp 50 Juta menjadi dari 0 sampai dengan Rp 60 Juta.
&nbsp;
Adapun landasan hukum atas PPh 21 yang dibahas di depan mengacu pada beragam peraturan yang mengatur ketentuan-ketentuan pemotongan PPh 21, sebagai berikut:
<ol>
<li class="ql-align-justify" style="text-align: justify;"><a href="https://ktln.setneg.go.id/pdf/Fasilitas/UU_7_1983.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983</a> hingga <a href="https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU%20No.%2036%20Thn%202008.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008</a> tentang Pajak Penghasilan.</li>
<li class="ql-align-justify" style="text-align: justify;"><a href="https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/252~PMK.03~2008Per.HTM" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008</a> tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.</li>
<li class="ql-align-justify" style="text-align: justify;"><a href="https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/68TAHUN2009PP.HTM#:~:text=%3A-,PERATURAN%20PEMERINTAH%20TENTANG%20TARIF%20PAJAK%20PENGHASILAN%20PASAL%2021%20ATAS%20PENGHASILAN,HARI%20TUA%20YANG%20DIBAYARKAN%20SEKALIGUS.&amp;text=Dalam%20Peraturan%20Pemerintah%20ini%2C%20yang,1." target="_blank" rel="noopener noreferrer">Peraturan Pemerintah No. 68/2009</a> tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.</li>
<li class="ql-align-justify" style="text-align: justify;"><a href="https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2010/16~PMK.03~2010Per.HTM" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2010</a> tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.</li>
<li class="ql-align-justify" style="text-align: justify;"><a href="https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/PER-16%20SALINAN.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016</a> tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.</li>
<li class="ql-align-justify" style="text-align: justify;"><a href="https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/111866/PMK%20Nomor%20101%20Tahun%202016.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016</a> tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.</li>
<li class="ql-align-justify" style="text-align: justify;"><a href="http://www.ditkeu.itb.ac.id/wp/wp-content/uploads/2016/07/PMK-102-0102016-Penetapan-Pekerjaan-Peg-Harian-Mingguan-peg-TDK-TETAP-DLL.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.010/2016</a> tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Menimbang Pajak Penghasilan.</li>
<li><a href="https://jdih.kemenkeu.go.id/download/a9faab97-aca7-4f87-9fdc-faa8123d1454/7TAHUN2021UU.pdf">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021</a> tentang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.</li>
</ol>

PPh 21 merupakan pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak Orang Pribado (WPOP) dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya.

Pajak Penghasilan Pasal 21: Pengertian, Objek, Tarif dan Landasan Hukum serta Updatenya

Ketika kita ingin menjalankan suatu bisnis, jelas terdapat risiko yang mungkin kita tidak dapat hindari. Sebelum menjalankan bisnis, ada baiknya kita mempertimbangkan risiko &ndash; risiko yang mungkin terjadi kedepannya selama kita menjalankan bisnis. Risiko ini merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena akan mempengaruhi kebelangsungan bisnis yang dijalankan.
Risiko dalam berbisnis dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketidakpastian secara ekonomi (economic uncertainty caused), ketidakpastian disebabkan oleh alam (nature uncertainty caused), dan ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia (human uncertainty caused).
<h2 style="text-align: justify;">Jenis-Jenis Risiko dalam Berbisnis</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Risiko Keuangan</h3>
</li>
</ul>
Dalam menjalankan usaha, keuangan menjadi hal yang perlu diperhatikan, terutama dalam hal aliran kas (cashflow). Pengusaha harus bisa memikirkan cara untuk mengalokasikan kas untuk mengembangkan usaha, membayar gaji karyawan, memenuhi persediaan penjualan, dan masih banyak lagi. Jika arus kas tidak terkelola dengan baik, usaha bisa terancam mengalami kerugian.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Risiko Pasar</h3>
</li>
</ul>
Risiko pasar merupakan risiko yang terjadi karena adanya perubahan zaman, baik itu gaya hidup, pelanggan, dan produk baru yang lebih unggul. Kondisi pasar menjadi salah satu hal yang perlu diperhatika oleh para pengusaha. Kondisi pasar akan selalu mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Mengikuti tren pasar menjadi langkah yang penting dikarenakan jika kita tidak mengikutinya, kita akan tertinggal dengan pesaing kita dan para pelanggan akan lebih tertarik dengan produk yang mengikuti tren pasar. Para pengusaha harus terus melakukan inovasi dan lebih kreatif dalam membuat produk agar bisa bersaing dengan produk dari perusahaan lain.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Risiko Persaingan</h3>
</li>
</ul>
Dalam berbisnis, tentunya kita akan dihadapi dengan persaingan dengan produk-produk dari pengusaha lainnya. Hal ini tentu harus diperhatikan dikarenakan jika produk kita tidak mengalami peningkatan, maka produk pesaing bisa lebih laku. Para pengusaha harus terus melakukan improvisasi atas produk yang dijual agar tidak kalah saing dengan pengusaha lain.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Risiko Sumber Daya Manusia</h3>
</li>
</ul>
Ketika menjalani usaha, karyawan yang bekerja bisa mempengaruhi kinerja perusahaan juga. Karyawan yang bekerja bisa saja mengalami kegagalan untuk memenuhi tugas yang mereka kerjakan di tempat kerja karena bisa saya karyawan tersebut sakit, melakukan kecurangan, kurang arahan, dan berbagai macam sebab.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Risiko Bencana Alam</h3>
</li>
</ul>
Bencana alam menjadi hal yang tidak bisa kita perkirakan akan terjadi. Para pengusaha mungkin bisa mengambil langkah antisipasi, seperti mempunyai asuransi agar kerusakan bisa diminimalisir, menghindari daerah yang rawan mengalami bencana alam, dan banyak cara untuk mengantisipasinya.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Risiko Kebijakan Pemerintah</h3>
</li>
</ul>
Seiringnya berkembangnya zaman, regulasi yang dibuat oleh pemerintah juga akan mengalami perubahan. Tentunya hal ini dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Pengusaha harus siap dengan kebijakan yang diberikan pemerintah dan mengikuti aturannya, walau akan mempengaruhi usaha. Pengusaha harus mencari cara agar bisa beradaptasi dengan regulasi yang diterapkan dan tidak melanggarnya.
Itulah beberapa jenis risiko yang mungkin terjadi ketika kita ingin menjalankan suatu bisnis usaha. Risiko usaha sudah harus dipertimbangkan sebelum kita menjalankan suatu bisnis agar siap dengan konsekuensi yang mungkin terjadi dari risiko itu.

Ketika kita ingin menjalankan suatu bisnis, jelas terdapat risiko yang mungkin kita tidak dapat hindari. Sebelum menjalankan bisnis, ada baiknya kita mempertimbangkan risiko – risiko yang mungkin terjadi kedepannya selama kita menjalankan bisnis. Risiko ini merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena akan mempengaruhi kebelangsungan bisnis yang dijalankan.

Mengenal Jenis Risiko dalam Berbisnis

Dalam rangka membangun digital payment pada ekosistem UMKM di Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) tengah menggandeng PT SRC Indonesia Sembilan (SRCIS) untuk menginisiasi layanan digital payment di platform AYO SRC, yang mana SRC sendiri telah menaungi kurang lebih 5.000 Mitra dan 160.000 toko kelontong.
Kolaborasi apik ini telah disepakati dengan adanya penandatanganan perjanjian antara kedua belah pihak, baik pihah BRI maupun SRCIS yang dilaksanakan pada tanggal 16 September lalu. Handayani selaku Direktur Bisnis Konsumen BRI mengatakan, bahwa Kerjasama ini menjadi upaya BRI dan SRCIS dalam mendukung UMKM di Indonesia agar bertransaksi secara non-tunai atau cashless.
Seperti yang kita ketahui, semakin banyak transaksi yang dilakukan dengan cashless, maka semakin berkembang juga ekonomi digital di Indonesia. Selain itu, dengan adanya inisiasi digital payment ini juga dapat membantu dan mempermudah pada pelaku usaha UMKM atau toko kelontong mitra SRC dalam hal pembayaran. Segala transaksi yang terjadi nantinya akan lebih fleksibel dan menjamin kepastian pembayarannya kepada para mitra SRC.
Dengan adanya kolaborasi pada digital payment BRI pada platform yang disediakan SRCIS yakni AYO SRC diharapkan dapat membantu para pelaku usaha UMKM binaan SRCIS bisa lebih mengembangkan dan memperluas jangkauan penjualan usaha yang sedang dijalankan, yaitu dengan kemudahan dan kenyamanan transaski secara cashless.&nbsp;
Menurut BRI, dengan adanya kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah transaksi, value chain, hingga CASA BRI. Begitupun dengan seluruh unit kerja, e-channel, hingga agen BRILink akan dengan sigap dan siap mendukung transaksi virtual account dari seluruh pelaku usaha UMKM yang ada di Indonesia.
Sebagai tambahan, Handayani juga mengatakan bahwa dengan adanya jaringan kerja sama yang luas dan tersebar di seluruh Indonesia antara BRI dengan SRCIS tentunya dapat memudahkan akses ke beberapa daerah-daerah yang kerap kali sulit dijangkau dan hal ini tentunya dapat menghasilkan sebuah pertumbuhan positif dalam menciptakan transaksi hingga volume penjualan yang optimal.

Dalam rangka membangun digital payment pada ekosistem UMKM di Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) tengah menggandeng PT SRC Indonesia Sembilan (SRCIS) untuk menginisiasi layanan digital payment di platform AYO SRC, yang mana SRC sendiri telah menaungi kurang lebih 5.000 Mitra dan 160.000 toko kelontong.

Bangun Digital Payment, BRI Gandeng SRCIS Dukung UMKM Cashless

Dalam berbisnis, tentu kita ingin pelanggan kita selalu melakukan pembelian berulang (Repeat Purchase) terhadap produk yang kita jual. Tentu pembelian berulang dari pelanggan yang sama akan membantu perusahaan meningkatkan penjualannya.
Pembelian berulang atau (repeat purchase) merupakan kondisi dimana konsumen membeli barang atau jasa yang sama menggantikan barang atau jasa yang sebelumnya dia beli. Biasanya repeat purchase ini dilakukan oleh pelanggan yang sudah mengenal baik produk yang ia beli. Repeat purchase ini juga menjadi tanda bahwa penjual sudah mendapatkan loyalitas konsumen.
<h2 style="text-align: justify;">Mengapa Repeat Purchase Penting</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menandakan Keberhasilan Strategi Customer Retention</h3>
</li>
</ol>
Customer retention adalah berbagai cara yang dilakukan perusahaan agar bisa mempertahankan pelanggannya supaya tetap menggunakan barang atau jasa yang diberikan. Customer retention ini berhubungan erat dengan loyalitas pelanggan. Jika strategi yang digunakan tepat, maka pelanggan tidak hanya akan menaikkan pendapatan usaha, namun juga akan memberikan testimoni yang baik terhadap produk yang dijual.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3>Menandakan Indikator Customer Lifetime Value (CLV) yang Baik</h3>
</li>
</ol>
Customer Lifetime Value (CLV) merupakan perhitungan yang digunakan untuk memperkirakan nilai total pendapatan yang bisa didapatkan dari pelanggan tersebut. Sebagai contoh, Pak D membeli kue dengan harga Rp30.000. Pak D akan selalu membeli kue tersebut satu kali setiap bulan selama satu tahun. Maka, CLV dari Pak D adalah Rp360.000. Semakin sering pelanggan melakukan repeat purchase, maka nilai CLV yang didapat akan semakin tinggi.
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>
<h3>Lebih Mudah Untuk Berjualan kepada Pelanggan repeat purchase dari pada new purchase</h3>
</li>
</ol>
Untuk menarik pelanggan melakukan new purchase, pengusaha tentu membutuhkan biaya marketing yang lebih besar, agar mereka tertarik dan mau mencoba membeli. Pelanggan yang sudah melakukan repeat purchase sudah tahu dengan baik kualitas produk yang dijual, sehingga kesempatan mereka melakukan pembelian akan lebih besar dari pada pelanggan new purchase.
Banyak pengusaha yang terlalu mementingkan cara untuk mendapatkan pelanggan baru. Padahal, pelanggan tetap memberikan banyak keuntungan, tidak hanya dari satu sisi, namun kedua pihak mendapatkan keuntungan. Pihak pelanggan akan merasa senang dengan produk yang didapat dan bisa mendapat potongan harga dan pihak penjual akan mendapatkan penjualan lebih banyak dan bisa menaikkan reputasi penjual.

Dalam berbisnis, tentu kita ingin pelanggan kita selalu melakukan pembelian berulang (Repeat Purchase) terhadap produk yang kita jual. Tentu pembelian berulang dari pelanggan yang sama akan membantu perusahaan meningkatkan penjualannya.

Mengapa Repeat Purchase Penting dalam Berusaha?

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, partisipasi UMKM Indonesia pada rantai pasok global terbilang masih minim.
Dirinya mendorong pelaku UMKM bermitra dengan usaha besar agar dapat masuk dalam rantai pasok global. Sementara itu, dari keseluruhan perusahaan besar, sebanyak 25,6% di antaranya sudah berpartisipasi dalam rantai produksi global. Hal tersebut sangat timpang, karena mayoritas UMKM adalah pelaku usaha mikro.
Saat ini, partisipasi UMKM dalam global value chain baru sebanyak 4,1% dari jumlah unit usaha. Dibandingkan dengan beberapa negara lainnya, UMKM Indonesia masih tertinggal dalam rantai pasok global. Di negara tetangga persentasenya lebih besar, seperti di Malaysia sudah mencapai 46,2%, Thailand 29,6%, Filipina 21,4%, dan Vietnam 20,1%.
Teten menyampaikan bahwa masih ada tantangan lain bagi UMKM go global. Tantangan tersebut, yaitu masih rendahnya kemitraan strategis, rendahnya daya saing, tingginya biaya logistik, serta rendahnya pemenuhan sertifikasi internasional para pelaku UMKM di Indonesia.
Teten juga menyampaikan, kemitraan sangat dibutuhkan untuk mendorong UMKM agar semakin berkembang. Di dalamnya meliputi adanya alih ketrampilan dan teknologi, hingga pendampingan produk UMKM. Ia juga berharap, UMKM masuk rantai pasok industri, seperti Jepang, Korea Selatan, dan China.
Selain itu, usaha besar juga harus mendahulukan usaha mikro dan kecil, dalam warabala, penyediaan lokasi, dan dalam distribusi memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa.
Lebih lanjut, dari kemitraan tersebut terdapat insentif yang mendukung UMKM dan usaha besar. Mulai dari pengurangan pajak dan retribusi daerah, bantuan modal dan riset kepada UMK serta koperasi, hingga pelatihan vokasi.
Sementara itu, usaha menengah dan besar akan memperoleh insentif pengurangan pajak dan restribusi daerah, dan super deduction tax atas pendampingan vokasi. Pemerintah juga akan memberikan kemudahan pembiayaan untuk rantai pasok UMK dan koperasi melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) klister dan LPDB-KUMKM.

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, partisipasi UMKM Indonesia pada rantai pasok global terbilang masih minim.

Artikel Sobat Pajak