Pada dasarnya, Pemerintah memiliki peranan khusus dalam membantu menstabilkan segala harga dan ketersediaan dari bahan-bahan pokok di pasaran. Hal ini tentunya sebagai upaya pemerintah dalam mendukung dan membantu para pedangan/usaha kecil seperti UMKM bertahan dalam kegiatan usahanya ditengah-tengah kondisi yang kerap kali dipenuhi ketidakpastian.
Sejak diresmikannya kenaikan bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah, Hermawati Setyorinny selaku Ketua Umum dari Asosiasi IUMKM Indonesia atau disingkat AKUMANDIRI, mengatakan bahwa kenaikan pada harga BBM akan memberikan nasib buruk bagi para pelaku usaha UMKM. Dalam kondisi seperti inilah UMKM kembali terpuruk setelah beberapa tahun belakangan ini telah dihantui dengan pandemi Covid-19.
Kenaikan tidak hanya terjadi di BBM saya, sebelum-sebelumnya kenaikan telah terjadi pada harga elpiji non-subsidi, kenaikan daya tarif listrik, hingga kenaikan harga bahan pokok. Kenaikan tersebut tentunya berdampak secara langsung pada ongkos produksi. Dengan adanya kenaikan, mau tidak mau para pelaku usaha UMKM akan menaikan harga jual produknya. Kendati demikian, itu bukanlah win-win solution, lantaran daya beli masyarakat akan menjadi turun. Kondisi seperti ini, ibarat makan buah simalakama, atau dalam artian apapun yang terjadi harus diterima dan tetap harus bertahan.
Situasi seperti ini mengharuskan para pelaku usaha UMKM memutar otak dengan segala solusi dan inovasi terhadap produk usahanya. Sebagai contoh, mulai dari mengganti bahan-bahan produksi semula dengan alternatif yang lebih murah, mengurangi kuantitas produksi pada barang tanpa mengesampingkan kualitas, atau solusi terakhir ialah hanya mengambil keuntungan yang sedikit.
Hermawati kembali mengatakan bahwa ditengah kondisi seperti ini UMKM terpaksa harus bertahan dengan segala kebutuhan-kebutuhan yang ada, hingga akhirnya akan memberikan efek penyerapan tenaga kerja yang sangat signifikan. Dalam kondisi ini, UMKM tidak hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, pemerintah pun juga harus campur tangan sebagai pertanggung jawaban atas kenaikan harga BBM.
Sejauh ini, Pemerintah telah berupaya dengan program insentif BLT (Bantuan Langsung Tunai) sebagai subsidi BBM kepada mereka yang terdampak. Besaran subsidi yang diberikan pemerintah sebesar Rp. 150rb yang akan disalurkan selama 4 bulan atau jika diakumulasikan, penerima BLT akan mendapatkan sebesar Rp. 600rb. Program ini telah berlangsung dan akan disalurkan kepada 20,65 juta penerima dengan jumlah anggaran sebsar Rp. 12,4 triliun.
Meskipun demikian, pemerintah tetap harus menemukan kembali solusi-solusi terbaik lainnya bagi pelaku usaha mikro (UMKM) selain dari program BLT Subsidi BBM ini, yakni dengan membantu memudahkan ketersediaan barang atau bahan-bahan kebutuhan pokok hingga pada kestabilan harga.

Pada dasarnya, Pemerintah memiliki peranan khusus dalam membantu menstabilkan segala harga dan ketersediaan dari bahan-bahan pokok di pasaran. Hal ini tentunya sebagai upaya pemerintah dalam mendukung dan membantu para pedangan/usaha kecil seperti UMKM bertahan dalam kegiatan usahanya ditengah-tengah kondisi yang kerap kali dipenuhi ketidakpastian.

Nasib Pelaku Usaha UMKM di Tengah Kenaikan Harga BBM

Pada bulan Oktober 2022, pemerintah kembali mencairkan BLT UMKM. Bantuan sosial (bansos) ini akan diberikan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2022.
BLT UMKM 2022 ini juga akan diberikan kepada ojek online dan nelayan. Kebijakan BLT UMKM diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penganan Dampak Inflasi Tahun Anggara 2022 yang ditandatangani pada 5 September 2022.
Penyaluran BPUM/BLT UMKM akan dilakukan mulai bulan Oktober 2022 melalui pemerintah daerah (Pemda). Meski demikian, belum diumumkan besaran nilai yang akan disalurkan pada BPUM/BLT UMKM 2022.
Adapun, besaran BPUM/BLT UMKM yang telah dilakukan pada tahun lalu diketahui sebesar Rp 1,2 juta per pelaku UMKM.
Oleh karena itu, tidak ada salahnya bagi Anda untuk mempersiapkan syarat-syarat sebelum mendaftar program BLT UMKM 2022. Berikut adalah syarat dan cara daftar BLT UMKM 2022.
<h2 style="text-align: justify;">Syarat Daftar BLT UMKM 2022</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI)</li>
<li>Pemohon mempunyai Kartu Identitas Penduduk (KTP) atau e-KTP</li>
<li>Pemohon merupakan pelaku UMKM yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya</li>
<li>Pemohon tidak berstatus sebagai anggota Polri/TNI, Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai BUMN, dan pegawai BUMD</li>
<li>Penerima tidak dalam kondisi menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan kredit usaha rakyat (KUR)</li>
<li>Para pelaku UMKM yang mempunyai KTP dan domisili usaha yang berbeda, bisa melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU)</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Cara Daftar BLT UMKM 2022</h2>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Siapkan seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan</li>
<li style="text-align: justify;">Daftarkan diri ke pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) setempat untuk memperoleh surat rekomendasi</li>
<li style="text-align: justify;">Lampirkan dokumen berupa NIK, Nomor KK, nama lengkap, alamat tempat tinggal, dan identitas bidang usaha</li>
<li style="text-align: justify;">Selanjutnya, pihak Diskop UKM akan memproses dan memverifikasi permohonan yang telah diajukan</li>
<li style="text-align: justify;">Silakan pantau status penerimaan permohonan di laman <a href="https://eform.bri.co.id/bpum">https://eform.bri.co.id/bpum</a> dengan memasukkan NIK dan kode verifikasi</li>
</ul>

Pada bulan Oktober 2022, pemerintah kembali mencairkan BLT UMKM. Bantuan sosial (bansos) ini akan diberikan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2022.

BLT UMKM Hadir Lagi Bulan Oktober 2022, Ini Dia Cara Daftarnya!

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaaan dalam satu periode tertentu yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaaan tersebut. Laporan keuangan berisi semua pencatatan transaksi dan pencatatan uang yang telah terjadi dalam perusahaan tersebut.
Tujuan dari dibuatnya laporan keuangan ini tentunya untuk mengetahui bagaimana keadaan keuangan perusahaan tersebut dalam periode yang ditentukan. Laporan tersebut tentu akan berguna untuk para pelaku usaha dan atau pemilik usaha.
<h2 style="text-align: justify;">Jenis-Jenis Laporan Keuangan</h2>
Menurut Standar Akutansi Keuangan di Indonesia, ada 5 jenis laporan keuangan yang biasa digunakan:
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Laporan Laba Rugi (Income Statement)</h3>
</li>
</ul>
Laporan laba rugi biasanya digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui apakah perusahaan mengalam untung atau rugi. Laporan laba rugi ini berfungsi untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Di dalam laporan ini juga mengandung informasi berupa pendapatan, pengeluaran, serta beban pajak yang berguna sebagai dasar pengambilan keputusan langkah selanjutnya dalam berbisnis
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Laporan Neraca (Balance Sheet)</h3>
</li>
</ul>
Laporan neraca bisa disebut juga sebagai laporan posisi keuangan yang menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan modal dalam satu periode. Laporan ini berfungsi untuk menaksirkan keuangan peruahaan seperti aset, liabilitas (kewajiban), dan ekuitas (modal). Dimana dalam membuat neraca, harus menggunakan persamaan dasar akuntansi.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Laporan Perubahan Modal</h3>
</li>
</ul>
Laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menggambarkan perubahan aktiva bersih perusahaan selama satu periode. Komponen yang dibutuhkan untuk membuat laporan ini adalah modal yang dimiliki di awal periode, pengambulan dana dari pemilik usaha, dan total laba rugi dalam periode tersebut.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Laporan Arus Kas (Cash Flow Statement)</h3>
</li>
</ul>
Laporan arus kas berisi informasi mengenai aliran arus kas perusahaan yang masuk dan keluar. Selain memberi informasi aliran arus kas, laporan ini juga berfungsi sebagai indicator untuk memprediksi arus kas yang mendatang. Laporan arus kas ini terbagi dalam 3 jenis, yaitu
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>Aktivitas Operasi (Operating Activities), jurnal laporan arus kas yang berisi kegiatan operasional perusahaan, seperti kegiatan penjualan, pembayaran sewa, pembayaran gaji, dan lain-lain</li>
<li>Aktivitas Investasi (Investing Activities), jurnal laporan arus kas yang dihasilkan dari penjualan atau pembelian aktiva tetap.</li>
<li>Aktivitas Pendanaan (Financing Activities), jurnal laporan arus kas yang berasal dari penambahaan modal perusahaan.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>
<h3>Catatan Atas Laporan Keuangan</h3>
</li>
</ul>
Catatan ini biasanya dibuat oleh perusahaan yang berskala besar atau yang sudah go-public. Catatan ini berguna untuk memberikan penjelasan lebih rinci terkait keuangan suatu perusahaan, dimana biasanya memiliki isi yang sangat tebal dan terdiri dari banyak halaman.

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaaan dalam satu periode tertentu yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaaan tersebut. Laporan keuangan berisi semua pencatatan transaksi dan pencatatan uang yang telah terjadi dalam perusahaan tersebut.

5 Jenis Laporan Keuangan dan Fungsinya

Menteri BUMN Erick Thohir mengizinkan perusahaan pelat merah memberikan modal usaha kepada UMKM dengan bunga flat 3%. Hal ini tertutang dalam Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-6/MBU/09/2022 mengenai Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN.
Sebagai informasi, istilah &ldquo;pelat merah&rdquo; lazim digunakan untuk penyebutan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebenarnya, sebutan &ldquo;pelat merah&rdquo; merujuk pada pelat nomor kendaraan bermotor dinas pemerintah yang memiliki warna dasar merah dengan tulisan putih.
Merujuk pada Pasal 12 ayat (2) bahwa BUMN dapat memberikan modal kerja dalam bentuk pinjaman. Besaran administrasinya adalah 3% per tahun dari saldo awal tahun.
BUMN juga dapat menetapkan suku bunga flat setara 3% per tahun dari saldo awal pinjaman pada awal tahun, atau dengan jangka waktu/tenor pinjaman paling lama 3 (tiga) tahun.
Selain itu, BUMN dapat memberikan pinjaman dalam bentuk syariah dengan ketentuan, yaitu jika prinsip jual beli maka proyeksi margin yang dihasilkan disetarakan dengan margin sebesar jasa administrasi sesuai yang dimaksud pada ayat (2). Kemudian, jika prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN adalah mulai dari 10% hingga maksimal 50% sesuai dengan perjanjian.
Adapun untuk besaran pinjaman yang berhak diberikan oleh BUMN paling banyak senilai Rp 250 juta. Hal ini tertuang dalam Pasal 12 ayat (1).
Lebih lanjut, BUMN juga berhak menambah pinjaman untuk membiayai kebutuhan usaha jangka pendek, dengan ketentuan paling lama 1 (satu) tahun dengan jumlah maksimal yang dapat disalurkan senilai Rp 100 juta.

Menteri BUMN Erick Thohir mengizinkan perusahaan pelat merah memberikan modal usaha kepada UMKM dengan bunga flat 3%. Hal ini tertutang dalam Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-6/MBU/09/2022 mengenai Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN.

Kabar Gembira! UMKM Dapat Pinjaman Modal Bunga Flat 3% Dari Menteri BUMN

Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). PKP itu sendiri adalah pihak pengusaha/penjual/perusahaan yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenai PPN dimana PKP harus dikukuhkan oleh DJP dan memenuhi syarat yang telah ditentukan.
Faktur pajak dapat diartikan sebagai tanda bukti bahwa PKP telah memungut pajak dari konsumen yang telah melakukan transaksi atas BKP atau JKP. Faktur pajak ini berisi besaran PPN yang harus dibayar oleh konsumen kepada PKP, dimana PPN yang tercantum menjadi pajak keluaran untuk PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Dengan adanya faktur pajak, PKP memiliki bukti bahwa PKP telah menyetor, memungut dan melapor SPT Masa PPN sesuai dengan aturan yang berlaku.
Faktur pajak ini diatur dalam Undang-Undang (UU) No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM) dan untuk teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 151/PMK.03/2013.
<h2 style="text-align: justify;">Jenis-Jenis Faktur Pajak</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Faktur Pajak Keluaran adalah faktur pajak yang dibuat PKP saat melakukan penjualan atas BKP dan/atau JKP, serta BKP yang tergolong barang mewah;</li>
<li>Faktur Pajak Masukan adalah faktur pajak yang didapatkan PKP ketika melakukan pembelian BKP dan/atau JKP dari PKP lainnya;</li>
<li>Faktur Pajak Pengganti adalah penggantian atas faktur pajak yang telah dibuat karena ada kesalahan dalam pengisian. PKP dapat mengeluarkan faktur pajak pengganti bila ada kesalahan dalam pengisian kecuali kesalahan pengisian NPWP.</li>
<li>Faktur Pajak Gabungan adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama selama satu bulan kalender;</li>
<li>Faktur Pajak Digunggung adalah faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan tandatangan penjual. Untuk faktur pajak jenis ini, hanya PKP pedangan eceran yang boleh membuatnya.</li>
<li>Faktur Pajak Cacat adalah faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani termasuk kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. PKP dapat membetulkna faktur pajak cacat dengan membuat faktur pajak pengganti.</li>
<li>Faktur Pajak Batal adalah faktur pajak yang dibatalkan dikarenakan pembatalan transaksi. PKP juga harus membatalkan faktur pajak jika ada kesalahan dalam mengisi NPWP.</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">Kapan Pembuatan Faktur Pajak</h2>
Setelah mengetahui fungsi dan jenis faktur, berikutnya kita membahas kapan waktu yang tepat untuk membuat faktur pajak. PKP wajib membuat faktur pajak saat:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Penerimaaan pembayaran sebelum terjadinya penyerahan BKP dan/atau JKP</li>
<li>Penerimaan pembayaran termin dalam penyerahan sebagian tahap pekerjaan</li>
<li>Saat lain yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan</li>
</ul>
Ketentuan waktu yang tepat untuk pembuatan faktur pajak ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.151/PMK.03/2013.

Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). PKP itu sendiri adalah pihak pengusaha/penjual/perusahaan yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenai PPN dimana PKP harus dikukuhkan oleh DJP dan memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Apa itu Faktur Pajak?

Meski sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terlihat kecil dengan perputaran modal yang tidak terlalu besar. Namun, pada kenyataannya UMKM justru menjadi tulang punggung roda ekonomi Indonesia. Maka, sudah sewajarnya jika sektor ini harus memperoleh kepastian akses terhadap teknologi dan ekonomi digital.
Wakil Ketua Komisi XI Fathan Subchi mengatakan, bahwa mayoritas bentuk usaha di Indonesia masih dalam bentuk UMKM. Oleh karena itu, sudah sepantasnya jika masyarakat terus berupaya mendorong berkelanjutan bagi pengembangan dan ketahanan UMKM, khsusunya dalam hal pengembangan teknologi, ekonomi digital, dan akses modal.
Fathan Subchi menjelaskan bahwa setelah 3 (tiga) tahun dilanda pandemi Covid-19 sektor UMKM sudah mulai bangkit kembali dari keterpurukan. Meskipun demikian, sektor ini masih menghadapi banyak tantangan nyata, mulai dari peningkatan kapasitas, akses teknologi, akses pasar global, akses modal, dan pendanaan alternatif, hingga integrasi mata rantai regional dan global.
Tantangan ini masih menjadi pekerjaan rumah bersama, sehingga perlu ada kolaborasi dari para stakeholder agar UMKM benar-benar memperoleh dukungan keberlanjutan.
Adapun, situasi ini akan mungkin terjadi jika di awal pelaku UMKM didukung menggunakan berbagai aplikasi digital yang memudahkan transaksi dan komunikasi dengan stakeholder terkait.
Dengan demikian, Fathan Subchi beserta pihaknya terus mendorong para pengguna teknologi digital yang memiliki komitmen kuat ke sektor UMKM.

Meski sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terlihat kecil dengan perputaran modal yang tidak terlalu besar. Namun, pada kenyataannya UMKM justru menjadi tulang punggung roda ekonomi Indonesia. Maka, sudah sewajarnya jika sektor ini harus memperoleh kepastian akses terhadap teknologi dan ekonomi digital. 

Wakil Ketua Komisi XI Dorong UMKM Pakai Aplikasi Digital

Dalam menjalankan usaha, mesin kasir menjadi komponen penting dalam pencatatan transaksi, apalagi semakin berkembangnya zaman mesin kasir pun mengalami kemajuan menjadi Point of Sale (POS).
POS adalah sistem komputerisasi yang menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras tidak hanya merekam penjualan, namun juga memiliki fungsi lainnya, seperti sistem berbasis cloud, manajemen staff, dan lain-lain. Saat ini, sudah banyak usaha yang beralih dari mesin kasir menjadi POS dikarenakan POS memudahkan para usaha menjalani usaha dengan efisien.
<h2 style="text-align: justify;">Tips Memilih Aplikasi Kasir</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Aplikasi disesuaikan dengan Kebutuhan Bisnis</h3>
</li>
</ol>
Banyak sistem POS yang memberikan banyak fitur kepada penggunanya agar memudahkan penjualan. Namun, fitur POS perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, restoran, dan lain sebagainya memiliki perbedaan penggunaan. Oleh karena itu, sebaiknya fitur yang diberikan disesuaikan dengan jenis bisnis yang dijalankan agar tidak membingungkan penggunaan.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3>Kemudahan dalam Penggunaan</h3>
</li>
</ol>
Tampilan yang user friendly sudah menjadi aspek yang penting dalam kelangsungan bisnis. Dengan aplikasi yang mudah dimengerti dan mudah digunakan tentu akan mempercepat dan memudahkan penggunaan.
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>
<h3>Software Berbasis Cloud</h3>
</li>
</ol>
Dengan adanya teknologi berbasis Cloud, data segala transaksi beserta lain-lainnya akan tersimpan secara otomatis. Dengan adanya fitur ini, penjual dapat mengakses data tersebut dimana saja dan kapan saja selama perangkat terhubung dengan internet.
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>
<h3>Keamanan Data Terjamin</h3>
</li>
</ol>
POS yang berbasis online akan menyimpan data transaksinya ke database penyedia jasa POS. Disini pengguna harus memilih aplikasi yang terjamin keamanannya dan reputasinya agar tidak ada kebocoran data.
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>
<h3>Terdapat Layanan Customer Service</h3>
</li>
</ol>
Dalam penggunaan teknologi, tentu sering mengalami error atau ada masalah yang tiba-tiba muncul. Tentu ketika POS mengalami error akan menghambat jalannya kegiatan bisnis. Disini customer service berperan untuk membantu para pengguna yang mengalami kendala tersebut.
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li>
<h3>Aplikasi Tersinkronisasi dengan Stok Penjualan</h3>
</li>
</ol>
Dengan aplikasi POS yang tersinkronisasi dengan stok penjualan, tentu akan memudahkan pemilik usaha dalam mencatat persediaan penjualan.

Dalam menjalankan usaha, mesin kasir menjadi komponen penting dalam pencatatan transaksi, apalagi semakin berkembangnya zaman mesin kasir pun mengalami kemajuan menjadi Point of Sale (POS).

Tips Memilih Aplikasi Kasir untuk Usaha

Usaha mikro, kecil, dan menengah adalah istilah umum dalam ilmu ekonomi dunia yang digunakan untuk menyebut usaha produksi ekonomi yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha menurut kriteria yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2008.
Pemerintah berupaya melakukan mitigasi pada dampak tingginya inflasi global dan domestik terhadap pertumbuhan kredit atau hibah segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kelompok Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Suminto mengatakan, upaya tersebut telah dilakukan pemerintah melalui berbagai dukungan anggaran atau program stimulus dalam APBN.
Dua pilar stimulus pemerintah untuk mendongkrak kinerja keuangan segmen UMKM dalam menghadapi risiko inflasi yang tinggi adalah Program Kredit Korporasi Rakyat atau program KUR dan Program Keuangan Mikro UMi.
Tercatat hingga Agustus 2022, capaian penyaluran KUR mencapai Rp 218 triliun, 58% dari target yang direncanakan, dan capaian kumulatif pendanaan UMi mencapai Rp 22 triliun. Sementara itu, Anggota XI Komite DPR RI, Misbakhun menegaskan, kombinasi kebijakan yang tepat saat ini memang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan UMKM melalui akses sumber daya keuangan yang utama.&nbsp; Menurut Misbakhun Sinergi, diperlukan juga koordinasi antara sektor fiskal, moneter, dan keuangan, dikarenakan hal ini merupakan aset yang sangat besar.
Setiyarta, Head of Small Business Sales BRI, mengatakan berbagai stimulus terkait dana belanja pemerintah telah mendukung bisnis pialang perusahaan. Misalnya, untuk KUR, dari pagu KUR 373,17 triliun pada 2022, bank dengan kode emiten BBRI akan mendapat pagu Rp 260 triliun untuk disalurkan ke pelaku UMKM.
Menurut Setiyarta, berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sangat mendukung dalam proses stimulus tersebut, itulah mengapa pemerintah memberikan dampak dalam hal tersebut.
Oleh karena itu, ia menambahkan insentif pemerintah pun akan segera kita gunakan untuk mensinergikan tujuan daripada insentif untuk menjangkau masyarakat. Alokasi kredit perseroan yang fokus pada segmen UMKM selalu lebih kuat dalam merespons kenaikan inflasi, yang dibuktikan dengan portofolio kredit yang kuat.

Usaha mikro, kecil, dan menengah adalah istilah umum dalam ilmu ekonomi dunia yang digunakan untuk menyebut usaha produksi ekonomi yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha menurut kriteria yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2008.

Pemerintah Dongkrak Kredit untuk UMKM

Di era digital sekarang, kita bisa mendapatkan berbagai hal hanya dengan mengakses computer atau smartphone. Kemajuan teknologi memberikan pengaruh yang signifikan ke berbagai bidang, terutama dalam bisnis. Perusahaan harus bisa menyesuaikan usahanya dengan kemajuan zaman, apalagi sekarang sudah marak dengan bisnis yang berbasis go digital.
Go digital atau digitalisasi adalah proses dimana adanya perubahaan bisnis dari yang bersifat konvensional menjadi virtual. Perubahan bisnis ini dengan cara memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam proses berjalannya usaha.
Namun, sampai saat ini masih ada beberapa pelaku UMKM yang belum menerapkan go digital ini. Ketua Umum idEA Bima Laga menyampaikan bahwa ada sekitar 19 juta UMKM yang sudah berjualan di platform digital yang di bawah naungannya dan masih ada 11 juta yang belum bergabung platform digital. Pemerintah menargetkan 30 juta UMKM sudah masuk platform digital pada 2024.
<h2 style="text-align: justify;">Alasan UMKM Perlu Menerapkan Go Digital</h2>
Berikut penjelasan beberapa alasan mengapa para pelaku UMKM perlu menerapkan go digital pada bisnisnya:
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menjangkau target pasar yang lebih luas</h3>
</li>
</ul>
Dengan memanfaatkan sosial media, iklan di situs website, marketplace, dan lain-lainnya, usaha para UMKM dapat lebih mudah dilirik oleh para konsumen. Marketing tradisional akan memakan waktu lebih lama dan juga hany
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Mengurangi risiko kehilangan target pasar</h3>
</li>
</ul>
Saat ini, banyak sekali usaha konvensional yang kehilangan pelanggan dikarenakan banyak pelanggan yang mulai berpindah untuk berbelanja melalui platform digital dikarenakan kemudahannya. Jika para pelaku UMKM tidak menyesuaikan, maka mereka bisa kehilangan pendapatan dari para pelanggan.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Pengguna Internet semakin bertambah</h3>
</li>
</ul>
Setiap tahunnya, pengguna internet di dunia, termasuk Indonesia bertambah secara signifikan. Tentunya dengan semakin banyaknya pengguna internet, maka akan semakin banyak pengguna yang memanfaatkan platform digital untuk berbelanja.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Memangkas biaya operasional</h3>
</li>
</ul>
Dengan menerapkan go digital para pelaku bisa memangkas biaya operasional, seperti biaya sewa kios. Saat ini, para pelaku UMKM tidak harus mempunyai toko fisik agar produk yang dijualnya dapat dikenal. Pelaku UMKM bisa membuat website untuk sebagai tempat untuk menjual produknya. Selain itu, biaya pembuatan website memakan biaya jauh lebih terjangkau daripada harus menyewa tempat fisik untuk usaha.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Kemudahan mengelola bisnis</h3>
</li>
</ul>
Saat ini platform marketplace, memberikan layanan kepada penjualnya fitur analisis penjualan, pengaturan stok, dan macam-macam sampai fitur laporan penjualan bulanan. Tentu hal ini sangat meringankan pekerjaan para pelaku UMKM dalam mengelola laporan keuangan.
Perpindahan ranah bisnis dari yang bersifat konvensional ke go digital tentu akan terdapat beberapa konsekuensi yang harus ditanggung, seperti perlu menguasai penggunaan teknologi, perlu menguasai teknik packaging, dan lain-lain. Namun dengan memanfaatkan go digital bisnis UMKM akan naik kelas di mata para konsumen. Para konsumen akan merasa produk hasil dari UMKM tidak kalah dengan produk buatan mancanegara.

Di era digital sekarang, kita bisa mendapatkan berbagai hal hanya dengan mengakses computer atau smartphone. Kemajuan teknologi memberikan pengaruh yang signifikan ke berbagai bidang, terutama dalam bisnis. Perusahaan harus bisa menyesuaikan usahanya dengan kemajuan zaman, apalagi sekarang sudah marak dengan bisnis yang berbasis go digital.

Go Digital Strategi Memperkuat UMKM

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendukung pengembangan UMKM dan menjadikan UMKM sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional.
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Dewan Komisioner (ADK) OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) Friderica Widyasari Dewi pada acara Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) Sumatera Barat di Pantai Purih, Padang.
Friderica menilai bahwa pelaku UMKM Sumatera Barat yang sudah mengikuti rangkaian pelatihan dan pendampingan melalui program Gernas BBI bisa menjadi mitra Pemerintah Provinsi dan Kota dalam melaksanakan aksi afirmasi belanja produk dalam negeri, sehingga bisa menjadi sumber ekonomi baru.
Lebih lanjut, OJK akan terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan berbagai program pengembangan UMKM, seperti memberikan bantuan pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan bagi para pelaku UMKM.
Sinergi ini diharapkan dapat mendorong kemajuan ekonomi dan keuangan syariah di Sumatera Barat. Selain itu, diharapkan juga mampu memacu semangat masyarakat agar lebih cinta dan bangga membeli produk serta berwisata di Indonesia.
OJK juga akan terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat dan pelaku UMKM, sehingga dapat meningkatkan pemahamannya dalam memanfaatkan produk dan jasa keuangan.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyelfi Ansharullah menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap komitmen dan dukungan OJK dalam penyelenggaraan Gernas BBI.
Ia juga berharap dapat bekerja sama dan bersinergi dengan OJK serta seluruh pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan bantuan pembiayaan ke pelaku UMKM dan program peningkatan literasi keuangan di Sumatera Barat.
Sebagai informasi, Gernas BBI di Sumatera Barat telah diikuti oleh 332 UMKM Binaan, dan sebanyak 45 UMKM telah diseleksi untuk mengikuti showcase, pelatihan, pendampingan, dan penjualan e-commerce hingga akhirnya terpilih 5 (lima) UMKM champions.
OJK dan para mitra strategis berhasil mendukung 660 UMKM Sumatera Barat untuk dapat on-boarding melalui platform e-commerce. Realisasi transaksi penjualan barang UMKM baik melalui penjualan online maupun offline mencapai Rp 15,72 miliar.
Selain itu, sebanyak 27 kegiatan pendampingan dan pelatihan telah dilakukan OJK, mulai dari capacitiy building, standard service, on-boarding ke e-commerce, manajemen dan marcom, serta pelatihan go-export. Adapun, kegiatan ini diselenggarakan baik secara offline maupun online, dan diikuti oleh 3.911 UMKM di Sumatera Barat.
Keberhasilan Gernas BBI terbukti telah mampu memberikan semangat baru dan motivasi bagi pelaku UMKM dari berbagai daerah untuk terus berinovasi dan berkreasi menghadapi tantangan yang ada.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendukung pengembangan UMKM dan menjadikan UMKM sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional.

OJK Mendukung Pengembangan UMKM Daerah

Berkembangnya teknologi memberikan kita kemudahan dalam melakukan pekerjaan yang ada. Segala aktivitas semakin dipermudah dengan adanya teknologi yang terus berkembang.
Ekonomi digital semakin menjamur di Indonesia. Banyak sekali kegiatan perekonomian yang memanfaatkan teknologi dalam prosesnya, baik itu dalam jual-beli sampai kegiatan investasi. Hal ini memudahkan kita dalam melakukan kegiatan ekonomi tanpa melihat waktu dan tempat selama kita memiliki teknologi yang menunjang. Namun, sayangnya dari semua kemudahan yang ada terdapat juga tantangan yang harus kita hadapi dalam era ekonomi digital ini. Berikut Beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam era ekonomi digital
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3> Ancaman Cyber Security</h3>
</li>
</ol>
Di era yang serba digital, ancaman serangan cyber menjadi hal yang perlu dikhawatirkan. Serangan cyber security masih menjadi hal yang perlu dikhawatirkan bagi para pengguna internet Indonesia. Dikhawatirkan dengan adanya serangan cyber, data dan informasi rahasia pengguna dapat dicuri dan disalahgunakan oleh pembuat serangan cyber. Tentu dibutuhkan keamanan lebih agar pengguna internet dapat mengakses layanan ekonomi digital dengan aman tanpa adanya kekhawatiran kehilangan data.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3> </h3>
<h3>Persaingan semakin ketat</h3>
</li>
</ol>
Perekonomian digital membuat semakin meningkatnya persaingan pasar global. Produk dari luar negeri semakin mudah masuk ke dalam negeri. Hal ini dapat mengancam berkembanganya produk lokal dikarenakan masih minimnya produk lokal yang terdapat di e-commerce. Oleh karena itu, para pelaku UMKM harus berinisiatif dalam memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li> 
<h3>Sumber Daya Manusia</h3>
</li>
</ol>
Saat ini, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di negara kita masih bisa terbilang jauh tertinggal dari negara lain. Berdasarkan riset bank dunia pada tahun 2018, SDM (Human Capital Index / HCI) Indonesia masih berada pada peringkat 87 dari 157 negara. SDM negara Indonesia berada di posisi yang rendah bila dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara. Pemerintah perlu mencari solusi dalam membangun dan meningkatkan kualitas SDM di Indonesia agar pembangunan di Indonesia di era mendatang bisa semakin membaik.
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li> 
<h3>Akses internet</h3>
</li>
</ol>
Saat ini akses internet sudah menjadi kebutuhan utama. Tanpa adanya internet kegiatan ekonomi bisa berjalan terhambat. Saat ini, akses internet di Indonesia masih hanya tersebar di kota-kota besar, seperti Jawa, Sumatera, dan Bali. Sedangkan wilayah lainnya, terutama yang berada di daerah terpencil masih memiliki keterbatasan dalam mengakses internet.
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>
<h3> </h3>
<h3>Regulasi hukum</h3>
</li>
</ol>
Hukum yang berlaku tentunya harus mengikuti perkembangan zaman. Hukum harus disesuaikan dengan perkembangan zaman agar tidak adanya oknum yang menyalahgunakan teknologi untuk kejahatan. Diharapkan pemerintah senantiasa melakukan pembaruan regulasi agar kegiatan ekonomi bisa berjalan tanpa adanya hambatan.

Berkembangnya teknologi memberikan kita kemudahan dalam melakukan pekerjaan yang ada. Segala aktivitas semakin dipermudah dengan adanya teknologi yang terus berkembang.

Tantangan dalam Menghadapi Era Ekonomi Digital

Sebelumnya, pemerintah sudah mengumumkan bahwa akan memberikan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) pada awal September 2022. BLT BBM 2022 merupakan salah satu program dari pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat akibat tekanan naiknya harga kebutuhan pangan di tengah naiknya harga BBM. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini.
BLT dari pengalihan subsidi BBM akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan masing-masing sebesar Rp 600.000 yang diberikan secara bertahap dalam dua kali penyaluran atau pembayaran, yakni pada bulan September sampai Desember 2022 nanti. Masing-masing pencairan akan menerima Rp300.000, sehingga jumlah total dana yang bisa didapatkan adalah Rp600.000.
Tentunya penyaluran BLT BBM 2022 oleh Kemensos ini hanya diberikan kepada masyarakat yang sudah memenuhi syarat serta kriteria yang ditentukan, yaitu masyarakat yang termasuk kategori penerima dari golongan keluarga miskin, pra sejahtera, dan juga yang terdampak pandemi Covid-19.
<h2 style="text-align: justify;">Cara Daftar Bansos BLT BBM 2022</h2>
Risma mengatakan, masyarakat dapat mengajukan diri sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui Program Usul Sanggah. Program Usul Sanggah ini merupakan fitur di dalam Aplikasi Cek Bansos yang tujuannya sebagai solusi permasalahan data orang yang berhak mendapatkan bantuan tapi tidak mendapatkan (exclusion error), atau sebaliknya. Melalui fitur ini, pemilik akun dapat mendaftarkan diri, keluarga, warga atau fakir miskin lain secara langsung pada tombol tambah usulan. Apabila pemilik akun mengusulkan keluarga sendiri, status tertulis 1 Kartu Keluarga (KK).
<ul style="text-align: justify;">
<li>Fitur Usul</li>
</ul>
Fitur usul ini digunakan jika seseorang yang telah memenuhi kriteria untuk BLT UMKM 2022 dan melakukan pengecekan data pengguna namun, belum ditemukan pada Cek Bansos, maka bisa menggunakan fitur usul ini. Berikut cara melakukan fitur usul:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>Mengunduh Aplikasi Cek Bansos melalui Play Store untuk Android dan IOS untuk pengguna iPhone.</li>
<li>Melakukan login akun atau jika belum memiliki akun bisa membuat akun terlebih dahulu dengan menyiapkan data-data yang diperlukan (KTP, KK, nomor telepon, email)</li>
<li>Kemudian, klik tombol menu "Daftar Usulan" pada halaman menu.</li>
<li>Klik tombol "Tambah Usulan".</li>
<li>Mengisi formulir sesuai dengan data kependudukan Calon Penerima Manfaat.</li>
<li>Memilih jenis bantuan sosial (BPNT/PKH).</li>
<li>Selanjutnya, mengunggah 2 foto, yaitu KTP dan rumah tampak depan.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Fitur Sanggah</li>
</ul>
Fitur sanggah digunakan untuk menilai apakah seseorang di sekitar daerah Anda layak mendapat BLT atau tidak. Cara menggunakan fitur sanggah:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>Membuka Aplikasi Cek Bansos dan login akun</li>
<li>Klik menu "Tanggapan Kelayakan".</li>
<li>Halaman akan menampilkan data penerima BLT di sekitar tempat tinggal Anda.</li>
<li>Kemudian, berikan tanggapan dengan memilih ikon jempol menghadap ke bawah. Ikon ini untuk menilai penerima tersebut tidak layak mendapatkan BLT BBM. Sementara ikon jempol menghadap ke atas untuk menilai seseorang itu sudah layak.</li>
<li>Isi alasan mengapa orang tersebut tidak layak menerima BLT.</li>
<li>Terakhir, klik "Kirimkan Tanggapan". Setelah mengajukan diri lewat Program Usul Sanggah ini, Kemensos akan memverifikasi data tersebut.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Cara Cek Penerima BLT BBM 2022 </h2>
Bagi masyarakat yang ingin mengecek apakah sudah terdaftar sebagai penerima BLT BBM atau belum, bisa melalui situs <a href="https://cekbansos.kemensos.go.id/">https://cekbansos.kemensos.go.id/</a> caranya adalah sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Mengunjungi situs <a href="https://cekbansos.kemensos.go.id/">https://cekbansos.kemensos.go.id/</a></li>
<li>Mengisikan data yang dibutuhkan yaitu nama lengkap sesuai KTP dan informasi wilayah domisili sebagai penerima manfaat.</li>
<li>Kemudian memasukkan kode Captcha yang terdiri dari 8 digit huruf sebagaimana terlihat dalam gambar.</li>
<li>Selanjutnya klik "Cari Data".</li>
<li>Kemudian, jika nama Anda muncul, maka Anda sudah terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat dalam DTKS Kemensos dan berhak mendapatkan BLT BBM 2022 sebesar Rp 600.000.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Cara Penyaluran BLT BBM 2022</h2>
Kemensos sudah bekerja sama dengan PT Kantor POS Indonesia dalam melakukan pembagian BLT BBM 2022. Masyarakat yang terdaftar sebagai penerima manfaat bisa mendatangi Kantor Pos terdekat untuk melakukan pencairan dana BLT, berikut caranya:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Datang ke kantor pos yang ditunjukn sesuai dengan jadwal yang tertera di undangan</li>
<li>Mengambil nomor antrean yang ada di kantor pos</li>
<li>Serahkan berkas dokumen (surat undangan, KTP, KK) kepada pegawai Kantor Pos</li>
<li>Jika dokumen Anda dinyatakan valid, maka Anda akan langsung mendapatkan BLT BBM</li>
</ul>
Sebagai catatan untuk para penerima BLT BBM, pastikan untuk datang di Kantor Pos tepat waktu sesuai jadwal yang tertera. Jika tidak, maka pihak Kantor Pos tidak akan melayani kebutuhan Anda. Bansos yang diterima berupa uang tunai ini juga tidak ada potongan apapun.

Sebelumnya, pemerintah sudah mengumumkan bahwa akan memberikan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) pada awal September 2022. BLT BBM 2022 merupakan salah satu program dari pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat akibat tekanan naiknya harga kebutuhan pangan di tengah naiknya harga BBM. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Artikel Sobat Pajak