<p style="text-align: justify;">Teknologi tengah mengintrusi segala aspek kehidupan manusia dan perkembangan teknologi ini berdampak kepada peningkatan persaingan di pasar. Terlebih ketika kini industri mulai memasuki era 4.0 yang berpaku kepada digitalisasi. Transformasi bisnis menuju digital ini tentu dirasa mampu menekan biaya dan juga bisnis proses yang lebih efektif dan efisien. Hal ini berlaku untuk semua perusahaan dengan berbagai skala, termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Berbicara mengenai transformasi UMKM dalam dunia digital, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa inisiatif untuk membantu UMKM. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri telah membuat empat kebijakan untuk mendukung digitalisasi UMKM. Kebijakan tersebut terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster, Bank Wakaf Mikro (BWM), Platform UMKM (UMKM-MU), dan <em>Securities Crowdfunding</em> (SCF).</p>
<h3><strong>Kredit Usaha Rakyat (KUR)</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Program milik pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan.</p>
<h3><strong>Bank Wakaf Mikro (BWM)</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang terdaftar dan diawasi oleh OJK dengan tujuan menyediakan akses modal untuk masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal dengan pola pendampingan.</p>
<h3><strong>UMKM-MU</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Platform digital yang disediakan oleh OJK untuk membantu UMKM binaan memperluas akses pasar secara digital agar memiliki daya saing yang tinggi dan tumbuh menopang perekonomian Indonesia.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong><em>Securities Crowdfunding</em></strong><strong> (SCF)&nbsp;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Dewan Komisioner OJK menyatakan bahwa SCF berperan juga untuk meningkatkan pendalaman pasar modal di masyarakat karena memberikan alternatif sumber pendanaan yang cepat, mudah, dan murah bagi kalangan generasi muda dan UMKM yang belum <em>bankable</em> untuk mengembangkan usahanya, khususnya UMKM mitra pemerintah. Per 3 September 2021 terdapat 6 penyelenggara dan 175 penerbit dari pelaku UMKM. Untuk jumlah dana kelolaan SCF yang memiliki izin dari OJK sebesar Rp 352,56 miliar dan yang menggunakan SCF sebanyak 34.525 investor.</p>
<p style="text-align: justify;">Salah satu manifestasi&nbsp; dukungan pemerintah lainnya adalah alternatif pembiayaan lewat Digital Kredit UMKM (DigiKU). Mengingat UKM memiliki kontribusi yang besar dalam perekonomian RI sebesar 57%. DigiKU adalah program penyaluran kredit untuk UMKM yang disediakan oleh pemerintah melalui Himbara. OJK sendiri berpartisipasi secara aktif selama persiapan pembentukan DigiKU.</p>
<p style="text-align: justify;">Statistik mengatakan akhir tahun 2020 tercatat sebanyak 11,7 juta UMKM telah memperluas bisnisnya ke bisnis online dan targetnya pada tahun 2030 sudah mencapai 30 juta UMKM.</p>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri telah membuat empat kebijakan untuk mendukung digitalisasi UMKM. Kebijakan tersebut terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster, Bank Wakaf Mikro (BWM), Platform UMKM (UMKM-MU), dan Securities Crowdfunding (SCF).

4 Upaya Pemerintah dalam Mendorong Digitalisasi UMKM

<p style="text-align: justify;">Media sosial akhir-akhir ini ramai dengan keluhan dari pengguna RON 90 atau Bahan Bakar Minyak Pertalit (BBM). Mereka mengeluh Pertalite semakin boros setelah kenaikan harga 3 September 2022.</p>
<p style="text-align: justify;">PT Pertamina, Patra Niaga, dan Ilto Zinting angkat bicara di tengah pemberitaan ini, bahwa BBM jenis Pertalite semakin boros pasca kenaikan harga. Ia mengklaim BBM RON 90 atau Pertalite tidak mengubah spek.</p>
<p style="text-align: justify;">&ldquo;Spesifikasi dan isi dari produk BBM Pertamina Pertalite (RON 90) masih tetap dan juga tidak berubah sama sekali,&rdquo; katanya.</p>
<p style="text-align: justify;">Menurutnya, standar dan kualitas pertalite yang didistribusikan melalui distributor resmi di Indonesia sesuai dengan arahan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas).</p>
<p style="text-align: justify;">Peraturan tersebut adalah Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 0486.K/10/DJM.S/2017 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) 90 Bahan Bakar Minyak yang Dijual di Tanah Air. Irto menjelaskan, salah satu batasan dalam spesifikasi Ditjen Migas yang mengatur laju penguapan di ruang angkasa adalah parameter Reid Vapor Pressure (RVP). RVP Pertalite dapat diterima baik sekarang maupun sebelum kenaikan harga.</p>
<p style="text-align: justify;">Menurut Pertamina, hasil uji RVP pertalite berkisar antara 45 hingga 69 kPa(kilopascal). Penguapan dapat berubah lebih cepat dengan meningkatnya suhu penyimpanan.</p>
<p style="text-align: justify;">Spesifikasi ini menyatakan bahwa batas maksimum penguapan pertalite atau 10 persen pertalite, yang biasa dikenal dengan distilasi adalah pada suhu hingga 74 derajat Celcius. Biasanya produk Pertalite memiliki suhu 50 derajat Celcius, Semakin tinggi suhu, semakin tinggi pula tingkat penguapannya.</p>
<p style="text-align: justify;">Lebih lanjut, Irto mengatakan Pertamina menjamin kualitas produknya dan berkomitmen untuk mendistribusikan produk BBM berkualitas sesuai spesifikasi melalui distributor resmi seperti SPBU dan Pertashop. Melalui <em>quality control</em>, produk yang tidak memenuhi spesifikasi tidak akan didistribusikan ke distributor. Ia juga mengimbau konsumen untuk membeli BBM dari distributor resmi baik di SPBU maupun Pertashop.</p>

Media sosial akhir-akhir ini ramai dengan keluhan dari pengguna RON 90 atau Bahan Bakar Minyak Pertalit (BBM). Mereka mengeluh Pertalite semakin boros setelah kenaikan harga 3 September 2022.

Pertalite Disebut Semakin Boros Semenjak Harganya Naik

<p style="text-align: justify;">Dalam berbisnis, <em>branding</em> memiliki peran penting agar citra produk yang kita jual lebih tertarik dan lebih dikenal oleh masyarakat umum. Strategi <em>branding</em> juga bisa membuat produk yang dimiliki suatu perusahaan bisa melekat di pikiran para konsumen.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Branding</em> merupakan pencitraan suatu produk agar produk tersebut dapat menarik pelanggan dan juga mudah diingat oleh para konsumen. <em>Branding</em> juga bisa diartikan sebagai cara suatu perusahaan atau usaha berkomunikasi dengan target konsumen.</p>
<p style="text-align: justify;">Tujuan utama dari <em>branding</em> adalah tentunya untuk mengenalkan <em>brand</em> perusahaan kepada para konsumen. Selain <em>brand</em> menjadi identitas perusahaan, <em>branding</em> juga bertujuan untuk membangun citra dan reputasi dari perusahaan itu sendiri agar konsumen percaya menggunakan produk dari perusahaan tersebut.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Fungsi <em>Branding</em></strong></h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Berfungsi sebagai identitas pembeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, di mana <em>brand</em> yang kuat akan mudah dibedakan dengan kompetitor <em>brand</em> lain</li>
<li>Sebagai sarana untuk promosi dan daya tarik. Semakin kuat <em>brand</em> tersebut, semakin tertarik para konsumen untuk memilih <em>brand</em></li>
<li>Membangun citra perusahaan agar kualitas produk dari perusahaan tersebut tidak diragukan oleh masyarakat</li>
<li>Berfungsi sebagai alat pengendali pasar agar masayarakat luas mengenal dan mengingat produk perusahaan dengan baik</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Manfaat <em>Branding</em></strong></h2>
<p style="text-align: justify;"><em>Branding</em> menjadi langkah yang penting dalam membangun nama suatu perusahaan, apalagi perusahaan tersebut baru berdiri atau belum dikenal oleh masyarakat. Berikut manfaat dari kegiataan <em>branding</em> bagi perusahaan:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Menjadi daya tarik konsumen</li>
<li>Menjadi nilai pembeda antara produk perusahaan dengan perusahaan kompetitor</li>
<li>Membangun kesetiaan pelanggan terhadap penggunaan produk perusahaan</li>
<li>Menjadi alat untuk menetapkan harga jual yang tinggi</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Unsur Penting dalam <em>Branding</em></strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Ada beberapa unsur penting dalam melakukan <em>branding</em>, beberapa diantaranya:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Logo</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Menjadi identitas dari sebuah brand agar produk dapat dengan mudah dikenali masyarakat. Logo dengan karakteristik unik dan mudah diingat akan lebih mudah dikenal oleh konsumen</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3>Nama Brand</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Nama brand harus sejalan dengan logo dan produk yang dijual oleh perusahaan. Dengan nama yang mudah diingat, tentu akan lebih dikenal oleh masyarakat</p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>
<h3>Visi Misi</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Visi dan misi menjadi pondasi bisnis agar perusahaan tersebut dapat berdiri dengan kokoh dengan tujuan yang terarah</p>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>
<h3><em> </em><em>Tagline</em></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><em>Tagline</em> adalah kalimat singkat dan mudah diingat yang dapat memberi kesan kepada orang yang mendengar atau membacanya.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>
<h3>Media Promosi</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Promosi menjadi langkah penting dalam branding. Promosi ini bisa dilakukan menggunakan iklan, pamflet, website, papan iklan, sosial media, iklan di internet dan bermacam-macam.</p>
<p style="text-align: justify;">Membangun <em>brand</em> suatu perusahaan menjadi alat investasi bagi perusahaan agar perusahaan bisa terus berkembang dan semakin dipandang oleh masyarakat. Implementasi <em>branding</em> yang baik akan memberikan kesan dan pesan kepada pelanggan yang membuat mereka tetap setia untuk menggunakan produk dari perusahaan tersebut.</p>

Dalam berbisnis, branding memiliki peran penting agar citra produk yang kita jual lebih tertarik dan lebih dikenal oleh masyarakat umum. Strategi branding juga bisa membuat produk yang dimiliki suatu perusahaan bisa melekat di pikiran para konsumen.

Perlunya Branding dalam Berbisnis

<p style="text-align: justify;">Pada dasarnya orang yang mendirikan UMKM tentunya bertujuan untuk mencari keuntungan. Tentu semua orang menginginkan bisnisnya sukses dan berjalan dengan baik, namun tentu tidak mudah untuk mewujudkannya, apalagi baru memulai bisnis. Diperlukan banyak pengorbanan untuk bisa mencapainya.</p>
<p style="text-align: justify;">Teruntuk mereka yang belum pernah memulai bisnisnya sendiri, keputusan untuk membangun usaha tentu membuat kewalahan karena banyak hal yang harus dipelajari. Jika mereka salah mengambil keputusan, bisa saja peluang bisnis mereka tidak dapat berkembang, melainkan bisa mengakibatkan usaha mereka bangkrut. Oleh karena itu, sebelum memulai bisnis, diperlukan membuat perencanaan yang matang agar usaha yang dijalani terstruktur dan terarah. Berikut beberapa tips dalam memulai bisnis UMKM.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Tips Memulai Bisnis UMKM</strong></h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong> </strong>
<h3><strong>Validasi Ide</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Sebelum memulai bisnis, kita perlu melakukan validasi ide. Validasi ide adalah proses pengujian bisnis sebelum meluncurkan suatu bisnis, produk, layanan, dan sebagainya. Validasi ide bisa dikatakan sebagai proses penelitian untuk menguji ide suatu bisnis ataupun produk sebelum diluncurkan ke publik. Validasi ide bisa dilakukan dengan melakukan survei, wawancara, atau riset online agar bisa mendapatkan hasil yang terbaik</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li><strong> </strong>
<h3><strong>Melakukan Riset Pasar</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Setelah melakukan validasi ide, pemilik bisnis perlu melakukan riset pasar. Riset pasar penting untuk dilakukan sebelum ingin memulai bisnis agar usaha yang dijalankan bisa berjalan dalam waktu jangka panjang. Perlu diingat riset pasar yang dilakukan harus sejalan dengan bisnis yang akan dijalankan agar kita bisa mempunyai gambaran seperti apa keadaan bisnisnya dan perkembangan pasarnya.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li><strong> </strong>
<h3><strong>Menerapkan Sistem Manajemen</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Manajemen adalah proses pengorganisasian dan pengarahan para anggota organisasi dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dalam organisasi seefektif dan seefisien mungkin. Sistem manajemen tidak hanya pada sumber daya dalam bisnis, namun juga manajemen risiko. Manajemen risiko perlu juga dilakukan agar pemilik bisnis dapat mengidentifikasirisiko bisnis yang dijalankan dan dapat meminimalisir kemungkinan risiko yang ada.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li><strong> </strong>
<h3><strong>Membuat Strategi Pemasaran</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Pemilik bisnis harus mengetahui bagaimana strategi pemasaran bisnis mereka agar produk yang dijualnya dapat dikenal di masyarakat dan dapat laku. Pemilik usaha harus menentukan target pasar, segmentasi pasarnya, beserta posisi produk di pasar tersebut. Cara yang paing mudah untuk melakukan pemasaran adalah dengan memanfaatkan <em>platform</em> media sosial atau marketplace.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li><strong> </strong>
<h3><strong>Membuat Inovasi Bisnis</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Kreativitas dan berinovasi dalam berbisnis perlu diterapkan agar produk yang dijual bisa mengikuti <em>trend</em> pasar. Jika produk yang dijual tidak ada perkembangan atau perubahan tanpa mengikuti perkembangan zaman, tentu para pelanggan akan merasa bosan dan mencari produk lain.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li><strong> </strong>
<h3><strong>Berani Mengambil Risiko</strong></h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Berani mengambil risiko menjadi salah satu kunci dalam memulai bisnis, dikarenakan tiap keputusan yang diambil dalam menjalankan bisnis, sudah pasti ada risiko yang harus ditanggung, baik itu risiko rugi, risiko kerusakan, risiko waktu, risiko bencana, dan lain-lainnya. Sebagai contoh, ketika pemilik usaha kehabisan modal untuk bisnisnya, dana pinjaman menjadi cara yang paling cepat untuk mendapatkan dana darurat. Dana pinjaman ini bisa saja menjadi risiko dimana pemilik usaha tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk melunasi bunga pinjaman tersebut. Di sisi lain, jika penggunaannya tepat maka pemilik dapat melunasi pinjaman dan mendapatkan untung. Risiko sudah pasti akan menghantui para pemilik bisnis dalam menjalankan usahanya, karena itu manajemen risiko juga diperlukan dalam mengambil keputusan agar tidak salah langkah.</p>

Pada dasarnya orang yang mendirikan UMKM tentunya bertujuan untuk mencari keuntungan. Tentu semua orang menginginkan bisnisnya sukses dan berjalan dengan baik, namun tentu tidak mudah untuk mewujudkannya, apalagi baru memulai bisnis. Diperlukan banyak pengorbanan untuk bisa mencapainya.

Beberapa Tips dalam Memulai Bisnis UMKM

<p style="text-align: justify;">Rencana pemerintah untuk menyatukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hampir terealisasi. Rencananya penyatuan NIK dengan NPWP ini akan diberlakukan mulai tahun 2023. Hal ini berarti selain menjadi identitas kependudukan, NIK juga berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak (WP) dalam perpajakan.</p>
<p style="text-align: justify;">Penyatuan NIK dengan NPWP ini bertujuan untuk menciptakan integrasi satu data nasional. Dengan adanya integrasi ini tentu dapat memudahkan fasilitas administrasi untuk masyarakat dan juga pemerintah. Hal ini juga diharapkan dapat memperkuat upaya penegakan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan efektivitas pengawasan kepatuhan pajak.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Tidak Semua Wajib Bayar Pajak</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), penghasilan kena pajak (PKP) dikenakan untuk masyarakat dengan:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Penghasilan Rp 60 juta per tahun</li>
<li>Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) di atas RP4,5 juta per bulan</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dapat diartikan masyarakat yang mempunyai gaji di bawah Rp4,5 juta per bulan atau total penghasilan Rp54 juta per tahun, tidak akan dipungut pajak. Sedangkan untuk pengusaha yang memiliki tarif UMKM, mereka tidak perlu membayar pajak sampai peredaran bruto yang dihasilkan kurang dari Rp500 juta.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Cara Melakukan Aktivasi NIK untuk Membayar Pajak</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Jika subjek pajak sudah berpenghasilan di atas PTKP maka NIK akan diaktivasi untuk memenuhi kewajiban pajak. Terdapat dua cara untuk melakukan pengaktivasian NIK untuk memenuhi kewajiban pajak:</p>
<ol>
<li><strong>Cara Pertama</strong>, wajib pajak dapat mendatangi kantor KPP untuk melakukan pengaktivasian NIK untuk kewajiban pajak</li>
<li><strong>Cara Kedua</strong>, DJP bisa melakukan pengaktivasian secara mandiri bila diketahui wajib pajak telah memenuhi kriteria kewajiban pajak dan akan diberitahukan bahwa NIK wajib pajak tersebut sudah diaktifkan agar memberi kemudahan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya</li>
</ol>

Rencana pemerintah untuk menyatukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hampir terealisasi. Rencananya penyatuan NIK dengan NPWP ini akan diberlakukan mulai tahun 2023. Hal ini berarti selain menjadi identitas kependudukan, NIK juga berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak (WP) dalam perpajakan.

Siap-Siap KTP akan Gabung dengan NPWP

<p style="text-align: justify;">Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuat kebijakan pembebasan pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk angkutan umum orang jenis mikrolet dan ojek online (ojol) setelah harga BBM jenis pertalite, solar bersubsidi, dan pertamax naik.</p>
<p style="text-align: justify;">Adapun, kebijakan tersebut diterapkan untuk seluruh angkutan orang jenis mikrolet dan ojok online berpelat Jawa Timur yang jatuh tempo mulai September sampai dengan 31 Desember 2022.</p>
<p style="text-align: justify;">Lebih lanjut, untuk memperoleh insentif pajak nol rupiah tersebut, Wajib Pajak perlu mendaftarkan kendaraannya di KB Samsat setempat mulai 19 September sampai dengan 15 Desember 2022.</p>
<p style="text-align: justify;">Khofifah menegaskan, sektor transportasi menjadi salah satu yang sangat berdampak dari kenaikan BBM. Sebab, dengan kenaikan biaya transportasi maka harga barang termasuk kebutuhan pangan juga ikut naik.</p>
<p style="text-align: justify;">Melalui program pembebasan pajak ini, setidaknya terdapat 7.921 angkutan umum jenis mikrolet dan 24.192 ojek online akan menikmati insentif tersebut. Dengan kebijakan itu pula, potensi penerimaan pajak diprediksi berkurang sebesar 9,5 miliar.</p>
<p style="text-align: justify;">Khofifah juga menyampaikan, pemerintah akan terus berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Kebijakan ini diharapkan bisa menekan dampak inflasi di Jawa Timur setelah pemerintah menaikan harga BBM.</p>
<p style="text-align: justify;">Pemerintah juga terus mengupayakan berbagai format intervensi agar beban masyarakat dapat berkurang, baik melalui bantuan lansung tunai maupun insentif pajak kendaraan yang diterapkan Pemprov Jawa Timur.</p>
<p style="text-align: justify;">Sementara itu, program pemutihan yang telah diselenggarakan sejak April 2022 sampai dengan 30 September 2022 juga akan tetap berjalan hingga 15 Desember 2022. Pemutihan ini meliputi pembebasan sanksi administratif PKB serta pembebasan Bea Balik Nama kedua dan seterusnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Pemutihan ini diharapkan tidak hanya berdampak pada keringanan beban Wajib Pajak, tetapi juga mendorong semangat Wajib Pajak kendaraan di Jawa Timur, termasuk memacu registrasi kendaraan luar provinsi yang berada di Jawa Timur.</p>

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuat kebijakan pembebasan pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk angkutan umum orang jenis mikrolet dan ojek online (ojol) setelah harga BBM jenis pertalite, solar bersubsidi, dan pertamax naik. 

Gubernur Jawa Timur Bebaskan Pajak Mikrolet dan Ojol Setelah BBM Naik

<p style="text-align: justify;">Dalam upaya memulihkan perekonomian Indonesia, pemerintah senantiasa memberikan dukungan penuh kepada UMKM. UMKM menjadi pilar terpenting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Berdasarkan survei dari Katadata Insight Center (KIC), sekitar 83% UMKM merasakan dampak negatif dari pandemi dan hanya sekitar 6% UMKM yang mengalami pertumbuhan positif. Tidak sedikit UMKM yang harus menutup usahanya dikarenakan ketidakmampuannya memenuhi kewajibannya. Oleh sebab itu, Pemerintah berusaha memberikan stimulus terhadap perekonomian Indonesia dengan membuat program-program yang dapat mendorong perekeonomian sektor UMKM.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Upaya Pemerintah Memajukan UMKM Nasional</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Berikut beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan UMKM Indonesia:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Undang-Undang Cipta Kerja</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Pemerintah berusaha mengakomodasi para UMKM yang masih berada di sektor informal agar bisa didorong untuk bertransformasi ke sektor formal. Dari data yang diperoleh sebanyak 64,13 juta dari 64,19 juta UMKM masih berada di sektor informal. Hal ini dikarenakan Indonesia masih memiliki permasalahan dalam mengurus perizinan yang rumit dikarenakan banyaknya regulasi pusat dan daerah yang menyebabkan tumpang tindih, tidak terintegrasi, dan tidak operasional &amp; sectoral.</p>
<p style="text-align: justify;">Oleh sebab itu, pemerintah berusaha mengatasi permasalahan itu dengan menyusun UU Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020. Salah satu hal yang diatur dalam UU tersebut adalah mengenai kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM. Hadirnya UU Cipta Kerja ini membantu para UMKM dalam membuat perizinan usaha yang dapat dilakukan secara online melalui Online Single Submission (OSS). Tidak hanya itu biaya serifikasi halal untuk UMKM juga ditanggung pemerintah, serta kemudahan dalam mengurus Hak Kekayaan Intelektual (HKI) produk UMKM.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3>Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Di tengah pandemi pemerintah juga mencetuskan salah satu program untuk memulihkan ekonomi Indonesia akibat dari pandemi yaitu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program ini bertujuan memperpanjang ketahanan bisnis UMKM dan meningkatkan kinerja UMKM yang berkontribusi pada perekonomian Indonesia. Program ini dibuat berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2020 yang diubah menjadi PP Nomor 43 Tahun 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">Berikut rincian program PEN untuk UMKM:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Subsidi bunga</li>
<li>Penjaminan loss limit kredit UMKM</li>
<li>PPh final UMKM ditanggung pemerintah</li>
<li>Belanja Imbal Jasa Penjaminan (IJP)</li>
<li>Penempatan Dana Pemerintah di perbankan</li>
<li>Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro</li>
<li>Pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPBD) koperasi UMKM</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>
<h3>Kredit Usaha Rakyat (KUR)</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui lembaga keuangan. Selain itu biaya suku bunga atas kredit/pembiayaan modal kerja disubsidi pemerintah. Tujuan program KUR ini untuk meningkatkan akses pembiayaan dan memberi permodalan yang kuat kepada UMKM.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>
<h3>Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Gernas BBI merupakan program yang bertujuan untuk mendorong para masyarakat Indonesia bangga menggunakan produk lokal, tidak hanya itu di sini pemerintah juga mendorong para pelaku UMKM untuk berkreasi dan memperluas pemasaran bisnisnya.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>
<h3>Perluasan Ekspor Produk Indonesia melalui ASEAN Online Sale Day (AOSD)</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">ASEAN <em>Online Sale Day</em> (AOSD) atau Hari Belanja Daring ASEAN adalah acara belanja yang diadakan di platform niaga-elektronik di sepuluh negara yang tergabung dalam ASEAN yang dilakukan secara serentak. AOSD ini diadakan bertepatan dengan hari ulang tahun ASEAN, yaitu 8 Agustus yang diselenggarakan sejak 2020. AOSD ini menjadi ajang bagi negara Indonesia untuk mempromosikan serta membangun citra dari produk lokal ke negara tetangga ASEAN.</p>

Dalam upaya memulihkan perekonomian Indonesia, pemerintah senantiasa memberikan dukungan penuh kepada UMKM. UMKM menjadi pilar terpenting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Berdasarkan survei dari Katadata Insight Center (KIC), sekitar 83% UMKM merasakan dampak negatif dari pandemi dan hanya sekitar 6% UMKM yang mengalami pertumbuhan positif. Tidak sedikit UMKM yang harus menutup usahanya dikarenakan ketidakmampuannya memenuhi kewajibannya. Oleh sebab itu, Pemerintah berusaha memberikan stimulus terhadap perekonomian Indonesia dengan membuat program-program yang dapat mendorong perekeonomian sektor UMKM.

Upaya Pemerintah dalam Mendukung Pelaku UMKM

<p style="text-align: justify;">Produk dari UMKM binaan Pertamina habis terjual pada gelaran Tong Tong Fair 2022 Belanda pada 1 - 11 September 2022, bahkan sebagian produk telah habis meskipun pameran masih berlangsung. Tong Tong Fair 2022 resmi ditutup pada minggu, 11 September 2022. Ajang pameran kebudayaan dan produk UMK asal Indonesia ini dikunjungi lebih dari 70 ribu orang.</p>
<p style="text-align: justify;">Produk makanan UMKM Pertamina Dapur Bunda Duri, De Harvest Jaya, Bakul Jamu Euis semuanya habis terjual. Begitu pula dengan produk fashion Cetak Godhong, Dela Tapis, Sasirangan serta produk kerajinan tangan Joglo Ayu Tenan dan Bahalap juga sangat diminati pengunjung.</p>
<p style="text-align: justify;">Duta Besar RI untuk Belanda, H.E. Mayerfas, menyambut baik diselenggarakannya kembali Tong Tong Fair setelah dua tahun sempat ditiadakan akibat pandemi. Mayerfas juga menyambut baik keikutsertaan BUMN Indonesia yang membawa sejumlah produk UMKM binaannya. Menurutnya, kegiatan seperti ini perlu terus dilakukan untuk mendorong UMKM Go Global dan memiliki daya saing.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertamina hadir dengan membawa 175 jenis produk unggulannya, yang berasal dari berbagai kota di Indonesia, antara lain Yogyakarta, Balikpapan, Dumai, Banjarmasin, Pontianak, Lampung, dan Tomohon, Sulawesi. Produk yang dipamerkan pada gelaran terdiri dari fashion, kerajinan dan makanan terpilih melalui proses yang cukup panjang setelah dilakukan kurasi dengan kriteria mutu produk, kualitas dan level yang harus sesuai kebutuhan pasar global.</p>
<p style="text-align: justify;">Diah Novi Wulandari yang kini mempekerjakan lebih dari 15 karyawan dan melibatkan lebih dari 70 mitra UMKM di Kota Duri untuk menjalankan usaha Dapur Bunda Duri tidak menyangka produknya diminati warga Den Haag dan sekitarnya. Bahkan produk sudah habis terjual kurang dari satu minggu.</p>
<p style="text-align: justify;">"Saya bangga produk rubik balado bisa lulus kurasi ke Belanda, bisa mengharumkan kota Duri Riau yang sebelumnya belum memiliki oleh-oleh khas daerah," ujar Diah Novi Wulandari, pemilik Dapur Bunda Duri yang telah menjadi UMKM binaan Pertamina sejak 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">Selain produk Rubik Balado, produk ecoprint Cetak Godhong juga mendapatkan perhatian dari para pengunjung Tong Tong Fair 2022. Ecoprint Cetak Godhong merupakan produk handmade ramah lingkungan dengan proses mencetak pada kain menggunakan pewarna alami dan membuat motif dari daun secara manual yaitu dengan cara ditempel sampai timbul motif pada kain. Penggunaan daun dari berbagai jenis tumbuhan sebagai motif dan pewarnaan alami ini memberikan kesan eksklusif karena tidak akan ada produk yang memiliki desain yang sama persis.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Vice President</em> CSR &amp; SMEPP Pertamina, Fajriyah Usman mengatakan Tong Tong Fair 2022 berhasil mendulang sukses sejak dua pekan bergulir. Fajriyah berharap kegiatan Tong Tong Fair 2022 dapat mengakomodir harapan dan aspirasi UMKM Pertamina sekaligus mendorong jiwa kemandirian untuk menjadi pengusaha yang tangguh dan professional.</p>
<p style="text-align: justify;">Keterlibatan UMKM binaan dalam ajang Tong Tong Fair 2022 merupakan salah satu dukungan BUMN dalam pencapaian ESG (<em>Environmental, Social, and Governance</em>) dan SDGs (<em>Sustainable Development Goals</em>), khususnya Poin 8 yakni pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yang diwujudkan melalui program pendanaan dan pembinaan UMKM.</p>
<p style="text-align: justify;">Hal ini merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), demi mewujudkan manfaat ekonomi di masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional. Melalui program-program UMKM dan semangat <em>Energizing Your Future</em>, Pertamina berupaya terus mendorong setiap Mitra Binaan menjadi UMKM naik kelas dan <em>Go Global</em>.</p>

Produk dari UMKM binaan Pertamina habis terjual pada gelaran Tong Tong Fair 2022 Belanda pada 1 - 11 September 2022, bahkan sebagian produk telah habis meskipun pameran masih berlangsung. Tong Tong Fair 2022 resmi ditutup pada minggu, 11 September 2022. Ajang pameran kebudayaan dan produk UMK asal Indonesia ini dikunjungi lebih dari 70 ribu orang.

Produk UMKM Indonesia Binaan Pertamina Laku Keras di Belanda

<p style="text-align: justify;">Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang melakukan uji coba konversi gas LPG 3 kilogram (kg) ke kompor listrik 1.000 watt. Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan uji coba itu baru dilakukan di tiga kota, yaitu Denpasar, Solo, dan Sumatera. Dia menuturkan, proses uji coba ini juga akan melihat kapasitas kompor yang tepat. Sehingga masyarakat akan lebih nyaman dalam memasak. Dadan juga menjelaskan saat ini yang sedang diuji coba adalah kompor listrik dua tungku dengan kapasitas 1.000 watt.</p>
<p style="text-align: justify;">PT PLN (Persero) mendorong konversi kompor yang berbahan bakar LPG dengan kompor induksi. Langkah ini dipandang mampu menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lantaran harga keekonomian listrik lebih murah ketimbang harga keekonomian LPG.</p>
<p style="text-align: justify;">Berdasarkan hitungan PLN, konversi kompor elpiji ke kompor listrik dalam skala besar mampu menghemat APBN sebesar Rp330 miliar per tahun untuk 300 ribu keluarga penerima manfaat pada tahun 2022. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan program konversi tahun depan dengan menyasar 5 juta keluarga penerimaan manfaat. Dia memproyeksikan program ini dapat menghemat Rp 5,5 triliun per tahun. Apabila jumlah keluarga penerima manfaat mencapai 15,3 juta, maka proyeksi penghematan APBN bisa mencapai Rp 16,8 triliun per tahun. Perhitungan penghematan ini ia dapat dari fakta bahwa per kilogram Elpiji biaya keekonomiannya adalah sekitar Rp 20 ribu, sedangkan biaya keekonomian (kompor induksi) sekitar Rp 11.300 per kilogram listrik ekuivalen.</p>
<p style="text-align: justify;">Darmawan juga mengungkapkan para pengguna kompor listrik nantinya akan memakai jalur khusus. Maknanya, penggunaannya ini tidak akan mengganggu listrik yang sudah terpasang. Ia memastikan program tersebut tidak menambah beban biaya listrik masyarakat. Sebab, akan memakai jalur khusus yang berbeda dengan daya listrik yang sudah terpasang di rumah. Pembagian kompor listrik induksi akan dilakukan bertahap. Masyarakat akan mendapat satu unit kompor listrik industri dengan dua tungku masak yang masing-masing berdaya 1.000 watt.</p>
<p style="text-align: justify;">Kebijakan ini menggembirakan bagi sebagian kalangan namun juga menkhawatirkan bagi kalangan lain.</p>
<p style="text-align: justify;">Kalangan yang mendukung kebijakan ini antara lain masyarakat yang memperoleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan UMKM yang telah diberi bantuan pemerintah. Sedangkan warga lain yang belum mengetahui manfaat kompor induksi ini justru cemas akan kebijakan ini. Salah satu contohnya adalah tidak semua proses memasak bisa menggunakan kompor induksi. Warga dengan usaha makanan yang proses memasaknya harus menggunakan tungku besar, misalnya nasi yang sekali memasak bisa mencapai belasan kilogram. Jika menggunakan kompor induksi maka, harus mengurangi porsi untuk memasaknya. Hal lain yang dihawatirkan adalah kompor induksi memerlukan peralatan memasak khusus dalam penggunaannya. Peralatan masak harus terbuat dari stainless steel dan harus memiliki permukaan yang datar.&nbsp;Harga peralatan masak untuk kompor induksi jelas tidak murah. Tidak semua warga siap dan mampu mengganti semua peralatan memasaknya dengan peralatan baru yang lebih mahal.</p>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang melakukan uji coba konversi gas LPG 3 kilogram (kg) ke kompor listrik 1.000 watt. Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan uji coba itu baru dilakukan di tiga kota, yaitu Denpasar, Solo, dan Sumatera. Dia menuturkan, proses uji coba ini juga akan melihat kapasitas kompor yang tepat. Sehingga masyarakat akan lebih nyaman dalam memasak. Dadan juga menjelaskan saat ini yang sedang diuji coba adalah kompor listrik dua tungku dengan kapasitas 1.000 watt.

Menteri ESDM Uji Coba Konversi Gas LPG 3 Kg Menjadi Kompor Listrik

<p style="text-align: justify;">Munculnya marketplace di Indonesia membantu para pelaku UMKM agar bisa tetap melanjutkan usahanya terutama di tengah pandemi. Pandemi mendorong para pelaku UMKM untuk menerapkan digitalisasi bisnis mereka. Salah satunya dengan memanfaatkan marketplace yang ada sebagai platform untuk berjualan.</p>
<p style="text-align: justify;">Marketplace itu sendiri merupakan platform yang menjadi perantara bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli. Platform ini menjadi pihak ketiga dalam proses terjadinya transaksi dimana setiap dana yang masuk akan tertahan sementara di pihak marketplace tersebut. Jika pembeli sudah menerima produknya dan merasa pesanannya sudah sesuai, maka dana tersebut akan diteruskan ke penjual.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Keuntungan Memanfaatkan Marketplace</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Terdapat beberapa keuntungan dari penggunaan marketplace ini tidak hanya dari sisi pembeli, namun disisi penjual juga merasakan keutungannya. Beberapa keuntungannya sebagai berikut:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Pengelolaan Lebih Mudah</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Salah satu fitur yang dimiliki marketplace adalah fitur manajemen toko. Pemilik usaha bisa mengatur halaman tokonya sesuai dengan keinginan pemilik toko. Mereka bisa membuat kategori produk, manajemen stok, sampai pengaturan pengiriman barang. Fitur ini diberikan secara gratis sebagai fasilitas penjual, sehingga memudahkan para penjual melakuan manajemen usahanya.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3>Promo yang Berlimpah</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Salah satu penyebab masyarakat berminat berbelanja melalui marketplace adalah banyaknya promo yang diberikan oleh marketplace tersebut. Tentu hal ini akan menguntungkan pihak penjual karena penjual bisa menjual produknya lebih banyak dikarenakan promo yang diberikan oleh pihak marketplace.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>
<h3>Potensi Pasar yang Jauh Lebih Luas</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Dengan bergabung platform marketplace terkenal, tentu memiliki potensi penjualan yang lebih besar dikarenakan pelanggan yang mengunjungi marketplace tersebut lebih banyak.</p>
<p style="text-align: justify;">Sangat amat disayangkan jika pelaku UMKM tidak memanfaatkan keberadaan dari marketplace ini. Marketplace memberikan banyak keuntungan bagi pihak pembeli dan juga penjual. Tentu dengan memanfaatkan penjualan melalui marketplace akan membantu meningkatkan penjualan para pelaku UMKM.</p>

Munculnya marketplace di Indonesia membantu para pelaku UMKM agar bisa tetap melanjutkan usahanya terutama di tengah pandemi. Pandemi mendorong para pelaku UMKM untuk menerapkan digitalisasi bisnis mereka. Salah satunya dengan memanfaatkan marketplace yang ada sebagai platform untuk berjualan.

Marketplace Bantu Tingkatkan Penjualan Usahamu

<p style="text-align: justify;">Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP merupakan tanda nomor yang dimiliki oleh setiap Wajib Pajak sebagai identitas wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban pajaknya. NPWP itu sendiri memiliki banyak manfaat bagi pelaku UMKM, sangat disayangkan jika tidak membuatnya, apalagi NPWP mempermudah para pelaku UMKM mengembangkan bisnisnya tanpa terjerat masalah pajak. Tidak hanya itu, dengan memiliki NPWP para pelaku UMKM juga bisa mengajukan penurunan pembayaran jumlah pajak.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Syarat Pembuatan NPWP UMKM</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Sebelum mengajukan pembuatan NPWP, pelaku UMKM harus mengetahui beberapa syarat yang harus mereka penuhi, diantaranya:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Fotokopi akta pendirian usaha</li>
<li>Bila merupakan kantor cabang, maka harus melampirkan surat keterangan dari kantor pusat</li>
<li>Fotokopi KTP pemilik atau salah satu pengurus badan usaha</li>
<li>Fotokopi NPWP pemilik atau salah satu pengurus badan usaha</li>
<li>Surat keterangan sebagai bukti untuk memastikan keberadaan kegiatan usaha, setidaknya diterbitkan pejabat setingkat Lurah atau Kepala Desa</li>
<li>Bukti pembayaran tagihan listrik</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Cara Membuat NPWP UMKM</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Pelaku UMKM bisa melakukan pendaftaran NPWP secara online atau secara offline dengan mengunjungi KPP di wilayah terdekat.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pendaftaran Secara Online</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Kini pendaftaran NPWP bisa dilakukan secara online denga menggunakan internet agar bisa melakukan pendaftaran. Berikut langkah-langkah yang perlu ditempuh:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul style="list-style-type: circle;">
<li>Buka aplikasi e-Reg di situs ereg.pajak.co.id</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="padding-left: 40px; text-align: justify;">Sebelum melakukan login, pengguna harus melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu dengan mengklik &ldquo;Daftar&rdquo; di bagian bawah. Jika sudah, pengguna harus menyiapkan mengisi email, password, dan captcha untuk login.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul style="list-style-type: circle;">
<li>Mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="padding-left: 40px; text-align: justify;">Pengguna harus mengirim syarat-syarat yang sudah dicantumkan sebelumnya, baik secara online maupun mengirimkan dengan Surat Pengiriman Dokumen. Dokumen tersebut harus diterima oleh KPP sebelum 14 hari kerja agar permohonan tetap dapt diproses.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul style="list-style-type: circle;">
<li>KPP akan memproses permohonan</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="padding-left: 40px; text-align: justify;">KPP akan mengeluarkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik jika dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap. Lalu, KPP akan mengirimkan kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar melalui pos ke alamat yang sudah dicantumkan.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pendaftaran melalui KPP</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Pemohon juga tetap bisa melakukan pendaftaran NPWP melalui KPP terdekat agar mendapatkan arahan dari petugas lebih jelas. Beberapa langkah-langkah untuk melakukan pendaftaran NPWP di KPP:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul style="list-style-type: circle;">
<li>Mengisi Formulir</li>
</ul>
</li>
</ol>
<p style="padding-left: 40px; text-align: justify;">Pemohon harus mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak dan menandatanganinya untuk disampaikan kepada KPP.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul style="list-style-type: circle;">
<li>Melengkapi Persyaratan</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="padding-left: 40px; text-align: justify;">Pemohon harus melengkapi syarat yang sudah dicantumkan di atas.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul style="list-style-type: circle;">
<li>KPP akan Memproses Permohonan</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="padding-left: 40px; text-align: justify;">Jika dokumen yang diajukan sudah lengkap, KPP akan mengeluarkan Bukti Penerimaan Surat. Dalam waktu paling lambat satu hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat, KPP akan mencetak kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar ke alamat yang tercatat.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP merupakan tanda nomor yang dimiliki oleh setiap Wajib Pajak sebagai identitas wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban pajaknya. NPWP itu sendiri memiliki banyak manfaat bagi pelaku UMKM, sangat disayangkan jika tidak membuatnya, apalagi NPWP mempermudah para pelaku UMKM mengembangkan bisnisnya tanpa terjerat masalah pajak. Tidak hanya itu, dengan memiliki NPWP para pelaku UMKM juga bisa mengajukan penurunan pembayaran jumlah pajak.

Simak Cara Membuat NPWP untuk UMKM

<p style="text-align: justify;">Tidak semua usaha yang berdiri dapat digolongkan sebagai UMKM. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar usahanya bisa tergolong sebagai UMKM. Terdapat perbedaan kewajiban pajak yang harus dipenuhi antara usaha UMKM dengan non-UMKM. Oleh karena itu, UMKM ini harus dilihat dari berbagai aspek. Penggolongan UMKM ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 (PP UMKM). PP UMKM ini merupakan perubahan dari Undang- Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM).</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Kategori UMKM</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Berdasarkan PP UMKM pasal 35 sampai pasal 36, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Kategori UMKM Berdasarkan Modal Usaha</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Modal usaha yang dimaksud disini adalah besar nominal modal yang digunakan untuk mendirikan atau mendaftarkan kegiatan usahanya. Berikut pengolongan UMKM berdasarkan modal usaha:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha</li>
<li>Usaha Kecil rnemiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan</li>
<li>Usaha Menengah merniliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Kategori UMKM Berdasarkan Hasil Penjualan Tahunan</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Teruntuk UMKM yang sudah berdiri sebelum PP UMKM ini berlaku, pengelompokkan UMKM dilakukan berdasarkan hasil penjualan tahunan. Berikut kriteria penggolongan UMKM berdasarkan kriteria hasil penjualan:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);</li>
<li>Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan</li>
<li>Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Kategori Pengenaan Pajak pada UMKM</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Perlu diketahui bahwa pengenaan pajak di bidang UMKM dibedakan menjadi 2 kategori berdasarkan besar tarif pajak yang harus dibayarkan</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>UMKM dengan penghasilan bruto dibawah Rp4,8 miliar setahun</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.23 Tahun 2018, UMKM dengan penghasilan bruto dibawah Rp4,8 miliar setahun dikenakan tarif PPh final sebesar 0,5% dari penghasilan bruto.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>UMKM berstatus PKP</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">UMKM yang sudah berstatus PKP sudah dipastikan memiliki penghasilan lebih dari Rp4,8 miliar setahun. Untuk UMKM yang berstatus PKP hanya boleh dikenakan tarif PPh normal dengan tarif 22% berdasarkan UU No.7 Tahun 2021 Pasal 17 Ayat 1b.</p>

Tidak semua usaha yang berdiri dapat digolongkan sebagai UMKM. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar usahanya bisa tergolong sebagai UMKM. Terdapat perbedaan kewajiban pajak yang harus dipenuhi antara usaha UMKM dengan non-UMKM. Oleh karena itu, UMKM ini harus dilihat dari berbagai aspek. Penggolongan UMKM ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 (PP UMKM). PP UMKM ini merupakan perubahan dari Undang- Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM). 

Artikel Sobat Pajak